Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengatasi masalah permodalan, banyak perusahaan pelayaran yang menghipotikkan kapalnya guna memperoleh dana secepatnya. Pendaftaran kapal bertujuan untuk mendapatkan jaminan hipotik atas kapal dan tanda kebangsaan kapal. Konsekuensi dari pendaftaran kapal berbendera Indonesia berakibat pada status hukum kapal laut, yang semula sebagai benda bergerak, berubah menjadi status hukum benda tidak bergerak, atau sebagai benda bergerak terdaftar (registered movable property) agar dapat menjadi jaminan hipotik. Proses terjadinya pembebanan hipotik kapal melalui 3 tahap:1) Dalam tahap ini perjanjian masih bersifat konsensual dan obligatoir. Sedangkan janji hipotik yang dicantumkannya di dalamnya bersifat accessoir terhadap perjanjian kreditnya 2) Pada tahap 2 berupa pemberian hipotik bersama-sama dengan tahap 3)yaitu, pendaftaran yang merupakan perjanjian kebendaan (zakelijk overeenkomst). Dalam hal debitur cidera janji, beberapa upaya yang dapat ditempuh, untuk mengambil pelunasan kembali adalah: a)Menggugatnya secara perdata (HIR Pasal 118)b) Mengajukan permohonan eksekusi menurut ketentuan pasal 224 HIR (258 Rbg) c)Menyerahkan pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) d) Melakukan penjualan lelang berdasarkan ketentuan Pasal 1178 ayat 2 KUHPerdata e)Melakukan penjualan dibawah tangan(berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU Rumah Susun).Dasar untuk eksekusi hipotik kapal laut diatur dalam pasal 195 sampai 200 HIR, Pasal 224 HIR dan RV Pasal 440 serta RV Pasal 559 sampai 579 digolongkan sebagai eksekusi grosse akte hipotik dan merupakan parate eksekusi. Karena mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan sendirinya telah melekat nilai eksekutorial pembayaran uang (eksekutorial verkoop). Apabila terjadi pelunasan dalam hal pembayaran hutang atas jaminan kapal, maka dilakukan pencoretan (Roya) hipotik atas kapal tersebut. Dengan maksud, sebagai bukti bahwa pembayaran hutang atas kapal sebagai jaminan pada Bank (kreditur) telah lunas. Dan untuk menghindari tuntutan pihak lain apabila terjadi sengketa. Sedangkan, pada pencoretan pendaftaran kapal tidak berarti bahwa, semua hal yang bersangkutan dengan kapal tersebut, di hapus atau dicoret dari register umum kapal.

---

To overcome the problem of capital, many liners which it the ship of utilizing to obtain fund as soon as him. Ship registration aim to get mortgage guarantee on Ship and national sign of ship. Consequence of registration Indonesian’s flag to cause on status punish boat, what initialy as movable goods, turning into status punish unmovable goods, or as movable goods enlist ( property movable registered) so that become mortgage guarantee. Process the happening of encumbering on ship mortgage through 3 tahap:1) In this phase The agreement still have the character of konsensual and obligatoir. While mortgage promise which the was mentioning it have the character of accessoir to agreement of his credit 2) The phase 2 in the form giving of mortgage together with phase 3)The registration is agreement of materialism(overeenkomst zakelijk). In the case of default debitor, some efforts able to be gone through, to take redemption return is: him of by perdata ( HIR Section 118)b) Applying to execute according to rule of section 224 HIR ( 258 Rbg) to put in Committee Business Receivable State ( PUPN) d) to Conduct sale of auction pursuant to rule of Section 1178 article 2 KUHPERDATA it sale under it rule Section 17 UU House of Susun). Basic to execute boat mortgage arranged in section 195 until 200 HIR, Section 224 HIR and RV Section 440 and RV Section 559 until 579 classified as executing mortgage akte grosse is parate execute. Because having strength of eksekutorial. By itself have sticked value eksekutorial payment of money ( verkoop eksekutorial). In the event of redemption in the case of payment of debt to ship guarantee, hence conducted by write-off ( Mortgage Roya) of ship. For the purpose, as evidence that payment of debt to ship as guarantee at Bank ( kreditur) have keel. And to avoid other party demand in the event of dispute. While, at write-off of ship registration did not mean that, pertinent everything that, in vanishing or scored out from common register of ship."

