Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyakit SARS yang baru ditemukan pada tahun 2002 di propinsi Guangdong, Cina membawa banyak permasalahan. Sikap pemerintah Cina yang tidak terbuka mengenai penyakit ini mengakibat kan penyakit SARS ini menyebar ke berbagai negara , termasuk Indonesia. Di Indonesia, SARS mulai mendapat perhatian sekitar awal tahun 2003. Sebagai suatu penyakit yang bersifat menular dan dapat mewabah, SARS ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, baik dari segi medis maupun legal. Oleh karenanya pemerintah, dalam penerapan Undang-Undang No. 4 tahun 1984 mengenai Wabah Penyakit Menular, merasa perlu untuk mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut berupa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 424/MENKES/SK/IV/2003 mengenai Pedoman Penanggulangan Penyakit SARS. Pasien sebagai penerima layanan kesehatan (Health Receivers) selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak, dimana hak-hak tersebut harus dihormati dan dihargai oleh pihak-pihak yang terkait. Namun ternyata bagi pasien penderita SARS, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 tahun 1984 dan SK Menkes No. 424/Menkes/SK/IV/2003, terdapat beberapa penyimpangan dari hak-hak yang dimiliki oleh pasien, oleh karenanya harus mendapat perlindungan, khususnya terhadap Hak atas Pemeliharaan Kesehatan, Hak atas Rahasia Kedokteran, Hak atas Privacy, Hak untuk Menolak Perawatan/Tindakan Medik, dan Rahasia atas "Isi" Rekam Medis."

"AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan penyakit menular yang hingga kini belum ditemukan obatnya. Sebagian besar penderita HIV/AIDS tertular melalui media hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik oleh pengguna obat-obatan terlarang, sehingga masyarakat kerap memberikan stigma negatif terhadap mereka. Masyarakat mempunyai ketakutan yang cukup berlebihan terhadap penyakit ini dan para penderitanya seringkali dikucilkan, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan akses sosial, termasuk akses kesehatan. Di Rumah Sakit, para penderita HIV/AIDS sering kali mengalami penolakan dengan berbagai alasan. Padahal, melaiui SE Dirjen Yanmed No. KS.01.01.2.4.584 tahun 2000 tentang Penatalaksanaan Pasien HIV/AIDS di Sarana Pelayanan Kesehatan, telah ditegaskan bahwa Rumah Sakit dan Puskesmas tidak boleh menolak penderita HIV/AIDS. Perlakuan diskriminatif dalam mendapatkan pelayanan kesehatan kadangkala dirasakan oleh para pasien penderita HIV/AIDS. Untuk itu, perlindungan hukum bagi pasien penderita HIV/AIDS di Rumah Sakit harus senantiasa diperhatikan. Dalam memperoleh data, skripsi ini banyak menggunakan metode penelitian lapangan, dengan mengambil sampel Rumah Sakit dan melakukan wawancara terhadap sejumlah narasumber yang berkompeten, sehingga diharapkan skripsi ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan HIV/AIDS."

"Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buka tanaman baik sintetis maupun semi sintetis. Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan, dan dibedakan ke dalam tiga golongan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kesiapan pihak rumah sakit dalam menerima, merawat, menempatkan pasien penderita ketergantungan narkotika, dan peranan hukum dalam melindungi pasien penderita ketergantungan narkotika selama ia dirawat di rumah sakit. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif untuk menggambarkan suatu gejala dan fact finding untuk menemukan fakt mengenai gejala dalam penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan wawancara dengan narasumber. Penggunaan narkotika berdampak buruk, sehingga masyarakat kerap menghindari dan memberikan pandangan buruk terhadap penggunanya. Penderita ketergantungan narkotika sering menemui kendala dan penolakan untuk mendapatkan akses sosial, termasuk akses kesehatan seperti pelayanan kesehatan dirumah sakit. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter, dan Rumah Sakit, SE No. YM 02.04.3. 5.2504 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien baik pasien dalam keadaan sehat maupun sakit. Untuk itu, perlindungan hukum bagi pasien penderita ketergantungan narkotika di rumah sakit harus senantiasa diperhatikan."

