Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang akan berlaku pada tanggal 14 Januari 2005, selain melalui Pengadilan Hubungan Industrial, perselisihan hubungan industrial khususnya perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan dapat diselesaikan melalui Arbitrase Hubungan Industrial . Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku di bidang sengketa perdagangan. Oleh karena itu Arbitrase Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industri merupakan pengaturan khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial. Dalam penyelesaian melalui arbitrase pada sengketa perdagangan maupun arbitrase hubungan industrial, keduanya mensyaratkan adanya kesepakatan atau perjanjian tertulis untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Hal ini sangat penting karena perjanjian arbitrase merupakan sumber falsafah, sumber hukum dan sumber urisdiksi bagi semua pihak yang terkait di dalam suatu sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan sekaligus menganalisa dari aspek hukum tentang perjanjian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun - 1999 dan perjanjian arbirase pada Arbitrase Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Untuk menjabarkan permasalahan dilakukan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penelitian normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pengolahan, analisa dan konstruksi data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, guna menghasilkan data deskriptif analitis. Kesimpulan dari penjabaran masalah adalah bahwa ketentuan mengenai perjanjian arbitrase pada Arbitrase Hubungan Industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan perjanjian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30, Tahun 1999. Perbedaan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah untuk mengatur secara khusus Arbitrase Hubungan Industrial."

"Suatu hubungan yang terjadi antara pengusaha denganburuh ini tidak selalu mengalami keharmonisan. Seringkaliterjadi perselisihan diantara keduanya sebagai akibat dariberbagai macam sebab yang dapat merugikan kedua belahpihak. Perselisihan perburuhan yang saat ini disebutkandengan istilah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dapatdisebabkan banyak hal yang bersumber dari perbedaan status,pengetahuan, kebutuhan hidup yang selalu meningkat dansebagainya merupakan sumber konflik yang selama ini terjadiantara pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian PerselisihanPerburuhan selama ini telah menjadi landasan yangfundamental dalam penyelesaian perselisihan perburuhanselama 47 tahun sejak dibentuknya. Akan tetapi dalamperkembangannya, Undang-Undang ini sudah tidak sesuaidengan kebutuhan masyarakat, tidak efektif lagi untukmencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungankerja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 ini juga dirasakanmemakan waktu yang lama, disamping banyaknya tahapan yangharus dilalui pihak-pihak yang menginginkan putusan yangadil. Oleh karena itu kemudian ditetapkannya Undang-UndangNomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial. Dalam Undang-Undang ini diaturpenyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan diluar Pengadilan. Lahirnya lembaga ini menghapus keberadaanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagaimanayang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 TentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.Dengan demikian, diharapkan sengketa yang dihadapi parapihak akan segera memperoleh kepastian hukum sesuai denganasas peradilan cepat, mudah, dan biaya ringan."

"Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrasemerupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan olehpihak yang keberatan terhadap suatu putusan arbitrase.Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebutdengan “UU Arbitrase”) mengatur bahwa terhadap putusanarbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonanpembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrasetersebut diduga mengandung unsur-unsur surat atau dokumendinyatakan palsu atau setelah putusan diambil ditemukandokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan olehpihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihatyang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaansengketa. Namun, penjelasan dari Pasal 70 tersebutmewajibkan pihak yang mengajukan permohonan pembatalanuntuk membuktikan alasan pembatalan dengan putusanpengadilan. Jadi sifatnya bukan dugaan seperti yangditentukan dalam Pasal 70 itu sendiri. Jangka waktupengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase punterbatas hanya 30 hari sejak putusan didaftarkan diPengadilan Negeri. Dalam waktu 30 hari sejak putusanarbitrase didaftarkan, bagi pihak yang ingin mengajukanpembatalan putusan arbitrase harus menyertakan putusanpengadilan yang membuktikan alasan yang digunakan dalammengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Selainitu, terdapat pro dan kontra dalam menafsirkan Pasal 70tersebut. Ada beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwaalasan-alasan yang dikemukakan dalam Pasal 70 bersifatlimitatif namun ada pula yang berpendapat sebaliknya.Alasan pembatalan putusan arbitrase di negara lain sepertiMalaysia, Inggris dan Jerman ternyata lebih bervariasi.Tidak hanya alasan yang bersifat pidana seperti yangtercantum dalam Pasal 70, namun terdapat alasan keperdataanjuga seperti ketidakcakapan para pihak di depan hukum.Bahkan ketertiban umum dapat digunakan sebagai alasanpengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase"