Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, kebutuhan akan hasil-hasil peternakan juga meningkat. Sektor agribisnis peternakan mengalami perkembangan yang pesat. Pola Inti-Plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang diterapkan di sektor peternakan, termasuk dalam budidaya peternakan ayam. Penggunaan Pola Inti-Plasma semakin menguat setelah krisis yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 yang juga telah memukul sektor peternakan. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya kehendak dari para peternak untuk mencari rasa aman dari fluktuasi harga meskipun keuntungan yang diperoleh relatif lebih sedikit. Perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat antara perusahaan inti dengan peternak plasma harus mengacu pada aspek-aspek hukum perjanjian, baik asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, bagian-bagian atau unsur-unsur perjanjian, serta bentuk perjanjian. Dari studi kasus ini diketahui bahwa perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. CAS telah memenuhi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk atau anatomi perjanjian telah memadai. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik. Guna memenuhi kedua asas tersebut, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak dan menetapkan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma. Selain itu, diperlukan juga keyakinan perusahaan inti untuk menerapkan jaminan kepada peternak plasma.

---

Along with the increasing of numbers and income per capita of Indonesia's population, the need for the livestock’s product is also increases. Livestock agribusiness sector experienced rapid development. The Pattern of Nucleus-Plasma is one of form of partnership that is also applied in the livestock sector, including in chicken farming. The Pattern of Nucleus-Plasma increasingly used after the crisis that hit Indonesia in the period of 1997-1998, that had also strike the livestock sector. This is a manifestation of the willingness of chicken farmers to seek security from price fluctuations despite the benefits are relatively few. Partnership Agreement made between the nucleus-company and plasma-farmers should refer to the legal aspects of the agreement, namely the principles of contract law, the validity requirements of the agreement, the parts or elements of the agreement, and the form of agreement. From the case study, it is found that the partnership agreement on chicken farming applied in PT. CAS has fulfilled the principle of consensus, the principle of the binding force, the principle of freedom of contract, as well as the validity requirements of the agreement. Likewise, the form or anatomy of agreement is adequate. However, the partnership agreement does not fully comply with the principle of balance and the principle of good faith. To meet the last both principles of contract law, it is necessary for government to involve in providing guidance and technical assistance to farmers, and establish an arbitration mechanism to resolve the conflict between the nucleuscompany and plasma-farmers. In addition, the nucleus-company should confidence to require a warranty to plasma-farmers."

"Sektor usaha yang pada saat ini sedang berkembang di kalangan masyarakat adalah usaha peternakan, yang salah satunya adalah peternakan ayam. Kemitraan dapat menjadi solusi terhadap kurang berkembangnya pelaku usaha peternakan yang dapat membantu meningkatkan peran pelaku usaha peternakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara PT. Charoen Pokhand  Indonesia  dan mitra peternak ayam dalam perjanjian kemitraan dan bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Perusahaan inti dengan mitra peternak ayam. Metode yang digunakan pada penyusunan penelitian ini deskriptif-analitis, dalam hal ini akan diinventarisir peraturan yang berlaku mengenai kemitraan dalam intensifikasi ternak unggas, inventarisasi ini dilakukan melalui proses klasifikasi yang logis dan sistematis, dan dengan cara menemukan hukum yang dalam hal ini diawali dengan mendiskripsikan masalah-masalah yang menyangkut perlindungan hukum inti dan plasma, kemudian membantu mencarikan pemecahnya dengan kritis pada perangkat norma-norma hukum positif yang ada. Pola kemitraan yang diterapkan oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia yaitu pola kemitraan Inti Plasma yaitu pola kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar ini berkedudukan sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Dalam perjanjian inti plasma dalam ternak ayam terdapat dua pihak yang saling terlibat, yaitu pihak perusahaan sebagai inti, sedangkan pihak peternak sebagai plasma. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Charoen Pokhpand Indonesia dan peternak, kedua belah pihak telah menyebutkan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut dan pelaksanaan dari perjanjian kemitraan inti plasma. Perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. Charoen Pokphand Indonesia telah memenuhi asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk perjanjian telah memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat diketahui bahwa Peternak plasma sangat terbantu dengan adanya kemitraan ini memperoleh berupa permodalan, sarana produksi serta bimbingan secara teknis kepada para peternak. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya berjalan memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak ntuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma

