Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga perwakafan, khususnya perwakafan tanah, telah lamadikenal oleh masyarakat Indonesia. Dalam pengertian istilah,di antara para ulama terdapat perbedaan redaksi dalammemberikan rumusan. Wakaf adalah penahanan pemindahan hartasuatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkansegala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari hartatersebut untuk kebajikan dalam rangka mencapai keridhaanAllah SWT. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islamyang dianjurkan dalam agama Islam untuk dipergunakan dandimanfaatkan di jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Sebagaisalah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT sebabwakaf merupakan sarana penyaluran rezeki yang diberikanoleh Allah SWT guna pengembangan kehidupan keagamaan Islamdalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materialmenuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.Pada pelaksanaan perwakafan tanah terdapat suatu lembagayang merupakan suatu kelompok orang atau badan hukum yangdiserahi tugas untuk memelihara dan mengurus tanah wakaf,yaitu Nazir. Dalam hukum fikih Islam, nazir tidak termasukdalam rukun wakaf, sebaliknya dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977, dalam pelaksanaannya khususnya di KotamadyaJakarta Selatan belum banyak diketahui dan dimengerti olehmasyarakat maupun oleh nazir itu sendiri. Karenanya dalammelakukan peranannya, sering terjadi penyimpangan dalampengelolaan tanah wakaf sehingga tidak tercapai tujuan dariwakaf. Berdasarkan Hadits Umar, pada dasarnya setelahterjadi wakaf sejak itu barang yang diwakafkan tidak bolehdijual, diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan ataudimanfaatkan untuk keuntungan pribadi nazir itu sendiri."

"Dalam hukum Islam wakaf dimasukkan ke dalam ibadah kemasyarakatan (ibadah ijtimaiyah). Perwakafan di Indonesia khususnya perwakafan tanah milik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disertai dengan Peraturan Pelaksanannya, dan sejak tanggal 22 Juli 1991 dengan Keputusan Hanteri Agama No. 154 Tahun 1991, diberlakukan Kompilasi Hukum Islam senagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan mleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wakaf dan warisan.Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi yang Iengkap, dan hanya cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan saja, sedangkan pengurusan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada nadzir yang ditunjuk. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan 1). untuk mengetahui proses perwakafan tanah milik di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan Sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, 2). untuk mengetahui masalah-masalah yang timbui berkenaan dengan perwakafan tanah.Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis 4 (empat) kasus pefwakafan dari 4 Kelurahan di Nilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa prose; perwakafan tanah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tetapi prose; perubahan peruntukan tanah wakaf baik berupa pelepasan hak maupun penukaran tanah wakaf belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pewakafan tanah."

"Perwakafan tanah sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia tetapi tampaknya permasalahan wakaf tanah masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang. Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan tanah, masalahnya menjadi semakin kompleks dan rumit. Hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya jual beli atas tanah dan benda-benda wakaf di kabupaten Tasikmalaya yang sempat menjadi sengketa. Menyikapi keadaan tersebut di atas, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang Perwakafan Tanah Milik. Penulis berupaya mengkaji bagaimanakah aspek hukum jual beli tanah dan benda-benda wakaf yang terjadi di kabupaten Tasikmalaya dikaitkan dengan peraturan pemerintah tersebut. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan jual beli atas tanah wakaf tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyimpang dari peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pada prinsipnya menurut hukum Islam tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan. Dalam kasus ini jual beli dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai status, letak, dan kedudukan tanah serta tidak adanya alat bukti (sertipikat) atas tanah wakaf tersebut. Para pihak berupaya menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat serta mengembalikan status dan penggunaan tanah tersebut pada statusnya semula sebagai tanah wakaf."

