Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai dua hal, yaitu pelanggaran yang terdapat pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), dalam hal ini adalah praktik favoritism dan persekongkolan, serta kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan akibat dilakukannya pelanggaran tersebut ditinjau dari keberlakuan peraturan yang berlaku pada lingkungan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS yaitu Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (PTK 007). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik favoritism dan persekongkolan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS merupakan perbuatan melawan hukum terhadap PTK 007. Perbuatan melawan hukum tersebut disebabkan karena PTK 007 merupakan peraturan yang resmi yang dibuat oleh instansi yang berwenang, yaitu BP MIGAS, untuk menetapkan suatu regulasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Kontraktor KKS termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan Kontraktor KKS."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari perspektif hukum keuangan publik atas klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara dalam Kontrak Kerja Sama Layanan Jasa Litbang antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ?LEMIGAS? dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas (SKK MIGAS) Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tipologi penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan PPPTMGB ?LEMIGAS? sebagai penyedia jasa dan KKKS sebagai pengguna jasa dalam kontrak kerja sama layanan jasa teknologi berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam kedudukan yang tidak sejajar dan terdapat kendala dalam pemenuhan klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara. Penelitian ini menyarankan perlu diberikan pemahaman kepada KKKS selaku pengguna jasa dalam pelayanan jasa litbang terkait status keuangan BLU PPPTMGB ?LEMIGAS? yang merupakan keuangan negara karena dari segi regulasi, tata kelola, dan resiko masih berada pada lingkungan kuasa hukum keuangan negara. Oleh karena itu, terdapat klausul-klausul dalam kontrak yang tidak dapat dipenuhi atau perlu penyesuaian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.

---

This thesis discusses review of perspective of the public finances law on clauses relating to the state finances in Research and Development Service Cooperation Contract between Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) based on BP Migas Administrative Guidelines No. 007 Revisi-II/PTK/I/2011 on Supply Chain Management of Contractor of Cooperation Contract. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refer to legal norms which is contained in the legislation using typology of prescriptive research that is a research aimed to get the solutions about what must be done to overcome certain issues. The results of this study concluded that the position of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? as service provider and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in Research and Development Service Cooperation Contract is not equal and has the obstacle in fulfilling the clauses related to state finances. The study suggest that Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in research and development service needs to be given understanding related to financial status of Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? which is state finances because in terms of regulations, governance, and the risk is still in environment of state finances law. Therefore, there are clauses in contract cannot be met or need adjustment related to state finances legislation."

"ABSTRAKPengadaan barang dan jasa di kegiatan hulu minyak dan gas bumi tidak jauh berbeda dalam pelaksanannya, sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BPMIGAS Pedoman Tata Kerja No:0071PK/VI/2004 Tentang Pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, pedoman ini dikeluarkan dengan berpandangan secara umum kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 2004 yang menggantikan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, permasalahan yang sering terjadi adalah sama dengan permasalahan yang ada pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu adanya penyelewengan-penyelewengan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa ini.Harus diakui bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa ini merupakan lahan subur bagi berkembangnya bentuk-bentuk penyelewengan seperti KKN tersebut, salah satu bentuk penyelewengan yang biasa terjadi adalah adanya persekongkolan dalam tender, pe-mark-up-an dana atau anggaran dalam pengadaan barang dan jasa.BPMIGAS sebagai badan pengawas dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, mempunyai peranan penting dalam menjaga timbulnya kasus-kasus tindakan penyelewengan seperti tersebut di atas, adalah wewenang BPMIGAS juga untuk menindak setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan penyelewengan tersebut dan sesuai dengan peraturan yang ada yang dikeluarkan oleh BPMIGAS. Tetapi, bila temyata tindakan penyelewengan tersebut merugikan negara secara besar maka BPMIGAS sebagai badan pengawas mempunyai kewajiban kepada negara sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk mengawasi para KKKS yang beroperasi di wilayah Indonesia maka BPMIGAS dapat memperkarakan masalah ini ke jenjang yang lebih tinggi yaitu melalui pengadilan."

