Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian yang dibuat suami-istri sebelum perceraian, diajukan ke PengadilanAgama. Adapun isi perjanjian mengenai kesepakatan bahwa para pihak (suami-istri)setelah bercerai tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untukmendidik dan memelihara anak mereka dan menjaga silaturahim diantara merekabeserta keluarganya. Para pihak (suami-istri) dalam perjanjian pra perceraian tersebutmenyatakan kehendaknya masing-masing dalam klausula-klausula yang terdapatdidalamnya demi kepentingan terbaik si anak. Metode pendekatan yang digunakandalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu analisis data yangmenggunakan literatur dari kepustakaan serta yurispudensi tentang pembuatanperjanjian akibat putusnya perkawinan (perjanjian pra perceraian), kemudiandisimpulkan dalam masalah – masalah yang umum hasil analisis tersebut selanjutnyadigunakan untuk menjawab permasalahan. Pembuatan perjanjian ini dilakukan olehpasangan suami istri sebelum perceraian bersifat mengikat dan wajib di taati olehpara pihak dengan akibat dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan bagi salah satupihak yang lalai melaksanakan kalusula-klausula yang telah disepakati bersamadalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut baru dapat berlaku efektif sejak putusanperceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap danpara pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Sehinggaperjanjian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi kepentinganterbaik si anak."

"Dalam perjanjian jual beli hak atas tanah para pihak harus memegang teguh asas itikad baik dan asas konsensualisme berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sering kali jual beli tidak berjalan dengan baik, yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum ahli waris (pembeli) dari perbuatan melawan hukum ahli waris pemilik sebelumnya (penjual) yang telah menjual lagi tanah kepada pihak ketiga. Jual beli didasari atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan secara melawan hukum yang mengakibatkan pihak yang mengalami kerugian perlu diberi perlindungan hukum. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum dan tipe penelitian ini menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris dengan harapan penulis dapat melakukan penyempurnaan dalam penerapan teori dari hasil penelitian yang ada. Dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor04 Pk/Pdt/2020, menyatakan bahwa penjual dan pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik pembeli. Sehingga dalam hal ini pembeli selaku pembeli beritikad baik wajib dilindungi terhadap apa yang menjadi haknya untuk tanah tersebut. Diharapkan Notaris dalam melakukan pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli lebih berhati-hati dan saksama dalam melakukan pemeriksaan terhadap identitas serta kelengkapan dokumen para penghadap agar akta yang dibuatnya tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

---

In the sale and purchase agreement of land rights, the parties must uphold the principles of good faith and the principle of consensualism based on Article 1338 and Article 1320 of the Civil Code. Often the sale and purchase does not go well, which results in one party experiencing a loss. The problems raised in this study are regarding the legal protection of the heirs (buyers) from unlawful acts of the heirs of the previous owner (the seller) who have resold the land to a third party. The sale and purchase is based on a Sale and Purchase Binding Agreement which is carried out against the law which results in the party experiencing a loss that needs to be given legal protection. The research method at this writing uses a normative juridical research method using secondary data in the form of legal materials and this type of research uses an explanatory research typology with the hope that the author can make improvements in the application of theory from existing research results. In the consideration of the Panel of Judges regarding the Supreme Court's Decision Number 04 Pk/Pdt/2020, it was stated that the seller and a third party had committed an unlawful act against the buyer's land. So in this case the buyer as a buyer with good intentions must be protected against what is his right to the land. It is expected that the Notary in making the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement is more careful and thorough in checking the identity and completeness of the documents of the appearers so that the deed he makes does not become a problem in the future."

"Konsumen dapat meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan hukumnya dengan perjanjian yang dibuat konsumen itu ketika bertransaksi dengan pelaku usaha. Skripsi ini membahas permasalahan mengenai upaya peningkatan perlindungan konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha dengan adanya Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perjanjian yang dibuat konsumen yang memperluas pertanggungjawaban pelaku usaha. Skripsi ini juga membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen jika terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha dengan adanya perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha. Penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan hukum dalam pembuatan perjanjian yang dibuat konsumen adalah Perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu dengan pemahaman hukum yang cukup maka konsumen dapat membuat perjanjian dimana konsumen berperan penuh dalam pembuatannya sehingga dapat lebih melindungi hak-haknya sebagai konsumen di luar perlindungan yang diberikan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen juga dapat mengajukan upaya hukum jika terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha terhadap perjanjian yang dibuat konsumen dalam bertransaksi.

---

Consumers can improve the protection of legal interests through the agreement made by consumer when dealing with businessman. This thesis describes the efforts to increase consumer protection when transacting with businessman through Law No. 8 / 1999 about Consumer Protection and agreements made by consumers that expand businessman accountability. This thesis also discusses the remedies that can be taken by consumers in the event of default by the businessman with the agreement that made by consumers. This thesis research uses descriptive-analytical method.

The results of this study concluded that the legal basis in the making of agreements made by consumers is the Commitments set forth in KUHPerdata. Therefore, the consumer still needs an agreement where the consumer had a full role in the making so it can protect their rights as consumers beside protection from Law number 8 / 1999 on Consumer Protection. In this case, consumers also may file a legal action in case of default by businessman to the agreement that created by the consumer in the transaction."

"Skripsi ini membahas kedudukan anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan Hukum Perburuhan Indonesia dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap yang bersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya peraturan perundang-undangan yang khusus mengakomodasi perlindungan terhadap artis anak yang komprehensif dan fleksibel untuk dilaksanakan karena kondisi sektor entertainment yang dilematis, di satu sisi anak-anak membutuhkan media untuk menyalurkan bakat dan minatnya, sedangkan di sisi lain anak-anak, sebagai pekerja anak, harus menerima dampak negatif dari pekerjaannya; perlu kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua atau wali dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

---

The focuses of this study are the children who work on entertainment sector and their legal protection. The purposes of this study are to explain the status of child entertainer based on Labor Law and to describe how the implementation of the legal protection of child celebrities. This research is juridical normative. The researcher suggests that the government need to establish regulation that specifically accommodate the legal protection of child celebrities because entertainment sector is dilemmatic, on the one hand, children need media to develop their talents and interests, on the other hand, children as child labor must deal with the negative impacts of their works; government, society, and parents or guardian must cooperate in the supervision of the implementation of the legal protection of child celebrities."

"Dalam suatu perkawinan campuran, penting untuk diadakannya perjanjian kawin untuk memisahkan harta kekayaan pasangan suami istri dalam perkawinan mereka. Perjanjian kawin, menurut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan harus dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertitik pada perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan tetapi sebelum perkawinan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil. Permasalahan yang dibahas mengenai keabsahan perjanjian kawin tersebut dan dampaknya terhadap harta bersama pasangan suami istri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen yang ditunjang oleh wawancara dengan narasumber, dan data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan bagi Notaris dalam pembuatan perjanjian kawin dan pentingnya pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kawin adalah tetap sah sepanjang dibuat sebelum dilakukannya pencatatan perkawinan dan dengan sah serta berlakunya perjanjian kawin tersebut maka tidak terdapat harta bersama di antara suami dan istri.

---

In a mixed marriage, it is necessary to make a prenuptial agreement to separate the property of a married couple in their marriage. Prenuptial agreement, according to Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law must be made at the time or before the marriage takes place. The case that is used in this journal is about prenuptial agreement that was made after the marriage took place but before the marriage was registered in the registry office. The problems here are regarding the validity of the prenuptial agreement and its impact on their shared property. This research uses a juridical- normative research method, with secondary data that is collected through document studies which is supported by interviews with interviewees, and the data is analyzed by using a qualitative approach. The benefits of this research are as knowledge for Notaries in making prenuptial agreements and the importance of marriage registration. This research shows that the prenuptial agreement is valid as long as it is made before the marriage registration and with the validity and enactment of the prenuptial agreement, there is no shared property between the husband and wife."

"Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suatu peijanjian perkawinan harus dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan untuk mengikat pihak-pihak yang membuatnya, yaitu suami istri dalam perkawinan. Undang-undang mengatur bahwa perjanjian perkawinan juga dapat mengikat pihak ketiga dengan persyaratan bahwa peijanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Permasalahan yang timbul adalah ketika suatu peijanjian perkawinan yang telah dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tetapi karena alasan-alasan tertentu, peijanjian perkawinan mereka tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketika perjanjian perkawinan tersebut ditetapkan sah oleh Pengadilan Negeri, bagaimanakah akibat hukum Penetapan Pengadilan Negeri tersebut terhadap perjanjian perkawinan. Persoalan berikutnya adalah mengenai kekuatan hukum atas akta peijanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris, apakah kelalaian tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan akan mengakibatkan akta perjanjian perkawinan tersebut kehilangan kekuatannya sebagai akta otentik. Pengertian akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pada dasarnya suatu akta notaris adalah akta otentik sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil sifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan kemudian dengan cara menganalisis fakta dengan data yang diperoleh untuk dapat memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

---

Article 29 paragraph (1) and paragraph (3) of Law No. 1 of 1974 states that a nuptial agreement must be made on time or before the marriage took place and come into force since the marriage was held to bind the parties who made it, that is husband and wife in marriage. The law also stipulates that a nuptial agreement can bind a third party with the requirement that nuptial agreement must be approved by the Marriage Registrar. The problem that arises is when a nuptial agreement that has been made by the prospective couples before marriage took place but due to certain reasons, their nuptial agreement is not registered by the Marriage Registrar. When the nuptial agreement is determined valid by the Court, how the legal consequences of the Court Decision on that nuptial agreement. The next issue is about the power of the deed of a nuptial marriage law made before a notary, wether to the unregistered nuptial agreement will result in the deed of nuptial agreement is losing its strength as an authentic deed. Definition of authentic deed can be found in Article 1868 Civil Code, a deed is in the form prescribed by law, made by or before the public officials who have power to it in a place where the deed made. Basically a notarial deed is an authentic as long as they meet the requirements set out in Article 1868 Civil Code that has evidentiary value of perfect strength and binding. The method used in this thesis is a normative legal research methods using secondary data, whereas in the method of data analysis methods use a qualitative approach. This study provides descriptive nature of the analytical results that provide broad overview of the facts underlying the problem then by analyzing the facts with data obtained in order to provide alternative solutions to problems through the analysis conducted."