---

The business sector currently experiencing growth among communities is the livestock industry, one of which is poultry farming. Partnership can be a solution to the underdevelopment of livestock business actors, which can help enhance the role of livestock business actors. The problem in this research is how the legal relationship between PT. Charoen Pokhand Indonesia and chicken farm partners in partnership agreements and how the implementation of partnership agreements between the Core Company and chicken farm partners. The method used in the preparation of this research is Descriptive-Analytical, in which regulations regarding partnerships in poultry intensification will be inventoried. This inventory is carried out through a logical and systematic classification process, and by finding the law which starts by describing the problems related to the legal protection of core and plasma, then helping to find solutions critically on the positive legal norms available. The partnership pattern applied by PT. Charoen Pokphand Indonesia is the Core Plasma partnership pattern, which is a partnership pattern between small entrepreneurs and medium or large entrepreneurs, with the latter being the core and the former being the plasma. In the core plasma cooperation agreement in chicken farming, there are two parties involved, namely the company as the core, and the farmers as the plasma. Based on the cooperation agreement between PT. Charoen Pokhpand Indonesia and farmers, both parties have mentioned the rights and obligations of both parties in the cooperation and the implementation of the core plasma partnership agreement. The partnership cooperation agreement in chicken farming applied by PT. Charoen Pokphand Indonesia has fulfilled the principles of binding strength, freedom to contract, and the requirements for the formation of a valid agreement. Likewise, the form of the agreement is adequate. Based on the results of interviews conducted by the author with respondents, it can be seen that plasma farmers are greatly assisted by this partnership, obtaining capital, production facilities, and technical guidance for farmers. However, the partnership cooperation agreement has not fully met the principles of balance and good faith, government involvement is needed to provide guidance and technical assistance to farmers to resolve conflicts between the core company and plasma farmers."

"Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa negara memiliki peranan yang penting dan merupakan penggerak roda perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam bidang ekonomi adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar melalui mekanisme kemitraan. Dalam hubungan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menghadapi persaingan yang tidak sebanding diantara Usaha Besar dan UMKM akibat skala usaha yang lebih kecil dan posisi tawar yang lemah. Dalam rangka meningkatkan posisi tawar dari UMKM, terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen serta mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut pelaksanaan kemitraan perlu diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha yaitu Komisi pengawas persaingan Usaha (KPPU). Amanat pengawasan pelaksanaan kemitraan melahirkan tugas dan kewenangan baru kepada KPPU untuk menjaga iklim usaha dan persaingan yang sehat khususnya dalam pelaksanaan kemitraan di Indonesia.

---

The development of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in some countries have an important role and is driving the economy. One effort that can be made by SMEs in enhancing its role in the economy is through partnerships with large company through a partnership mechanism. In a partnership relationship Micro, Small and Medium Enterprises face competition not comparable between Large Enterprises and SMEs due to the smaller scale enterprises and weak bargaining position. In order to improve the bargaining position of SMEs, the formation of market structure that ensures the growth of fair competition and protect consumers and prevent market domination by an individual or group that is detrimental to SMEs then passed Law No. 20 of 2008 on Micro, Small and medium and Government Regulation No. 17 of 2013 on the Implementation of Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and medium Enterprises under the provisions of the legislation implementing the partnership needs to be monitored in an orderly and organized by the institution established and tasked to oversee the Commission For Supervison Of Business Competition (KPPU). Supervision of the implementation of the mandate of the partnership spawned new duties and powers to the Commission to keep the business climate and fair competition, especially in the implementation of partnership in Indonesia."