"Sepeti halnya. pencipta lainnya, seorang desainer pakaian seharusnya memperoleh perlindungan terhadap karyakaryanya. Perlindungan terhadap Hak atas kekayaan intelektual dari desainer inilah yang sering diabai kan. Hal inilah yapg akan diperlihatkan penulis dalam kenyataannya. Dan dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan, dengan disertai dengan wawancara dengan para narasumber. Seperti kita ketahui, apabila seorang desainer bekerja pada suatu perusahaan, maka hubungan antara desainer dengan perusahaan tersebut adalah hubungan kerja. Dan menurut pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No. 12/1997, apabila terjadi hubungan kerja, maka hak tetap pada pencipta, kecuali bila diperjanjikan lain. Dan pada penjelasan asal 3 undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis. Sehi ngga, apabila pengalihan hak tidak dibuat dalam suatu perjanjian tetulis, maka, segala hak tetap pada pencipta. Namun dalam kenyataannya, desainer dianggap sebagai pegawai biasa dan seluruh hak atas seluruh ciptaannya dipegang oleh perusahaan tempat dia bekerja, padahal tidak dibuat suatu perjanjian tertulis mengenai pengalihan hak. Disinilah diasumsikan terjadi suatu penyalahgunaan keadaan (misbruik van de omstandigheden) yang dilakuakan oleh perusahaan."

"Operasi penyesuaian kelamin yang dilakukan oleh para penderita transeksual bukanlah hal baru dalam dunia kedokteran. Namun bagi masyarakat, transeksual masih belum dianggap sebagai suatu peristiwa biasa. Akibat operasi penyesuaian kelamin tersebut memiliki jangkauan yang sangat luas di segala bidang, terutama dibidang hukum. Berbagai pendapat baik yang pro maupun kontra atas hal ini menambah semakin menariknya permasalahan ini, perbuatan mana akan membawa akibat terhadap status hukumnya. Melihat permasalahanvya yang cukup kompleks, para ahli seperti hakim, dokter maupun pemuka agama kerap kali mengadakan diskusi atau seminar yang khusus membahas tentang operasi ini apatkah dibenarkan suatu perbuatan yang merubah ciptaan yang kuasa menjadi wujud yang berlawanan dengan kodratnya dilakukan oleh manusia demi memuaskan keinginannya? Ataukah timbulnya larangan keras teradap operasi semacam ini meskipun sangat menyiksa kondisi psikis seseorang, bahkan sampai ingin bunuh diri? Kemudian masih menjadi pertanyaan apakah melakukan operasi penyesuaian kelamin para penderita transeksual itu memiliki akibat yang sah menurut hukum, terutama aspek hukum perdata."

"Perlindungan terhadap pekerja di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan buruh dalam bidang kesehatan reproduksi. Di dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa tidak ada pembedaan dalam hal memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam bidang pekerjaan, oleh karena itu dalam hal perlindungan pun antara perempuan dan laki-laki harus diberikan tanpa adanya perbedaan gender. Kesehatan reproduksi merupakan hak yang harus diberikan bagi perempuan tidak terkecuali bagi tenaga kerja perempuan. Seseorang yang bekerja harus diberikan suatu perlindungan yang baik bagi kesehatan reproduksinya, baik perlindungan pada saat haid, pada saat hamil dan pemberian waktu menyusui. Disinilah peranan dari Pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk secara bersama-sama duduk dalam satu meja guna membahas pelaksanaan dari perlindungan terhadap kesehatan dan hak-hak reproduksi tenaga kerja perempuan. Peranan peraturan yang jelas dan penjatuhan sanksi yang tegas juga akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan perlindungan kesehatan reproduksi sehingga peraturan yang ada saat ini sebaiknya harus dilakukan berbagal revisi yang dikondisikan dengan keadaan perburuhan saat ini."

"Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan bentuknya, Reksa Dana dibagi menjadi dua, yaitu Reksa Dana berbentuk Perseroan dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Tesis ini hanya dititikberatkan pada Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif karena saat ini bentuk Reksa Dana tersebut sangat digemari dengan alasan proses pembentukannya lebih mudah. Metode penulisan yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Pokok permasalahan yang diangkat adalah sejauh mana perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan dan alternatif apakah yang dapat diberikan oleh Manajer Investasi dalam hal terjadi pembubaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan pemegang Unit Penyertaan tidak diketahui keberadaannya. Perlindungan terhadap pemegang unit penyertaan dapat dilihat dari kewajiban Manajer Investasi untuk memberikan jangka waktu tertentu kepada Pemodal untuk menjual kembali Unit Penyertaannya, dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, maka Manajer Investasi dapat melakukan pembubaran Reksa Dana yang diikuti dengan likuidasi. Dalam hal likuidasi, pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh bagian hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikannya. Alternatif yang dapat diberikan oleh Manajer Investasi apabila terdapat pemegang Unit Penyertaan yang tidak diketahui keberadaannya, salah satunya adalah mengalihkan Unit Penyertaan tersebut ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang bersangkutan. Saran yang dapat penulis berikan adalah agar peraturan mengenai Pasar Modal lebih disempurnakan lagi, khususnya ditambah pengaturan mengenai pengalihan reksa dana dan diadakannya sinkronisasi peraturan."