"Banyak perusahaan telah memfokuskan diri pada rantai pasokan sebagai nilai kornpetitifuya. Narnun inbound logistics sebagai bagian dalarn rantai pasokan seringkali diabaikan karena banyaknya operasi logistik yang berorientasi pada customer. Kegiatan produksi tidak bisa dipisahkan dari kemarnpuan logistik perusahaan dalarn rnernasok bahan baku yang diperlukan. Termasuk dalarn bagian logistik ini adalah aktivitas pengadaan yang rnengandalkan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan pemasok. Karena itu perbaikan pada area ini perlu mendapat perhatian, sehingga rnarnpu rneningkatkan kinerja perusahaan.VICO Indonesia, perusahaan rninyak dan gas burni yang didirikan pada tahun 1972 adalah perusahaan joint venture. Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sarna dengan BPMIGAS yang beroperasi di blok Sanga-sanga, Kalimantan Tirnur, VICO Indonesia berkornitmen rnemproduksi dan rnemasok gas untuk industri lokal dan ekspor sesuai kontrak.Guna rnernenuhi komitmennya untuk memasok gas, rantai pasokan yang baik dan bisa dihandalkan harus selaras dengan aktivitas produksinya. Kinerja dalarn proses pengadaan barang atau jasa dipengaruhi entitas lain- di sisi internal seperti inventory dan pengguna, dan sisi eksternal seperti pemasok. Penundaan, keterlarnbatan pengirirnan, atau kesalahan dalarn pengadaan barang atau jasa bisa berakibat fatal pada aktivitas produksi. Beberapa teori rnenawarkan petunjuk untuk mengelola rantai pasokan dengan baik. Narnun dalarn praktek, ada beberapa batasan yang membatasi kemarnpuan untuk mengadakan barang ataujasa.Karya akhir ini akan menelaah lebih lanjut rnengenai efektivitas proses pengadaan yang berada dalam ruang lingkup rantai pasokan- inbound logistics. VICO Indonesia digunakan sebagai studi kasus dalam inbound logistics, khususnya dalarn industri rninyak dan gas bumi. Setiap proses akan dikaji, termasuk proses yang rnelibatkan pihak eksternal seperti pernasok. Dengan mengkaji proses ini, kinerja aktivitas pengadaan dapat diperbaiki. Karya akhir ini juga rnenelaah tentang kerjasama kernitraan sehingga dapat rnemberikan darnpak yang berarti bagi aktivitas pengadaan dan mernbawa keuntungan bagi pihak- pihak dalarn rantai pasokan. Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model digunakan sebagai perangkat untuk ,rnengevaluasi konfigurasi rantai pasokan dan kinerjanya pada kasus ini. Model ini akan digunakan untuk rnenentukan proses mana yang rnenyebabkan penurunan kinerja. Kernudian dilakukan identifikasi terhadap hasil yang potensial bisa terjadi dengan rnernperbaiki proses internal dan rnengkornbinasikannya dengan kernitraan dengan pemasok.SCOR Model sangat bermanfaat untuk rnenelaah proses rantai pasokan dengan rnengkaji konfigurasi dan kinerja rantai pasokan pada saat ini. Dalarn karya akhir ini diperoleh hasil bahwa kepuasan pengguna terhadap pelayanan tepat waktu yang berkisar antara 26% rnasih belum efektif dibandingkan rata - rata perusahaan pada urnurnnya. Diternukan pula bahwa hubungan kernitraan antara perusahaan dengan para pernasok dapat rneningkatkan kinerja dalam pengadaan dan merniliki darnpak yang baik bagi kedua belah pihak."

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal atas pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas), menggunakan pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta membahas pelaporan atas pemindahtanganan dan penghapusan BMN dimaksud dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan aset KKKS, agar segera melakukan penyesuaian atas kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang berasal dari KKKS. Selain itu, PPBMN perlu secara komprehensif menyusun pedoman dan prosedur atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS yang akan digunakan di lingkungan PPBMN.

---

The research analyzes internal control implementation over transfer and State Property’s removal which are derived from The Upstream Oil and Gas Production Sharing Contract (PSC), using the approaching COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which are about Government Internal Controlling System, as well as discusses reporting of State Property management in order to achieve transparency and accountability. The study is a descriptive analysis with a qualitative approach.

The result of the study suggest that the Center of State Property Management forthwith doing its transfer and removal activities of the State Property after there is a regulation's change which manages the accounting precept and PSC asset's report, and should be made and informed policy and procedures for the management of the PSC State Property comprehensively."

