Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menyadari bahwa manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan, maka harus ditingkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya insani. Sejalan dengan itu dikembangkan suasana yang makin membangkitkan peranan yang efektif dan dinamis dari seluruh masyarakat dalam pembangunan.Pegawai memegang peranan penting dan menentukan dalam suatu organisasi, karena berfungsinya organisasi sangat tergantung pada pegawai dalam mencapai tujuan. Para pegawai dituntut melaksanakan tugas dengan disiplin, yaitu dengan penuh kesadaran, mentaati segala ketentuan organisasi dan penuh tanggung jawab. Mengingat pentingnya disiplin, maka merupakan keharusan bagi pimpinan organisasi untuk menanamkam disiplin yang baik terhadap pegawainya, Lebih-lebih dalam organisasi pemerintahan karena menyangkut kepentingan negara dan masyarakat.Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berusaha menegakkan disiplin dilingkungan Pegawai Negeri, dengan berpedoman kepada peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Dari hasil penelitian pendahuluan ternyata masih banyak hukuman disiplin dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil di DKI, dimana dalam 5 Tahun terakhir terdapat 564 kasus. Faktor penyebab adanya pelanggaran Disiplin tersebut terutama kurangnya pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dimana masalah kesejahteraan merupakan masalah utama.Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bagian terbesar 45 % pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, adalah pelanggaran meninggalkan tugas, keadaan ini menunjukkan indikasi bahwa menurunnya tingkat kepuasan Pegawai Negeri Sipil mewarnai suasana kerja Sekretariat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.Disisi lain berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menunjang disiplin Pagawai Negeri Sipil, yaitu kesejahteraan, keteladanan, dan ketegasan. Mengacu kepada hasil pengamatan dan tinjauan teoritis penelitian, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimanakah pengaruh Peraturan Disiplin sebagai salah satu usaha Pembinaan Pegawai Negri Sipil.Berdasarkan telaahan teoritis, dan pendapat para sarjana dapat diungkapkan bahwa, pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat didefinisikan secara bervariasi. Dalam rangka upaya pembinaan, maka definisi yang digunakan adalah definisi yang dinamis, memberikan peluang dalam kaitan dengan fungsi merencanakan, mengatur, dan Berdasarkan pada telaahan ini, maka hipotesis yang dapat dikemukan adalah :1. Ada pengaruh positif antara efektivitas pelaksanaan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan usaha pembinaan pegawai.2.Semakin efektif Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan semakin menunjang keberhasilan pembinaan pegawai.Untuk menguji kebenaran dari kedua hipotesis diatas dilakukan penelitian lapangan, dua variabel yang diteliti adalah Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai variabel bebas dan keberhasilan usaha pembinaan pegawai sebagai variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari 2 sub variabel, ketaatan dan penjatuhan hukuman, sedangkan variabel terikat terdiri dari 3 sub variabel. ketertiban, hasil kerja, serta aparat yang bersih dan beribawa.Dari hasil kajian diperoleh imformasi bahwa hipotesis pertama teruji kebenarannya, bahwa terdapat pengaruh positif antara Pelaksanaan Peraturan Disiplin dengan usaha. pembinaan dengan nilai 0,12416, walaupun dalam kategori yang rendah sekaii, diantara 0 - 0,20. Akan tetapi dari hasil pengujian signifikansi ternyata nilai yang diperoleh bahwa to < t tab yaitu 1,76047, menunjukkan bahwa hubungan tidak signifikan antara penerapan Peraturan Disiplin dengan keberhasilan Pembinaan Pegawai.Dari hasil persamaan Regresi, V = - 0.51609 + 1,25296 X, maka sumbangan variabel bebas terhadap usaha pembinaan pegawai, hanya 0.01541, berarti hanya 1,5 %. Angka prosentase ini menunjukkan bahwa sedikit sekaii pengaruh Penera- ' pan Peraturan Disiplin Pegawai terhadap keberhasilan Pembinaan, walaupun demikian pengaruhnya positif dan terbukti hipotesa kedua teruji kebenarannya.Sejalan dengan temuan lapangan dan hasil pengujian hipotesa tersebut diatas maka untuk membina Pegawai Negeri Sipil di Daerah Khusus Ibukota Jakarta disarankan : 1. Supaya dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, di Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan peranan yang lebih besar kepada pimpinan-pimpinan unit kerja, di samping itu pimpinan unit kerja.harus memberikan tauladan yang baik untuk bawahannya.2. Pendekatan pembinaan tidak difokuskan pada penerapan Peraturan Disiplin saja, akan tetapi pembinaan harus dilakukan melalui, pendekatan keseiahteraan, pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan dan sebagainya.3. Prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman disiplin harus benar-benar diperhatikan4. Peranan Korpri harus lebih nyata dalam pembinaan Pegawai, baik karir pegawai, mental pegawai maupun kesejah teraan Pegawai.Melalui pendekatan-pendekatan diatas keberhasilan pembinaan akan lebih terbuka peluangnya untuk mencapai tujuan organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukata Jakarta."

"Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta. Program pelatihan merupakan unsur yang cukup penting dan strategis dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, memberikan wawasan baru, metode kerja baru, merubah prilaku manusia sehingga memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan perlu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pelatihan baik yang menyangkut materi, metode, instruktur dan kontribusi pelatihan secara keseluruhan. Untuk menguji efektivitas pelaksanaan pelatihan telah dilakukan penelitian yang melibatkan 130 responden yang dipilih secara "stratified rendom sampling" dari 200 orang yang tergolong dalam populasi penelitian ini. Sample sebanyak 130 orang tersebar menurut strata golongan IV 9 orang, III 81 orang dan II 40 orang, sehingga keseluruhan sample berjumlah 130 orang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptip dengan teknik frekuensi distribusi dan prosentase. Analisis data untuk masing-masing aspek yang telah diidentifikasi dikaji dengan menggunakan frekuensi distribusi dan prosentase kemudian dibandingkan dengan tabel interpretasi seperti yang dikembangkan Arikunto (1998). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materi dan ketepatan waktu sebanyak pelatihan menunjukkan efektivitas yang tinggi. Responden sebanyak 83 % mempersiapkan bahwa Kedua aspek tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan materi yang diinginkan responden. Dari hasil analisis terhadap aspek metode, penggunaan bahasa, pemberian motivasi menunjukkan angka yang lebih tinggi. Dengan demikian efektivitas pelaksanaan pelatihan untuk aspek-aspek tersebut cukup baik terutama di dalam pemberian motivasi kepada responden dilihat sebagai faktor yang positif untuk mendorong responden mengikuti pelatihan dengan seksama. Secara keseluruhan pelaksanaan pelatihan memiliki nilai sekitar 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan cukup efektif didalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kualitas pegawai. Disamping itu kontribusi pelatihan terhadap pelaksanaan tugas menunjukkan kisaran nilai 76,25% sehingga dapat diterjemahkan bahwa kontribusi pelatihan cukup efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai."

"Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983, yang dilaksanakan dengan Surat Edaran Administrasi Kepegawaian Negeri Nomor 08/SE/1983, tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang beragama Islam belum begitu memasyarakat baik di kalangan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang beragama Islam, maupun oleh Hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu belum secara konsekwen dipatuhi dan dilaksanakan dalam pelcksanaan baik izin perkawinan kedua Ipoligarai) marpm dalam pelaksanaan perceraian antara Pegawai Negeri Sipil Republik In donesia yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Agar peraturan-peraturan di atas dapat benar-benar diterapkan dalam praktek, sehingga peraturan perceraian yang terdapat di dalamnya dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka perlu diadakan penataran oleh pemerintah baik kepada Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam maupun Ketua dan Hakim Pengadilan Agama."

"Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan mendasar mengenai pengetahuan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya di bidang Administrasi Pemerintahan rnaupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikenal sebagai Otonomi Daerah. Dalam era Otonomi Daerah yang sekarang ini, Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Penyusunan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian keduanya dikenal sebagai Undang-undang otonomi Daerah, adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, akuntabel. Hal ini dapat diperhatikan dalam penjelasan Undangundang tersebut yang menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu ada dukungan berupa kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengkturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, Berta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari penyerahan kewenangan yang demikian besar sudah barang tentu adalah tanggung jawab yang semakin besar pula terutama dalam hal penyelenggaraan seluruh kewenangan sehingga pemberdayaan, kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci bagi setiap daerah otonom. Kecuali dari dana perimbangan ataupun dana yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Daerah harus mampu mencari sumber-sumber pembiayaan melalui Sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah. Disinilah sebenarnya terletak peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan melalui salah satu Sumber Pendapatan Asia. Daerah (PAD) yaitu aset daerah. Penyerahan kewenagan yang berimplikasi pada membengkaknya aset daerah di satu sisi dapat menguntungkan Pemerintah Daerah, namun di sisi lain dapat menjadi beban bagi pemerintah jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah letak perlunya pengelolaan aset daerah secara hati-hati dan baik. Karena tak jarang dijumpai adanya pengelolaan aset seperti aset properti (tanah, bangunan dan infrastruktur) yang pada umumnya merugikan. Tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memastikan agar aset Pemerintah Daerah tidak lagi menjadi beban keuangan, tapi sebaliknya menjadi sumber pendapatan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pelimpahan kewenangan yang telah diberikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka dalam rangka memenuhi dari segi pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan tersebut, dapat terpenuhi dengan adanya kewenangan pemerintah daerah mencari sumber-sumber pembiayaan lain untuk pelaksanaannya yang didukung oleh perangkat peraturan Perundang-undangan Daerah yang berkenaan dengan hal dimaksud, terutama yang berkenaan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, baik dari segi pemanfaatan aset maupun pemasukan terhadap pendapatan daerah."

"ABSTRACTVandalisme merupakan respons negatif terhadap lingkungan fisik dan lingkungan buatan. Karena manusia pada hakekatnya dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan.Vandalisme dapat timbul pada diri seseorang karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi masalah psikologis, biotis dan genetik, sedang faktor eksternal meliputi lingkungan baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini variabel internal disumsikan konstan pengaruhnya bagi siswa. Variabel eksternal yang diteliti dibatasi pada lingkungan keluarga sebagai lingkungan primer dan lingkungan sekolah sebagai lingkungan sekunder, mengingat luasnya cakupan lingkungan masyarakat sebagai lingkungan tersier. Meskipun lingkungan masyarakat diakui berpengaruh sebagai variabel pengganggu (intervening variable) tetapi tidak dilakukan pengontrolan karena itu dianggap konstan.Vandalisme dapat dilatarbelakangi baik oleh muatan psikologis, sosiologis maupun muatan lingkungan pada setiap orang. Obyek penelitian ini diarahkan kepada remaja karena diasumsikan memiliki andil dalam perbuatan vandalisme. Lingkungan keluarga sebagai lingkungan primer dalam kehidupan remaja mengandung muatan psikologis, sosiologis maupun lingkungan. Demikian juga halnya sekolah sebagai lingkungan sekunder. Vandalisme merupakan perbuatan yang bersifat mengganggu bahkan merusak lingkungan fisik dan buatan di sekitarnya baik yang merupakan milik orang lain (private property) maupun milik umum (public ameneties). Vandalisme yang umumnya ditemui adalah mencorat-coret dinding, jembatan, halte bis, merusak fasilitas milik umum seperti telpon umum, bis, WC umum, taman dan sebagainya.Setiap orang diasumsikan secara potensial memiliki sifat vandalis, karena perbuatan tersebut merupakan respons negatif terhadap lingkungan. Karena itu ada pendapat yang menyatakan bahwa vandalisme merupakan perbuatan yang tidak dapat dihindarkan (inevitable). Tetapi intensitas dan obyek vandalisme dapat dijadikan indikator seberapa jauh perbuatan tersebut mengganggu norma dan aturan dalam masyarakat. Vandalisme yang merupikan orang lain dan kepentingan umum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang negatif.Dari sudut pandang ekologi, masalah lingkungan sebagian besar ditimbulkan atau merupakan akibat perbuatan manusia termasuk remaja di dalamnya. Karena itu perbuatan negatif sekecil apapun terhadap lingkungan terakumulasi dan berkorelasi dengan perbuatan negatif lainnya. Terutama di lingkungan perkotaan, pengamatan sementara menunjukkan kecenderungan vandalisme di kalangan remaja cukup mengkhawatirkan.Remaja merupakan aset strategis, karena jumlahnya sangat dominan dalam struktur penduduk Indonesia saat ini. Karena itu penelitian terhadap remaja dalam hubungan dengan vandalisme perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui komponen-komponen apa saja dalam lingkungan keluarga dan sekolah yang berpengaruh serta melatarbelakangi perbuatan tersebut.Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sejauh mana perbedaan vandalisme siswa, jika dibedakan mengenai (1) kelas, (2) waktu sekolah, (3) kebersamaan tinggal di rumah, (4) jenis pekerjaan ayah dan ibu, (5) tingkat pendidikan ayah dan ibu, (6) pernah tidaknya pindah sekolah, (7) peminatan dalam pelajaran, (8) jenis buku yang disenangi,(9) pilihan kegiatan ekstra kurikuler,(10) pemilikan, kamar tidur, kamar belajar, dan taman/halaman(11) kebersamaan makan dengan orang tua, (12) frekuensi panggilan guru BP, (13) hukuman guru, (14) berurusan dengan polisi, (15) persepsi keharmonisan orang tua, (16) pola asuh orang tua, (17) pola kepemimpinan guru, dan (18) intensitas pembinaan agama di rumah.Tipe penelitian ini adalah "deskripnif analitis" dalam bentuk disain survai. Agregat unit penelitian adalah seluruh SMU Negeri di DKI Jaya dan pengambilan sampel sekolah dilakukan dengan Cara purposive sampling. Kriteria pemilihan sample sekolah berdasarkan Identifikasi sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa pria yang duduk di kelas II dan III sebanyak 4.425 orang siswa terdiri dari 1920 siswa kelas II dan 2505 siswa kelas III. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara proportion stratified random sampling sebanyak 5% dari jumlah populasi berdasarkan tabel dari Krejcie Morgan (1985: 193), sehingga didapatkan 354 orang siswa, yang ditentukan lebih lanjut dengan undian sistematis (systematic random sampling). Pengumpulan data dilakukan melalui angket dengan memakai skala model Likert, rentangan skor 1 sampai dengan 4 serta dilakukan wawancara terstruktur dan observasi di lapangan.Daftar Kepustakaan (1959-1995)ABSTRACT (Study at Some Public High Schools in the Special Region of Capital City of Jakarta)Vandalism is a negative response to the physical and man made environment. Principally, human being influenced by and influence on the environment. Vandalism could emerge on somebody caused by internal and external factors. In one hand, internal factors such as psychology, biology and genetic and on the other hand, external factors such as family, school and social environment. This research focused in the external factors which limited to family as a primary environment and school as a secondary environment to the student, so that internal factors assumed has constant influences for the students. Furthermore, social environment as a tertiary environment for the students which play a role as an intervening variable is abandoned. Vandalism is might has a background in psychology, sociology and environmental dimensions to everyone. The object of this research focused to teenagers which estimated have a share' in vandalism. Family environment as a primary environment to the students has a psychological, social and environmental dimensions.Vandalism is the behavior which disturbing or breaking downs various objects including physic and man made environment both private properties and public amenities. Generally, vandalism in the large cities could be found such as graffiti?s on walls, bridges, bus shelters, and breaking down the public amenities such as public telephones, buses, public toilets/lavatories, public parks and so forth.Everybody, potentially has a nature vandalism, because the behavior could be assumed as a response to the environment. Therefore, there is such an opinion which stated that vandalism is an inevitable. But the intensity and object of vandalism can indicated such behavior in the contrary of the norm and regulation in society. Vandalism that making damages or harm to others and reduce the interest of public can categorized as a negative behavior.In the ecology point of view, environment problems mostly caused by the human actions including teenagers. Therefore, although the less negative actions to the environment, it would be accumulated and correlated to another negative deeds. Especially, in the urban area, in the temporary observation results indicate that vandalism trends of students increasingly worry.Youth generation is a strategic asset, since its number is very dominant in the Indonesian population. Therefore, research to the youth in relations with vandalism should be carried out in order to investigating those factors in the family and school environment which influencing and stands as a background. From the results of this research could submit a various recommendations to be put in consideration by parents and teachers.The problems presented in this research are how far are the differences of student vandalism, if it is differentiated based on (1) grades, (2) school time, (3) togetherness staying in the house, (4) type of father or mother occupation_ (5) education level of father and mother, (6) have ever or never moved from other school, (7) interest into the lesson, (8) type of book preferred,(9) choice of extra-curricular activities,(10) possession of private study room, bedroom and possession garden/park in their house, (11) togetherness in having meal with parents, (12) frequency of guidance and counseling teachers calling, (13) teacher punishment, (14) police investigation, (15) parents harmonious perception, (16) parrent bringing up pattern, (17) teacher leadership pattern, and (18) intensity of religious guidance at home.The research type is "descriptive analytic" in survey design. Research unit aggregation is the whole public high schools in the special region of capital of Jakarta. Criteria to select school samples is based on purposively by selecting favorite schools, and non-favorite schools. The population of this research are male students from the second and third grade, numbering 4.425 students, consisting of 1920 students of second grade and 2.505 students of third grade. Number of sample is determined based on KKrejcie and Morgan (1985:193) tables numbering 354 students which selected with proportional random sampling. Method of collecting data is using questioners. Its scale is using Lickert Model, with the score 1 up to 4. Along with questioners its also use an stuctural interview, and the field observationis executed. Construct validity is using factor analysis, its result is valid instrument, and instrument reability is calculated based on Omega Formula (W) its result is 0,99. Statistical analysis used Cross-tab, Khi Kuadrat (X2), t-test and anova, on the test level of 0,05.References (1959 - 1995)"

"Keberhasilan suatu organisasi di dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari keberadaan sumber daya manusia yang berinteraksi di dalamnya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari bagaimana cara seorang pemimpin di dalam menggalang kerjasama dengan bawahannya, sejauh mana di dalam kepemimpinannya tersebut dapat menggerakkan dan mempengaruhi serta memotivasi bawahan sehingga para pegawai/bawahannya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawabnya akan bekerja dengan produktif,dan kondisi ini selanjutnya tentu saja akan mendukung percepatan didalam pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya. Pemahaman di atas mendorong minat penulis untuk menelitinya secara seksama apakah faktor kepemirnpinan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai di Iingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Muara Enim? dan di antara variabel tersebut variabel mana yang dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja PNS? Penelitian ini menggunakan deskriptif bersifat korelasional dengan pengumpulan data melalui wawancara dan penyebaran angket kepada para responden/sampel terpilih dari populasi yang ada dibuat dengan skala likert dengan pilihan ganda. Populasi penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan/pejabat struktural dan unsur staf di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim. Sampel diambil secara acak dari dalam Iingkup tujuh unit kerja yang diasumsikan cukup representatif. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel tersebut, dari data fapangan yang didapat kemudian dihitung dengan analisis kuantitatif dengan cara statistik, didapat hasil kesimpulan sebagai berikut:1. Adanya hubungan yang signifkan antara kepemimpinan dengan produktivitas kerja pegawai dengan nilai korelasi (r) sebesar 0.403, dimana nilai ini menunjukkan dalam katagori hubungan positif/dapat digunakan. Berarti apabila kepemimpinan ditingkatkan maka produktivitas kerja akan meningkat.2. Adanya hubungan yang signifikan antara motivasi dengan produktivitas kerja pegawai dengan nilai korelasi ( r ) sebesar 0.515, dimana nilai menunjukkan dalam katagori hubungan positif/dapat digunakan. Berarti apabila motvasi kerja ditingkatkan maka produktivitas kerja akan meningkat.3. Motivasi kerja merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai dibanding faktor kepemimpinan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, perlu ditingkatkan kembali strategi untuk mendorong produktivitas kerja pegawai, baik dari unsur kepemimpinannya sendiri selaku motivator dan terutama sekali dari unsur pendorong motivasi kerja bagi bawahan, baik dengan pendekatan kelompok maupun perorangan yang bersifat material maupun non material yang dianggap paling kuat/dominan yang dapat mendongkrak motivasinya dari masing-masing bawahan tersebut sehingga dengan demikian akan timbul kemauan yang akan mendorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Di samping itu perlunya ditanamkan bentuk penyadaran kembali sikap PNS itu sendiri yang harus konsisten dengan komitmennya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang harus diwujudkannya dalam bentuk hasil kerja yang produktif."