Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSuatu ikatan perkawinan yang pada dasarnya bertujuan membentuk suatukeluarga yang bahagia dan kekal dapat putus karena beberapa sebab, yang salahsatunya adalah perceraian. Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yangdilahirkan dari perkawinannya, yaitu mengenai siapa yang berhak untukmemelihara, mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemeliharaan anak akibatputusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Bekasi danPengadilan Agama Jakarta Selatan, faktor-faktor apa saja yang menjadi dasarpertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang diberikan kepadaayah, apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bekasi dan Jakarta Selatandalam Putusan No.345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Putusan No. 878/Pdt.G/2005/PAJSdan Putusan No. 904/Pdt.G/2007/PAJS telah sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalahmetode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridisnormatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalamperaturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikatkehidupan masyarakat. Di dalam Kompilasi Hukum Islam apabila terjadiperceraian maka dibedakan antara pemeliharaan anak yang belum mumayyiz(belum berumur 12 tahun) dengan anak yang sudah mumayyiz. Hak pemeliharaananak yang belum mumayyiz diserahkan pada ibu, sedangkan anak yang sudahmumayyiz berhak memilih salah satu dari kedua orang tuanya, apakah akan ikutibunya atau ayahnya. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakimdalam menentukan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah yaitu jika di dalampersidangan terbukti ibunya tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk melakukanpemeliharaan anak (hadhanah), seperti tidak cakap memelihara anak, mempunyaimoral dan tingkah laku yang tidak baik, murtad, pemboros, pencuri, tidakmempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahuioleh para pihak keluarga (Ghoib). Putusan Pengadilan Agama Nomor:345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Nomor: 878/Pdt.G/2005/PAJS dan Nomor:904/Pdt.G/2007/PAJS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaituberdasarkan kepada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

---

ABSTRACTBasically aims at to make a happy and last family, marriage can beseparated caused by several reasons, one of them is the divorce. Divorce mayhave bad consequences to the child who was born from their marriage, that isabout who will have to nurture, to educate the child and maintain their communityproperty. The main issues in this research is how to maintenance of the childresulted from the marriage severance because of the divorce at Bekasi ReligiousCourt and at Southern Jakarta Religious Court, what factors which become ajudge’s cogitation in determining the child nurture gave to the father, was theconsideration of Justice at Bekasi Religious Court and Southern Jakarta in theVerdict Number 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Verdict Number 878/Pdt.G/2005/PAJSand Verdict Number 904/Pdt.G/2007/PAJS has already appropriate with the legalrequirement which is valid in Indonesia. The research methodology used in thiswriting is library study by using secondary data based on juridicial norms, that isthe research refers to law norms in the prevailing law and binding norms in sociallife. In the Compilation of the Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam) if thedivorce happening then is distinguished between the take care of the child that notyet mumayyiz (am not yet 12 years old) and the child that already mumayyiz. Theright to take care of the child that not yet mumayyiz is handed over to the mother,whereas the child that already mumayyiz have the right to choose one of theirparents, whether they will go with their mother or their father. Some factors thatbecome the foundation of consideration of the judge’s in determining the right totake care of the child gave to the father that are; if the court could proved that themother is no longer fill conditions to carry out the take care of the child(hadhanah), like incapable of raising the child, have moral and bad behaviour,murtad, spendthrift, thief, do not have time to nurture the child and their family donot know about his or her existence (ghoib). The Verdict of Religious CourtNumber: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Number: 878/Pdt.G/2005/PAJS and Number:904/Pdt.G/2007/PAJS have complied with the current law, that is be based on theIslamic Law and the Compilation of the Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam)."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana putusan hakim terhadap pemberian hak asuh anak terkait dengan anak yang lahir diluar perkawinan dan masih dibawah umur. Sebelum perkawinan sah terjadi, sepasang pria dan wanita telah mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sepuluh bulan setelah anak tersebut lahir, sepasang pria dan wanita tersebut melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Ketika terjadi perceraian, timbul permasalahan mengenai pengasuhan anak, yakni kepada siapa yang lebih pantas anak itu dipelihara. Dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1563/Pdt.G/2010/PA.JS, hakim menetapkan hak asuh anak kepada ibu. Sedangkan, dalam putusan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.36/Pdt.G/2011/PTA.JK, hakim menetapkan hak asuh anak kepada bapak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi dokumen dengan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif.

---

This thesis discusses how the judge's decision in granting a custodian right of the child, in relation to the under age child, who was born in an un-legally marriage spouses. In this case, before legally marriage, this spouse man and woman have had a son who was born outside of legal marriage according to the Islamic Law and the Marriage Law No. 1 of 1974. Later on, in ten (10) months after the child was born, the spouses have their marriages recorded in the Office of Religious Affairs (KUA) of District of Cilandak, Jakarta Selatan. When this spouse is divorce, then there will be a case on who has more preference to have the child custodian. In the District of Religion Court of Jakarta Selatan No. No.1563/Pdt.G/2010/PA.JS, the judges given an award the child custodian to the mother, while in the Jakarta Religion High Court No.36/Pdt.G/2011/PTA.JK, the judges given an award the child custodian to the father. The research is conducted with secondary data documents that are juridis normative."