"Tesis ini membahas kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dari perspektif kenotariatan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang memuat pinsip; efektif, efisien, terbuka, transparan, perlakuan adil bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dibuat dalam akta otentik.Penelitian ini akan memberikan penilaian sejauh mana kekuatan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibuat dengan akta dibawah tangan dapat memenuhi prinsip tersebut diatas dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Analisis data dilakukan dengan metoda kualitatif dan hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk perspektif analisis. Dari tinjauan hukum perdata, kontrak yang dibuat dengan akta dibawah tangan mengikat para pihak sepanjang isi dan tanda tangannya di akui oleh para pihak tersebut, namun dari perspektif kenotariatan akta tersebut tidak mempunyai bukti sempurna dan perlindungan hukum yang pasti.Hasil penelitian menyarankan sebaiknya kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuat dengan akta notaris supaya kontrak tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, baik terhadap kekuatan pembuktian isi (materi) kontrak maupun keabsahan identitas para pihak dan keabsahan wewenang pejabat penandatangan kontrak sehingga dapat memberikan perlindungan yang objektif dan otentik terhadap pejabat penandatangan di hadapan pihak ketiga. Disamping itu dengan keterlibatan notaris dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan transparansi, integritas, keadilan dan perlindungan yang objektif bagi semua pihak.

---

This study is focusing on the contract of Government procurement on goods and services from notarial perspective based on the Presidential Decree No. 80, 2003, which regulated the principle of; effective, efficient, transparence, equal treatment for all stakeholders and accountable. In implementing that Decree, the signing of contract is not att and approved by Notary.The study will discuss how is the procurement contract of good and services which is only made as personal written statement (akta dibawah tangan) in order to have force of law for protecting the parties (who signed the contract) which is inline with the principle of Presidential Decree No. 80, 2003. The qualitative method was used in the analysis of data and its result is presenting in perspective analysis. From the Private Law point of view, contract which is signed under personal written statement by the parties will bind the parties as long as the contents and signature are confessed by the parties. However, from the Notary perspective, that contract is not fully authentic evidence and not protected by law.The study recommended that in order the contract of procurement on goods and services has an authentic evidence, the contract must be att and approved by Notary. Under that case, the evidence of contract contents and the originality of identity and authority of the parties will be objectively protected by law. Furthermore, with involvement of the Notary in the contract process of goods and services procurement will improve the transparency, integrity, fairness, and objective protection for the parties."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perhitungan dan implementasi penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang didasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaan lainnya. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi dicapai dengan dasar data penerimaan negara periode sebelumnya dan perolehan tahun berjalan. Dalam implementasinya, penyaluran dana bagi hasil minyak dan gas bumi kepada daerah penghasil sudah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 serta aturan pelaksanaannya meskipun persentase dana bagi hasil untuk sebagian daerah penghasil yang pendapatan asli daerahnya sangat minim menilai persentase tersebut belum memenuhi keadilan partisipasif namun baru sebatas keadilan distributif. Penelitian ini menyarankan perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam dapat didukung dengan informasi dan teknologi yang baik agar lebih akurat dan cepat, selain itu dalam hal implementasi penyalurannya perlu adanya peertimbangan terkait dengan persentase dana bagi hasil bagi daerah penghasil.

---

ABSTRACT

This thesis discusses review the calculation and the implementation of the distribution of funds for the result of natural resources oil and gas of the earth between the central government with local government based on law number 33 / 2004 as well as other implementation regulation. Normative research methods law. This research result meyimpulkan that calculation funding for the natural resources oil and gas reached on the basis of data state revenues the previous period and acceptance years running. In its implementations, the distribution of funds for the results of oil and natural gas to producing areas already in line with what he has stipulated in the law number 33 / 2004 as well as the rules of its execution though the percentage of funding for yield to partially producing areas that its local revenue the percentage is very low rate has not yet meet justice partisipasif but just for distributive justice. This research suggest calculation funding for the natural resources can be supported with information and technology good to be more accurate and quicker, besides in terms of implementation penyalurannya need of peertimbangan related rate funds to the quotient of producing areas."

