Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan terhadap hak anak dalam keluarga sangat berkaitan dengan orang tua dari anak tersebut (sebagai hasil dari perkawinan diantara keduanya). Namun jika perkawinan antara kedua orang tuanya tidak diakui oleh negara, maka kesejahteraan si anak menjadi taruhannya, karena si anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah yang mengakuinya sementara ibu kandungnya belum tentu cakap dalam memeliharanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif anarlitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis nonpatif, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan· dan penelitian keputusan badan-badan peradilan. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah: Apakah Undang-Undang No. 1 tahun 1914 telah mengatur secara lengkap Tentang Perkawinan dan Keturunan di Indonesia? ; Bagaimana kah pengaturan peralihan anak bawah umur berdasarkan perundang-undangan di Indonesia?; Apakah Perwalian anak luar kawin yang diakui berdasarkan Penetapan NO. 03/PDT. P / 2006 Pengadilan Negeri Cibinong telah sesuai dengah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Berdasarkan penelitian diketahui bahwa dalam praktek Penetapan perwalian anak tidak saja di lihat dari ketentuan baku dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti adanya pencabutan kekuasaan orang tua (pasal 49), Hakim dapat menggunakan analogi sistematis yakni dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain antara lain Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.04 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan Anak dan berdasarkan pada segi Psikoogis si anak, kemudian dengan keyakinan hakim tersebut, pengadilan menetapkan bahwa Perwalian seorang anak (Luar Kawin) jatuh kepada bapaknya. Kesimpulannya, Undang-Undang Perkawinan belum secara lengkap mengatur tentang perkawinan dan keturunan; Menurut Perundang-undangan di Indonesia, Perwalian timbul jika anak tidak dalam kekuasaan orang tua; Penetapan N0.03/PDT.P/2006 Pengadilan Negeri Cibinong kurang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974."

"ABSTRAKPerkawinan berakhir bila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia.Berdasarkan penelitian yuridis normatif diketahui bahwa hak dan kedudukananak setelah putusnya perkawinan orang tuanya tetap sama dengan sebelumnyadimana kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah,pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sampai mereka dewasa. Upayahukum pemohon untuk memperoleh hak perwalian terhadap cucunya, dilakukanmelalui pengadilan untuk mendapatkan penetapan, dari Pengadilan Negeri sampaike tingkat Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam memutuskan perkara Nomor: 372 K/Pdt/2008 memberi putusanberdasarkan pada kepentingan anak dan karena sang ibu dianggap tidak layakmenjadi wali anak-anaknya.

---

ABSTRACTThe marriage ended in case of divorce or death of either party. The rights andstatus of children after the breakdown of marriage is to provide a living, clothing,shelter and other necessities. Legal efforts to gain custody through the courts toget a determination from the court and the High Court or the Supreme Court.Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to decide the casebased on 372 K/Pdt/2008 the interests of children who are under age and ability ofthe economy, her mothers is not worthy of being legal guardians are minors.

---

"

"Tesis ini membahas kedudukan akta pernyataan tentang pengalihan harta bawaan kepada anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Cbi, serta membahas akibat hukum dari akta Notaris yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akta pernyataan tentang pengalihan harta bawaan kepada anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Cbi merupakan akta pernyataan dibawah tangan yang menyatakan secara sepihak akan menyerahkan harta bawaan Penggugat kepada anaknya ketika telah berusia dewasa dan bukanlah akta hibah yang serta merta mengalihkan harta bawaan Penggugat kepada anaknya. Akibat hukum dari akta pernyataan yang dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan membuat kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

---

This thesis discusses legal standing of statement deed about the transfer of separate property to minors as mentioned in the court decision number 86/Pdt.G/2018/PN Cbi, also discussin the legal consequences of the notary deed that made incorrectly based on statutory regulations. The author uses normative-juridicial research methods with descriptive research. The type of data that author uses is secondary data type with primary materials and secondary materials of law. The author uses qualitative data with deductive analysis. This research concluded that statement deed about the transfer of separate property to minors that mentioned in Cibinong District Court decision number 86/Pdt.G/2018/PN Cbi is a private deed that states unilaterally the plaintiff's separate property is handed over to his daughter when his daughter becomes an adult and this is not a grant deed which is immediately transferred the plaintiff's separate property to his daughter. The legal consequences of thee notarial deed that does not comply with statutory regulations made a notarial deed becomes a private deed."

