Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gadai termasuk jenis hak jaminan yang konservatif namun tetap banyak diminati oleh para pelaku usaha. Karena ciri khas gadai yang harus mem±ndahkan barang gadai keluar penguasaan debitor (inbezitsnelling) dengan maksud agar apabila debitor suatu waktu melakukan wanprestasi, kreditor sebagai penerima gadai dapat dengan mudah mengeksekusi untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya (Parate Eksekusi). Tetapi sangat disayangkan pengaturan mengenai eksekusi gadai terutama eksekusi gadai saham sangat sedikit, hanya terdapat di 2 pasal dalam KUHPer pada bab tentang Gadai, sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran ketentuan dalam KUHPer. Masalah-masalah tersebut dapat terjadi karena perkembangan transaksi bisnis yang semakin rumit dan kompleks dan dengan pengaturan hukum mengenai gadai yang sangat terbatas. Salah satu contoh kasus mengenai eksekusi gadai saham yang sangat besar dan masih berlangsung sampai sekarang adalah sengketa antara Beckkett Pte . Ltd. dengan Deutsche Bank Aktiengsellschaft mengenai eksekusi gadai saham-saham yang telah digadaikan oleh PT. Asminco selaku debitor dan Beckkett selaku penjamin kepada debitornya, Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Ideal nya, gadai sebagai suatu bentuk jaminan khusus yang diberikan oleh pembentuk undang-undang dapat dijadikan sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan produktifitas para pelaku bisnis demi memajukan ekonomi Indonesia."

"Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Gadai saham dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat saham yang menjadi objek gadai kepada pihak yang meminjamkan modalnya atau disebut juga perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Perbankan dalam melaksanakan Pemberian pinjaman kepada Debitur dapat menahan Saham yang dimiliki oleh suatu Debitur, sehingga bila Debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, maka Pihak Bank dapat menggadaikan saham tersebut. Namun terdapat permasalahan dalam proses Eksekusi Gadai Saham milik Beckett, Pte, Ltd, yang dilakukan oleh Deutsche Bank. Untuk itulah ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu 1). Bagaimanakah eksekusi Gadai Saham menurut Hukum Indonesia, 2). Apakah eksekusi gadai saham Beckett, Pte, Ltd telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode Penelitian menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu cara penelitian dengan menggunakan data sekunder atau kepustakaan. Tipe penelitian adalah penelitian deskriptif analistis. Kesimpulan dari penulisan ini adalah 1). Eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui parate eksekusi berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata dan perantaraan pengadilan menurut pasal 1156 KUH Perdata, 2). Dalam kasus gadai saham Beckett, Pte, Ltd, penjualan barang gadai yang dilakukan setelah debitur wanprestasi telah dilakukan dengan parate eksekusi secara tepat, karena penjualan tidak dilakukan di muka umum, melainkan secara private, dan kreditur telah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengijinkannya melakukan hal tersebut.

---

Lien is a security by virtue of control over the object. Shares Lien is conducted through assignment of shares that are the object of lien to a lending party or it is also referred to as loan agreement with Shares Lien. In applying the provision of loan, banks can retain shares owned by a Debtor. In the event that the Debtor failed to comply with his obligation, the bank could put the shares concerned under lien. However, problems are found on the execution of the lien of shares owned by Beckett, Pte, Ltd; an execution conducted by Deutsche Bank.

The problems would be elaborated by this writing through the following questions: (1) how is the execution of Shares Lien in Indonesia? (2) whether the execution of lien of shares of Beckett, Pte, Ltd complies with the prevailing laws? The method of this research applies a juridical norm research, which is a research relying on secondary data. The type of research is analytical-descriptive.

The conclusion of this writing is that: 1) direct execution of shares lien can be conducted by virtue of execution in accordance with Article 1155 of the Indonesian Civil Code and through Court as governed under Article 1156 of the Indonesian Civil Code. In the case of Lien Shares of Beckett, Pte, Ltd, the sales of the encumbered objects were conducted following the breach of contract. The execution was conducted properly. The sales were not conducted before the public; the sales were conducted privately and the creditor had requested a decree from the District Court of South Jakarta to allow the sales."

"Penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian penjaminan emisi saham, apalagi mengingat masih barunya jenis perjanjian ini dalam masyarakat Indonesia. Penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan tehnik wawancara. Perjanjian penjaminan emisi saham merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh emiten dan underwriter yang antara lain mengatur tugas pokok underwriter, yaitu untuk menawarkan dan menjamin penjualan dan pembayaran harga penawaran saham pada pasar perdana yang diterbitkan oleh emiten dan kewajiban-kewajiban lain underwriter dan emiten da1am rangka penyelenggaraan emisi saham dengan pemberian imbalan jasa kepada underwriter secara umum, ada tiga jenis penjaminan emisi saham oleh underwriter yaitu: Pertama, penjaminan emisi dengan kesanggupan penuh (full commitment), kedua, penjaminan emisi dengan terbaik (best effort commitment) dan ketiga, kesanggupan penjaminan emisi dengan kesanggupan siaga (standby commitment). Dalam praktek, memang belum ada kasus tentang perjanjian penjaminan emisi saham yang sampai ke pengadilan. Ini tidak berarti bahwa perjanjian penjaminan emisi saham tidak menimbulkan masalah-masalah. Permasalahan dan kesulitan tetap ada, tetapi masih sampai taraf penyelesaian di luar pengadilan. Perkembangan pasar yang terus meningkat pada masa-masa sekarang ini menyebabkan permasalahan penjaminan emisi saham ini pun akan menjadi semakin kompleks sedangkan hukum secara nyata belum bisa mengimbangi perkembangan tersebut. Hal ini disebabkan karena sampai sekarang ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang pasar modal. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia segera membentuk undang-undang mengenai pasar modal. Undang-undang yang baru nanti hendaknya mencakup aspek-aspek pasar modal secara luas termasuk penjaminan emisi serta memberikan dorongan bagi pengembangan pasar modal (termasuk kegiatan penjaminan emisi) pada masa yang akan datang."

"Krisis moneter yang mengakibatkan jatuhnya nilai rupiah, telah mengakibatkan banyak konglomerat Indonesia yang memiliki memiliki hutang dalam dollar mengalami gagal bayar (default). Pemerintah mengeluarkan skema penjaminan (Blanket Guarantee) atas hutang para pengusaha, termasuk Sudono Salim, demi mencegah agar Indonesia tidak terperosok lebih dalam. Sebagai ganti atas penjaminan, Sudono Salim menyerahkan aset-asetnya termasuk PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (PT ISI). Oleh karena Pemerintah telah terkuras dananya untuk menalangi hutang-hutang yang default karena krisis, aset-aset yang telah diserahkan dijual kembali oleh BPPN, yang mana saham dan obligasi konversi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (PT ISI) juga turut di jual dengan harapan recovery rate yang maksimal. Harga penjualan yang dinilai terlalu murah atas Saham dan Obligasi Konversi Indomobil memancing reaksi negatif di masyarakat. Timbul kecurigaan bahwa telah terjadi persekongkolan dalam tender tersebut, yang ditindaklanjuti KPPU sebagai perkara inisiatif hingga bemuara pada pemberian sanksi bagi para pelaku usaha terkait. Hal ini menimbulkan preseden negatif atas proses divestasi yang dilakukan Pemerintah di masa datang karena tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah mempersiapkan secara matang agar transaksi penjualan aset yang sudah closing tidak menimbulkan masalah di kemudian hari."

"Saham sebagai agunan kredit dilakukan dengan cara gadai. Sebagai bukti penyertaan modal suatu perusahan, saham tergolong surat berharga dan termasuk dalam benda bergerak. Bank Rakyat Indonesia menerima saham atas nama, saham atas unjuk dan saham yang ditawarkan langsung di Bursa Efek sebagai agunan kredit. Henurut pasal 2 SK Bank Indonesia No. 26/68/93 saham hanya berfungsi sebagai agunan tambahan. Mengenai tata cara penggadaian saham di Bank Rakyat Indone sia mengaou pada Surat Edaran No. S. 61-Dir/SDH/4/89 tentang Jaminan Saham' Perseroan Terbatas. Tata cara penggadaian saham atas unduk/blangko berbeda dengan tata cara pengga daian saham atas nama. Untuk saham atas nama, dimana pada saham tersebut tercantum nama dari pemiliknya, pengalihannya selalu mendapat pengawasan dari pengurus perseroan terbatas. Oleh karena itu, sahnya gadai saham atas nama terjadi pada saat terjadi pemberitahuan perihal penggadainnya itu kepada pengurus perseroan terbatas. Sedangkan untuk saham atas unjuk, dimana pemegangnya dianggap sebagai pemilik saham, maka sahnya gadai saham atas unjuk terjadi pada saat penyerahan (constitutum possesorium). Tata cara gadai saham yang penawarannya melalui Bursa Efek, sama dengan tata cara gadai saham atas nama. Proses pelaksanaan saham sebagai agunan tambahan kredit terjadi melalui dua tahapan, yaitu pertama perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya, kemudian tahap kedua yaitu perjanjian gadai saham. Dalam perdanjian gadai saham diatur diantaranya mengenai kuasa untuk mendual saham apabila debitur wanprestasi, hak hak pemberi gadai beralih kepada penerima gadai pada saat penanda tanganan perdandian gadai. Dalam prakteknya Bank Rakyat Indonesia belum pernah melakukan eksekusi dengan cara melelang saham."

"ABSTRAKTujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi jaminan kredit yang berupa gadai saham dalam praktek perbankan dewasa ini. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis mengumpulkan data-data dengan mempergunakan dua metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bank di dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mensyaratkan adanya jaminan (pasal-24 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perbankan no 14 tahun 1967). Di dalam hukum positif Indonesia dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan untuk suatu pinjaman kredit, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yaitu adanya suatu benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, dalam hal ini dibedakan antara benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Lembaga jaminan untuk benda bergerak dikenal dalam bentuk Gadai (pand) dan Fiducia sedangkan untuk benda yang tidak bergerak dikenal dalam bentuk Hipotik dan Creditverband. 1 Saham, yang merupakan bagian dari modal suatu Perseroan Terbatas, menurut hukum termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka saham dapat dialihkan kepada pihak lain dan juga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang yang pengikatannya adalah dengan cara gadai. Gadai adalah hak kebendaan yang bersifat ineniberi jaminan. Obyek gadai adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dewasa ini di dalam praktek perbankan saham seraakin banyak dijadikan sebagai jaminan kredit. Penggadaian saham umumnya diperlukan untuk sebagai tambahan jaminan .di dalam pemberian kredit yang bernilai cukup besar. Saham ada yang sebagai Efek (saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang terbuka, yang dijualbelikan di Pasar modal/Bursa), dan ada pula saham yang bukan sebagai Efek yaitu saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang tertutup. Di dalam prakteknya, khususnya pada BNI 1946 dan BRI j^ang sering digadaikan adalah saham-saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang tertutup, namun demikian hal ini bukan berarti saham yang sebagai Efek tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas dapat berupa saham atas I nama ataupun saham atas unjuk/saham blangko. Terdapat perbedaan raengenai cara penggadaian saham atas nama dan saham atas unjuk, dan juga terdapat perbedaan mengenai saat lahirnya hak gadai. Sehubungan dengan penggadaian saham ini maka ada beberapa pendapat mengenai apakah hak dan kewajiban pemilik saham beralih atau tidak kepada penerima gadai."

"ABSTRAKAkhir-akhir ini, banyak sekali pengadilan yangmenjatuhkan putusan volunter/ permohonan volunter terhadapstatus hak milikpun, pengadilan berani mengabulkannyasecara deklaratoir. Dalam tesis ini akan dibahas mengenaiapakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untukmengeluarkan putusan volunter yang menyatakan bahwapemegang gadai berhak untuk menjual jaminan saham yangtelah digadaikan secara tertutup dan menyatakan bahwa jualbeli saham adalah sah, serta upaya hukum apa yang harusditempuh oleh pemberi gadai dengan adanya penetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Untuk menjawabpermasalahan tersebut, penulis melakukan penelitiankepustakaan yang bersifat juridis normatif. Penelitian iniakan berbentuk evaluatif; yaitu menjelaskan sebuah kasuspenjualan jaminan gadai saham dengan akta notaris yangdilakukan oleh kreditur berdasarkan penetapan PengadilanNegeri dan pengesahan akta jual beli saham melaluipenetapan Pengadilan Negeri, padahal dalam ketentuanPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan BukuII, dinyatakan bahwa tidak dibenarkan untuk mengabulkansuatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orangsebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang,sehingga bila debitur/pemasang gadai tidak setuju, makaharus diajukan gugatan dalam peradilan contensiosa, karenaada sengketa. Upaya hukum yang harus dilakukan olehpemberi gadai dengan dikeluarkannya penetapan tersebutialah dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada MahkamahAgung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 jo Pasal 43(1)UU No. 5/2004 tentang perubahan atas UU No. 14/1985tentang Mahkamah Agung dan/atau dengan cara mengajukangugat perdata ke Pengadilan Negeri dan dalil gugatanbertitik tolak dari penetapan volunter yang dikeluarkanoleh Pengadilan Negeri tersebut."

