Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan semakin menurunnya cadangan minyak bumi di Indonesia yang selama ini penggunaan energi minyak bumi mempunyai peran yang dominan dalam semua sektor yang memanfaatkannya di Indonesia, maka untuk kedepannya pemanfaatan energi gas bumi sebagai pengganti dari minyak bumi yang sudah menipis cadangannya tersebut harus ditingkatkan pemanfaatan dan penggunaannya di Indonesia. Apalagi dalam masa pembangunan Indonesia yang akan menjadi negara industri baru maka penggunaan energi gas bumi akan semakin dibutuhkan pada masa-masa mendatang. Oleh Karena itulah PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor hilir gas bumi harus mampu memf ungsikan perannya tersebut. Dalam melakukan peran dan misinya, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk melakukan hubungan hukum yang berupa jual beli gas dengan semua sektor yang membutuhkannya, khususnya dalam hal ini dengan sektor industri dan komersial yang paling besar menggunakan energi gas bumi dibanding sektor lainnya. Dan dalam jual beli dan penyaluran gas bumi ini, pihak Perusahaan Gas Negara dengan pelanggannya akan menghadapi resiko-resiko yang tidak terduga yang akibatnya akan menimbulkan perselisihan. Oleh karena itulah untuk adanya kepastian hukum didalam jual beli gas ini, maka dibuatlah perjanjian jual beli dan penyaluran gas tarif kontrak antara pihak Perusahaan Gas Negara dengan pelanggan industri dan komersial. Skripsi ini akan meninjau dari segi hukum mengenai perjanjian jual beli dan penyaluran gas tarif kontrak dan bagaimana masalah resiko diatur dan cara penyelesaian perselisihan dalam perjanjian jual beli dan penyaluran gas tarif kontrak."

"Skripsi ini membahas pengaturan klausula gas make-up dalam perjanjian jual beli gas bumi dan bagaimana perlindungan hukum pembeli atas klausula tersebut dalam tiga buah perjanjian yang berbeda. Oleh karena pengambilan atas gas make-up yang diberikan hanya terbatas pada periode berlakunya perjanjian. Setelah berakhirnya perjanjian, pembeli tidak berhak melakukan klaim apapun lagi untuk mengambil gas make-up. Padahal adanya gas make-up tidak dapat diprediksi kemunculannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan klausula gas make-up dalam ketiga perjanjian tersebut secara umum memberikan hak kepada pembeli untuk dapat mengambil sisa gas take or pay yang sudah dibayar pada periode tersebut namun belum diambil dan baru dapat diambil pada periode berikutnya hanya selama periode perjanjian dengan syarat memenuhi kuantitas gas take or pay terlebih dahulu. Pengujian terhadap kedudukan para pihak, syarat sah perjanjian, dan asas-asas perjanjian membuktikan bahwa klausula gas make-up yang diatur belum secara fair memberikan perlindungan hukum bagi pembeli. Hak pembeli menjadi tidak proporsional diakibatkan oleh pembatasan waktu pengambilan gas make-up yang tidak wajar. Kedepannya, penyusunan klausula gas make-up harus memberikan kesempatan waktu yang wajar bagi pembeli dan adanya klausul para pihak akan bersepakat kembali mengenai pengambilan gas.

---

This undergraduate thesis discusses the arrangement of make-up gas clauses in the gas sale and purchase agreement and how the legal protection for the buyer of the clauses in three different agreements. Therefore the taking of the make-up gas provided is only limited to the period of validity of the agreement. After the agreement expired, the buyer has no rights to make any further claims to take make-up gas. Even though the presence of make-up gas cannot be predictable. This research used a normative juridical method with statute approach and analytical descriptive.

The results of this thesis are the arrangement of make-up gas clauses in the three agreements in general giving the buyer the rights to be able to take the remaining take or pay gas that has been paid in that period but has not been taken and it can only be taken in the following period only during the agreement period with the requirement to fulfill the take or pay gas quantity first. Testing of the position of the parties, the legal terms of the agreement, and the principles of the agreement proved that the regulated make-up gas clause did not provided a fair legal protection for buyer.

The disproportionate rights of the buyer is caused by the limitation of the time to take unnatural make up gas. In the future, the preparation of make-up gas clauses should provide a reasonable time for the buyer and the clauses of the parties will re-negotiation on taking make-up gas."

