Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagimasyarakat sebagai wadah atau lembaga yang bersifat danbertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Oleh karenaitu, yayasan dipandang sebagai bentuk ideal (philanthropic)dan bermanfaat karena tidak mengutamakan keuntungan(profit) seperti badan usaha lainnya, sehingga yayasandisebut lembaga nirlaba. Namun dalam praktik, yayasantumbuh tidak saja bersifat dan bertujuan sosial sematatetapi juga sudah bersifat komersiil. Bertolak daripenyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktikpenyelenggaraan yayasan tersebut, telah memacu pemerintahuntuk membuat suatu undang-undang tentang yayasan dengandikeluarkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2001. Di sampingitu, Undang-undang No. 16 Tahun 2001 juga memberikanpengaturan dan landasan hukum yang jelas mengenaieksistensi yayasan. Bagaimanakah pengaturan itu menurutUndang-undang No. 16 Tahun 2001, dan bagaimanakahkonsekuensi terhadap yayasan yang didirikan sebelumdikeluarkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentangYayasan terutama menyangkut eksistensi YAYASANKESEJAHTERAAN MANTAN PEGAWAI BANK DAGANG NEGARA."

"Kenyataan bahwa banyak yayasan yang bergerak di berbagai bidang dengan berbagai macam maksud, dan tujuan telah terlihat pada masyarakat Indonesia, namun demikian belum ada perundang-undangan yang mengatur khusus tentang yayasan, sehingga hanya hukum kebiasaan dan yurisprudensi saja yang mengatur tentang yayasan. Akibat dari hal ini, banyak yayasan yang dipakai sebagaikedok untuk berbisnis, dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan mula-mula. Menanggapi hal yang demikian, maka pemerintah menganggap perlu untuk membuat suatu kepastian hukum tentang yayasan yang diwujudkan dengan adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulis akan memaparkan dalam skripsi bagaimana sebenarnya pengaturan hukum yayasan di Indonesia sebelum diundangkannya undang-undang, tersebut dan bagaimana pengaturan setelah hadirnya Undang-undang tersebut, unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan apa yang ada sebagai hasil perbandingan antara keduanya. Dipaparkan juga bahwa unsur-unsur perbedaan tersebut membawa akibat-akibat hukum bagi yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-undang tersebut ada seperti wajib penyesuaian anggaran dasar yayasan dan wajib pemberi tahuan penyesuaian tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu tertentu dengan pembubaran yayasan sebagai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut Sebagai penutup, penulis menyarankan bahwa yayasan dapat beralih ke bentuk badan hukum lain sebagai alternatif bagi yayasan yang tidak mau menyesuaikan diri dengan Undang-undang baru tersebut."

"Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, telah banyak yayasan yang didirikan di Indonesia namun dari segi formal maupun dari segi material pendirian yayasan teraebut belum seragam. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tersebut timbul permasalahan pokok yaitu syarat-syarat. apakah yang harus dipenuhi agar suatu yayasan memperoleh status badan hukum, bagaimana status hukum yayasan yang didirikan sebelurrmya dan penyesuaian apakah yang harus dilakukan.Dalam tesis ini penulis mencari jawaban atas permasalahan pokok tersebut dengan melakukan penelitian hukum normatif yang berdasarkan penelitian kepustakaan ditunjang dengan penelitian yang beraifat empiris yang berdasarkan observasi penulis dalam praktek selaku notaris.Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa agar suatu yayasan memperoleh status sebagai badan hukum maka harus dipenuhi syarat formil yaitu yayasan didirikan dengan akta notaris, disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan syarat material yaitu anggaran dasar yayasan harus disesuaikan dengan ketehtuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001. Pada prinsipnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 mengakui yayasan yang didirikan sebelumnya sebagai suatu badan hukum dengan beberapa pembatasan dan harus mel akukan penyesuaian anggaran dasarnya terutama yang berkenaan dengan nama dan tempat kedudukan yayasan, maksud tujuan dan kegiatan usaha yayasan, jangka waktu pendirian, kekayaan yayasan, organ yayasan, perubahan anggaran dasar yayasan, penggabungan dan pembubaran yayasan, tahun buku dan laporan tahunan yayasan."

