Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kekuatan eksekutorial benda jaminan dalam recovery pada agreement of indemnity (studi kasus pelaksanaan surety bond dalam perjanjian PT. Hidayat Amin dengan PT. Jasaraharja Putera). Adapun yang menjadi pokok permasalahan ialah : upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian recovery dari agreement of Indemnity pada penjaminan surety bond antara PT. Hidayat Amin dengan PT. Jasaraharja Putera, hambatan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam penyelesaian recovery dalam agreement of indemnity, serta kekuatan hukum eksekutorial benda jaminan untuk recovery dalam agreement of indemnity dalam surety bond antara PT. Hidayat Amin dengan PT. Jasaraharja Putera. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah - kaidah atau norma - norma hukum yang terdapat peraturan perundang - undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penagihan recovery dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara penagihan secara langsung ataupun penagihan melalui pihak lain seperti : melalui Gapensi. Hambatan dalam penagihan recovery ini dapat berasal dari iktikad baik dari principal selaku kontraktor terkait dengan pembuatan surety bond. Kendala lain ialah adanya syarat unconditional yang melemahkan posisi surety. Perjanjian ganti rugi yang ditandantangani principal tidak dapat menjamin untuk menagih recovery. Hal ini membutuhkan pengikatan jaminan seperti fidusia ataupun hak tanggungan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the executorial power of collateral material in the recovery of agreement of indemnity (case study of surety bond implementation in the Agreement between PT. Hidayat Amin and PT. Jasaraharja Putera). While the main problems are: efforts which can be done in settling the recovery of agreement of Indemnity in guaranteeing the surety bond between PT. Hidayat Amin and PT. Jasaraharja Putera, The obstacles faced by the insurance company in settling recovery in agreement of indemnity, as well as executorial power of collateral material for the recovery in agreement of indemnity in the surety bond between PT. Hidayat Amin and PT. Jasaraharja Putera. This thesis used normative judicial method, which is a legal study based or referred to legal principles or norms in the legislations. Research results showed that recovery billing could be done in various ways, such as direct billing or through another party, e.g: through Gapensi. The obstacle in recovery billing was the good faith of the principals as the contractors in the making of surety bond. Another problem was unconditional requirement which weakened the surety of the position. Indemnity agreement signed by principals couldn’t guarantee recovery billing. It required collateral biding such as fiduciary or mortgage."

"Surety Bond sebagai salah satu produk asuransi berada dalam ketidakpastian hukum dan pelaksanaan. Perbedaan Pertama bahwa di bidang perasuransian, surety bond pada dasarnya berbeda sama sekali dengan konsep perasuransian sebagai mekanisme pertanggungan. Perbedaan lain yang perlu disoroti adalah perbedaan konsep hukum, dimana secara dasar hukum berbeda dari prakteknya. Konsep Hukum Surety Bond adalah pasal 1316 KUHPerdata mengenai Perjanjian Indemnity (Tanggung Renteng), tetapi dalam prakteknya surety bond selalu berkiblat kepada pelaksanaan Bank Garansi. Seperti diketahui bahwa Bank Garansi mendasarkan pada pasal 1820 KUHPerdata tentang Penanggungan Hutang. Hal demikian menimbulkan kerancuan serta perbedaan penafsiran para ahli hukum dan ahli asuransi, khususnya di bidang Surety Bond."

"Masalah adopsi atau pengangkatan anak ini bukan suatu masalah baru lagi karena masalah adopsi atau pengangkatan anak ini sudah ada sejak dulu. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tujuan utama dari pengangkatan anak telah bergeser, kalau pada waktu tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan dan yang boleh diangkat adalah anak laki-laki. Tapi, untuk masa sekarang ini tujuan dari pengangkatan anak untuk menolong anak-anak yang terlantar dan memberikan kepada mereka kesejahteraan lahir dan batin. Pengangkatan anak atau adopsi dilakukan dengan motif yang berbeda-beda salah satunya adalah mengangkat anak sebagai pancingan yang berarti bahwa dengan mengangkat anak maka pasangan suami-isteri ini akan memperoleh anak sendiri. Hal ini merupakan suatu kepercayaan yang masih tumbuh dalam masyarakat. Selain itu motif mengangkat anak yang lain adalah karena merasa iba atau kasihan terhadap anak miskin atau yang terlantar. Dan motif mengangkat anak harus mengutamakan kepentingan si anak bukan untuk memenuhi kepentingan orangtua yang mengangkatnya. Sehingga dalam hal ini muncul Lembaga Pengangkatan Anak yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau keluarga yang ingin mengangkat anak dan juga untuk melindungi kepentingan si anak. Lembaga Pengangkatan Anak ini sangat membantu sekali dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Dan dalam perkembangan masyarakat dewasa ini peraturan yang mengatur tentang adopsi atau pengangkatan anak ini masih dianggap memadai selama menunggu dibuatkan suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang adopsi. Tapi, kepentingan masyarakat semakin banyak dan hubungan antara bangsa yang satu dengan yang lain juga semakin luas maka sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang adopsi karena adopsi itu sendiri tidak hanya terjadi pada warganegara Indonesia tetapi juga terjadi pada warganegara Asing yang mengangkat anak Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klausul baku larangan perkawinan sesama karyawan dalam satu perusahaan memenuhi suatu syarat perjanjian atau tidak. Selain, itu apakah tindakah PHK (Pemutusan hubungan kerja) tepat atau tidak sebagai akibat dari perkawinan sesama buruh/pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Penelitian ini juga mencakup wawancara dengan para pihak terkait.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu larangan perkawinan dengan rekan sekerja dalam satu perusahaan dalam perjanjian kerja memenuhi syarat-syarat perjanjian baku namun PHK para pihak tidaklah tepat dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini diharapkan pemerintah sendiri bisa mengatur atau mengambil jalan keluar, dengan mengawasi dan membuat sistem tersturktur untuk hal ini.

---

The aim of the research is to know Standard Clause of Marriage Prohibition With Work Colleague in Working Agreement With Company is meeting the condition of an agreement. Other thing that need to be considered is, either the dismissal and firing the labor or PHK (Discontinuance of Employment Relation) is proper or not, as a result of marriage between fellow workers. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books.

This research also include some interview with people related to it. From this research, it is concluded that prohibition to get married with work colleague in a company stated in a working agreement is met the condition of Standard Clause, but firing the workers or labor is not the right way to do for the company. In this case, community hope that government can control and taking a way out by supervising and making a structured system for it."

"Kerangka liberalisasi perdagangan komoditi pertanian dalam konteks World Trade Organization (WTO) tertuang dalam Perjanjian Umum Bidang Pertanian atau Agreement on Agriculture (AOA). AOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO dimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan yang termuat dalam Annex WTO. Salah satunya adalah aturan-aturan kebijakan pangan Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

---

Framework of agricultural trade liberalization in the context of World Trade Organization (WTO) General Agreement set out in the field of Agriculture or the Agreement on Agriculture (AOA). AOA is one of the international treaties that are generated through a series of WTO negotiations in the Uruguay Round of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Pact is applied simultaneously with the establishment of the WTO on January 1, 1995 which contained 13 parts and 21 Articles which is equipped with 5 Annex and an appendix to the Annex 5. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access, domestic support and export subsidies. Through Law No. 7 of 1994, Indonesia has ratified the WTO provisions which obliges WTO member states to adapt the rules contained in Annex WTO. One of them is the rules of the food policy Indonesia through Law No. 7 of 1996 concerning Food and Government Regulation No. 68 of 2002 on Food Security."