"ABSTRAKSatu-satunya Perusahaan milik Negara yang telah ditugaskan untuk menampung dan mengelola semua kegiatan pengusahaan tenaga listrik di Indonesia, adalah Perum Listrik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972.Dalam hubungan ini campur tangan Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan atas penggunaan tenaga listrik dimaksudkan. agar tenaga listrik serta kekayaan alam lainnya sebagai sumber pembangkitan yang merupakan kekayaan nasional yang vital dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin bagi kesejahteraan rakyat.Perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan Umum Listrik Negara dengan Pelanggan, adalah perjanjian jual beli tenaga listrik. Dalam perjanjian tersebut terdapat dua kategori, yaitu konsumen umum dan konsumen khusus.Di dalam penulisan Skripsi ini dipergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Penentuan persyaratan perjanjian jual beli tenaga listrik dilakukan secara sepihak oleh Perusahaan Umum Listrik Negara, lazimnya dinamakan Standard Contract,yang lebih menampakkan ciri aspek hukum publik, sehirigga oleh karenanya tidak lagi terdapat kebebasan berkontrak secara murni.Dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, membawa konsekwensi pula bagi Perusahaan Umum Listrik Negara untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, hal mana sesuai dengan fungsinya sebagai pelayanan umum (public service)."

"PT. Perusahaan Gas Negara PGN pada periode Agustus sampai November 2015 menetapkan harga jual gas bumi untuk pengguna umum yang didistribusikan melalui pipa. Berkaitan dengan hal tersebut, timbul permasalahan dengan adanya Putusan KPPU Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, atas penentuan harga yang dilakukan PGN, PGN dinyatakan melakukan praktik monopoli. Putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Brt. Dengan adanya kedua putusan tersebut, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa ketentuan mengenai pengecualian terhadap praktik monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan menganalisa penentuan harga gas bumi yang dilakukan PGN dengan ketentuan pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terdapat pengecualian terhadap BUMN yang melakukan praktik monopoli dengan syarat kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penentuan harga gas bumi yang dilakukan PGN sebagai BUMN adalah bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan kegiatan yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

PT. Perusahaan Gas Negara PGN in the period August to November 2015 set the selling price of natural gas for general users that distributed through pipes. On the matter of issues that arises from KPPU Decision No. 09 KPPU L 2016 on price determination by PGN, stated that PGN has conducted monopolistic practice. KPPU Decision was canceled through the Decision No. 02 Pdt.Sus KPPU 2017 PN.Jkt.Brt. With that two decisions, has done the research that aimed to analyse the provisions of exceptions to monopolistic practice by State owned enterprises BUMN and analysis the price determination of natural gas by PGN with exceptions under Article 50 sub article A of Law Number 5 of 1999. This study was a normative legal study performed with case approach and statue approach through the literary study by document study on primary, secondary, and tertiary legal materials. Research result and discussion show that there are exception to monopolistic practice by BUMN with condition the actions with the intention to implement the existing law, and price determination by PGN as a BUMN is with the intention to implement the existing law, so that action is excluded by Article 50 sub article A of Law Number 5 of 1999."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai investasi ketenagalistrikan di Indonesia, kemudian membandingkannya dengan pengaturan di India dan Thailand. Selain itu akan dianalisis permasalahan hukum dalam penerapan peraturan investasi ketenagalistrikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan lapangan ke berbagai pihak terkait, antara lain PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kendala yang dialami yaitu kendala dalam pembebasan lahan, kendala dalam penjaminan, dan minimnya peraturan perundang-undangan yang mencukupi untuk hal-hal yang masih baru. Dengan demikian, pemerintah diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat dan menjadi regulator yang tegas.

---

This research aimed to describe the regulation of electricity investment in Indonesia, then compare it with the settings in India and Thailand n addition to these legal issues will be analyzed in the application of investment regulations of electricity in Indonesia. The research was conducted by a review of the field to the various parties concerned, among others, PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, and PT (Persero) Indonesia's infrastructure.

Based on the results of the study, found that constraints are constraints in land acquisition, financing constraints in, and the lack of adequate legislation for things that are new. Thus, the Government expected more favor to the community and being an assertive regulators."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan ketenagalistrikan dalam menjamin ketahanan energi dan berbagai aspek yang mempengaruhi kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, teori negara kesejahteraan, teori uttility dan teori Administrasi Negara. Dengan menggunaan pendekatan kebijakan, hak penguasaan sumber daya alam yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945, serta disebutkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan beberapa kewenangan umum dan kewenangan khusus, serta peranan BUMN. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tidak dapat menjadi dasar untuk membentuk ketahanan energi, karena banyak aspek yang berbenturan dengan peraturan lain yang mengatur sektor energi lainnya, yaitu aspek tujuan pembentukan peraturan, aspek asas, aspek penguasaan energi, aspek harga energi, aspek penerimaan negara dan aspek kegiatan pengelolaan energi. Padahal apabila pemerintah konsisten untuk mengatur dan membuat kebijakan untuk menciptakan ketahanan energi, maka akan menciptakan negara kesejahteraan.

