Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya komoditas perkebunan turut memberikan saham yang amat besar dan berharga dalam menegakkan perekonomian rakyat dan negara Indonesia maka dalam menggalakkan hasil dari komoditas perkebunan tersebut terkadang banyak kendala yang dihadapi untuk pemenuhan kebutuhan peningkat an hasil komoditas tersebut. Pada saat pengadaan sarana produksi yang mendukung hasil komoditas perkebunan tersebut yang salah satunya benih sawit yang bermutu dan bersertifikat terkadang Pusat Peneliti an Kelapa Sawit Marihat sebagai salah satu Produsen Benih Kelapa Sawit bersertifikat di Indonesia belum dapat mencukupi kebutuhan benih di Indonesia secara keseluruhan demi permintaan akan benih sawit yang bermutu dan bersertifikat. Franchise (waralaba) merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena, baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam Perjanjian kerjasama rintisan waralaba dalam pengadaan benih kelapa sawit antara Pihak PPKS sebagai Franchisor dan pihak Penangkar Bibit sebagai Franchisee dengan keikutsertaan PT Astra Agro Lestari membantu terlaksananya dan memperlancar kegiatan rintisan franchise tersebut yang didalamnya memuat pengaturan hak dan kewajiban para pihak, penyerahan hasil kerjasama, pembiayaan, keadaan memaksa maupun perselisihan . Sifat perjanjian tertulis yang berisifat rintisan waralaba benih kelapa sawit yang dibuatkan para pihak tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama ternyata telah memenuhi apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dan didasarkan prinsip kebebasan berkontrak seperti yang diatur pasal 1320 yo 1338 KUHPerd. Perjanjian rintisan waralaba ini didahului perjanjian pinjam meminjam sarana produksi dan sejumlah uang yang dibuat bersama dengan perjanjian franchise dan ditandatangani para pihak. Didalam perjanjian franchise terdapat unsur perjanjian lain yaitu unsur perjanjian lisensi yang diberikan oleh pihak franchisor kepada pihak franchisee."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturanusaha waralaba (franchise) di Indonesia sebelum berlakunyaPP No. 16/1997 tentang Waralaba beserta ketentuanpelaksananya, maupun setelah berlakunya peraturan tersebut.Dalam Penelitian ini juga dibahas analisa terhadapkeseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjianwaralaba yang pada dasarnya sudah dibakukan isi danformatnya oleh pihak pemberi waralaba. Analisa dilakukanterhadap perjanjian waralaba yang ada sebelum dan setelahberlakukanya PP No. 16/1997 tentang Waralaba tersebut.Penulisan dilakukan dengan menggunakan penelitian hukumnormatif, dimana datanya diambil dari kepustakaan (datasekunder) dan lapangan (data primer). Pengaturan waralabadi Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perkembangan,yang semula legalitas keberadaan waralaba di Indonesiahanya berbekalkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, hinggaakhirnya dikeluarkannya PP No. 16/1997 tentang Waralababeserta peraturan pelaksanya yang tertuang dalam bentukKepMen Perindag No. 259/MPP/7/1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Hal ini tentunyaberawal dari kesadaran vpemerintah untuk mendukung usahawaralaba di Indonesia dan keinginan untuk melindungi danmengimbangi kedudukan para pihak dalam perjanjian waralaba.Meskipun perj anj ian waralaba yang disepakati berisikanklasula baku, tetapi kesimbangan para pihak tetap beradapada posisi semestinya * Disamping menguntungkan bagi keduabelah pihak karena bisa menghemat waktu, biaya dan tenaga,dan bagi penerima waralaba tidak perlu lagi membuat formatsistem, cara kerja dan manajemen usaha sendiri, karenatelah ditentukan secara jelas dan lugas oleh pemberiwaralaba.;"

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam melandasi pembagian hak dan kewajiban antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam setiap proses perjanjian waralaba. Asas proporsionalitas ini akan dilihat dari peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara narasumber. Hasil penelitian ini adalah perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak dinilai sah dan telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian yang kurang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai waralaba. Permasalahan tersebut berpengaruh terhadap kurang tercapainya penerapan asas proporsionalitas yang baik dan fair. Penulis menyarankan agar pemerintah sebaiknya membuat ketentuan waralaba yang lebih spesifik dan terarah, serta lebih berorientasi pada prinsip proporsionalitas.