"Putusnya perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum. Hak asuh anak adalah salah satu permasalahan yang muncul akibat putusnya perkawinan, terutama dengan perceraian. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya berjalan terus, sekalipin perkawinan telah putus karena perceraian, namun dalam hal orang tua telah berpisah, perlu ditentukan kepada siapa kuasa atas anak diberikan. Di Indonesia, mengenai hak asuh anak hanya dapat ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pengaturan ini tidak secara rinci menjelaskan mengenai ketentuan pemberian hak asuh anak pasca perceraian, secara garis besar hanya berisi hak dan kewajiban orang tua untuk tetap memelihara anak bahkan setelah perkawinan putus. Sehingga tidak dapat ditemukan peraturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai penetapan hak asuh atas anak pasca perceraian. Hak asuh anak dapat dicabut dan dialihkan, mengenai hal ini terdapat alasan-alasan yang harus dipenuhi, diantaranya apabila pemegang hak asuh melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Hak asuh anak juga harus diselesaikan dalam hal salah satu pihak dalam perkawinan pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya atau biasa disebut keadaan tidak hadir (Afwezigheid). Apabila keadaan tidak hadir terjadi pada saat perkawinan masih berlangsung, maka segala harta serta hak dan kewajiban pengasuhan atas anak secara otomatis beralih ke orang tua lain yang hidup terlama. Tetapi dalam hal pemegang hak asuh yang telah diputus setelah perceraian tidak hadir, maka peralihan hak asuh harus dilakukan demi terpenuhinya hak-hak anak juga guna terdapat wali atau wakil dalam hal anak dibawah umur melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

---

The dissolution of a marriage has various legal consequences. Child custody is one of the problems that arise as a result of the dissolution of a marriage, especially with divorce. The power of parents over their children continues, even if the marriage has been broken up due to divorce, but in the event that the parents have separated, it is necessary to determine to whom the power over the children is given. In Indonesia, child custody can only be found in the provisions of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. However, this regulation does not explain in detail the provisions regarding the provision of post-divorce child custody, in the outline, it only contains the rights and obligations of parents to continue to care for children even after the marriage has broken up. So that no regulations can be found that regulate clearly and in detail regarding the determination of custody of children after divorce. Child custody can be revoked and transferred, regarding this, some reasons must be met, including if the custody rights holder neglects his obligations as stipulated in Article 30 of the Child Protection Act and Article 49 of the Marriage Law. Child custody must also be resolved if one of the parties to the marriage leaves and his whereabouts are no longer known or commonly known as absence (Afwezigheid). If the absence occurs while the marriage is still in progress, then all assets and rights, and obligations to care for the child will automatically be transferred to the other parent who has lived the longest. But if the holder of custody who has been terminated after the divorce is absent, then the transfer of custody must be carried out to fulfill the children's rights as well as to have a guardian or representative if a minor commits an act that gives rise to legal consequences."