"Pelaksanaan tender merupakan kegiatan yang wajib menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dugaan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender terjadi dalam Tender Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Siborong-borong Cs di SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk menegakkan Hukum Persaingan Usaha memegang peranan penting dalam kasus ini. Namun, dalam membuktikan temuan dan fakta dalam kasus ini KPPU terkesan tidak konsisten dan mengabaikan metode analisa yang telah diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu metode rule of reason dalam membuktikan setiap dugaan kasus persekongkolan.

---

Tender is one of the activities that must contain fair competition principles. Suspicion of tender conspiracy in order to regulate and determine the winning bidder was occurred in Tender of Reconstruction/Improvement Siborong-borong Cs Road in National Road Working Unit Regional II North Sumatra National Road Main Station I Director General of Highway Construction and Maintenance, Ministry of Public Works. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an institution that is authorized by Act No. 5 of 1999 to uphold Competition Law, plays an important role in this case. Nonetheless, while analyzing the facts in this case, KPPU seemed to be inconsistent and ignored the methods of analysis that has been mandated in the Act No. 5 of 1999 in . The methods ignored are rule of reason and refer to the Commission Guidelines on Article 22 of Act No. 5 / 1999 as a minimum reference of the Commission in order to prove every tender conspiracy cases."

"Kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Minyak dan gas bumi digolongkan sebagai bahan galian yang memiliki nilai strategis dan vital, maka peran (intervensi) dari pemerintah memiliki posisi yang penting. Intervensi pemerintah ini diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan, menjamin kelangsungan ketersediaan (pasokan) sumber daya alam yang takterbarukan (unrenewable) bagi generasi mendatang dan menghindari terjadinya kelangkaan pasokan minyak dan gas bumi di dalam negeri. Sejarah perkembangan pengaturan minyak dan gas bumi di Indonesia telah mengalami perkembangan, dimulai dari pengaturan yang bersifat kolonialisme sebagaimana yang diatur dalam Indische Mijn Wet, kemudian setelah merdeka bangsa Indonesia menciptakan Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 yang merupakan produk hukum berlandaskan pada falsafah Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945. Seiring dengan perkembangan zaman serta dengan dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan reformasi hukum serta pada tataran filosofis telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap pemahaman makna Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah membawa perubahan yang fundamental terhadap tatanan pengusahaan minyak dan gas bumi yang telah berlangsung harmpir empat dasa warsa. Perubahan tersebut antara lain pola kegiatan (pengusahaan) usaha hulu, penyusunan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, demikian juga implementasi pengaturan dalam kontrak. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, maka kegiatan usaha hulu sejak awal telah ditentukan pola kerja samanya, yaitu melalui kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selama ini ditangani oleh Pertamina, sekarang beralih kepada Pemerintah dan BPMIGAS. Klausul-klausul yang ada dalam kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan formulasi (penuangan) dari apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

---

Oil and gas business activities in Indonesia have been established even before the Republic of Indonesia has been declared. Oil and gas are considered as having strategic and vital value towards the national interest. Therefore the government of Republic of Indonesia is expected to have important role in this area of business. Intervention from the government is crucial to ascertain the increase of state revenue, security of supply of un-renewable energy resources in the future and to avoid domestic scarcity of oil and gas. In its history, oil and gas businesses have undergone a lot of changes since imperialistic era. During the Dutch colonization, oil and gas business were regulated with Indische Mijn Wet. After independence, in accordance with circumstance, Indonesia established Law Number 44 Year 1960 which adopted philosophical values set in article 33 (2) and (3) of the 1945 constitution. In response to change such as globalization, economic crises, privatization of state owned companies, legal reforms and shifting of existing paradigms, the Government enacted Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas. Law Number 22 Year 2001 has brought fundamental changes towards modern oil and gas business in Indonesia which has been implemented for almost four decades. The changes comprised of, inter alia, methods of upstream oil and gas businesses, drafting of upstream oil and gas contracts, and its implementation. By the enactment of Law Number 22 Year 2001, upstream oil and gas business is outlined to be carried out in upstream oil and gas Cooperation Contract Agreement. Cooperation Contract that are used to be handled by Pertamina are now conducted by the Government and BPMIGAS. Term and conditions specified in Cooperation Contract shall reflected the required condition in Number 22 Year 2001."