---

This thesis provides explanation regarding the implementation of principle of proportionality in distributing the rights and obligations for franchisor and franchisee in each process of franchise agreement, which will be observed from the perspective of law and doctrines. This thesis applies a normative legal study with bibligraphical method and interviews. Subsequently, it has discovered that the agreement made by the parties is valid and appropriate in accordance with the Indonesian Civil Code. However, there are considerable amount of matters in the process of formation and implementation of this agreement which do not comply with the current franchising law. These matters affect on how the principle of proportionality on this agreement cannot be achieved properly and fairly. The writer suggests that the government should provide more specific, direct and proportionality oriented provision on the franchising law."

"ABSTRAKSuatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum dan mereka terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Perikatan itu baru akan putus atau berakhir kalau janji itu sudah dipenuhi. Dalam tulisan ini apakah kontrak yang dibuat oleh para pihak ini telah mentaati hukum yang berlaku di Indonesia sehingga kontrak ini dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa atau penyelesaian perselisihan bila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Bagaimana peran kontrak kerja terhadap hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian dilaksanakan dalam praktek adalah masalah yang akan diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, untuk mencapai hasil yang bersifat evaluatif-analitis. Dalam pelaksanaan kontrak kerja ini terlihat bahwa terkadang kontrak kerja dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kontrak kerja pengaturan hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. Oleh karena itu sebaiknya dalam tiap pasalnya dirinci beserta penjelasannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka diharapkan dapat menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama Joint Operating Body (JOB) beserta status hukumnya. Perjanjian JOB merupakan perjanjian turunan dari Kontrak Bagi Hasil yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Perjanjian yang dijadikan studi kasus di dalam penelitian ini pada dasarnya telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perikatan, walaupun terdapat ketimpangan dalam pembagian hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, Perjanjian JOB mewajibkan para pihaknya untuk membuat sebuah badan operasi bersama/Joint Operating Body untuk menjalankan kegiatan operasi. Namun, status hukum dari badan tersebut belum jelas karena tidak diatur di dalam perjanjian. Oleh karenanya diperlukan pengaturan khusus terhadap status hukum dari JOB tersebut, agar dapat memudahkan para pihak apabila terjadi perselisihan di antara pihak atau terhadap pihak ketiga ke depannya.

---

This thesis examines the division between rights and obligations amongst the parties in a Joint Operating Body agreement with its legal status. Joint Operating Body agreement is a derivative of a Production Sharing Contract, which is regulated under Law No. 22/2001. This research is conducted with a normative legal method. In general, the agreement has reflected the freedom of contract principle that is the basis of the contract law, but there is an imbalance between rights and obligations on this agreement. Moreover, the agreement stated that both parties must form a Joint Operating Body that will carry out all operational activities. However, the legal status of said body is still not defined, as it is not governed by the agreement. Therefore, there needs to be a specific clause in the agreement that regulates the formation of Joint Operating Body and its legal status, in order to avoid disputes between the parties involved or with any third parties in the future."

"Tidak cepatnya pemulihan keadaan ekonomi Indonesia membuat lambannya peningkatan laju pertumbuhan perekonomian. Walaupun demikian, ada beberapa jenis usaha yang mampu bertahan dan bahkan berkembang pesat pada masa, sulit tersebut, salah satunya adalah usaha waralaba. Waralaba merupakan bentuk usaha yang telah lama dikenal di Indonesia dan diakui berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta sistem terbuka buku III KUHPerdata dan pengaturannya.pada Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1997 tentang Waralaba. Usaha waralaba dilakukan dengan dasar Perjanjian Waralaba.Pada umumnya Perjanjian Waralaba menggunakan perjanjian baku, telah mengurangi kemampuan negosiasi Calon Franchisee dan adanya Tie-in clause di dalam perjanjian yang membatasi Franchisee. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kejujuran dan itikad baik dari Franchisor. Dalam perjanjian tersebut diatur mengenai Hak dan Kewajiban Franchisor (Pemberi Warlaba) dan franchise (Penerima Waralaba) yang merupakan hal penting dalam kegiatan usaha Waralaba.Hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian memperlihatkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak terutama hak franchisor untuk memutuskan perjanjian sepihak. Oleh karena objek dari Perjanjian Waralaba adalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual maka Perjanjian Waralaba itu sendiri berkaitan dengan Undang-undang No.15/2001 tentang Merek, Undang-undang No.19/2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang No.14/2001 tentang Paten, Undang-undang No.30/2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-undang No.31/2000 tentang Desain Industri."