"Tesis ini berjudul "Peran Nadzir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf, Studi Kasus di Kotamadya Palembang". Permasalahan yang dikaji adalah: ( I ) hambatan/kendala dalam proses pendaftaran dan pemanfaatan tanah wakaf, (2) proses dan tatacara pengangkatan/penunjukan nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf tanah wakaf, (3) pesan dan tanggung jawab nadzir dalam pendayagunaan tanah wakaf, (4) sistem dan program kerja nadzir dalam pemanfatan tanah wakaf. Penelitian yang dilakukan mencakup baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara pada beberapa narasumber dalam lingkungan Peradilan Agama, Kantor Departemen Agama, Majelis Ulama, Badan Pertanahan Nasional, Praktisi Hukum, serta penelitian di delapan kecamatan dalam wilayah Kotamadya Palembang, untuk mengetahui teknis pelaksanaan perwakafan tanah wakaf dan pendayagunaannya oleh nadzir sebagai ujung torah di lapangan guna mendatangkan nilal tambah secara sosial ekonomis bagi kepentingan umat Islam khsususnya dan pengembangan Islam pada umumnya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Bahwa proses pendaftaran tanah wakaf, walaupun pada kenyataannya saat sekarang telah mencapai 70%, sebagian besar dilakukan melalui program yang datangnya dari pihak pemerintah, sedangkan peran ektif yang diharapkan dari nadzir tanah wakaf belum begitu tampak, sebab nadzir masih berstatus sebagai bagian pelengkap dari lembaga perwakafan, belum sebagai manajer yang bertanggung jawab. Dilain pihak pemanfaatan tanah wakaf sebagian besar adalah di bidang peribadatan dan sosial, belum dijadiken peluang oleh nadzir untuk mendatangkan hasil secara ekonomis, dengan memanfaatkan bagian-bagian tertentu tanah wakaf sebagai unit usaha. (2) Pengangkatan nadzir tanah wakaf secara administratif telah dilandasi pada peraturan perundang-undangan, namun dari segi kemampuan kerja sebagian besar nadzir belum dibekali panduan kerja yang jelas dalam mendatangkan nilai tambah bagi kepentingan umat Islam. (3) Sebagian besar di masyarakat adanya anggapan perkerjaan nadzir tanah wakaf iebih banyak pada aspek ibadat, unsur keikhlasan dan kerelaan sangat diperlukan oleh setiap orang yang bertindak sebagai nadzir, sehingga pekerjaan nadzir masih dianggap sebagai pekerjasn sampingan bukan sebagai pekerjaan pokok. Akibatnya pengelolaan tanah wakaf belum berpedoman dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen suatu organisasi dan pendayagunaan belum menyentuh aspek-aspek ekonomis produktif. (4) Sistem kerja nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf dikerjakan berdasarkan kebiasaan belaka, belum adanya panduan maupun arahan dari instansi yang berwenang yakni Departemen Agama dalam meningkatkan kemampuan kerja nadzir tanah wakaf."

"Kebiasaan berwakaf sebenamya sudah melembaga sedemikian rupa di kalangan masyarakat Islam meskipun belum seperti apa yang menjadi harapan artinya jumlah harta wakaf khususnya wakaf tanah belum mencukupi dan belum bsrpengaruh secara luas dimasyarakat.Perwakafan di Indonesia sudah lama berjalan, baik berada di bawah pengawasan perseorangan maupun di bawah pengawasan organisasi-organisasi Islam. Namun peraturan perundangan yang mengatur dan menjamin perwakafan di Indonesia belum ada. Akibatnya sering terjadj sengketa atas tanah-tanah wakaf dan sering pu1a berakibat hilangnya tanah-tanah wakaf untuk kemudian menjadi milik perseorangan karena kebanyakan hafta wakuf yang berupa tanah masih harus diatasnamakan perseorangan dan tidak berkedudukan sebagai harta wakaf."

"Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di daerah Kabupaten Bogor saat ini pada dasarnya telah sesuai dengan harapan, walaupun demikian bukan berarti tidak ditemui kendala-kendala. Dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu ditelaah mengenai penyelesaian sengketa wakaf tanah yang dilakukan di wilayah kabupaten Bogor dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut dengan melihat peranan dari Departemen Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bogor dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu menggambarkan data secara obyektif apa adanya berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut dapat kiranya kita lihat bahwa penyelesaian sengketa wakaf tanah yang dilakukan di wilayah kabupaten Bogor, telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan peraturan pelaksanaannya. Walaupun pada prakteknya tidak terlalu banyak sengketa wakaf yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bogor maupun Pengadilan Agama Bogor, malahan di Pengadilan Agama Bogor belum pernah menangani sengketa wakaf sama sekali, karena rata-rata sengketa wakaf yang terjadi diselesaikan secara musyawarah antara para pihak, dengan ditengahi oleh Departemen Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama setempat. Jadi yang mempunyat peranan yang besar dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kabupaten Bogor adalah Departemen Agama. Sedangkan Peranan Pengadilan Negeri Bogor dalam menangani sengketa wakaf belum begitu terlihat, walaupun pernah menangani sengketa wakaf, karena jumlah kasus sengketa wakaf yang ditangani baru satu kasus. Sedangkan Pengadilan Agama Bogor sejauh ini belum pernah menangani sengketa wakaf, jadi peranannya kurang terlihat dalam menyelesaikan persengketaan wakaf yang terjadi di Kabupaten Bogor."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerahPetogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturanpertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimanaketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan sertabagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WANSYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah,salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikccualikan, apabilabenda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan denganprinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama(Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-UndangWakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologipenelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapatpenyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2)Undang-Undang Wakaf. Dalam hal teijadi perselisihan perwakafan ditempuhmelalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapatmelalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagiBWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankankeberadaan aset wakaf.

---

ABSTRACTThis thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, SouthJakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis ishow’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute andhow’s the role of BWI on the exchange (ruislag) on wakaf land WANSYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Government’s RegulationNumber 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf isprohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of thisprohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for publicpurpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only bedone after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 joArticle 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legalresearch with the typology descriptive analytical research. The result on thisresearch is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of theGovernment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph(2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation,but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court ofReligion. Mean while, the most BWT’s major role in the exchange (ruislag) wakafland assets is to maintain the existence of the charitable assets."