Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kasus antara PT. Pandu Dana Utama Berjangka dengan Bank Century, dimana terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Pandu Dana Utama Berjangka dalam perjanjian kredit diantara kedua belah pihak. Hal tersebut ditinjau dari keberlakuan Pasal 1365 KUHPerdata dan teori-teori umum mengenai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Pandu Dana Utama Berjangka telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang yang berasal dari perjanjian kredit modal kerja, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Bank Century.

---

This Bachelor Thesis discusses the case of PT. Pandu Dana Utama Berjangkaagainst Bank Century, where there is a tort committed by PT. Pandu Dana Utama Berjangka in the loan agreement between both parties. It is considered the enforceability of Article 1365 KUHPerdata and general theories of tort. This research is a Normative Juridical research, which some of the data are based data on the related literature.

The results of this research indicate that PT. Pandu Dana Utama Berjangka has committed a tort against the Article 1365 KUHPerdata by not fulfill its obligations to pay off the debt that comes from loan agreement, that cost some losses for the Bank Century. "

"Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah menelaah keabsahan perjanjian baku yang terjadi antara pihak Bank dengan nasabahnya dalam pemberian kredit pada praktek, perbankan dewasa ini serta permasalahan dan penyelesaiannya ditinjau dari segi hukum perdata yaitu khususnya yang berkaitan dengan Buku Ketiga tentang perikatan dan dari segi hukum perbankan yaitu dengan adanya Undang~undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa. perjanjian kredit bank itu sah sepanjang asas konsensualisme dalam perjanjian itu telah terpenuhi. Di lain plhak ada pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian kredit bank itu bersifat memaksakan kehendak satu pihak kepada pihak lainnya. Metode Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dari penelitian tersebut dapat dijelaskan mengenai isi dari perjanjian kredit bank yang bersifat umum, yaitu adanya klausul-klausul yang memberatkan si debitur dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit tersebut atau masalah-masalah yang berkaitan. dengan kewenangan pihak bank untuk melakukan sita eksekusi melalui Grosse Akta. Pengakuan Hutang. Dengan dijelaskannya secara rinci mengenai klausul-klausul dari perjanjian kredit tersebut maka diharapkan dapat menjelaskan hal-hal apa yang menyebabkan perjanjian kredit bank yang bersifat baku ini banyak menimbulkan komentar apalagi setelah pelaksanaan perjanjian kredit bank itu sendiri. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa sampai saat ini belum ada aturan secara khusus mengenai bentuk perjanjian kredit bank yang bersifat baku ini, sehingga kadang-kadang menimbulkan wanprestasi yang biasanya diselesaikan melalui jalur perdata (melalui pengadilan). Akhirnya skripsi ini menyarankan agar dibuat suatu aturan secara khusus mengenai standarisasi perjanjian kredit. bank ini serta upaya penyelesaiannya dari segi hukum perdata dan perbankan."

"Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) merupakan gugatan yang diadopsi dari negara Common Law dan masih belum diatur secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia. Akan tetapi, keberadaan Citizen Lawsuit kini bukanlah barang baru di Indonesia, sudah ada beberapa putusan yang mendasarkan gugatannya dengan mekanisme Citizen Lawsuit sudah diterima dan diputus oleh Pengadilan. Kasus Ujian Nasional merupakan salah satunya. Kasus ini telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai pada Mahkamah Agung, dan merupakan kasus Citizen Lawsuit pertama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi permasalahan adalah tidak sedikit gugatan yang tidak dapat diterima karena tidak adanya pengaturan yang spesifik mengenai Citizen Lawsuit serta apa saja unsur-unsurnya, yang mengakibatkan ketidaktahuan banyak pihak. Peran Hakim dalam mengangani perkara ini menjadi sangat penting, terutama dalam hal penemuan hukum.

---

Citizen Lawsuit is a lawsuit adopted from Common Law countries and is still not specifically regulated in Indonesia's laws and regulations. However, the existence of Citizen Lawsuit is now not a new stuff in Indonesia's legal system, there have been several decisions base upon Citizen Lawsuit mechanism which has been accepted and decided by the Court. The case of National Exam is one of them. This case has been accepted and decided by the Central Jakarta District Court until Supreme Court, and is the first case of Citizen Lawsuit that have permanent legal force. The problem is, not a few lawsuits can not be accepted due to lack of specific regulation concerning Citizen Lawsuit and its elements, which resulted in ignorance of many parties. The role of Judges in handling this case becomes very important, especially in legal finding."

"Pemberian fasilitas kredit adalah fungsi utama dari bisnis perbankan, yakni menyalurkan dana kepada mereka yang memerlukan, setelah menerima penguznpulan dana. Dalam kinerjanya Bank harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan menganalisa kredit yang mencakup 5C's calon Debitur. Pemberian kredit tersebut wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, balk dibawah tangan atau dihadapan Notaris (Akta Notariil), demikian pula dengan perjanjian turutannya (Pemberian Jaminan).Penulisan tesis yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris Berupa Kelalaian Melengkapi Dokumen Yuridis pada Akta Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan Di Bank" dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan, serta metode empiris dengan melakukan penelitian langsung di Bank "Y" agar dapat mengetahui praktek yang sebenarnya. Yang mana Legal Officer pada Bank terutama Notaris agar lebih cermat dan teliti memeriksa kelengkapan dan kebenaran Dokumen Yuridis calon Debitur. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, akan terjadi Perbuatan Melawan Hukum berupa kelalaian, sehingga dapat menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan dan reputasi notaris tersebut menjadi tidak baik."