"Dalam penulisan tesis ini, penulis mencoba untuk mengupas dan membahas permasalahan mengenai Surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan yang kaitannya dengan pemakaian materai. Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mencari data dan pasal-pasal yang berkaitan dengan topik yang dibahas, juga metode kepustakaan. Latar belakang mengapa topik ini diambil karena dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, masih banyak yang kurang mengerti apa kegunaan materai dalam pembuatan surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan.Dari hasil penelitian mengenai surat-surat perjanjian yang. khusus dibuat di bawah tangan, ditemukan banyak dari klien yang masih menganggap bahwa, penggunaan materai adalah merupakan syarat utama dari sahnya suatu perjanjian. Padahal tidaklah demikian. Kesimpulan utama hasil penelitian bahwa penggunaan materai bukanlah syarat dari sahnya suatu perjanjian."

"Anak merupakan dambaan dalam setiap perkawinan. Adopsi menjadi salah satu jalan keluar yang telah dikenal di nusantara bahkan sebelum Indonesia merdeka. Adopsi di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yakni Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam. Dalam prakteknya private adoption ini biasanya dilakukan dengan perjanjian tertulis. Hal ini menimbulkan pertanyaan dapatkah seorang anak dijadikan objek dalam perjanjian adopsi. Tidak adanya tata cara khusus dalam pengesahan private adoption juga menjadi masalah bagaimana agar private adoption sah dilakukan. Permasalahan lainnya adalah bagaimana kedudukan anak menurut putusan yang ada mengingat pluralisme hukum di Indonesia. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa anak tidak dapat dijadikan objek dalam perjanjian adopsi. Pengesahan private adoption tidak diatur secara khusus dalam SEMA No. 2 tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983. Belum adanya tata cara khusus dalam pengesahan private adoption dikarenakan masih eksisnya Hukum Adat. Kedudukan anak angkatpun berbeda-beda pada tiap daerah tergantung hukum yang berlaku. Agar adopsi mencapai tujuan demi kepentingan kesejahteraan anak sesuai sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, perlu adanya peran notaris dalam membuat perjanjian adopsi sampai ada pengaturan selanjutnya mengenai tata cara pengesahan private adoption. Perlu adanya Undang-undang yang mengatur mengenai adopsi yang mengharuskan penetapan pengadilan sebagai proses pengesahan adopsi. Undang-undang juga harus tetap mengakomodir keberadaan Hukum Adat dan Hukum Islam."

"Dalam suatu perjanjian pemborongan (pelaksanaan pekerjaan), pihak pemberi pekerjaan (obligee) biasanya mewajibkan kontraktor (principal) menyediakan suatu surat jaminan. Kewajiban principal ini biasanya dituangkan dalam suatu kontrak kerja antara obligee dan principal. Tanpa adanya surat jaminan ini obligee tidak akan pernah bersedia menjalin kerjasama dengan principal, karena hal ini memang diwajibkan oleh pemerintah. Sebelum keluarnya Keppres No. 14 A / 1980, surat jaminan ini biasanya diterbitkan oleh Bank dalam bentuk garansi bank, tetapi setelah keluarnya Keppres tersebut, surat jaminan ini dapat dikeluarkan oleh lembaga keuangan non bank dalam bentuk surety bond. Walaupun surety bond ini mempunyai banyak kelebihan dan kemudahan untuk memperolehnya, tapi banyak pihak lebih menyukai bank garansi sebagai surat jaminan. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana datanya diambil dari kepustakaan ( c.ni.-i sekunder ) dan lapangan ( data primer ). Ketidakpopu lerar; surety bond ini menyebabkan timbul keraguan, ke dalam perjanjian yang mana surety bond ini dapat dikategorikan dan kenapa pemerintah mengeluarkan lagi surat jaminan surety bond ini sebagai alternatif bank garansi. Padahal kenyataannya bank garansi sudah demikian diminati oleh para pelaku pasar terutama oleh obligee dan para pemilik proyek, sehingga para kontraktor golongan ekonomi lemah tetap berada pada sisi yang tidak menguntungkan. Untuk memperoleh bank garansi ini, biasanya pihak bank membutuhkan kontra garansi yaitu agunan ( collatéral ) berupa dana nasabah yang diblokir oleh bank. Kurang percayanya obligee kepada surety bond disebabkan surat jaminan yang dikeluarkan oleh surety company ini untuk memperolehnya tidak memerlukan kontra garansi sebagaimana halnya pada bank garansi sehingga menimbulkan keraguan di pihak obligee, apalagi proses pencairan klaimnya mempergunakan prinsip-prinsip asuransi yang dianggap berbelit-belit oleh obligee."