"Kemitraan antara sekolah, orangtua dan komunitas akan berdampak pada makin baiknya fungsi sekolah yang pada akhirnya juga memberi dampak positif pada perkembangan anak didik secara keseluruhan. 'Salah satu kata kunci untuk membangun kemitraan sekolah- orangtua-masyarakat adalah yaitu partisipasi. Konsep partisipasi ini menempatkan masyarakat setempat (komunitas) sebagai stakehofder utama dari proses pendidikan yang ada di komunitas tersebut. Program yang dilaksanakan untuk tugas akhir ini adalamemfasilitasi komunitas untuk membuat 'mobile-preschool' yang melibatkan koinunitas dalam proses belajar mengajarnya. Tahap awal dari program ini adalah melakukan studi dasar (baseline study) dengan teknik partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam proses memfasilitasi berdirinya kelompok bermain berbasis komunitas ini adalah pendekatan partisipasi masyarakat menggunakan teknik wawancara, observasi, workshop. pelatihan dan diskusi kelompok. Strategi yang digunakan untuk melakukan intervensi adalah dengan melakukan fasilitasi terbentuknya organisasi komunitas yang akan menjadi penggerak dan pelaksana program. Hasil yang dilaporkan dalam tugas akhir ini adalah terbentuknya organisasi-organisasi komunitas yang terdiri dari organisasi kelompok tokoh masyarakat dan agama sebagai sponsoring organization, organisasi kelompok ibu sebagai organizing committee. Juga telah terciptanya jejaring sosial (social networking) dan jejaring kerja di antara para stakeholders di komunitas. Saran untuk tahapan selanjutnya adalah peningkatan kapasitas kelompok kerja komunitas, mengembangkan jejaring kerja antar organisasi komunitas dan forum kerja relawan.Selanjutnya juga memperluas jejaring sosial dan jejaring kerja di luar komunitas baik yang berkait dengan Pemerintah, swasta maupun pengelola aset di sekitar komunitas agar proses implementasi bisa berjalan dengan baik."

"Setiap perusahaan berusaha meningkatkan pertumbuhan usahanya. Tetapi persoalannya semakin tinggi pertumbuhan perusahaan semakin sulit mempertahankannya karena semakin besar ancaman terhadapnya. Dengan demikian, persoalan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan perusahaan. Strategi mempertahanan pertumbuhan bisa dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif deterministik yang menyatakan bahwa perusahaan harus mampu lolos dari proses seleksi ketat yang dilakukan lingkungan itu sendiri. Perspektif ini kemudian diperkaya oleh teori organisasi industrial yang menyatakan bahwa baik buruknya kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh kondisi eksternal industrinya."

"Setiap perusahaan berusaha meningkatkan pertumbuhan usahany. Tetapi persoalannya semakin tingi pertumbuhan perusahaan semakin sulit mempertahankannya, karena semakin besar ancaman terhadapnya. Dengan demikian persoalan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan perusahaan. Strategi mempertahankan pertumbuhan bisa diliha dari dua perspektif yaitu perspektif deterministik yang menyatakan bahwa perusahaan harus mampu lolos dari proses seleksi ketat yang dilakukan oleh lingkungan itu sendiri. Perpektif ini kemudaian diperkaya oleh teori organisasi industrial yang menyatakan bahwa baik buruknya kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh kondisi eksternel industrinya."

"Tulisan ini menganalisis aspek hukum hubungan kemitraan perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi berdasarkan perjanjian kemitraan. Permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai hubungan hukum hubungan kemitraan perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi di Indonesia dan pelaksanaan perlindungan hukum dalam hubungan kemitraan Perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi di Indonesia berdasarkan perjanjiannya. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ditemukan isi perjanjian kemitraan Perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi yang tidak menerapkan prinsip-prinsip dalam kemitraan. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi maka perkembangan platform tidak dapat dielakkan oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Perkembangan hubungan kemitraan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi (munculnya aplikasi/platform) menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat memberikan peraturan yang menjadikan hubungan kemitraan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang berlaku. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menciptakan peraturan yang dapat menjawab tantangan hubungan kemitraan yang memberikan kesejahteraan untuk mitra.