"Endah Kuswinda Purwati. Pemberian Kuasa Kepada Bank Dalam Kaitannya Dengan Pembebanan Hipotik Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia. - SKRIPSI, 1992.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktek pemberian kuasa untuk memasang hipotik alam dunia pe rbankan , berikut masalah hukum yang terjadi diaalam praktek dan penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Pasal 24 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, menentu kan oahwa bank d ilarang untuk memberikan kredit tanpa adanya jami nan. Dan salah satu bentuk jaminan adalah hipotik hak atas tanah. Hipotik hak atas tanah merupakan lembaga jaminan yang terkena wajib daftar pada register umum. Pendaftaran ini memberikan kedudukan preferent kepada pemegang hipotik, sehingga pelunasan piutang pemegang hipotik itu dapat didahulukan. Namun ketentuan yang bermaksud memberikan perlindungan pada kreditur tidak selamanya diikuti dalam praktek. Dilihat secara teoritis, praktek semacam ini bagaimanapun juga akan mendatangkan kesulitan bagi bank karena terdapat kemungkinan bank akan kehilangan hak istimewanya. Pihak bank sendiri menganggap praktek tersebut tidak menyulitkan, karena bank mempunyai cara tersendiri untuk menghindari hal semacam itu. Walaupun demikian didalam prakteknya, terkadang terjadi juga masalah-masalah yang membutuhkan penanganan yang profesional tanpa harus menimbulkan kesulitan bagi kedua belah pihak."

"Laut Indonesia merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Banyak manfaat yang dapat diambil di dalamnya. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia seperti pelayaran, perikanan dan khususnya pertambangan mendatangkan kerusakan bagi lingkungan laut. Ditambah lagi dengan semakin padatnya lalu lintas perjalanan kapal tanker yang mengangkut minyak tersebut. Untuk melindungi lingkungan laut Indonesia dari bahaya pencemaran yang dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia, Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidaklah cukup untuk mengakomodasi hal tersebut, maka disusunlah Undang-undang No.21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran. Ditambah lagi dengan ratifikasi konvensi-konvensi International Maritime Organization (IMO) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Tidak adanya peraturan, yang setara dengan undang-undang, yang mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kompensasi ganti kerugian membuat pemilik kapal cenderung tidak menghiraukan hal tersebut. Dan apabila terjadi pencemaran laut oleh tumpahan minyak, maka peraturan apa yang akan dipergunakan oleh Pemerintah untuk menangani masalah tersebut dan seberapa besar ganti rugi yang diberikan masih menjadi kendala, sehingga diperlukan suatu pengkajian yang lebih mendalam."

"Dalam era pembangunan dewasa ini fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank maupun perorangan mempunyai peran yang sangat besar. Jenis kredit yang diberikan pun semakin beraneka ragam mencakup banyak kebutuhan hidup. Untuk menjamin kedudukan pihak Kreditur sebagai pemberi kredit, maka dibutuhkan suatu jaminan yang berupa benda milik debitur dan diadakan perjanjian penanggungan utang yang merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian kredit kreditur dan debitur. Hak yang diberikan debitur kreditur adalah hak tanggungan sesuai dengan UUPA berlaku sebagai unifikasi hukum tanah di Indonesia. antara kepada yang Untuk kredit yang jaminannya tanah, maka digunakan hipotik yaitu hak tanggungan yang menggunakan ketentuan-ketentuan hipotik untuk hak guna bangunan yang berasal dari konversi hak-hak barat, untuk tanah-tanah hak yang berasal dari konversi hak-hak adat digunakan ketentuan-ketentuan credietverband. Sebagai suatu hak kebendaan, hipotik baru akan memberikan kedudukan istimewa pada kreditur apabila telah dilakukan pembebanan/pemasangan hipotiknya di kantor pertanahan saksi pendaftaran tanah. Kemudian sebagai tanda buktinya dibuatkan sertifikat hipotik. Namun sejauh itu dalam praktek pembebanan hipotik, banyak timbul permasalahan yang tentu saja dilatar belakangi oleh beberapa hal antara lain masih sulitnya prosedur pembebanan hipotik, mahalnya biaya pembebanan hipotik, dan masalah-masalah lain yang terutama berkaitan dengan obyek hipotik. Hal ini tidak lain karena belum adanya pengaturan mengenai hipotik yang bersifat nasional."

"Pemanasan global menjadi isu utama yang terus diperhatikan. Transportasi laut, sebagai tulang punggung perdagangan internasional, juga merupakan penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi masalah ini, IMO pada April 2018 mengadopsi Initial Green House Gas Strategy dengan target pengurangan intensitas karbon sebesar 40% pada 2030 dan 50% pada 2050, salah satunya melalui penerapan Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI). Penelitian ini menganalisis persebaran nilai EEXI pada kapal berbendera Indonesia dan Jepang. Dari penelitian ini didapat bahwa persentase EEXI yang dicapai oleh kapal Indonesia paling kecil ada di kapal bulk carrier dengan 7.46% dan terbesar pada jenis kapal oil tanker dengan 86.36%. Sedangkan kapal Jepang persentase paling kecil ada di kapal bulk carrier dengan 6% dan terbesar pada kapal jenis oil tanker dengan 87.9%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Engine Power Limitation (EPL) dan mengganti bahan bakar menjadi LNG, Ethanol, atau Methanol memberikan dampak yang paling signifikan dalam pengurangan nilai EEXI dari kondisi baseline. Jepang sangat berambisi dalam mengurangi emisinya, banyak rencana dan juga investasi dari pemerintah yang mendukung akan hal ini untuk tercapainya zero emission pada tahun 2050. Sebagaimana Jepang, optimalisasi pengurangan emisi karbon dapat dicapai jika terdapat dorongan dari pemerintah dan jika dilakukan penggunaan bahan bakar alternatif.

---

Global warming has become a major issue of continuous concern. Maritime transportation, serving as the backbone of international trade, is also a significant contributor to greenhouse gas emissions. To address this issue, the International Maritime Organization (IMO) adopted the Initial Green House Gas Strategy in April 2018, targeting a 40% reduction in carbon intensity by 2030 and 50% by 2050, partly through the implementation of the Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI). This study analyzes the distribution of EEXI values on ships flagged by Indonesia and Japan. The research findings indicate that the percentage of EEXI achieved by Indonesian ships is lowest for bulk carriers at 7.46% and highest for oil tankers at 86.36%. For Japanese ships, the lowest percentage is for bulk carriers at 6% and the highest for oil tankers at 87.9%. Calculations show that Engine Power Limitation (EPL) and switching fuel to LNG, Ethanol, or Methanol have the most significant impact on reducing EEXI values from the baseline condition. Japan is highly ambitious in reducing its emissions, with numerous plans and government investments supporting the goal of achieving zero emissions by 2050. Similar to Japan, optimal carbon emission reduction can be achieved if there is governmental support and the use of alternative fuels."

"Dalam praktek perbankan hampir dapat dikatakan bahwa jaminan merupakan suatu syarat pokok untuk mendapatkan kredit Bank, meskipun dilain pihak terdapat kebijaksanaan tersendiri (dari pemerintah) terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah dan masyarakat golongan ekonomi lemah yang ada di desa-desa, maka di sini .tidak selamanya diperlukan jaminan. Namun dal am hal pemberian rtedit pada batas-batas tertentu , jaminan ini sangat penting arti dan peranannya bagi pihak Bank. Yaitu sebagai suatu jaminan bahwa kredit yang diberikannya itu akan dikembalikan. Pada skripsi ini, yang dimaksud dengan jaminan adalah jaminan atas be nda-benda tetap, yang dalam praktek perbankan dikenal dengan jaminan hipotik. Setiap pengikatan kredit dengan jaminan hipotik ini biasanya ada suatu ketentuan dari pihak Bank bahwa jaminan tersebut diasuransikan pula pada suatu perusahaan asuransi. Untuk itu ada suatu klausula khusus sebagai penghubung antara pihak Bank dengan pihak asuransi, yang disebut dengan Banker's Clause. Disamping itu ada pula ketentuan penting, yang menyatakan bahwa jaminan. hipotik itu dilarang untuk dipindah tangankan. pada pihak lain. Padahal menurut ketent uan dasar (asas-asas ) hipotik jaminan hipotik dapat dipindah tangankan ataupun dibebankan berkali-kali (tingkatan-tingkatan hipotik). Klausula semacam ini tercantum di dalam Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH) dan Akte Hipotik-nya.Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, yang sering terjadi dalam prkatek ada lah claim asuransi kebakaran atas jaminan hipotik tersebut. Ternyata masalah yang sering timbul adalah keadaan Under Insurance (pertanggungan di bawah harga), yang mana jika terjadi demikian pihak asurarsi akan kerugiannya berdasarkan kondisi prorata, dengan mempertimbangkan pula jumah pinjaman sitertanggung pada pihak Bank . Apakah da lam praktek kondisi prorata (berdasarkan penilaian dari adjuster) itu benar-benar diterapkan tanpa adanya kebijaksanaan dari pihak asuransi, ini akan penu lis bahas pada Bab-IV dalam bentuk kasus."

