Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Multi Level Marketing telah lama berkembang di Indonesia sejak tahun 1980-an, namun pada saat itu belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai Multi Level Marketing. Tidak adanya aturan hukum tersebut menyebabkan banyak timbul penipuan yang berkedok. Multi Level Marketing yang merugikan masyarakat banyak. Namun sejak tahun 2000 dengan dikeluarkannya KepMenPerindag No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 maret tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang, maka semua hal yang memnyangkut kegiatan Multi Level Marketing dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kepmen tersebut. Multi Level Marketing adalah bentuk kegiatan usaha penjualan secara berjenjang yang sedang berkembang pesat di Indonesia, dimana diperkirakan melibatkan lebih dari jutaan anggota masyarakat yang tengabung dalam Multi Level Marketing. Karena melibatkan banyak orang, maka penulis ingin membahas aspek hukum perjanjian dalam kegiatan MLM. Pembahasan mengenai perjanjian Multi Level Marketing ini karena Kegiatan Multi Level Marketing diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan multi Level Marketing dengan penjual. Penulisan ini ingin menuliskan bagaimanakah isi dan bentuk perjanjian Multi Level marketing dan bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak berdasarkan berdasarkan ketentuan Kepmen tentang Penjualan Berjenjang. Selain itu untuk melihat penerapannya, maka akan dibahas mengenai perjanjian Multi Level Marketing pada salah satu perusahaan Multi Level Marketing terbesar di Indonesia, yaitu Centranusa Insancemerlang."

"Di dalam dunia bisnis ada 3 kelompok besar bisnis, yaitu bisnis konvensional, franchise dan network marketing. Umumnya bisnis konvensional memerlukan modal yang relatif besar dengan tingkat keberhasilan yang penuh ketidakpastian. Disisi lain bisnis franchise memerlukan modal yang relatif kecil dan mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi karena sistemnya yang telah teruji. Dan yang terakhir adalah network marketing atau multilevel marketing, yang modalnya sangat kecil dan hampir tanpa resiko.Penelitian ini membahas Retensi Distributor Dalam Multilevel Marketing dan mengambil kasus MLM High Desert, sebuah perusahaan yang memproduksi food supplement, propolis, royal jelly, dan pollen. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan CC Pollen Company yang berkantor pusat di Arizona, Amerika Serikat.Dalam penelitian ini digunakan 7 variabel laten, yang terbagi dalam 39 pertanyaan yang merupakan indikator ketujuh variabel laten tersebut Ketujuh variabel Iaten tersebut adalah retensi distributor, kepercayaan, komitmen, support perusahaan, jiwa wirausaha distributor, kinerja dan kepuasan kerja distributor. Sedangkan respondennya adalah para distributor yang telah bergabung di High Desert minimum 1 tahun, dengan jumlah sampel 125 orang responden yang berasal dari Bandung dan Jakarta yang diambil dengan metode convenience sampling. Selanjutnya pengolahan data menggunakan 4 metode analisis, yaitu : analisis deskriptif, analisis faktor, analisis varian multivariate, disamping regresi berganda dan regresi polynomial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 96 % responden yang bergabung 2-3 tahun minimum sudah menduduki posisi distributor director. Disamping itu lama bergabung, peringkat dan pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketujuh variabel laten tersebut, sedangkan jenis kelamin tidak mempunyai pengaruh yang sinifikan. Interaksi antara komitmen distributor dengan kepuasan kerja distributor mempunyai pengaruh yang sinifikan terhadap retensi distributor. Selanjutnya faktor utama support perusahaan, interaksi antara jiwa wirausaha distributor dengan support perusahaan, dan interaksi antara kepercayaan distributor dengan support perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap komitmen distributor. Komitmen distributor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja distributor, dan kinerja distributor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja distributor.