"[Skripsi ini membahas mengenai pelimpahan hak asuh anak sebelum mumayyiz akibatperceraian dengan analisis putusan nomor 330/K/Ag/2014. Dalam melakukanpenelitian, penulis mengunakan metode penelitiaan kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif dan tipologi bersifat deskriptif analisis. Pokok permasalahan dalam skripsiini adalah bagaimana pengaturan mengenai hak asuh atas anak yang belum mumayyizdalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Undang-UndangPerlindungan Anak; dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan pemberian hakasuh anak sudah tepat atau belum. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama,ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam perludiperjelas mengenai definisi dan hierarki orang-orang yang berhak mengasuh anakserta faktor-faktor yang dapat membuat seseorang kehilangan hak untuk mengasuhanak yang belum mumayyiz. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim belum tepat dalammemberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz., This paper discusses the provision custody of non-mumayyiz children as result ofdivorce based on Marriage Regulation, Islamic Law, and Child ProtectionRegulation. In conduting this research, the witer uses juridicial-normative libraryresearch methods and the typology is descriptive analytical. The main issue in thispaper focuses on recognition the provision about the custody of non-mumayyizchildren according to Marriage Regulation, Islamic Law, and Child ProtectionRegulation; also about the precision of judge consideration regarding child custodybased on Marriage Regulation, Islamic Law, and Childern Protection Regulation. Thefirst conclusion shows that provision about child custody on Marriage Regulation,Islamic Law, and Childern Protection Regulation needs to be more details in order todefinition of mumayyiz, hierarchy of person who have the right on child custody, andidentification factors which can repealing the right of child custody. The secondconclusion shows that judge consideration on Supreme Court Verdict No.330/K/Ag/2014 has not been an accurate decision.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan kualitas hidup anak (usia 7-12 tahun) serta pemetaan permasalahannya di Indonesia. Desain studi penelitian cross-sectional, data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012. Sampel penelitian adalah seluruh anak (usia7-12 tahun) yang memenuhi kriteria inklusi penelitian, yaitu sebesar 30.690 responden. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Polychoric PCA (Principal Component Analysis), cluster analysis, serta analisis korelasi dan regresi linier. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa; (1). Keadaan kualitas hidup anak di Indonesia dapat diketahui melalui pembentukkan skor kualitas hidup anak (dibentuk dari tiga dimensi; fisik, kompetensi dan materi), skor kualitas hidup anak dapat menjelaskan menjelaskan sebesar 41% variasi dari ketiga dimensi tersebut. (2). Dengan pembentukaan sebanyak 4 cluster provinsi dapat diketahui peta permasalahan keadaan kualitas hidup anak di Indonesia. (3). Korelasi antara nilai IPM dengan skor kualitas hidup anak adalah sedang (r=0,728), berpola positif dengan nilai p-value yang signifikan (p=0,000). (4). Korelasi antara nilai Total Fertility Rate (TFR) dengan skor kualitas hidup anak sangat kuat (r=0,8) berpola negatif dengan nilai p-value signifikan (p=0,000). Kesimpulan dan saran, bahwa wilayah provinsi di Indonesia yang memerlukan fokus perhatian dalam hal kualitas hidup anak (usia 7-12 tahun) adalah provinsi-provinsi yang berada pada cluster-3 dan cluster-4. Nilai IPM secara statistik memperlihatkan adanya kesamaan dengan skor kualitas hidup anak. Setiap pertambahan nilai Total Fertility Rate (TFR) akan menurunkan skor kualitas hidup anak. Usaha perbaikan kualitas hidup anak bagi masing-masing provinsi di Indoensia disesuaikan dengan kondisi dan potensi provinsi setempat serta turut mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku pada provinsi tersebut.

---

The purpose of this study is to evaluate quality of life for children (aged 7-12 years) and the mapping problem in Indonesia. Study design is cross-sectional, using National Socio-Economic Survey data, in 2012. Samples are all children (aged 7-12 years) who met the inclusion criteria of research, that is equal to 30.690 respondents. The analysis used are; Polychoric PCA (Principal Component Analysis), cluster analysis, correlation and linear regression analysis.

The results of the study are that; (1). The state of the quality of life of children in Indonesia can be seen through the creation of child's quality of life scores (three-dimensional; physical, competence and material), child?s quality of life scores can explain 41% of the variation in the third dimension. (2). With the formation of 4 clusters provinces, can be seen the map of the quality of life issues in Indonesian children. (3). Correlation degree between the value of HDI with child?s quality of life scores are moderate (r= 0,728), positive pattern with a significant p-value (p= 0,000). (4). Correlation degree between the value of TFR with child?s quality of life scores are very strong (r = 0,8), negative pattern with a significant p-value (p= 0,000).

Conclusions and suggestions, the province in Indonesia that require focused attention in terms of quality of life of children (aged 7-12 years) are provinces that are in the cluster-3 and cluster-4. HDI values ​​showed statistically significant similarity with child?s quality of life scores. Every increase in the value of Total Fertility Rate (TFR) will decrease the value of child's quality of life scores. Efforts to improve the quality of life of children for each province adapted to local conditions and the potential provinces, and take into account the social dan cultural values prevailing in the province."

"Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memiliki aneka ragam suku bangsa, agama dan bahasa. Diantara warga negara saling berinteraksi dan dari basil interaksi itu ada yang sampai pada jenjang perkawinan. Kebanyakan dari mereka hidup bahagia dan mempunyai anak, akan tetapi tidak sedikit diantara mereka mengalami problem rumah tangga yang pada akhirnya sampai pada perceraian. Hal ini dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya, yaitu mengenai siapa yang berhak untuk memeliharanya, memdidiknya termasuk terhadap harta bendanya. Topik ini sangat menarik untuk diangkat dalam skripsi, karena anak yang dilahirkan dalam perkawinan merupakan titipan Allah, sehingga sudah selayaknya orang tua wajib memelihara, memdidiknya menjadi anak yang Saleh dan dapat hidup mandiri. Perceraian dapat berakibat buruk terhadap perkembangan jiwa si anak dan masa depannya kelak. Hal yang menjadi inti :permasalahan adalah: 1. Bagaimana konsep Hukum Islam, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya hubungan perkawinan karena perceraian. 2. Bagaimana praktek di Pengadilan agama dalam putusannya mengenai pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya hubungan perkawinan karena perceraian. Skripsi ini berusaha i untuk mengupas masalah-masalah pemeliharaan anak setelah petceraian dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga pihak-pihak yang berperkara mendapat kepastian hukum terutama mengenai pemeliharaan anak."