"Perwalian mempunyai pengertian orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum Konsep perwalian dalam Kitab Undang Undang Perdata berbeda dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan lex specialis dari KUH Perdata menyatakan bahwa perceraian orang tua tidak menyebabkan adanya perwalian dimana kedua orang tua tetap bertanggungjawab untuk mengasuh anak anaknya Perwalian baru akan muncul ketika kedua orang tua meninggal dunia atau kekuasaan orang tua dicabut Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 121 Pdt P 2011 PN Mlg ini hakim memutuskan paman dari pihak ayah menjadi wali dari anak anak di bawah umur dimana ibu kandung dari anak anak tersebut masih hidup Hakim memutuskan dengan pertimbangan bahwa ayah dari anak anak tersebut sudah meninggal sedangkan ibu kandungnya tidak diketahui dimana keberadaannya secara pasti Inilah yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Malang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di indonesia karena dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ibu kandung lebih berhak atas pengasuhan kedua anak di bawah umur karena kekuasaan orang tua tetap ada setelah perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dapat memutuskan paman sebagai pemegang hak perwalian Dengan metode penelitian deskriptif analitis maka penulis akan menjawab pokok permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa kekuasaan orang tua dapat digantikan dengan perwalian pihak lain apabila dapat dibuktikan bahwa ibu kandung memenuhi syarat untuk dicabut kekuasaanya sebagai orang tua

---

Guardianship has a meaning the others as substitution of parents who has to guard a under age child in doing law things The conceptof guardianship in wetboek is different from Law number 1 year 1974 Where it is the lex specialis from wetboek which says that the divorce of parents doesnot make any guardianship in addition the parents still have responsibility to take care the children Guardianship will happen when the parents die or the authority of parents is dismissed In the Malang Court Established Number 121 Pdt P 2011 PN Mlg the judge decided that the father rsquo s brother was the guardian of those children although their mother is still alive The judges considered that their father was dead and their mother was gone This is what will be discussed by the writer whether that judges decision Court of Malang is suitable in Indonesia law because in Law Number 1 year 1974 the real mother is still the one who has to take care the under age children because the authority of parents is forever although they are divorced and how the judges could decide that With analytical descriptive research the writer will answer the main problem and find the solution of that problem In this research found a fact that the authority of parents can be replaced by guardianship if the mother rsquo s authority as a parent could be taken."

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan perubahan terhadap kedudukan anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan memiliki hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuann dan tekonologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengatur mengenai ruang lingkup atau sejauh mana hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak luar kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, apakah hubungan keperdataan yang terdapat antara anak luar kawin dengan ayahnya termasuk pula hak mewaris atau tidak, serta melihat bagaimanakah penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai kedudukan anak luar kawin dalam Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS, Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2015/PN.Sda, dan Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2015/PN.Kdl. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, tetapi anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dan hubungan keperdataan tersebut termasuk juga hak mewaris antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

---

Illegitimate child has only a civil relation with their mother and their mother?s family. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has provided a change the position of illegitimate children. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has revised legal relation of illegitimate child with their biological father. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 proclaimed that the illegitimate child may have civil relations with their biological father if it is proven scientifically that the children are related or tied by filiations, and/or other evidence according to the law. The Constitutional Court Decision does not regulate the scope or extent of civil relationship between the illegitimate child and their biological father. Issues examined in this research are about status of illegitimate child previous to and post Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, whether the relationship of civil between illegitimate child and their father including the inheritance rights or not, and the applications of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 regarding the status of illegitimate child in Ascertainment Number 0156/Pdt.P/2013/PA.JS, Ascertainment Number 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk, Ascertainment Number 183/Pdt.P/2015/PN.Sda, and Ascertainment Number 229/Pdt.P/2015/PN.Kdl. This research is based on normative juridical method elaborated descriptively. Through this research, we learn that after the application of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, illegitimate child not only have civil relation with their mother but also with their biological father, that includes the inheritance right."