"Waralaba adalah suatu metode bisnis yang dalam penyelenggaraanya terdapat pemberian izin penggunaan hak kekaayaan intelektual dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Dalam penyelenggaraannya waralaba didasari dengan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba dan prospektus penawaran waralaba merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam prosedur pendaftaran waralaba. Pendaftaran waralaba sendiri merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam waralaba yang didasari dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan penyelenggaraan waralaba. Selanjutnya dalam tulisan ini akan dibahas secara khusus mengenai pelindungan hukum yang didapatkan atas pendaftaran waralaba dan bagaimana Peraturan penyelenggaraan waralaba telah memberikan suatu kontruksi pelindungan hukum kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba. Adanya kehadiran pelindungan hukum untuk para pihak dalam waralaba dalam hal ini memberikan suatu kepastian pelindungan yang akan didapatkan. Hal ini juga kemudian mendorong hadirnya penyelenggaraan waralaba yang lebih baik lagi. Dalam hal ini terdapat juga salah satu contoh perjanjian kerja sama waralaba yang tidak didaftarkan yakni perjanjian kerja sama Restoran X dengan Pengusaha Y yang dianalisis hak dan kewajibannya serta meninjau bagaimana pelindungan hukum untuk para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

---

Franchising is a business method in which there is a grant of permission to use intellectual property rights from the franchisor to the franchisee. In the arrangement of franchising against the franchise agreement The franchise agreement and franchise offer prospectus are integral parts of the franchise registration procedure. Franchise registration is an obligation that the franchisees must fulfill in accordance with the provisions of the applicable regulations. In this study, a normative juridical research method was used using an approach to the rules of franchising. Furthermore, this paper will specifically discuss the legal protection of acquisitions for franchise registration and how the Franchise Administration Regulations have provided a construction of legal protection for franchisors and franchisees. The presence of legal protection for the parties to the franchise in this case provides a certainty of protection that will be obtained. This also then encourages the presence of a better franchising. In this case, there is also an example of a unregistered franchise cooperation agreement, namely the cooperation agreement between Restaurant X and Entrepreneur Y, which rights and obligations are analyzed, as well as how legal protection is provided for the parties involved in the agreement."

"Sering kali pihak pemberi waralaba membuat perjanjian waralaba tanpa terlebih dahulu mendaftarkan merek miliknya di negara asalnya maupun di negara tujuan. Perbedaan sistem pendaftaran di negara asal dan di negara tujuan sering pula tidak diperhatikan. Permasalahan menjadi semakin rumit ketika merek yang digunakan dalam waralaba berkembang menjadi merek asing terkenal. Terdapat banyak kasus dimana para pihak dalam perjanjian waralaba dirugikan karena merek yang digunakan dalam waralaba telah digunakan oleh pihak ketiga terlebih dahulu ataupun merupakan subyek dari peniruan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pelaksanan waralaba atas merek asing terkenal. Namun, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melarang didaftarkannya suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek asing yang sudah terkenal. Pertanyaan yang muncul adalah apakah urgensi dari dilaksanakannya pendaftaran merek milik pemberi waralaba di negara asal dan pemeriksaan apakah merek tersebut telah digunakan di negara tujuan, sebelum pihak pemberi waralaba melakukan perjanjian waralaba dengan pihak penerima waralaba? Apakah perbedaan sistem pendaftaran merek di negara pihak pemberi waralaba dan di negara pihak penerima waralaba mempengaruhi pemberian perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba atas merek asing terkenal? Serta apakah hukum merek dan hukum waralaba di Indonesia sudah cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian waralaba untuk menggunakan merek asing terkenal tanpa gangguan dari pihak ketiga ataupun bahaya peniruan? Penelitian ini akan memberikan tinjauan HPI atas pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba atas merek asing terkenal di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang bersifat kualitatif."