"Skripsi ini membahas mengenai perlunya penerapan Asuransi Protection & Indemnity (P&I) terhadap kapal laut berbendera Indonesia ditinjau dari segi landasan hukum yang mengaturnya, kelebihannya dibanding dengan asuransi laut lain, serta manfaat bisnis yang dapat dihasilkan melalui penerapannya melihat berbagai aspek yang ada, salah satunya visi pemerintah dan kondisi geografis Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptifanalitis.Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya sosialisasi terhadap kewajiban penutupan resiko kapal dengan Asuransi P&I, adanya pengawasan terhadap penerapan Asuransi P&I dan penerapan sanksi yang tegas, serta perlunya konsorsium perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi ini.

---

This thesis discusses the necessity to implement Protection & Indemnity (P&I) Insurance for Indonesian flagged ships in terms of the legal basis set, the advantages compared with other marine insurance, as well as the business benefits that can be generated in every aspect like Indonesian government's vision & geographical conditions. This study is a qualitative study with descriptiveanalytical design.

The results of this study suggest the government to do such socialization about P&I Insurance, supervise the implementation of P&I Insurance and that strict sanctions, and to make a consortium of insurance companies."

"

Perhitungan stabilitas pada kapal memiliki peran yang penting dalam menjaga keselamatan operasional di laut. Saat ini, IMO telah mengembangkan Second Generation Intact Stability Criteria (SGISc) sebagai tambahan dari First Generation Intact Stability Criteria (IS Code 2008) dengan tiga tingkat pemeriksaan dalam lima mode kegagalan. Dalam pemenuhan kriteria Second Generation Intact Stability Criteria (SGISc) untuk mode kegagalan dead ship condition, area operasi diduga memiliki pengaruh terhadap parameter pemenuhan kriteria tersebut. Penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi dengan integrasi Maxsurf dan bahasa pemrograman Visual Basic untuk melakukan otomasi sehingga meningkatkan efisiensi perhitungan kriteria dead ship condition. Aplikasi yang sudah dirancang kemudian akan digunakan untuk analisis lanjutan terkait pengaruh area operasi terhadap pemenuhan kriteria ini pada kapal peti kemas berbendera Indonesia. Analisis area operasi dilakukan dengan variasi nilai tekanan angin berdasarkan notasi range of service pada Peraturan Teknik PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk level 1 serta variasi wilayah perairan untuk data wave scatter pada level 2. Fungsi effective wave slope diestimasi menggunakan station simplified method. Nilai koefisien roll damping diperoleh melalui simplified Ikeda method. Kapal yang dianalisis tidak mengalami kegagalan di semua variasi yang diuji di level 1, namun mengalami kegagalan di semua variasi pada level 2. Variasi dari area operasi akan berpengaruh terhadap parameter pemenuhan kriteria level 1 dead ship condition. Variasi wave scatter wilayah perairan pada level 2 tidak menghasilkan perbedaan nilai yang signifikan, baik itu secara pemenuhan kriteria maupun analisis dari tiap komponennya.

---

Stability calculation of ships plays a crucial role in ensuring operational safety at sea. Currently, International Maritime Organization (IMO) has developed the Second Generation Intact Stability Criteria (SGISc) as an extension of the First Generation Intact Stability Criteria (IS Code 2008), incorporating three levels of examination across five failure modes. In fulfilling the Second Generation Intact Stability Criteria for the dead ship condition failure mode, it is hypothesized that the operational area influences the criteria compliance parameters. This research has successfully developed an application that integrates Maxsurf and Visual Basic programming language to automate and enhance the efficiency of dead ship condition criteria calculations. The designed application is then utilized for further analysis concerning the influence of operational area on the criteria compliance for Indonesian-flagged container ships. Operational area analysis is conducted by varying wind pressure values based on the range of service notation in the Technical Regulations of Indonesian Classification Bureau (BKI) for level 1, along with variations in waterway regions for wave scatter data at level 2. The effective wave slope function is estimated using the station simplified method. The coefficient of roll damping is obtained through the simplified Ikeda method. The analyzed vessel did not experience failures in all tested variations at level 1 but encountered failures in all variations at level 2. Variations in the operational area affect the criteria compliance parameters for level 1 dead ship conditions. Variations in wave scatter within waterway regions at level 2 did not result in significant differences in values, whether in terms of criteria compliance or the analysis of each component.

"