---

This thesis discusses the implementation of electricity policy in ensuring sustainable energy and the various aspects that influence policy based on act No. 30/2007 on Energy and act No. 30/2009 on electricity. By using normative juridical research methods, the approach using the theory of the State of Law, the theory of the welfare state, uttility theory and the theory of the State Administration. By using policy approaches, resource tenure is based on Article 33 UUD 1945, and mentioned the role of government and local government in the context of regional autonomy and a general authority and specific authority, and the role of state-owned enterprises.. Based on the research results that act No. 30/ 2007 and Act No. 30/ 2009 can not be the basis to establish sustainable energy, because many aspects are in conflict with other rules governing the energy sector, the regulatory aspects of establishing goals, principle aspects, aspects of energy control, energy price aspects, aspects of state revenues and aspects of energy management activities. Yet if the government consistently to organize and create policies to create energy security, it will create a welfare state."

"Penelitian ini mengeksplorasi dampak pembagian jaringan distribusi gas bumi melalui pipa dalam kegiatan usaha hilir migas, dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: apakah pembagian jaringan distribusi gas bumi melanggar hukum persaingan usaha, dan bagaimana dampaknya terhadap persaingan usaha dalam kegiatan hilir migas. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum, penelitian ini menemukan bahwa pembagian jaringan distribusi gas bumi, seperti yang diatur dalam Permen ESDM tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, tidak melanggar hukum persaingan usaha berdasarkan pengecualian yang diberikan dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian ini dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi manajemen dalam jaringan distribusi, meskipun tetap diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya kebijakan yang adaptif dan regulasi yang responsif terhadap dinamika pasar untuk mendukung persaingan usaha yang sehat dan keberlanjutan ekonomi. Kesimpulan penelitian ini menawarkan rekomendasi bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kerangka regulasi guna mendorong iklim bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan dalam industri gas bumi.

---

Penelitian ini mengeksplorasi dampak pembagian jaringan distribusi gas bumi melalui This research explores the impact of the distribution network segmentation of natural gas through pipelines in downstream oil and gas business activities, viewed from the perspective of competition law in Indonesia. The study aims to answer two main questions: does the segmentation of the natural gas distribution network violate competition law, and what are its effects on competition in downstream oil and gas activities. Using a normative juridical method and secondary data analysis from legislation and legal literature, this research finds that the segmentation of the natural gas distribution network, as regulated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation on Natural Gas Enterprises in Downstream Oil and Gas Business Activities, does not violate competition law based on the exceptions provided in Article 50 of Law No. 5 of 1999. The results show that this segmentation can enhance efficiency and management coordination within the distribution network, although strict oversight is still required to prevent harmful monopoly practices. The study also highlights the need for adaptive policies and responsive regulations to market dynamics to support healthy competition and economic sustainability. The conclusion of this research offers recommendations for regulators and stakeholders to improve the regulatory framework to foster a competitive and sustainable business climate in the natural gas industry."

"Pada Skripsi ini akan dibahas tentang persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dimana penulis menitikberatkan persekongkolan penulis sebagai bahan kajian utama penulis. Selain itu, penulis membahas mengenai tender (pengadaan barang dan jasa) yang diadakan pada industri migas dan praktek persaingan usaha tidak sehat yang umumnya terjadi,berikut dampak yang ditimbulkan apabila terdapat persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus yang terjadi dalam pengadaan Jack-Up Drilling Rig di CNOOC SES Ltd. yang diduga telah melakukan persekongkolan tender namun diputus tidak bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2007. Penulis menggunakan tipologi penelitian hukum normatif,dengan metode penelitian kepustakaan dengan melihat adanya permasalahanpermasalahan mengenai bagaimana bentuk persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada penawaran tender yang dilakukan industri Migas berikut dampak yang ditimbulkan. Penulis juga menyoroti permasalahn dalam hal bagaimana pembuktiandan pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus perkara persekongkolan tender dalam Perkara Nomor: 31/KPPU-I/2007 berkaitan dengan Tender Pengadaan Jack-Up Drilling Rig di CNOOC SES Ltd. dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum persaingan usaha."