Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Malpraktik medis akibat perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh dokter yang bekerja pada suatu rumah sakitmerupakan salah satu dari banyak permasalahan dalam upayapencapaian tujuan pelayanan kesehatan yang dilakukan olehtenaga kesehatan khususnya Dokter dan Rumah Sakit. Salahsatu contoh adalah kasus seorang bayi yang ususnya teburaikeluar akibat kelalaian seorang dokter bedah pada saatpenjahitan pasca operasi. Agar suatu perbuatan yangdilakukan oleh seorang dokter dapat dikatakan sebagaiperbuatan melawan hukum dalam hukum perdata maka harusterdapat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yangtercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanyaperbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, ada kesalahandan ada kerugian. Sedangkan suatu perbuatan dapat dikatakanmelawan hukum adalah apabila memenuhi salah satu dan/atauseluruh kriteria berikut ini yaitu bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan haksubjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan danbertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian.Berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata dan doktrincorporateliability maka rumah sakit sebagai majikan dapatdimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh dokter tetap sebagai bawahan yangbekerja pada rumah sakit tersebut. Gugatan yang dilakukanterhadap kasus malpraktek tidak selalu membuahkankemenangan seperti pada kasus ini. Akan tetapi hal tersebutbukan berarti perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehdokter menjadi tidak ada. Penyebabnya dapat berasal daribanyak faktor baik dilihat dari segi materil maupun segiformil."

"Dokter adalah profesi mulia karena melakukan layanan kedokteran berdasarkan nilai -nilai luhur, sebagaimana tertuang dalam sumpah dokter. Tetapi, profesi dokter tidak terhindar dari penyimpangan terhadap kaedah etika atau hukum (sering disebut malapraktik). Masalahnya menjadi kompleks sebab dalam masyarakat berkembang beragam pola penyelesaian kasus mal praktik, karena tidak adanya definisi malapraktik dan belum adanya standar profesi yang berlaku secara normatif. Kalau ketidakpastian ini dibiakan, maka akan mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap profesi dokter dan berlebihannya kekhawatiran salahnya dokter dalam tindakan medis. Sekurang-kurangnya ada lima pola penyelesaian kasus malapraktik di Indonesia, yakni MKEK (segi etika), MKDKI (segi disiplin profesi), BPSK (segi kepentingan konsumen), APS (segi non-litigasi : negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan lain-lain), dan Pengadilan (segilitigasi: perdata dan pidana). Untuk mengetahui kepastian hukum dan keseimbangan hak pasien dan dokter di dalam kelima pola penyelesaian, perlu dikaji dasar hukum, keaudukan lembaga, dan penanganan kasusnya masing-masing. Secara khusus, diperbandingkan pola penyelesaian secara gugatan per data ke pengadilan oleh LBHKesehatan dan secara mediasi antara pihak yang berselisih oleh YPKKI. Pada sisi prosesnya, mediasi berlangsung lebih cepat dan relatif tidak membebankan tenaga dan uang yang besar; meskipun litigasi perdata lebih transparan untuk dipantau pasien. Pada sisi hasilnya, litigasi perdata lebih menjamin rasa keadilan, menyediakan ganti-rugi yang lebih memadai, dan memberikan efek jera. Dengan gambaran ini, barangkali pengertian, ruang-lingkup, dan penegakan kasus malapraktik dapat dirumuskan, yang diharapkan tertuang dalam produk hukum berupa Undang-Undang. Metode dalam tulisan ini adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bersifat deskriptif dan mempunyai tujuan fact finding."

"Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya penggunaan debt collector oleh bank dalam penagihan tunggakan kartu kredit kepada nasabah. Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector dan tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank bertnaggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memberikan saran kepada lembaga pembentuk perundang-undangn agar membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai pengaturan penggunaan debt collector.

---

The writing of this thesis is based on the increase of employment of debt collectors by banks regarding the billing of credit card arrears towards bank customers. This thesis analyzes the conduct of tort by debt collectors and the vicarious liability of banks towards the aforesaid tort. The method of research used is based on literature, which is as well of juridical normative characteristics.

The results of this research revealed that a bank is responsible for its selfconducted tort as stipulated in the related regulations. Furthermore, this research also provides suggestions addressed to the legislators with the aim that they may construct regulations, which are more lucid concerning the employment of debt collectors."