Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang-barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT. Mandiri Perwira Raya Motor di Bogor ditinjau dari segi yuridis. Penelitiaan dilakukan di PT. Mandiri Perwira Raya Motor di Bogor. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriktif Analitis. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik wawancara menghasilkan data primer dan data skunder. Dari kedua jenis data yang dikumpulkan tersebut, maka dilakukan pengolahan konstruksi dan analisis data melalui metode kualitatif.Dari hasil penelitian sesuai dengan pokok permasalahan dapat dikemukakan bahwa pengaturan jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT. Mandiri Perwira Raya Motor di Bogor selaku penyelenggara diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republrk No. 34/KP/II/80 tentang sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewd . Perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengar, angsuran antara PT. Mandiri Perwira Raya Motor dengan pihak pembeli mengikat pada saat dibuat dan ditandatangani o.1 eh para pihak tersebut termasuk di dalamnya mergatur tentang cata cara pembayaran angsuran dan sanksinya bila terlambat a^au lidak dibayarnya angsuran. Dasar dari dibuatnya perjanjian tersebut adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, termasuk di dalamnya sepakac untuk berakhirnya jual beli kendaraan oermotor dengan angsuran apabila sudah dilunasi cicilan terakhir. Perjanjian yang dibuat antara PT. Mandiri Perwira Raya Motor dengan pembeli adalah Perjanjian Jual Beli Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Perjanjian dan ?engakuan Hutang."

"Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang mengharuskan adanya transparansi harga beli barang (modal beli barang) dan berapa margin keuntungan yang diinginkan Bank selaku penjual kepada Nasabah selaku pembeli sebagai tambahan harga. Hal yang terpenting untuk menilai apakah dalam kegiatan perbankan Syariah, khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia, telah benarbenar menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah adalah dengan cara mengkaji dan meneliti bagaimana penerapan pembiayaan akad muarabahah (khususnya menyangkut penentuan profit margin) pada perbankan Syari'ah.Dani hasil penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa penentuan profit margin pada pembiayaan akad murabahah masih mengandung unsur-unsur yang seharusnya tidak dijadikan patokan dalam menentukan margin keuntungan. Seperti masih dimasukkannya hal-hal yang tidak terkait langsung dengan transaksi pembiayaan murabahah sebagai harga bell barang yang menurut jumhur ulama tidak dapat dibebankan kepada Nasabah Pembeli. Sebagai contoh adalah biaya tenaga kerja dan biaya-biaya yang semestinya dibebankan kepada Bank selaku penjual. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap mekanisme penentuan profit margin tersebut sehingga benar-benar telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah, khususnya mencegah adanya unsur riba yang diharamkan Islam dalam melakukan transaksi pembiayaan murabahah."

"ABSTRAKPerjanjian jual beli dengan pembayaran secara angsuran (cicilan) sebenarnya timbul karena kebutuhan praktek, dimana pihak pembeli dihadapkan kepada ketidaksanggupannya untuk membayar harga barang yang dibeli secara tunai penuh. Namun perjanjian ini dimungkinkan oleh KUH Perdata dengan adanya 'Asas Kebebasan Berkontrak'.Kehadiran perjanjian jual beli secara angsuran (cicilan) ini memang sangat menolong masyarakat konsumen yang ekonominya lemah, dimana dengan cara ini masyarakat konsumen tersebut dapat membeli barang-barang secara mengangsur sehingga ini berarti bahwa perjanjian demikian merupakan sarana yang tepat didalam mengikut sertakan masyarakat konsumen yang ekonominya lemah untuk menimati hasil pembangunan yang bertujuan mewujud kan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil.Di dalam perjanjian ini ada hal-hal yang cukup memberatkan konsumen ekonomi lemah seperti sanksi-sanksi yang cukup berat terhadap pembeli (konsumen) yang tidak dapat membayar uang angsuran yang telah dibayar oleh pembeli (konsumen) yang tidak dapat membayar uang angsuran tepat pada waktunya, dimana uang muka dan uang angsuran yang telah dibayar oleh pembeli menjadi hapus bahkan harga pembelian yang semata-mata ditentukan oleh penjual cukup tinggi, yang justru bukannya menolong masyarakat konsumen ekonomi lemah bahkan akan merugikan. Jelaslah di sini bahwa perjanjian Jual beli secara angsuran disatu pihak menguntungkan pihak konsumen yaitu kesempatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan pembayaran secara angsuran, tetapi dilain pihak ada hal-hal yang tidak disadari konsumen ekonomi lemah, kerugian-kerugian yang akan ditanggung baginya."