Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini merupakan upaya untuk menggambarkan bahwa kebebasan berkontrak yang ternyata tidak bebas sepenuhnya. Kenyataannya terdapat pembatasanpembatasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) sehingga asas inipun menjadi tidak tak terbatas. Pasal 1320 ayat (1) BW menentukan adanya consensus para pihak, Pasal 1320 ayat (2) menentukan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh kecakapan para pihak, Pasal 1320 ayat (4) BW jo 1337 BW menyangkut causa yang tidak dilarang, Pasal 1332 BW menentukan bahwa yang dapat diperjanjikan hanya barang-barang (obyek) yang mempunyai nilai ekonomis saja, Pasal 1338 ayat (3) BW menentukan tentang berlakunya asas itikad baik dalam membuat perjanjian.Selain itu campur tangan negara dalam suatu perjanjian memang jelas-jelas ada dan membatasi kebebasan berkontrak. Melalui perangkat hukum berupa, negara melalui peraturan perundang-undangan dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat.Klausula baku yang ada dalam kontrak baku harus mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku agar dapat mempunyai kkuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya Kebebasan berkontrak ternyata dibatasi sehingga tidak berlaku mutlak."

"Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang terus berkembang seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomi di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan perekonomian dan bisnis yang terjadi, kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap resiko kerugian semakin meningkat. Namun asuransi dalam kenyataannya seringkali tidak dipercaya oleh masyarakat karena praktik asuransi dianggap lebih merugikan daripada menguntungkan. Hal ini diakibatkan karena minimnya perlindungan hukum dalam melakukan perjanjian asuransi. Tulisan ini difokuskan kepada pengaturan aspek kebebasan berkontrak, kecermatan berkontrak serta urgensi pembuatan kontrak berbentuk akta otentik dalam pembuatan polis asuransi. Dalam Undang-Undang, perjanjian asuransi sedikit banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sedangkan peraturan Undang-Undang dan peraturan pendukung lainnya hanya mengatur aspek asuransi dari segi tata usahanya saja. Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan serta wawancara kepada pihak-pihak terkait. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif guna mendapatkan data yang bersifat evaluatif analitis. Dasar pembuatan polis asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 255. Otentifikasi Polis asuransi ditujukan untuk meminimalisir kerugian yang akan muncul dan sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pihak. Otentifikasi polis asuransi diharapkan dapat memberikan kepastian lebih terhadap asas kebebasan berkontrak dan unsur kecermatan berkontrak yang merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan perjanjian.

---

Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the improving economic development in Indonesia . With the rapid development of economy and business that happens, public needs protection against the risk of loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial. This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance agreement.

This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements, the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their business in terms of grammar only. This study, using literature as well as interviews to the relevant parties. The type of data used are secondary data and primary data.

The analytical method used is a qualitative method to obtain analytical data that is evaluative. Manufacture of basic insurance policy contained in the Book of the Commercial Law Article 255. Authentication insurance policy intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for the parties. Authentication insurance policy is expected to provide more certainty to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is one important aspect in making agreements."

