Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Telah dimaklumi bahwa setiap negara berdasarkan hukum (rechtsstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Artinya, roda negara dikendalikan berdasarkan seperangkat ketentuan hukum yang sifatnya normatif dan setiap orang terikat dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepada berbagai ketentuan formal lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sejalan dengan itu juga berbagai perkiraan tentang masa depan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memberi petunjuk bahwa tantangan yang dihadapi oleh birokrasi negara di masa depan akan semakin besar, baik dalam bentuk dan jenisnya maupun intensitasnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintahan adalah apa yang disebut dengan Patologi Birokrasi, merupakan berbagai "penyakit" yang mungkin sudah "dideritanya" atau mengancam akan "menyerangnya" yang selanjutnya perlu diidentifikasikan untuk kemudian dicari terapi pengobatannya yang paling efekti£ Perbuatan Melawan hukum Oleh Birokrat (Onrechtmatigoverheidsdaad) adalah penyakit birokrasi yang belum diatur secara jelas dan pasti dalam hukum perdata Indonesia. Padahal masalah ini sangat penting, karena menyangkut hak-hak dari mereka yang merasa dirugikan Oleh Perbuatan Melawan Hukum dari Birokat pada saat menjalankan tugasnya, dan juga erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang jelas mendapat perlindungan dalam hukum positif Indonesia dan juga yang tercantum dalam UUD RI 1945. Dewasa ini semakin banyak gugatan yang diajukan kebeberapa pengadilan yang ditujukan terhadap birokrat, karena dalam melaksanakan tugasnya telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang dianggap sebagai suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum Untuk menghindari terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Birokrat terhadap masyarakat, dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia, maka perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Birokrat. Karena belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perbuatan melawan Hukum Oleh Birokrat, maka gugatan dapat didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur masalah Perbuatan Melawan Hukum. Dengan adanya pengaturan tersebut, masyarakat akan merasa haknya terlindung sehingga akan timbul perasaan tenteram dan aman sesuai dengan apa yang tercantum dalam "UUD 1945"."

"ABSTRAKTindakan Pidana Pemalsuan Surat Yang Dituduhkan Kepada Seorang Notaris Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 28 Maret 2016 Nomor 71K/Pid/2016 Tesis ini membahas mengenai salah satu kasus tindak pidana yang dituduhkan kepada seorang notaris. Fokus utama analisis Penulis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 71K/Pid/2016 adalah mengenai kewenangan Notaris saat meneruskan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3, tanggal 09 Juni 2010 menjadi Akta Jual Beli Nomor 2, tanggal 12 Februari 2012, dan tanggung jawab Notaris atas surat-surat yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli menjadi Akta Jual Beli yang dibuat sudah dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya dalam pembuatannya sudah memperhatikan keharusan pemenuhan persyaratan dalam membuat Akta Jual Beli yaitu melakukan pengecekan setipikat atau pemeriksaan ke Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah dengan daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat aslinya, serta melakukan pembayaran pajak atas tanah dan validasi pajak, sehingga pada akhirnya dikabulkan permohonan balik nama tersebut oleh Kantor Pertanahan BPN dan dapat dibuatkannya Akta Jual Beli. Namun, Notaris harus mempunyai prinsip dan berani untuk menolak jika permintaan dari klien dirasakan tidak sesuai dengan koridor atau ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai tanggungjawab Notaris terhadap surat yang dibuatkannya tidak terdapat masalah yang signifikan karena surat-surat yang dibuatkannya sudah sesuai dengan proses yang sebagaimana mestinya dilakukan oleh seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dari penelitian ini menyarankan perlunya kegiatan pelatihan berkala yang diselenggarakan dari Organisasi Notaris INI terutama materi-materi yang berkaitan dengan tugas dan jabatan Notaris untuk selalu mempertahankan kinerja dan pengetahuan Notaris yang semakin mutakhir dan mengikuti perkembangan dalam masyarakat.Kata kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Notaris.

---

ABSTRACT Criminal Act of Letter Forgery alleged towards a Notary Case Study of Supreme Court of the Republic of Indonesia on 28th March 2016 Verdict Number 71K Pid 2016 . This thesis will discuss on a case where a notary has been alleged for criminal act. The main focus of the author 39 s analysis of the Supreme Court Decision Number 71K Pid 2016 is regarding the authority of a Notary in forwarding the Sale and Purchase Agreement No. 3 dated June 9, 2010 to the Deed of Sale and Purchase Number 2 dated February 12, 2012, the letter he made. The research method used is juridical normative which is analytical and descriptive and uses a qualitative approach. The result of the research shows that the making of Sale and Purchase Agreement into the Sale and Purchase Deed that has been made in accordance with its obligation in its manufacture has been paying attention the requirement of fulfillment of requirement in making Deed of Sale that is checking the certificate or inspection to Land Office concerning conformity of certificate of land right with list existing at local Land Office by showing original certificate, the requirement of making the Deed of Sale and is to make the payment and validation of the tax, so in the end it is granted the request behind the name by the Office Land. However, a Notary must have a principle and dare to refuse if the request from the client if it is not aligned with the principles or provisions of the applicable law. Regarding the responsibility of Notary to the letter he made there is no significant problem because the letters he made are in accordance with the process as should be done by a Notary in carrying out his duties and positions. Ultimately, there is a need for thoroughly organized regular training activities by Notary Organization INI , specifically on materials related to the duties and positions of Notaries and how they must strive on improving their performance and knowledge in harmony to the many developments taking place within the society. Keywords Criminal act, Letter Forgery, Notary "

"Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) hal yaitu, pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan peraturan terkait lainnya di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan dengan studi kasus tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh oknum karyawan Bank Y bekerja sarna dengan oknum eksternal lainnya terhadap dana Deposito Berjangka milik nasabah PT Elnusa Tbk. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian yuridis nonnatif dimana penelitian mengacu pada nonna hukumyang terdapat di peraturan perundang-undangan dan metode wawancara gunamendapatkan infonnasi dan gambaran menyeluruh terkait dengan pokok pennasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyarankan kepada BankY untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan pengawasan internal terhadap sistem dan cara kerja operasional bank untuk melindungi kepentingannasabah dari kemungkinan tindak pi dana di bidang perbankan."