---

There are 3 big groups in the business world, that is conventional business, franchise and network marketing. Generally, conventional business needs more capital with the highly uncertain efficacy storey. On the other hand; franchise business needs less capital and have the high efficacy storey; because its system have been tested. Finally, network marketing or multilevel marketing needs capital relatively small and almost without risk.This research study the Distributor Retention In Multilevel Marketing and take the case AIM of High Desert, a company producing food supplement : propolis, royal jelly, and pollen. This company represent the subsidiary company of CC Pollen Company having a head office in Arizona, United States.In this research used 7 latent variable, which divided in 39 question representing 7 latent variable mentioned before. The 7 latent variable consist of : distributor retention, trust, commitment, distributor support, entrepreneurship, performance and job satisfaction. While its respondent is all distributor joined in High Desert at minimum 1 year periods, with the sample amount 125 respondent who come from Bandung and Jakarta using convenience sampling methods. And data processing using 4 kind of analyzing method, that is : descriptive analysis, factor analysis, variant multivariate analysis, beside quadratic regression and polynomial regression.The result of research indicate that 96 % respondents joining at minimum 3 years have occupied the position of distributor director. On the other hand, the joining periods and education having a significant influence toward 7 latent variable, while gender is not having a significant influence. The interaction between distributor commitment and job satisfaction having a significant influence toward distributor retention. Hereinafter main factor of distributor support, interaction between entrepreneurship and company support system, and interaction between trust and company support system having a significant influence toward distributor commitment. Distributor commitment having a significance influence toward distributor performance, and distributor performance having a significance influence toward job satisfaction."

"The research aims to get the valid empirical data (Sahih, valid and trust worthy) about how to describe:1. Entrepreneurship characteristics of distributor in Direct selling Multi Level Marketing at PT Amindoway Jaya Jakarta2. Behavior of distributor Chain in Direct Selling Multi Level Marketing at PT Amindoway Jaya Jakarta3. Motivation of Distributor in direct selling Multi Level Marketing ay PT Amindoway Jaya Jakarta4. Business success of distributor in direct selling Multi Level Marketing PT Amindoway JakartaThe population of research PT Amindoway Jaya distributors. The research use a survey method with descriptive analysis approach.The time for research on Januari 2006 to Juni 2006. The research is carried out on 30 distributors as sample for respondent and took with simple random sampling method in form of questionnaire to know the percentage, the data analysis is directed to solve problem formulation as a relative distribution frequency, which means data csllifed into a number of groups and stated and measured in percentage analisis beetwen variables and their indicators. The research shows that:1. Entreprenuership Characteristics variable and its indicators: 14.6 percent of respondents says Strongly Agree, 6.2 percent Agree, 0.1 percent Doubtful, 4.4 percent Less Agree, and 4.7 percent Strongly Disagree.2. Distributor Behavior variable and its indicators: 13.4 percent of respondents says Strongly Agree, 14.1 percent Agree, 0.6 percent Doubtful, 1.7 percent Less Agree, and 0.2 percent Strongly Disagree.3. Distributor Motivation variable and its indicators: 18.4 percent of respondents says Strongly Agree, 9.4 percent Agree, 1.3 percent Doubtful, 0.6 percent Less Agree, and 0.3 percent Strongly Disagree.4. Business Success variable and its indicators: 13.2 percent of respondents says Strongly Agree, 14.0 percent Agree, 0.1 percent Doubtful, 2.3 percent Less Agree, and 0.4 percent Strongly Disagree."

"Perjanjian atas sesuatu yang diinginkan diwaktu akan datang dapat dimungkinkan oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan usaha selama hidupnya mengatur kebutuhan sekarang dengan berjaga-jaga untuk menuju hari depan yang sejahtera. Usaha akan harapan sejahtera dan tenteram adalah dengan menciptakan, mengisi dan mempertahankan hubungan-hubungan hukum menurut waktu dan kemampuan dengan cara orang telah disepakati bersama, oleh kelompok perusahaan Kompas Gramedia Jakarta yaitu dengan mengadakan program Dana Pensiun bagi seluruh Karyawan."