"Time evolves rapidly and affects many areas of human life such as human needs. The future needs which are uncertain and concerning with life fulfilled by the means of life insurance. In addition, there is also a need to invest. Unit Link Life Insurance was made in order to fulfill both needs by putting together the element of protection and investment. An insurance agreement is essentially risk transfer from the insured to the insurer. The product of Unit Link Life Insurance is in accordance with the principle of insurance, which means the risk of the insured has been transferred to the insurer, unless the investment risk is borne by the insured. This is possible with the principle of contract freedom which underlies the Unit Link Life Insurance agreement. Similar with the AIA Solution Policy which is a form of Unit Link Life Insurance written contract issued by PT. AIA Finance. This research discusses about AIA Solution Policy as a form of written agreement and analyses it from the aspects of the legal provisions of the agreement. In this regard AIA Solution Policy has been qualified as a valid agreement according to the Civil Code. AIA Solution Policy also can be a written evidence of insurance agreement because it is in accordance with the provisions where life insurance agreement should be made in form of policy. As a form of agreement, AIA Solution Policy should also qualify both principles of insurance and agreement in general. Fulfillment of these principles can provide legal protections for both parties, especially the insured. These principles have been met so that legal protection can be achieved, but some of the principles do not met certain fulfillment. The legal protection efforts for the insured are also concerned with the consumer protection, where the insured in this case is the consumer. However, there are several clauses in the AIA Solution Policy contradict with the Consumer Protection Act.Perkembangan zaman kian lama kian pesat dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia, seperti misalnya dalam hal kebutuhan manusia. Kebutuhan yang belum pasti di masa mendatang yang menyangkut akan jiwa, sudah terlebih dahulu ingin dipenuhinya mulai dari sekarang dengan cara Asuransi Jiwa. Selain itu, juga terdapat kebutuhan untuk berinvestasi. Untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut diciptakanlah produk Asuransi Jiwa Unit Link yang menggabungkan unsur proteksi dengan unsur investasi. Pada hakekatnya suatu perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Dalam produk asuransi jiwa unit link sesuai dengan prinsip asuransi, yang berarti risiko tertanggung telah dialihkan kepada pihak penanggung, kecuali risiko investasinya yang ditanggung oleh tertanggung. Hal ini dimungkinkan dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang melandasi perjanjian asuransi jiwa unit link tersebut. Begitu pula dengan Polis AIA Solution yang merupakan bentuk perjanjian tertulis asuransi jiwa unit link yang dikeluarkan oleh PT. AIA Finance. Skripsi ini membahas mengenai Polis AIA Solution sebagai bentuk perjanjian tertulis dengan menganalisisnya dari aspek- aspek ketentuan hukum perjanjian. Polis AIA Solution dalam hal ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang terdapat dalam KUHPerdata. Polis AIA Solution juga dapat menjadi alat bukti tertulis adanya perjanjian asuransi karena telah sesuai dengan ketentuan dimana perjanjian asuransi jiwa wajib dibuat dalam bentuk polis. Sebagai suatu bentuk perjanjian, Polis AIA Solution juga harus memenuhi asas-asas perjanjian pada umumnya dan juga asas- asas asuransi. Pemenuhan asas-asas tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, khususnya tertanggung. Asas-asas tersebut telah dipenuhi sehingga perlindungan hukum dapat dicapai, namun beberapa asas pemenuhannya masih belum maksimal. Upaya perlindungan hukum bagi tertanggung juga menyangkut dengan perlindungan konsumen, dimana tertanggung dalam hal ini merupakan konsumen. Namun, dalam Polis AIA Solution yang merupakan perjanjian baku, terdapat beberapa klausul yang bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen."

"Asuransi adalah suatu bentuk usaha jasa dalam bidang perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan atau terjadinya kerugian. Mekanismenya adalah pihak yang ingin mendapatkan perlindungan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyediakan perlindungan. Asuransi - jiwa bertujuan memperkecil resiko kematian, hari tua, cacat badan dan sebagainya. Konsumen merasakan manfaat yaitu pihak keluarga konsumen yang ditunjuk namanya dalam polis akan menerima uang pertanggungan, jika tertanggung mengalami kerugian akibat kecelakaan sakit atau bahkan kematian, yang bertujuan meringankan beban. Berbagai polis asuransi jiwa ditawarkan kepada konsumen salah satunya adalah polis asuransi jiwa unit linked. Produk unit linked ini rnerupakan kombinasi antara perlindungan (proteksi) yang diberikan asuransi jiwa biasa dengan bentuk investasi, dengan kata lain pada produk unit linked terdapat 2 (dua) manfaat yang diberikan kepada konsumen yaitu manfaat proteksi jiwa dan hasil investasi.Walaupun terdapat pro dan kontra mengenai legalitas dari produksi dan pemasaran unit linked, secara yuridis normatif, keberadaan polis asuransi jiwa unit linked memiliki landasan hulcum di Indonesia. Landasan hukumnya adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Perasuransian pasal 3 huruf a dan pasal 4 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian pasal 18 ayat 1 s/d 3 jo. KMK Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 11. Disamping itu, Putusan Majelis Hakim untuk gugatan nomor perkara 64/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. dan nomor perkara 65/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, walaupun belum bersifat in krachr van gewisjde, untuk sementara dapat juga dijadikan dasar hukum untuk pemasaian produk unit linked, karena putusan tersebut menyatakan bahwa produksi dan pemasaran produk asuransi jiwa unit linked tidak melanggar hukum.Keterkaitan hubungan konsumen (tertanggung/pemegang polis unit linked) dengan pihak perusahaan asuransi jiwa (penanggung/penerbit polis unit linked) muncul sejak adanya kata sepakat dari pihak konsumen kepada perusahaan asuransi. Secara umum inilah yang disebut sebagai perjanjian konsensual. Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi jiwa unit linked. Seringkali dengan terbitnya polis ini berarti secara langsung konsumen tunduk pada ketentuan dalam polis yang dibuat secara sepihak (one-sided) oleh perusahaan asuransi. Asas itikad baik hams diutamakan dalam pelaksanaan peijanjian asuransi unit linked. Dalam Polis Asuransi Jiwa unit linked, konsumen asuransi belum mendapat perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku di Indoensia secara khusus yang terkait dengan bidang perlindungan konsumen dan asuransi."

"ABSTRAKPrinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatuperjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnyamencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACTThe principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of lifeinsurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed todiminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person."