Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat di tahun 1997, para pemilik modal banyak yang menanamkan modalnya dibidang agrobisnis. Bidang ini yang dipilih karena terbukti relatif lebih tahan goncangan terhadap pengaruh memburuknya ekonomi nasional. Keadaan ini disalahgunakan dengan banyaknya perusahaan agrobisnis yang menawarkan kegiatan usaha agrobisnis yang secara logika ekonomi sangat tidak masuk akal. Mereka menawarkan usaha dengan pola bagi basi dengan memperoleh keuntungan return yang sangat tinggi di tambah dengan rayuan yang meniadakan adanya resiko kerugian bagi investor. Dalam ekonomi Islam, adanya pihak yang terdzalimi dan mendzalimi adalah sesuatu yang diharamkan dan juga terdapatnya unsur riba di dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang dilarang oleh syariah Islam."

"Kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi yang Islami. Salah satu bentuk kerjasama yaitu qirad/syirkah merupakan kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pemilik keahlian tanpa beban bunga tetapi atas dasar profit loss sharing dari proyek usaha yang disepakati bersama. Pemilik modal merupakan partner dari pengusaha,bukan sebagai pihak yang meminjamkan. Kemitraan usaha dapat berbentuk perseroan hak milik (syirkatul amlak/ syirkah milk) dan perseroan transaksi (syirkatul uqud/ syirkah Akid). Pelaksanaan kemitraan usaha dalam operasi perbankan Islam terdapat pada mudharabah dan murabahah. Dalam mudharabah, Bank Islam membiayai seluruh operasi dari unit ekonomi, dan pengusaha (mudharib) bekerjasama dengan keahlian dan pekerjaannya. Murabahah ialah pembiayaan oleh Bank Islam untuk usaha perdagangan atas dasar murabahah (cost plus). Keduanya berdasarkan profit-loss-sharing, tanpa beban bunga antara kedua pihak Bank Islam dan pihak pengusaha. Bila terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut maka para pihak meyelesaikannya dengan musyawarah mufakat. Bila tidak dapat diselesaikan juga maka perselisihan tersebut diselesaikan di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia berdasarkan syariat Islam."

"Salah satu perikatan menurut Hukum Perdata Barat adalah Modal Ventura, yaitu perjanjian kerjasama antara badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu per-usahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Dan salah satu bentuk perikatan menurut Hukum Islam adalah Mudharabah atau Al qiradh, yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pemilik k modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas modal tersebut. Pada kedua macam perjanjian ini ada kesamaan dalam tujuan diadakannya perikatan, yaitu pada akhirnya keuntungan/pendapatan atau kerugian yang diperoleh bersama dibagi hasilkan antara para pihak yang melakukan perjanjian sesuai kessepakatan bersama. Pada perjanjian ini ada kesederajatan kedudukan para pihak pelaku perikatan sebagai mitra usaha, rasa senasib sepenanggungan dan saling membantu satu sama lain. PT. ASTRA MITRA VENTURA sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang modal ventura, dan Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keungan yang salah satu produknya adalah melakukan pembiayaan Mudhrabah (bagi hasil), kedua badan usaha ini sama-sama mempunyai tujuan untuk membantu para pengusaha, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Hal ini akan berdampak positif pada bidang ekonomi, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tentu saja dalam prakteknya masing-masing perjanjian tersebut secara umum tidak boleh menyimpang baik dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang ( hukum perdata barat) maupun dari Ajaran Islam (Syariah Islam)."

"Wakaf merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat serta berkesinambungan diikuti oleh kaum muslimin hingga saat Wakaf tersebut merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya dan dapat berfungsi sosial jika para nazir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Fungsi wakaf seperti ini di Kabupaten Bandung belum terlaksana disebabkan antara lain kebanyakan tanah-tanah wakaf digunakan sebagai sarana ibadah dan para nazir belum berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman para nazir, wakif, tokoh masyarakat, serta pejabat terkait terhadap pelaksanaan perwakafan kebanyakan masih kurang. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang relevan adalah pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan wakaf di lokasi penelitian yakni Kabupaten Bandung. Selanjulnya, bagaimana usaha pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam usaha penanggulangan kemiskinan hambatan-hambatan, dan pemberdayaannya. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha yang perlu dilakukan agar wakaf tidak hanya bermanfaat sebagai sarana ibadah saja, tetapi peruntukannya lebih luas Iagi, diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu altrnatif bagi penanggulangan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf serta pemanfaatannya di Kabupaten Bandung. Di samping itu, untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan, hambatan-hambatan, serta pemberdayaannya di lokasi penelitian. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan literatur. Langkah-langkahnya dimulai dengan menentukan para responden yang akan diteliti, kemudian menentukan langkah-langkah dalam literatur, yaitu mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab tentang wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan perwakafan. Sumber datanya terdiri dari data lapangan dan literatur. Metode pengumpulan data dari lapangan dengan mencatat data-data observasi, wawancara, kuesioner, dan literatur. Selanjutnya dalam penyusunan disertasi ini digunakan metode analisis kualitatif. Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari?at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat bermanfaat bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi peruntukarmya dapat lebih luas lagi, di antaranya untuk membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, dan Iain-lain. Di lokasi penelitian, sebagian besar nazir belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, akan tetapi sebagian lagi sudah ada yang mulai mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif untuk dimanfaatkan sebagai salah satu altematif untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat."

