Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kontrak kerja konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi. Kontrak ini mengatur hubungan hukum antara pihak yang berisi hak dan kewajibannya. Skripsi ini berupaya untuk melihat kekurangan dalam syarat umum kontrak yang berpotensi untuk menimbulkan klaim dan sengketa konstruksi. Dengan demikian dapat diketahui pula pengaturan kontrak kerja konstruksi yang mampu mengurangi munculnya klaim dan mencegah terjadinya sengketa konstruksi. Skripsi ini juga berupaya untuk mengetahui penyelesaian sengketa konstruksi yang sesuai dengan karakter industri ini. Dengan demikian, kontrak yang bersangkutan sedari awal dapat menetapkan pilihan penyelesaian sengketa yang dianggap terbaik bagi para pihak."

"Industri konstruksi memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam pembangunan suatu negara. Ciri-ciri yang membedakan industri dengan industri lainnya ialah industri konstruksi merupakan industri yang unik dimana proyek yang dikerjakan tidak pernah sama dengan proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya. Kompleksitas yang tinggi membuat masalah-masalah yang timbul dalam suatu industri konstruksi harus diminimalkan. Salah satu masalah yang kerap timbul dan berakhir menjadi sengketa salah satunya ialah Klaim. Permasalahan yang penulis teliti ialah bagaimana berkembangnya suatu klaim konstruksi menjadi sengketa konstruksi dan bagaimana pengaturan standar kontrak konstruksi FIDIC dalam pengaturan klaim dan sengketa kosntruksi dengan menggunakan kontrak yang dibuat antara PT. Sanggar kaltim Jaya dan Total E&P Indonesie yang kemudian bersengketa dipengadilan sebagai pembanding.

---

The construction industry provides a significant contribution in the development of a country, characteristic that distinguish the construction industry with other industry is the construction industry has a unique industry. Where the projects never similar wth the previous project.

High complexity makes the problems that arise in the construction industry should be minimized. One of the problems that often arise and end in the dispute is a claim.

The problems that I research in this thesis are how a claim construction become a dispute construction and how the FIDIC standarad contract s\construction arrange the claims and disputes by using a contract made between PT. Sanggar Kaltim Jaya and Total E&P Indonesie who later disputed in court as a comparison."

"Adanya resiko dalam kontrak kerja konstruksi yang disiapkan oleh pengguna jasa adalah aspek yang sangat mempengaruhi besarnya biaya penawaran pekerjaan konstruksi yang diberikan oleh penyedia jasa. Dalam tesis ini penulis melakukan penelitian resiko-resiko yang terdapat pada kontrak kerja konstruksi yang digunakan oleh Jasa Marga (Persero) sebagai pengguna jasa dalam bekerjasama dengan Kontraktor dan Konsultan sebagai penyedia jasa konstruksi pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan tol di Indonesia dan pengaruhnya terhadap biaya pekerjaan konstruksi. Penelitian dilakukan terhadap kontrak kerja konstruksi jasa pelaksanaan konstruksi, jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan ini, baik yang telah selesai maupun yang sedang dalam penyelesaian."

"ABSTRAKPerkembangan kemajuan proyek di Indonesia berkembang semakin pesat. Dalam penyelenggaraan proyek, seluruh aktivitas yang berlangsung di dalamnya tidak terlepas dari kontrak. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengerti dan memahami isi kontrak tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal-hal yang tidak memenuhi kewajiban dan hak salah satu pihak sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dapat menyebabkan timbulnya klaim. Berdasarkan 10 Putusan Pengadilan Negeri yang didapat, penyebab utama klaim adalah wanprestasi serta faktor alam dan administrasi. Klaim dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan Arbitrase. Banyak perusahaan yang lebih memilih menyelesaikan klaim melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) karena sifat persidangannya yang tertutup diibandingkan melalui Pengadilan Negeri yang bersifat terbuka. Namun biaya yang harus dikeluarkan melalui BANI berkisar antara Rp 200.000.000,00 ? Rp 850.000.000,00, berbeda jauh dengan Pengadilan Negeri yang berkisar Rp 350.000,00 ? Rp 600.000,00. Klaim yang diputuskan melalui Arbitrase dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999, yaitu adanya dokumen palsu atau dinyatakan palsu, adanya dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan, dan adanya tipu muslihat. Selain dari tiga hal di atas, maka alasan apapun tidak dapat dijadikan untuk membatalkan putusan BANI.