"Penelitian ini membahas mengenai perbuatan Notaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan sertipikat hak atas tanah milik penghadap/klien. Hal ini sering sekali terjadi dan kebanyakan merugikan notaris dan menyebabkan tercemarnya nama baik Notaris walaupun Notaris yang bersangkutan ternyata tidak bersalah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai kewenangan notaris terhadap penahanan sertipikat dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli dan dampak penahanan sertipikat hak atas tanah sebagai perbuatan melawan hukum Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitiannya adalah eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Hasil analisa penelitian ini adalah dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli, Notaris memiliki kewenangan untuk menyimpan dokumen yang berupa alas hak milik penghadap yang akan diurus haknya tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris HL dalam kasus ini sudah sesuai dengan wewenangnya. Penahanan dokumen alas hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris dalam putusan ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Notaris justru melakukan perbuatan yang didasarkan kepada perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1a UUJN. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat (Tuan AK) tidak dapat diterima (niet onvanklijk ver klaard), sudah tepat karena gugatan Tuan AK tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan notaris tidak harus memberikan ganti rugi terhadap pihak manapun akibat perbuatan penahanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penguasaan fisik tanah milik Tuan AK.

---

This research discusses the actions of a notary who is suspected of committing an unlawful acts (act against the law). The notary is suspected of having committed an unlawful acts because the notary holds a certificate of land rights belonging to the tapper (claimant)/client. This happens very often and is mostly detrimental to the notary and causes the reputation of the Notary to be tarnished even though the Notary concerned is found to be innocent. The issues raised in this thesis are regarding the authority of the notary to hold certificate for the arrangement of the sales and purchase agreement and the impact of the detention of the certificate of land rights as an act against the law of a notary based on the West Jakarta District Court Decision No.976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. The research method used in this thesis is a normative juridical research, and the research typology is explanatory. The data used in this research is secondary data collection obtained by literature study. The results of the analysis of this research are that in terms of the management of the certificate for the sales and purchase agreement, the notary has the authority to keep documents in the form of platters whose rights will be taken care of and the actions committed by the Notary HL in this case are in accordance with their authority. The detention of documents (document retention) on the basis of land rights committed by a notary in this verdict is not an act against the law because the notary is actually committing an act based on an agreement made by the parties and in accordance to Article 16 paragraph 1a of Law on Notary Position (UUJN). The verdict of the Panel of Judges at West Jakarta District Court which states that the appellants/claimant's (Mr. AK) claim cannot be accepted (niet onvanklijk ver klaard), is correct because Mr. AK's lawsuit does not have a strong legal basis and the notary does not have to provide compensation against any party due to the detention of documents relating to the physical control of Mr. AK's land."

"Gelombang krisis moneter yang menimpa sektor perbankan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan banyak bank yang menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kemudian mengambil langkah, bagi bank-bank yang masih dapat diselamatkan diberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk Bank Servitia. BI menempatkan Bank Servitia dalam program penyehatan dan mendelegasikan tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada BPPN. David Nusa Widjaja sebagai Direktur Utama dan Tarunodjojo Nusa sebagai salah satu direksi di tuntut pertanggungjawabannya untuk mengembalikan dana BLBI yang telah dikucurkan kepada Bank Servitia, dimana kemudian mengajukan gugatan kepada BPPN untuk membatalkan Akta Pengakuan Utang (APU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun masalah yang dibahas adalah menerangkan kondisi yang terdapat pada salah satu pihak pembuat perjanjian yang berhak memintakan suatu pembatalan, menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan BPPN dalam rangka penyelesaian aset dan pengembalian uang negara, serta mengkaji sejauh mana kewenangan hakim untuk menilai dan melakukan suatu penafsiran terhadap perjanjian, khususnya dalam hal pembatalan perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisa datanya adalah kualitatif. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan No. 303/Pdt . G/2003/PN. Jaksel) dalam perkara Bank Serrvitia melawan BPPN terdapat banyak kekeliruan dalam penerapan hukumnya, yaitu: Majelis hakim kurang tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai pembahasan keabsahan APU-Servitia, Majelis hakim kurang tepat menempatkan gentlement agreement dalam posisi yang lebih tinggi dari APU, Majelis hakim kurang tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai penyalahgunaan keadaan serta Majelis Hakim kurang tepat dengan menyatakan adanya paksaan dan penekanan terhadap tergugat untuk menandatangani APU-Servitia tanpa terlebih dahulu dilakukan pembuktian. Saran yang diberikan adalah hakim baik atas permintaan para pihak atau secara ex-officio wajib menilai dan mempertimbangkan secara seksama apakah benar kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan tidak seimbang, dan juga hakim wajib mengatur secara patut dan adil segala akibat dari putusannya."