"Perkawinan yang didasari niat baikpun kadang harus kandas dalam suatu perceraian yang tidak diinginkan oleh siapapun, yang akhirnya akan berujung pada perpisahan antara dua insan, dua keluarga dan kemudian pemisahan atas harta yang mungkin telah mereka nikmati bersama sebelumnya. Harta dari suami dan istri yang selama ini dikenal secara otomatis menjadi harta bersama apabila terjadinya suatu perkawinan kemudian menjadi dilema. Menurut Jumhur Ulama tidak dikenal adanya harta bersama kecuali dengan adanya perkongsian atau syarikat, demikian pula dalam Al Qur'an IV:32 dinyatakan bahwa ...bagi laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri dan bagi wanita ada harta kekayanaan perolehan dari usahanya sendiri. Selama ini apabila terjadi pembagian harta bersama tidak menjadi bermasalah apabila sang suami yang berusaha dan berupaya untuk mencari nafkah karena memang tugas dan tanggungjawabnya sebagai suarni, tetapi kemudian menjadi bermasalah apabila sang istri yang seharusnya hanya bertugas mengurus rumah tangga berperan ganda sebagai pencari nafkah juga, lalu terjadi perceraian.Berdasarkan analisis deret waktu atas kasus yang diteliti, terlihat bahwa harta yang ada sebenarnya mayoritas milik sang istri, tetapi putusan hukum menentukan bahwa harta seluruhnya harus dibagi dua. Gambaran yang didapat secara garis besar adalah bahwa sistem peradilan yang mengatur pembagian harta Gono gini harus dikaji ulang guna mendapatkan aturan dan putusan hukum yang adil dan pasti.

---

Sometimes a good will of marriage can be felt down into a divorce which is unwanted by anyone in this world. Divorce means separation between two human being, two family, and then followed by property acquired jointly which is possible had been enjoyed together before. We used to know that husband's and wife's earnings property as a common property but when they get divorce it becomes a dilemma. According to unknown Jumhur Scholar of Islam, he said that there is no common property in marriage and it is also stated clearly in Al Qur'an IV: 32" for men they have their own property from their own earnings and for women they have their own property from their own earnings too. This issue will not be emerge when a couple got divorce because only the husband who become the breadwinner. But most of the cases, it will be emerge because the wife has become the breadwinner too.

Based on the time series of analysis of the case that is being examined, it seems that the property belongs to the wife. But, legal decision say different, it was stated that the property should be share equally between husband and wife. The analysis lead us to a description that a Judicature System which is regulate the property acquired jointly must be re-examine to get equitable regulation for the couple."

"Dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan bahwa seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat menjadi ahli waris meskipun bayi tersebut belum dilahirkan. Ketentuan mengenai hak mewaris bagi anak dalam kandungan terdapat pada hadis dan ijtihad. Kompilasi hukum Islam yang merupakan hukum positif yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai kedudukan dan besarnya bagian warisan bagi anak dalam kandungan selaku ahli waris. Skripsi ini membahas mengenai ada atau tidaknya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan hak mewaris bagi anak dalam kandungan."

"Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Oleh sebab itu, pengertian kepailitan dan utang perlu dimuat dalam suatu Undang-Undang Kepailitan sebagai acuan formal yang mengikat masyarakat secara umum. Dalam Kepailitan, utang yang dimaksudkan adalah utang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Maksudnya dibuktikan secara sederhana adalah utangnya sudah pasti dan jelas. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini yaitu, pertama, mengkaji dan menganalisis kedudukan tertanggung asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, menganalisis perjanjian yang jatuh tempo, dan klaim yang dianggap sebagai utang, untuk mengkaji dan menganalisis Ratio Decendi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 34/Pailit/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst serta pelaksanaan harta pailit setelah putusan pailit dijatuhkan dalam rangka perlindungan hak pemegang polis berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya. Metode yang digunakan adalah kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data hukum sekunder. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kedudukan Pemegang polis atau tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi bergantung kepada adanya klaim atau jatuh temponya suatu perjanjian asuransi.

---

Etymologically the term Insolvency is derived from the word bankruptcy. Keywords of bankruptcy is debt. Debt which is due, billable and payable. Therefore, understanding bankruptcy and debt needs to be confirmed in a Bankruptcy Act as a formal reference that binds society in general. In Bankruptcy, the debts need to be proved in a simple way, where the debts are certain and clear. Issues to be discussed in the writing of this thesis are to examine and analyze the position of insured in bankruptcy of insurance company, analyzing the agreement, and insurance claims in the insurance contract whereas claims are considered as bankruptcy debts and and to assess and analyze consideration of the judges in the Decision of the Pengadilan Niaga Indonesia Commercial Court No. 34 Pailit 2015 PN.Niaga Jkt.Pst and also the implementation of the bankruptcy estate after the bankruptcy decision was dropped in order to protect the rights of policyholders under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment UUK PKPU and any regulations related . Researchers came to the conclusion that the position policyholders or the insured in bankruptcy insurance companies rely on their claims or maturity of an insurance agreement."