"Saham adalah merupakan benda bergerak yang memberikan kepada pemilik atau pemegangnya hak-hak yang dimiliki oleh saham tersebut sedangkan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. oleh karena seluruh modal perseroan terbagi atas saham, maka terdapat beberapa bentuk penyetoran saham sebagai bentuk penyertaan dalam Perseroan. salah satunya adalah dengan cara melakukan kompensasi tagihan-tagihan pemegang saham atau kreditor perseroan menjadi setoran saham. terkait dengan kompensasi tagihan menjadi setoran saham perseroan tersebut, terdapat kewajiban pengumuman di dalam surat kabar harian setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui dilakukannya kompensasi. dengan dilakukannya kompensasi tagihan menjadi setoran saham ini maka terjadi perubahan pada struktur modal perseroan dan dengan perubahan struktur modal perseroan tersebut maka dengan sendirinya mengubah anggaran dasar perseroan. perubahan anggaran dasar ada yang membutuhkan persetujuan Menteri ada yang cukup hanya diberitahukan kepada Menteri. pengumuman dalam surat kabar harian adalah merupakan salah satu syarat dari diterimanya persetujuan maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, karena dengan disetujui atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar maka perubahan tersebut di daftarkan dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. pencatatan dalam Daftar Perseroan tersebut adalah untuk memenuhi asas publisitas dari kompensasi tagihan menjadi setoran saham dan dengan pencatatan tersebut maka anggaran dasar perseroan menjadi mengikat kepada pihak ketiga

---

Share is a movable thing that gives to the owner or the holder the rights owned by the share itself and limited liability company is a legal entity constitutes a capital alliance, established based on agreement, conduct business activity with the authorized capital devided into shares. because of the limited liability company capital is devided into shares, there are several forms of payment of shares as a form of participation in the company. one of them is debt equity swap. related to debt equity swap, there are an obligation to announced in the newspaper after the Geneal Meeting of shareholders approved the debt equity swap. with this debt equity swap occuring changes in the company capital structure an the chenges also impact to the changes of articles of association of company. there's the amandement of the articles of association which need approval from the minister and there are sufficient only notified to the minister. announcment in daily newspaper is one of the conditions of admissibility of approval and notification of change of artices of association of the company because by approved or accepted the amandement of articles of association so that the amandement registered in Company Registry Ministry of Justice and Human Rights and that registry is fulfill the publicity in debt equity swap transaction and that this amandement of articles of association become binding to a third party"

"Jual beli saham yang merupakan tindakan pengambilalihan perseroan terbatas harus memperhatikan pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha, masyarakat dan kondisi persaingan usaha. Oleh karena itu, notaris harus cermat dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam pembuatan akta jual beli saham tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai (i) kekuatan hukum Akta Jual Beli saham yang pembayarannya dilakukan berdasarkan termin dalam perjanjian pengambilalihan; dan (ii) bentuk kelalaian dan tanggung jawab notaris atas jual beli saham dalam pelaksanaan pengambilalihan PT PJA. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian problem-solution yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (i) ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham yang pembayaran harga pembeliannya belum dilakukan berakibat jual beli saham dapat dibatalkan apabila terjadi wanprestasi ; dan (ii) bentuk kelalaian notaris dalam kasus ini adalah notaris lalai dalam meminta bukti pengumuman dalam surat kabar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena menyerahkan dokumen PT PJA kepada pihak ketiga yang bukan merupakan para pihak. Tanggung jawab Notaris atas kelalaian yang dilakukannya adalah tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi. Notaris diharapkan teliti dalam melihat suatu rangkaian transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh para penghadap yang datang kepadanya khususnya jika mengakibatkan peralihan pengendalian perseroan terbatas.

---

The sale and purchase of shares which is an act of acquisition of a limited liability company must pay attention to minority shareholders, company employees, creditors and other business partners, the community and fair business competition. Therefore, the notary must be careful in applying the applicable legal rules in making the deed of sale and purchase of shares. The problems studied in this research are regarding (i) the legal force of the Share Purchase Deed whose payment is made based on the terms in the acquisition agreement; and (ii) the form of negligence and responsibility of the notary for the sale and purchase of shares in the implementation of the acquisition of PT PJA. This research is a normative juridical type using a problem-solution typology of research conducted by literature study to obtain secondary data. The results of this study are: (i) the signing of the Deed of Sale and Purchase of Shares for which payment of the purchase price has not been made will result in the sale and purchase of shares can be void in the event of default; and (ii) the form of negligence of the Notary in this case are the Notary is negligent in asking for proof of announcement in the newspaper as required by article 127 verse (2) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and has violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 jo. Law Number 30 of 2004 for submitting PT PJA documents to third parties who are not parties. The Notary's responsibility for his negligence is administrative responsibility and civil liability in the form of compensation. Notaries are expected to be careful in understanding share sale and purchase transactions carried out by the parties who come to him, especially if it results in a transfer of control of a limited liability company."