"Penulisan tesis ini untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam atas beberapa catatan yang muncul berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap pemberian kredit kepada yayasan. Untuk meneliti hal dalam penulisan ini, dilakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dan hasilnya bersifat deskriptif, analisis dan tehnik pengumpulan data dari studi dokumen. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan status yayasan telah diakui sebagai badan hukum. Mengingat yayasan diakui sebagai badan hukum, sebagai subyek hukum yayasan dapat menerima fasilitas kredit dari bank. Namun, yayasan sebagai suatu organisasi nirlaba merupakan badan hukum yang diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Oleh karena tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan suatu yayasan dan adanya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang peruinusannya menimbulkan penafsiran yang kontradiktif antara satu pasal dan yang lainnya, berkaitan dengan pemberian kredit kepada yayasan menimbulkan catatan atau pertanyaan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Kalangan perbankan merasa perlu adanya kepastian hukum untuk mencegah kemungkinan terjadi pemberian kredit kepada yayasan menjadi melanggar hukum."

"ABSTRAKYayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dapat dijalankan dengan prinsip non profit oriented.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai implementasi Undang-Undang Yayasan dan faktor-faktor peghambat pelaksanaannya.Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya.Dari hasil penelitian ini, peraturan tentang Yayasan tidak dilaksanakan oleh yayasanyayasan di Kota Bandar Lampung; untuk itu masih sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk sosialisasi Undang-Undang Yayasan dan peraturan lain yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terkait dengan kegiatan yayasan agar amanat Undang-Undang dapat tercapai.

---

ABSTRACTThe Foundation is a legal entity consisting of separated assets with a social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No. 16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on the Foundation, it has become a necessity that the foundation should be operated using the principle of non-profit oriented.Subject to be discussed in this writing is about the implementation of the Law Foundation and the factors inhibit the implementation process.This writing method is using the juridical normative which focuses on existing regulations, references and literature as well as the implementation of regulations in practice.From the results of this study, regulation of the Foundation is not carried out by private foundations in the city of Bandar Lampung; for it is still needed a very active role of the government to socialize the Law Foundation and other regulations related to society and to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."

"ABSTRAKPelaksanaan jaminan fidusia yang berkaitan denganpemberian kredit oleh bank dapat menimbulkan berbagaipermasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakanadalah bersifat deskriptif,, pendekatan yuridis normatif,serta secara kepustakaan dan wawancara. Permasalahanhukum tersebut adalah pengalihan hak kepemilikan atasbenda yang menjadi objek fidusia dilakukan dengan caraconstitutum possesorium, sehingga menyebabkan bank selakupenerima fidusia merasa belum mendapat perlindungan hukumsepenuhnya, karena masih ada kemungkinan Pemberi Fidusiayang beritikad buruk menyalahgunakan wewenang yangdiberikan kepadanya., sehingga dapat menyebabkan berbagaimasalah* Notaris selaku pihak yang mendaftarkan JaminanFidusia berdasarkan kuasa dari Penerima Fidusia (bank)juga menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, untukmenghindari timbulnya berbagai masalah dalam pelaksanaanjaminan fidusia, perlu lebih ditingkatkan penerapanUndang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusiaterhadap masyarakat, penegak hukum, pihak bank (penerimafidusia) dan pihak Kantor Pendaftaran Fidusia agar lebih memahami, menerapkan dan mematuhi Undang-Undang tersebutdan peraturan pelaksanaannya dengan baik. Kepada pihakketiga sebaiknya sebelum melakukan transaksi atas barangbergerak sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahuludi Kantor Pendaftaran Fidusia."