Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 adalah untuk mengatur prosedur acara dalam gugatan perwakilan kelompok. Gugatan ini merupakan produk hukum baru di Indonesia. Peraturan yang diberlakukan pada tanggal 26 April 2002, dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam melakukan prosedur gugatan kelompok, walaupun sebelumnya sudah ada 3 undang-undang, yaitu Undang-undang Pengelolaan lingkungan Hidup, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang Kehutanan yang memberikan peluang dilakukannya gugatan kelompok. Walaupun demikian masih ada permasalahan yang timbul berkaitan dengan dikeluarkannya peraturan ini, yaitu mengapa gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan ada yang ditolak oleh pengadilan?; Apakah gugatan perwakilan kelompok ini sama dengan hak gugat LSM (Legal standing?; dan bisakah gugatan kelompok ini diajukan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN)?. Tiga permasalahan ini yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, sedangkan metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum secara normatif dengan menggunakan data sekunder atau bahan-bahan pustaka dan bentuknya adalah penelitian preskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah. Agar dalam prakteknya berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturannya, maka perlu adanya pemahaman yang mendalam dan sosialisasi bagi pihak-pihak yang terkait antara lain hakim, jaksa, pengacara dan pihak yang dirugikan terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung ini, sehingga tidak ada lagi gugatan yang ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Dengan adanya Perma No. 1 tahun 2002 ini diharapkan dapat memberi harapan baru bagi masyarakat dalam menggapai keadilan."

"Gugatan Perwakilan Kelompok telah menjadi bagian dari cara pengajuan gugatan di Indonesia sejak adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang kemudian disusul dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam kurun waktu tersebut belum ada ketentuan yang mengatur acara memeriksa, megadili dan memutus gugatan yang diajukan sehingga terjadi kekosongan hukum. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pada tanggal 26 April 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun pada kenyataannya, penerapan dari prosedur pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok tidaklah mudah dan para penegak hukum di Indonesia masih perlu mengembangkan dan mempelajari lebih dalam. Khususnya permasalahan mengenai ukuran pemenuhan syarat-syarat pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok yang seringkali berbeda-beda,salah satu contohnya adalah dalam pemenuhan syarat-syarat pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok dalam perkara Nomor 75/PDT/G/2005/PN.JKT.PST. Perbedaan penafsiran antara penegak hukum dan kurangnya pengetahuan menjadi penghalang diciptakannya suatu Gugatan Perwakilan Kelompok yang sesuai dengan proses pemeriksaan perkara pada tahap awal persidangan. Kurangnya kejelasan pengaturan pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok juga menjadi salah satu kendala dari tidak konsistennya proses pemeriksaan tahap awal Gugatan Perwakilan Kelompok. Sesuai dengan Huruf F pada bagian menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002, bahwa Peraturan Mahkamah ini dibuat sambil menunggu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pengaturan tatacara Gugatan Perwakilan Kelompok ini diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang yang lebih rinci dan jelas sehingga tidak terdapat kerancuan dan ketidakpastian hukum."

"Tesis ini membahas bahwa terdapat dualisme mengenai pengadilan yang berwenang mengadili gugatan tentang Risalah Lelang. Dari beberapa putusan Mahkamah Agung, terlihat ketidak-konsistenan hakim dalam memutus apakah suatu gugatan yang menyangkut Risalah Lelang tersebut memang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Disatu sisi ada yang menyatakan bahwa Risalah Lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan produk dari Pejabat Lelang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga seharusnya diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Disisi lain, ada yang menyatakan bahwa Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena hanya berisi berita acara tentang perbuatan hukum jual beli melalui lelang, jadi hanya perbuatan perdata semata yang seharusnya diperiksa di Pengadilan Negeri. Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah apakah Risalah Lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan pengadilan mana yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili gugatan mengenai Risalah Lelang. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan preskriptif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu Risalah Lelang bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tentang Risalah Lelang.

---

This thesis discusses that there is a dualism of the court's authority to examine a claim in connection with Minutes of Auction. Several of the Supreme Court decisions, we found inconsistencies of judges in deciding whether a claim should be examine by the Administrative Court or District Court. On one side, there is an opinion that claim regarding Minutes of Auction should be examine in Administrative court because it is an Administrative Decision made by the Auction Officials. On the other hand, there is an opinion stated that claims regarding Minutes of the auction is not an Administrative Decision because it only contains the Minutes of Trading, so only a mere civil actions that should be examined in the District Court. From the above background, the main issues in this thesis are whether a Minutes of Auction is an Administrative Decision or not and which court have the right to examine a claim regarding Minutes of Auction. These problems are discussed using a typology of descriptive and prescriptive research using library research methods so as to produce a conclusion that Minutes of Auction is not an Administrative Decision and the District Court have the competence in examining a claim regarding Minutes of Auction."