---

This thesis analyzes the legal aspects of partnership relationships between application-based transportation service companies based on partnership agreements. The legal issues discussed in this thesis are regarding legal relationships between application-based transportation service companies in Indonesia and the implementation of legal protection in partnership relationships with application-based transportation service companies in Indonesia based on their agreements. This normative juridical research uses secondary data. The research results found that the contents of the partnership agreement for application-based transportation service companies did not apply the principles of partnership. As technology continues to develop, platform development is inevitable for all countries, including Indonesia. The development of partnership relationships related to technological developments (the emergence of applications/platforms) is a challenge for the government to be able to provide regulations that make partnership relationships comply with applicable partnership principles. The government needs to collaborate with other stakeholders to create rules that can answer the challenges of partnership relationships that provide prosperity for partners."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang stakeholder engagement proyek konstruksi, pelaksanaan PKBL dan pelaporan CSR pada PT DEF. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif serta metode pengumpulan data yang digunakkan wawancara dan kajian dokumen sekunder. Indikator yang digunakkan dalam menganalisis adalah AA1000SES, PERMEN BUMN PER-09/MBU/07/2015 dan GRI.Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan stakeholder engagement berdasarkan AA1000SES belum terlalu baik. Hasil penelitian juga menunjukkan tingkat efektifitas penyaluran dana PKBL PT DEF masih tergolong rendah karena adanya kebijakan perusahaan dan pelaporan CSR berdasarkan GRI masih rendah karena media yang digunakkan untuk analisa adalah annual report.

---

ABSTRACT<>br>This research discusses the stakeholder engagement on the project construction, the implementation of PKBL and CSR reporting on PT DEF. The research uses is qualitative and descriptive method. Indicators used in the analysis are AA1000SES, PERMEN BUMN PER 09 MBU 07 2015 and GRI.The result of this research shows that stakeholder engagement based on AA1000SES is not too good. The result of the research also shows that the effectiveness of the distribution of PKBL funds of PT DEF is still low due to the company 39 s policy and CSR reporting based on GRI is still low because the media used for analysis is the annual report."

"Dalam melakukan suatu usaha harus menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu tidak melakukan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan sebagainya. Tetapi dalam Pasal 50a menyatakan bahwa 'ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikecualikan apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Apabila perbuatan dan/atau perjanjian yang dimaksud tersebut merupakan suatu perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dalam hal umum maka ketentuan tersebut tidak menjadi masalah, tetapi apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut merupakan melakukan suatu kegiatan usaha dalam bidang kemitraan maka hal tersebut akan menyebabkan suatu masalah yaitu terjadinya pertentangan antara Pasal 50a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa 'Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan'. Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam tesis ini akan dibahas mengenai perjanjian kemitraan inti plasma di Indonesia, kesesuaian perjanjian kemitraan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan sektor perkebunan.

---

In performing an business must apply the principles business competition healthy as regulated in the law number 5 years 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition that is they did not do monopoly, as having only one buyer, mastery market and so on. But in article 50a stated that 'a provision in a law this could be exempted when deeds and / or agreement was aimed to implement laws and regulations'. When deeds and / or agreement referred to this is a deed to perform a business activities in terms of common so this regulation was not be a problem, but when deeds and / or agreement was done a business activities in the field of partnership so that this will cause a problem that is the difference between article 50a the act of number 5 years 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition with act number 20 years 2008 on micro business, small and medium. On bill number 20 years 2008 stated that 'partnership is cooperation in entanglement business, either directly or indirectly, based on the principle need each other, trust, strengthen, and profitable'. So based on such statement in this will be discussed in the partnership agreements the nucleus plasma in Indonesia, conformity partnership agreements with the principles business competition healthy, and supervision with the implementation of the partnership the agricultural sector."