"ABSTRAKA. Masalah pokokPemer±ntah dalam usahanya untuk mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia untuk mencapai satu masyarakat yang adil makmur mengadakan suatu pembangunan yang menyeluruh yang melingkupi kebutuhan hidup manusia. Pembangunan ini disamping harus dapat menaikkan produksi nasional juga sekaligus harus dapat memperkecil jurang pemisah antara Si Kaya dan Si Miskin, untuk itu maka pembangunan harus dapat menyerap tenaga kerja sebanyak banyaknya agar terdapat pemerataan pendapatan. Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam ponbangunan ini maka pemerintah memberikan macam macam fasilitas antara lain fasilitas perkreditan mtuk investasi maupun modal kerja,, Persyaratan yang ketat dalam rangka pengambilan kredit ini sesuai dengan UU No, .14/67 tentang pokok pokok perbankan mengakibatkan yang dapat menikmati fasilitas ini hanyalah beberapa, pengusaha/perusahaan besar saja karena. mereka dapat menenuhi persyaratan yang diminta oleh bank pelaksana, Bagi pengusaha/perusahaan kecil/ menengah yang potensinya sangat besar karena banyak menyerap tenaga kerja dan tersebar sampai pelosok pelosok daerah di Indonesia, fasilitas tersebut sulit untuk dinikmatinya karena terbentur pada persyaratan bank yang tidak dapat dilaksanakan oleh mereka. Persyaratan itu adalah tersedianya modal sendiri dan tersedianya jaminan yang cukup sesuai kreditnya. Untuk menanggulanginya maka pemerintah mengeluarkan P.P. 18/73 sebagai dasar untuk mendirikan suatu Lembaga Keuangan bukan bank yang diberi nama P.T. Bahana pembinaan Usaha Indonesia atau disingkat dengan nama PT Bahana PUI, yang bertugas membantu pengusaha kecil/ menengah dalam mengatasi kekurangannya itu. B. Metode penelitian, Dua macam metode penelitian yang biasa dipakai dalam penulisan suatu skripsi penulis gunakan dalam penulisan ini, Metode itu adalah metode penelitian kepustakaan yang dipergunakan untuk mempelajari data secondair yang terdapat pada buku ilmiah, peraturan peraturan, catatan catatan dan sebagainya, Metode penelitian lapangan guna mengumpulkan data yang bersifat primair yang langsung diambil dari sumber pertama. Metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara. C. Hal hal yang diketemukan, Beberapa hal yang diketemukan antara lain adalah : 1. Beberapa pamegang saham dalam suatu P.T. yang didirikan tidak menyetorkan uangnya sebagai uang pembeli sahamnya yang telah disanggupinya pada waktu mengadakan perjanjian antar pemegang saham maupun pada waktu pembuatan akte pendirian dimuka notaris, 2. Beberapa perusahaan yang \ melakukan wan prestasi karena situasi extern tidak dilakukan likwidasi tetapi diusaha kan agar dapat tetap berjalan dengan usaha lain. 3. Ada beberapa perusahaan yang terpaksa diambil tindakan terhadap Direksinya karena tidak menunjukan suatu prestasi yang diharapkan dan untuk sementara waktu terpaksa komisaris mengambil alih kedudukan direksi tersebut. D. Kesimpulan, Beberapa kesimpulan dapat ditarik antara lain adalah : 1. Fasilitas yang diberikan oleh P,T, Babana P,U,I, kepada para perusahaan kecil/ menengah sangat menibantu untuk nengatasi kekurangannya dari sudut perbankan. 2. Masih diperlukan cukup waktu untuk menyadarkan para pengusaha kecil/ menengah tersebut dalam bekerja sesuai dengan kebiasaan tata. kerja sebuah Perseroan Terbatas. E. Saran. Meskipun tugasnya untuk membantu namun pengamanan terhadap dana yang telah diberikan berupa kredit modal investasi dan modal kerja kepada para pengusaha itu harus tetap dijaga. Oleh karena itu jaminan berupa penggadaian saham dan borg tocht, dapat ditambahkan kepada jaminan yang berupa harta kekayaan perusahaan baik yang sudah dimiliki maupun yang masih akan dimilikinya dikemudian hari."