"[ABSTRAKDalam perkembangan perdagangan dunia, yang terarah pada perdagangan bebas,maka Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha mengimbanginya, denganmembuka peluang bisnis bagi masyarakat. Peluang ini ditanggapi secara positif,dibuktikan dengan munculnya berbagai sistem perdagangan dan salah satu yangsedang berkembang pesat adalah bisnis Multi-Level Marketing (MLM), dimana dayatarik dari sistem ini adalah penghasilan dari dua sumber, yakni: selisih harga produkyang dipasarkan dan rabat yang akan didapat dari perusahaan sesuai dengantingkatan yang diperolehnya. Oleh karenanya potensi penghasilan dari bisnis inisangatlah besar dan yang perlu kita ingat penghasilan adalah salah satu obyek pajakyang berpengaruh besar dalam pendapatan perpajakan. Permasalahan yang dibahasdalam penulisan ini adalah: (1) Penerapan Withholding Tax oleh perusahaan MLM,yang memiliki sistem berbeda (lebih rumit) dengan perusahaan bisnis lainnya (yangsaat ini diterapkan); (2) Penerapan self assessment system dalam kaitannya denganpenghasilan distributor MLM yang didapat dari keuntungan perdagangan. Peraturanperpajakan mengenai bisnis MLM sudah ada, namun belum lengkap dan belumsesuai dengan UUD RI Tahun 1945. Dimana pengaturan yang dibuat hanyamengarah pada penghasilan rabat dari distributor perseorangan dan pengaturantersebut dalam bentuk surat edaran yang bukan merupakan peraturan perundangundangan.Hal tersebut mengakibatkan hukum mengenai perpajakan tidak dapatdijalankan dan diterapkan kepada seluruh masyarakat dan hal ini tidak sesuai denganteori keadilan sebagaimana diungkap oleh Aristoteles yang pada intinya dalamperlakuan yang sama untuk setiap orang di mata hukum. Sehingga dibutuhkanperaturan khusus yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan ataspenghasilan yang diterima oleh distributor MLM, dari tarif sampai dengan prosedurpemungutan, serta diperlukan sosialisasi yang lebih tepat sasaran, sehingga seluruhkalangan masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang peraturan perundangundangantersebut.

---

ABSTRACTIn the development of world trade, which focused on free trade, then Indonesia asdeveloping countries will remains to open up business opportunities for thecommunity. This opportunity is responded positively, evidenced by the emergence ofvarious trading systems which one growing rapidly is the business of Multi-LevelMarketing (MLM), where the appeal of this system is the income from two sources,namely: the difference in prices of products that are marketed and rebates that will beobtained from the company in accordance with the level obtained. Therefore, thepotential income from this business is very large and we need to remember is oneobject of income tax profound effect on tax revenues. The problems raised in thisresearch are: (1) Implementation of Withholding Tax by the MLM company, whichhas a different system (more complicated) with other business enterprises (which arecurrently applied); (2) The application of the self-assessment system in relation toincome derived by MLM distributor of trading profits. Tax regulations regardingMLM business is already there, but not complete and not in accordance with theConstitution of Republic of Indonesia Year 1945. Where regulations are made onlylead to the rebate income from individual distributor and those regulations which wasmade in circular letter is not the legislation. This resulted in laws regarding taxationcan not be executed and applied to the entire community and this is not in accordancewith the theory of justice as revealed by Aristotle that essentially in equal treatmentfor everyone in the presence of the law. So it takes a special regulation governing theimposition of income tax on income earned by MLM distributors, from tariffs tocollection procedures, and its required more targeted socialization, so that the entirecommunity can understand to the legislation., In the development of world trade, which focused on free trade, then Indonesia asdeveloping countries will remains to open up business opportunities for thecommunity. This opportunity is responded positively, evidenced by the emergence ofvarious trading systems which one growing rapidly is the business of Multi-LevelMarketing (MLM), where the appeal of this system is the income from two sources,namely: the difference in prices of products that are marketed and rebates that will beobtained from the company in accordance with the level obtained. Therefore, thepotential income from this business is very large and we need to remember is oneobject of income tax profound effect on tax revenues. The problems raised in thisresearch are: (1) Implementation of Withholding Tax by the MLM company, whichhas a different system (more complicated) with other business enterprises (which arecurrently applied); (2) The application of the self-assessment system in relation toincome derived by MLM distributor of trading profits. Tax regulations regardingMLM business is already there, but not complete and not in accordance with theConstitution of Republic of Indonesia Year 1945. Where regulations are made onlylead to the rebate income from individual distributor and those regulations which wasmade in circular letter is not the legislation. This resulted in laws regarding taxationcan not be executed and applied to the entire community and this is not in accordancewith the theory of justice as revealed by Aristotle that essentially in equal treatmentfor everyone in the presence of the law. So it takes a special regulation governing theimposition of income tax on income earned by MLM distributors, from tariffs tocollection procedures, and its required more targeted socialization, so that the entirecommunity can understand to the legislation.]"