---

ABSTRACTThe progress of the project in Indonesia is growing more rapidly. In the operation of the project, all the activity that takes place in it can not be separated from the contract, therefore, we must thoroughly understand and comprehend the contents of the contract in order to avoid misunderstandings. Things that do not fulfill one of the obligations and rights of the parties as specified in the contract may lead to a claim. Based on the 10 District Court obtained, the main cause of the claim is in default as well and force major and administration. Claims can be settled by the District Court and Arbitration. Many companies prefer to resolve claims through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) due to the closed trial than using District Court because it is open trial. But the costs to be incurred through BANI ranges between Rp 200.000.000,00 - Rp 850.000.000,00, far with the District Court that ranges from Rp 350.000,00 - Rp. 600.000,00. Claims are decided through arbitration can be canceled by the District Court based to Article 70 of Law No. 30/1999, which is the existence of false documents or false otherwise, the decisive document is hidden, and the ruse. Apart from the three above, then any reason can not be used to overturn the decision of BANI"

"ABSTRAKSejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan berbagai infrastruktur termasuk didalamnya adalah pembangunan jalan tol, terdapat peningkatan potensi timbulnya perbedaan pemahaman, perselisihan pendapat, maupun pertentangan antar berbagai pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi. Hal ini seringkali tidak dapat dihindari namun tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan proyek-proyek konstruksi perlu diselesaikan sejak dini secara memuaskan bagi semua pihak. Jika dibiarkan, perselisihan akan bertambah buruk menjadi persengketaan dan berakibat pada penurunan kinerja pelaksanaan konstruksi secara keseluruhan. Permasalahan yang penulis teliti ialah bagaimana berkembangnya suatu klaim konstruksi menjadi sengketa konstruksi dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menganalisis kasus Proyek Pembangunan Jalan Tol Cipularang Tahap II Paket 2 Ruas Purwakarta Selatan.

---

ABSTRACTIn line with the increased activity of various infrastructure development including the construction of toll roads, there is increased potential for understanding differences, disagreements, or conflicts between various parties involved in construction contracts. This is often unavoidable but can not be allowed to drag on. Disputes arising in the administration of construction projects need to be resolved early on in a satisfactory manner for all parties. If allowed, the dispute will get worse into the dispute and the resulting decline of the overall performance of the construction. The problems that I researched is how the development of a claim construction to be a construction dispute and how the dispute resolved by through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) by analizing the case of Cipularang Toll Road Construction Project Phase II Package 2 South Purwakarta Segments. "

"ABSTRAKPutusan BANI NO.283/VII/ARB-BANI/2008 mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang kepada PT. Hutama Karya (Persero). Hal tersebut diakibatkan karena Pemerintah Republik Indonesia (Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal Bina Marga cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta cq Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta Wilayah I Suprapto Flyover dan Pemuda Pramuka Flyover) dianggap telah melakukan wanprestasi atas kelambatan pembebasan lahan yang diperlukan dalam pekerjaan konstruksi pembangunan Suprapto Flyover dan Pemuda-Pramuka Flyover. Pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan kontrak konstruksi Nomor 01/PKK/BPPJJKMJ.WI-Km/2003 antara Pemerintah RI selaku Employer dan PT. Hutama Karya (Persero) selaku Contractor. Namun, dana yang dipergunakan dalam pekerjaan konstruksi tersebut berasala dari dana pinjaman luar negeri (Loan) dari Pemerintah Jepang yang disalurkan melalui Japan Bank for International Coperation (JBIC) selaku Funding Agency representasi pemerintah Jepang. Sengketa timbul akrena berbagai masalah yang timbul pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung. Berbagai addendum dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan dan melanjutkan pekerjaan konstruksi yang telah berjalan. Dalam kontrak konstruksi tersebut pihak JBIC selaku funding agency ternyata memiliki peran yang strategis, meski tidak menjadi pihak dalam kontrak konstruksi dimaksud."

"Azas kontrak adalah kesetaraan antara pemberi tugas/pengguna jasa dengan penyedia jasa, yang berarti bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sehingga bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dapat dikenakan sanksi.Kehadiran undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi (UUJK) menuntun pelaku jasa konstruksi mengembangkan jasa konstruksi pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, keterbukaan dan profesionalisme dengan antara lain melakukan restrukturisasi usaha berdasarkan kompetensi dan kemampuan usaha dari pengalaman faktual perusahaan melalui penguasaan manajemen atas sumber daya yang dimilikinya, terutama sumber daya manusia dan keuangan.UUJK memungkinkan adanya konrrak jasa konstruksi secara turnkey, dan dalam implementasinya jenis kontrak tersebut cenderung pada pekerjaan besar dan kompleks seperti pekerjaan yang terintegrasi (Engineering, Procurement. Construction/EPC). Sekalipun penyedia jasa dalam kontrak tersebut sudah memiliki bargaining power yang kuat, namun aspek kesetaraan belumlah ideal, terutama jika dilihat dari sisi penyedia jasa.Hal ini haruslah menjadi perhatian para profesional yang bergerak dalam bidang konstruksi. Hubungan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian belum adil, belum seimbang dan belum setara kedudukannya, dimana lebih memberatkan pihak penyedia jasa. Apalagi penerapan UUJK dan standar kontrak FIDIC belum begitu memasyarakat di Indonesia.Tesis ini mencoba memberikan pemaparan mengapa kesetaraan belum terwujud, melalui penelitian secara kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, terutama pelaku jasa konstruksi secara turnkey, mengenai variabel sumber-sumber resiko yang dapat terjadi dalam setiap tahapan perjalananan proyek konstruksi secara turnkey, baik kuamitas, kualitas, prioritas maupun tindakan penanganannya, dan juga dilakukan analisis klausul contoh kontrak pekerjaan EPC faktual yang merupakan kontrak secara turnkey, dimana terlihat adanya ketidaksetaraan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa."