Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan sangat penting artinya dalam kehidupan manusia. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi lebih terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan kehidupan rumah tangga dapat terbina dalam suasana yang lebih harmonis. Oleh karena itu, sangat tepat jika Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan.Masalah perkawinan juga telah diatur di dalam Hukum (Syari'at) Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam di samping sumber hukum Islam yaitu al Qur'an, hadits dan sunnah Rasul. Hazairin telah menyatakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ijtihad bagi umat Islam sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah Rasul. Terkait dengan perkawinan, ditemukan beberapa permasalahan hukum perkawinan di bawah umur.Persoalan yang timbul adalah (a) bagaimana kriteria "di bawah umur" menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Hukum Perkawinan (Syari'at) Islam, (b) bagaimana keabsahan perkawinan di bawah umur sesuai ketentuan syari'at Islam dan (c) bagaimana upaya penyelesaian hukum terjadinya perkawinan di bawah umur yang tidak mendapatkan persetujuan kedua orangtua. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis telah melakukan penelitian pada kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis-Normatif dikaitkan dengan analisa data sekunder dan dirangkai dengan hasil wawancara dengan narasumber. Pada bab Simpulan sesuai analisis, ditemukan adanya kejanggalan pada pertimbangan hukumnya karena tidak dinyatakan secara tegas bahwa perkawinan itu dilakukan karena alasan utama yaitu calon isteri telah hamil sebelum melakukan perkawinan yang sah. Tetapi lebih ditekankan pada faktor kecakapan melakukan perbuatan hukum terkait faktor usia. Namun pada akhirnya, perkawinan itu dapat terlaksana didasarkan pada pertimbangan sesuai syari'at Islam yaitu demi kepentingan kedua mempelai di kemudian hari dan demi kepentingan kemaslahatan masyarakat pada umumnya."

"Anak-anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak luar nikah atau dalam hukum Islam biasa disebut dengan anak hasil zina. Secara biologis anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan bagaimana kedudukan anak luar nikah tersebut bila diangkat anak oleh orang lain, mengingat pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai masalah pengangkatan anak yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ternyata kedudukan anak luar nikah sebagai anak angkat menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam adalah samasama tidak mempunyai hubungan perdata/nasab dengan orang tua angkatnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

Children who are born from parents that are not related in any marriage are called children outside marriage or in Islamic law usually known as children resulted from zina. Biologically these children has blood relation with both parents, but what becomes the issue is do these children have relation by law with their parents and how are the placement of these outside of marriage kids if they were adopted by someone, considering government through Law number 23 Year 2002 pertaining Child Protection has governed regarding child adoption which can only be done for the childs best interest.

This research was analysed descriptively by using normative juridical approach. From the result of the research it turns out the position of outside marriage children as adopted child by Law dan islamic Law is that it equally does not have civil/nasab relation with the step parents. Outside of marriage children only have relation civil/nasab with their mother and family from the mother's side."

"Perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia seharusnya dicatatkan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Pengaturan tersebut berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk di dalamnya Warga Negara Asing (WNA) yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi. Namun ditemukan kasus putusnya perkawinan karena perceraian dari pasangan WNA yang telah menjadi WNI, tidak dapat memperoleh kepastian hukum. Hal tersebut terjadi karena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut sebelum menjadi WNI dan dilakukan di luar Indonesia, belum dicatatkan menurut ketentuan hukum Indonesia sehingga tidak diakuinya perkawinan berikut perjanjian perkawinannya dan berdampak pada harta perkawinan mereka. Kasus tersebut ditemukan pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS yang disesuaikan dan disimulasikan dalam penelitian ini. Untuk itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis perkawinan pasangan WNA yang menikah di luar Indonesia dan selanjutnya menjadi WNI melalui naturalisasi semestinya dapat memperoleh pengakuan dan pelindungan hukum. Selain itu juga menganalisis pembagian harta perkawinan dalam perceraian pasangan WNA yang menikah di luar Indonesia dan selanjutnya menjadi WNI melalui naturalisasi. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dari rumusan masalah pertama dijelaskan bahwa semestinya perkawinan pasangan WNA yang menikah di luar Indonesia dan selanjutnya menjadi WNI melalui naturalisasi dapat memperoleh pengakuan dan pelindungan hukum di Indonesia dengan cara pencatatan perkawinan sesuai ketentuan hukum Indonesia. Selanjutnya dari rumusan masalah kedua dapat diketahui bahwa pembagian harta perkawinan dalam perceraian pasangan WNA yang menikah di luar Indonesia dan selanjutnya menjadi WNI melalui naturalisasi sesuai dengan pengaturan pembagian harta perkawinan setelah perceraian dalam hukum Indonesia, yaitu harta perkawinan yang merupakan harta bersama dibagi sama rata masing-masing ½ bagian dan untuk harta bawaan menjadi hak dari masing-masing pihak apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan.

---

Marriage according to legal provisions in Indonesia should be registered as stipulated in Article 2 of Law Number 1 on Marriage. The regulations regarding this matter apply to Indonesian Citizens (WNI), including Foreign Nationals (WNA) who have obtained Indonesian citizenship through naturalization. However, cases have been found where marriages ended in divorce for foreign nationals who have become Indonesian citizens, who could not obtain legal certainty because the marriage conducted by the couple before becoming Indonesian citizens and outside Indonesia had not been registered according to Indonesian legal provisions. This subsequently resulted in the non-recognition of the marriage and its prenuptial agreement, thereby affecting their marital property. The case was found in the Denpasar High Court Decision Number 93/PDT/2020/PT DPS, which has been adjusted and simulated in this research. Therefore, the purpose of this research is to analyze the marriages of foreign nationals who marry outside Indonesia and subsequently become Indonesian citizens through naturalization, which should obtain legal recognition and protection. Additionally, it also analyzes the division of marital property in the divorce of foreign nationals who marry outside Indonesia and subsequently become Indonesian citizens through naturalization. The form of this legal research is doctrinal, conducted through library study to collect secondary data, which is then analyzed qualitatively. From the analysis of the first problem formulation, it is explained that marriages of foreign nationals who marry outside Indonesia and subsequently become Indonesian citizens through naturalization should obtain recognition and legal protection in Indonesia by registering the marriage according to Indonesian law. Furthermore, from the second problem formulation, it can be understood that the division of marital property in the divorce of foreign nationals who marry outside Indonesia and subsequently become Indonesian citizens through naturalization is in accordance with the regulations on the division of marital property after divorce in Indonesian law, namely that marital property, which is joint property, is divided equally, each receiving ½ share, and for separate property, it becomes the right of each party if there is no prenuptial agreement."