"Perwalian di Indonesia belum dipahami dengan baik oleh penegak hukum khususnya Hakim, terlihat dalam Penetapan No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. Dalam penetapan ini Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan didasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 98 ayat (2) KHI. Penulis dalam tulisan ini ingin membahas mengenai perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan analisis mengenai penetapan hakim yang mengabulkan permohonan perwalian oleh Ayah kandung dengan tujuan pengurusan harta warisan anaknya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Dari penelitian ini diketahui anak yang belum mencapai umur 18 tahun (berdasarkan UU Perkawinan) dan 21 tahun (berdasarkan KHI) dan belum kawin berada di bawah kekuasaan orang tua meskipun telah terjadi perceraian pada orang tuanya. Jadi, berdasarkan Pasal 47 UU Perkawinan dan Pasal 98 KHI Hakim tidak tepat memberikan penetapan perwalian karena melanggar ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf h KHI. Selain itu, berdasarkan Pasal 48 UU Perkawinan alasan Pemohon memohonkan perwalian untuk mengurus harta warisan anaknya tidak dibenarkan.

---

Guardianship in Indonesia still not be well understood by Law Enforcer especially judges, that can be witnessed from the court determination No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. This court determination the Judge has granted the petition from the applicant with consideration of Article 47 Marriage Law and Article 98 The Compilation of Islamic Law (KHI). The Author on this matter would like to discuss about the guardianship based on applied law in Indonesia and do analyzation regarding judge determination which granted the application of guardianship for the biological father with the intention to arrange inheritance for his children. The writing of this thesis uses juridical-normative approach with data analytical descriptive-analysis thus the conclusion that will be obtained will be served in a form of explanative explanation.

In this research, known that a child that has still not reach the age of 18 (Marriage Law) and 21 (KHI) and for those who has not married, they will be still under the authority of their parents even though the parents has divorced. With that explanation, based on article 47 Marriage Law and article 98 The KHI, the judge has made an incorrect decision by granting the guardianship because it will violates the substance of article 50 Marriage law and article 1 verse h The Compilation of Islamic Law."

"Lahirnya seorang anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan fenomena yuridis yang tidak dapat dipungkiri. Peristiwa seperti ini dapat membawa konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap anak luar kawin yang bersangkutan, dimana di dalam hukum kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang resmi. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, hukum memberikan solusi bagi anak luar kawin agar dapat memiliki kedudukan hukum yang sama sebagaimana anak sah, yaitu melalui pengesahan anak. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan perkawinan poligami menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana prosedur pengesahan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut hukum negara, dan bagaimana Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. dikaitkan dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data-data yang diperoleh hasil dari studi kepustakaan dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait perkawinan poligami dan pengesahan anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hakim dalam memeriksa suatu perkara seharusnya memahami latar belakang beserta fakta-fakta dari suatu perkara dan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

The birth of a child from an unregistered polygamous marriage according to the prevailing laws is a juridical phenomenon that cannot be denied. As the part of legal events, unregistered polygamous marriages can bring further legal consequences to children born out of wedlock, which in law children born out of wedlock have a lower position than children born from legal marriages. Because of these differences, the law provides a solution for children born out of wedlock to have the same legal status as children born from legal marriages, namely through child legalization. This research will be continued by focusing on how polygamous marriage are regulated according to positive law in Indonesia, how is the procedures of legalizing out of wedlock children born in unregistered polygamous marriages, and how is the suitability of the Judge's decision with the prevailing legislation on Verdict Number: 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. The author will answer these problems with the juridical-normative method using data collected from literature studies and legislation related to polygamous marriages and child legalization. The results of the study will show that a Judge in examining a case should understand the background and facts of a case and provide legal considerations in accordance with the prevailing laws and regulations."