Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 16072 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Cambridge, UK: The Harvard Law Review Association, 1983
348.047 UNI
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Cambridge, UK: The Harvard Law Review Association, 1978
348.047 UNI
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ulfa Fadlun
"ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang analisis sitiran dan sebaran subjek pada skripsi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia tahun 2016. Kata sitiran menurut kamus bahasa Indonesia adalah kutipan sendangkan analisis adalah pemikiran, jadi analisis sitiran merupakan suatu penelitian terhadap sebuah kutipan. Analisis sitiran merupakan bagian dari komunikasi ilmiah.  Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap sitiran skripsi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia tahun 2016 serta memberikan gambaran penyebran subjek Ilmu Perpustakaan pada skripsi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia tahun 2016. Penelitian ini merupkan penelitian kuantitatif dengan metode bibliometika. Dalam analisis sitiran ini, peneliti kaji dalam berbagai kelompok, yaitu pengelompokkan penggunaan bahasa, peneliti medapatkan bahwa penggunaan sumber rujukan menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak disitir pada skripsi Ilmu Perpustakaan Univeristas Indonesia tahun 2016. Selanjutnya adalahjenis bahan sitiran, peneliti mendaptkan bahwa buku merupakan jenis sumber rujukan yang paling banyak disitir pada skripsi Ilmu Perpustakaan Univeristas Indonesia tahun 2016. Selanjutnya adalah usia sitiran, peneliti mendaptkan bahwa usia paruh waktu padas kripsi Ilmu Perpustakaan Univeristas Indonesia tahun 2016 adalah 9 tahun. Terakhir adalah sebaran subjek, peneliti mendaptkan bahwa sebaran subjek Ilmu Perpustakaan pada skripsi Ilmu Perpustakaan Univeristas Indonesia tahun 2016 cukup luas dengan adanya penelitian mengenai subjek ekonomi, hukum dan psikologi.

ABSTRACT
This study discusses citation analysis in the University of Indonesia Library Science thesis in 2016. Citation analysis is part of scientific communication. This study aims to provide an overview of the 2016 University of Indonesia Library Science thesis citation and provide an overview of the subject of Library Science in the 2016 University of Indonesia Library Science thesis. This research is a quantitative research with bibliometrics method. In this citation analysis, researchers examined in various groups, namely grouping the use of language.  Researchers found that the use of reference sources using Indonesian language was cited more in the 2016 University Library Science thesis in 2016. It is also found that the book is the most cited type of reference source. The researchers found that the life-cycle age of the 2016 Indonesian University Library Sciences is 9 years. Finally, in the distribution of subjects, the researchers found that the distribution of the subject of Library Sciences in 2016 at the University of Indonesia Library Science in 2016 was very broad  from the subject of library management, digital libraries to  economics, law and psychology."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cambridge, UK: Harvard Law Review Association, 1992
348.7347 BLU
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Cambridge, UK: The Harvars Law Review Association, 2010
348.734 7 BLU
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Efer Koritelu
"Kedudukan hukum pemohon judicial review di Indonesia hanya perorangan warga negara Indonesia menyebabkan warga negara asing tidak dapat mengajukan judicial review, meskipun hak asasi manusia warga negara asing dirugikan atau dilangar dengan berlakunya perundang-undangan pelaksana. Oleh karena itu dalam penulisan ini dibahas, Kedudukan hukum pemohon dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perbandingan kedudukan hukum pemohon warga negara asing dalam mengajukan judicial review di beberapa negara, kedudukan hukum pemohon warga negara asing dalam mengajukan judicial review di Indonesia. Untuk menjawab itu, digunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang, kasus, konsep dan perbandingan. Dari penelitian di peroleh hasil bahwa kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan judicial review di Indonesia dapat dilihat melalui kualifikasi pemohon dan kualifikasi kerugian, kualifikasi pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik dan privat serta lembaga negara dan kualifikasi kerugian terhadap hak-hak yang telah diatur dan dijamin dalam UUD 1945. Kedudukan hukum pemohon hanya perorangan warga negara Indonesia menyebabkan warga negara asing yang mengalami kerugian hak asasi manusia tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Namun ada beberapa hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda yang pada intinya menyatakan bahwa pemohon warga negara asing seharusnya diberikan kedudukan hukum jika substandi permohonan judicial review berkaitan dengan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Perbandingan kedudukan hukum pemohon judicial review di beberapa negara seperti Jerman, Mongolia, Ceko, Goergia, Hungaria, Austria, Korea Selatan, Africa Selatan, Rusia dan Amerika Serikat, yang tidak membatasi warga negara asing sebagai pemohon judicial review, bahkan beberapa pemohon warga negara asing yang diterima kedudukan hukum dan permohonan dalam oleh negara pembanding tersebut. Kedudukan hukum pemohon warga negara asing yang tidak diterima di Indonesia menyebabkan terjadinya pelangaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, yaitu hak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan pengadilan dan hak persamaan dihadapan hukum dan pengadilan, dimana hak ini telah dijamin dalam UUD 1945. Dalil konstitusional mengenai pembatasan hak asasi ternyata tidak dapan menjamin oleh karena hak yang dilangar merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Sehingga perlu tangung jawab negara untuk memberikan kedudukan hukum melalui pembentukan peraturan yang baru dengan mencantumkan pemohon adalah setiap orang yang mengalami kerugian konstitusional sedangkan terhadap warga negara asing hanya pada kerugian yang termasuk dalam katagori non derogable rights sedangkan derogable rights tidak.