"Tujuan Pembangunan nasional di negara kita adalah untuk mencapai kesejateraan rakyat secara adil dan merata. Tolak ukur kesejateraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan pokok manusia yaitu sandang/ pangan dan papan. Maka dari itu rakyat Indonesia sangat memnutuhan pembangunan perumahan sebagai sarana tempat tinggal. Mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah dilain pihak tanah yang tersedia terbatas, maka pemerintah memikirkan jalan untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan pembangunan secara bertingkat yang kita kenal dengan rumah susun. Mengingat pembangunan rumah susun memakan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama dikarenakan prosedur yang berbelit-belit, maka pihak perusahaan perumahan dan pemukiman menganggap perlu mengadakan suatu upaya pengikatan untuk melakukan jual beli satuan rumah susun dikemudian dengan mengutip pembayaran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan semata-mata untuk alasan ekonomis. Berdasarkan studi kepustakaan dan penelian lapangan, penulis berusaha untuk menelaah keberadaan serta kekuatan mengikatnya perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun tersebut, dengan mengambil studi kasus salah satu satuan rumah susun yang ada di Daerah Ibu Kota jakarta yaitu Satuan Rumah Susun Jakarta Golf Village. Maksud penulisan ini adalah agar kita dapat melihat sampai sejauh mana perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun melindungi kepentingan pihak calon pembeli. Hal ini didukung dengan lahirnya Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 Tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun."

"Aspek-aspek hukum dari kapal niaga sebagai alat pengangkutan meliputi perjanjian-perjanjian atau kontrak antara pihak yang satu dengan lainnya. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian carter kapal niaga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan meneliti draft perjanjian carter kapal container dan dengan menggunakan metode lapangan yaitu melakukan wawancara dengan pihak PT X Tbk dan pihak-pihak yang terkait.Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimanakah hak dan kewajiban pencarter dan tercarter dalam perjanjian carter kapal container pada PT X Tbk; bagaimanakah cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam perjanjian carter kapal container pada PT X Tbk. Inti dari kewajiban pemilik kapal (tercarter) adalah untuk membuat kapal layak laut dan memperlengkapinya dengan alat perlengkapan yang baik. Sedangkan yang menjadi haknya adalah mendapatkan pembayaran uang carter. Kewajiban pencarter adalah membayar sejumlah uang carter, dan pencarter berhak untuk menggunakan seluruh ruangan kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut container.Masalah seaworthiness kapal sangat berkaitan erat dengan kepentingan pencarter untuk menjaga keselamatan muatan yang diangkutnya. Apabila pemilik kapal lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membuat kapal layak laut, maka pencarter berhak atas sejumlah ganti kerugian akibat dari keadaan kapal yang tidak layak laut. Salah satu penyebab keterlambatan pencarter untuk melakukan redelivery kapal di pelabuhan yang telah disepakati dalam perjanjian adalah keadaan memaksa. Keadaan memaksa ini mengakibatkan pencarter maupun pemilik kapal tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian.Kedua permasalahan ini diselesaikan oleh pencarter dan pemilik kapal dengan cara musyawarah dan kekeluargaan dalam rangka untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika tidak terdapat juga kata sepakat maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia."

"Sistem Multi Level Marketing (MLM) masih menjadi permasalahan yang kontroversial hingga saat ini, terutama bagi ummat Islam terhadap kebolehan penggunaan sistem ini; karena berbagai kasus sering terjadi yang menyangkut dengan sistem MLM. Meskipun kemudian telah muncul MLM Syariah, namun kekhawatiran terhadap penggunaan sistem ini tetap ada. Skripsi ini dibuat untuk dapat mengetahui secara jelas bagaimana kedudukan sistem ini bila di tinjau dari Hukum Perikatan Islam, serta bagaimana pelaksanaan dan penerapan sistem MLM yang ada pada PT. Ahad-Net Internasional sebagai MLM syariah ."