The legal standing of the applicant for judicial review in Indonesia is only an individual Indonesian citizen, causing foreign nationals to be unable to apply for a judicial review, even though the human rights of foreign nationals have been harmed or violated by the enactment of the implementing laws. Therefore, in this paper discussed, the legal position of the applicant in the system of testing the laws and regulations in Indonesia, the comparison of the legal position of the applicant for foreign nationals in filing a judicial review in several countries, the legal position of the applicant for a foreign citizen in filing a judicial review in Indonesia. To answer that, legal research methods are used with the approach of laws, cases, concepts and comparisons. From the research, it is found that the legal position in applying for a judicial review in Indonesia can be seen through the qualifications of the applicant and the qualifications for losses, the qualifications of the applicants are individual Indonesian citizens, indigenous peoples, public and private legal entities and state institutions and qualifications of loss to rights. Right that has been regulated and guaranteed in the 1945 Constitution. The legal standing of the applicant is only an individual Indonesian citizen, which means that foreign nationals who experience human rights losses cannot be accepted by the Constitutional Court. However, there were several constitutional judges who put forward a different opinion which basically stated that the foreign citizen applicant should be given a legal standing if the substance of the application for judicial review relates to human rights which cannot be reduced under any circumstances. Comparison of the legal standing of the applicants for judicial review in several countries, such as Germany, Mongolia, Czech, Goergia, Hungary, Austria, South Korea, South Africa, Russia and the United States, which do not limit foreign nationals as applicants for judicial review, even some applicants are foreign nationals the legal standing and application received by the comparable country. The legal standing of the applicant for foreign citizens who is not accepted in Indonesia causes violations of the principles of the rule of law and human rights, namely the right to be recognized as a person before the law and court and the right to equality before the law and court, where this right has been guaranteed in the 1945 Constitution. Constitutional arguments regarding the limitation of human rights are not guaranteed because the rights that are violated are human rights that cannot be limited under any circumstances. So it needs the responsibility of the state to provide a legal position through the formation of a new regulation by including the applicant is everyone who experiences a constitutional loss while foreigners only suffer losses which are included in the category of non derogable rights while derogable rights are not."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mavodza, Judith
Amsterdam: Chandos Publishing, 2016
025.527 MAV c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Athira
"Skripsi ini membahas mengenai deposit ciptaan ditinjau dari sudut pandang hukum. Pembahasannya diawali dengan pembahasan mengenai aturan-aturan tentang hak cipta di tingkat internasional, yang terdiri dari Konvensi Bern, UCC 1952, Konvensi Roma, dan Perjanjian TRIPS. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai asal-usul Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta Undang-Undang Hak Cipta, lembaga-lembaga terkait hak cipta dan deposit ciptaan, dan gambaran pelaksanaan deposit ciptaan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1999. Selanjutnya, dibahas mengenai deposit ciptaan di Amerika Serikat dan deposit ciptaan berdasarkan Rancangan Undang-Undang Deposit. Nantinya, akan diberikan analisis mengenai deposit ciptaan dalam aturan-aturan hak cipta di tingkat internasional, kaitan antara Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 dengan Undang-Undang Hak Cipta, dan arah pengaturan deposit ciptaan di Indonesia.

This thesis discusses legal deposit in terms of legal point of view. The discussion begins with a discussion of the rules on copyright at the international level, consisting of the Berne Convention, UCC 1952, the Rome Convention, and TRIPS Agreement. Then, followed by a discussion on the origin of Law No. 4 of 1990 concerning Deposit of Printed Works and Recorded Works and also the Copyright Law, the institutions relating to copyright and legal deposit, and an overview of the implementation of legal deposit in Indonesia based on the prevailing laws and regulations, namely Law No. 4 of 1990, Government Regulation No. 70 of 1991, and Government Regulation No. 23 of 1999. Furthermore, it is discussed about legal deposit in the United States and legal deposit under the Draft of Deposit Law. There will be an analysis of legal deposit in the international copyright rules, the link between Law No. 4 of 1990 and the Copyright Law, and about the future regulation of legal deposit in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Morton, Joyce
London: Prentice-Hall, 1998
346.086 MOR l (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ochs, Linnea Leedham
New York: Prentice-Hall, 1987
R 340.03 Och w
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>