Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arcs barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan perrnasalahan yang nantinya akan semakin tidak popular.Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan diantaranya penerapan sistem post audit yang ternyata masih digunakan oleh para pelaku usaha melakukan pelanggaran seperti penyelundupan, manipulasi dokumen dan lain sebagainya.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah sistem post audit yang diterapkan oleh DJBC dapat mendorong perdagangan internasional di Indonesia sekaligus menganilis dampak-dampak yang ditimbulkan oleh penerapan sistem ini di lihat dan sisi kerugian yang timbulkan bagi negara.Penelitian ini diawali dengan menganalisis volume perdagangan internasional Indonesia baik ekspor maupun impor dikaitkan dengan penerapan sistem post audit yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang datanya didapat dari pihak-pihak yang berkompeten serta wawancara langsung dengan orang-orang yang berinteraksi langsung dengan pelaku perdagangan internasional. Dengan demikian dapat dievaluasi penerapan sistem post audit dalam mendorong perdagangan internasional di Indonesia.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem post audit yang diterapkan oleh DJBC dapat mendorong perdagangan intemasional Indonesia sekaligus masih dijadikan celah oleh para pelaku usaha dan oknum aparat DJBC melakukan pelanggaran yang dapat merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, reward & punishment mutlak diberlakukan bagi kedua belah pihak serta pemahaman yang dalam terhadap sistem post audit ini sehingga nilai positifnya dapat terus ditingkatkan dan sekaligus meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbulkan."

"Dewasa ini, fasilitasi perdagangan merupakan elemen penting dalam proses ekspor-impor suatu negara. Fasilitasi perdagangan pertama kali dibahas dalam Singapore Ministerial Conference tahun 1996 dan kemudian dikategorikan sebagai salah satu Singapore Issues. Akan tetapi, negosiasi terhadap fasilitasi perdagangan antara negara-negara WTO sempat mengalami deadlock dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada 22 Februari 2017, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mulai diberlakukan bagi negara-negara anggota WTO. Dimulainya penerapan single window system di Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai Indonesia National Single Window INSW pada tahun 2008 menandai bahwa Indonesia menjalankan komitmen dalam negosiasi fasilitasi perdagangan WTO. Hal yang menarik adalah dalam hal ini Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan single window system sebelum kesepakatan terhadap Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dicapai. Penerapan sistem ini dinilai penting oleh Indonesia demi menunjang proses ekspor-impor yang lebih efektif dan efisien, sebab seringkali proses tersebut memakan banyak waktu dan biaya yang cukup besar. Namun demikian, sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dukungan baik secara kebijakan maupun pendanaan untuk dapat membangun sistem ini. Tulisan ini kemudian melihat bagaimana keterlibatan atau pengaruh WTO dan Bank Dunia dalam pengembangan sistem INSW. Dalam hal ini, pengaruh WTO lebih ditekankan pada penetapan aturan perdagangan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan. Kemudian, keterlibatan Bank Dunia adalah dari sisi pendanaan dan pengawasan melalui program Development Policy Loan DPL yang mendukung policy reform, khususnya dalam kebijakan pengembangan sistem INSW. Cognitive authority yang dibangun oleh keduanya menunjukkan terdapat strong institutional belief untuk mewujudkan terciptanya perekonomian negara-negara di dunia yang lebih terbuka.

---

Nowadays, trade facilitation is a prominent element in a country rsquo s export import process. Trade facilitation was first discussed at the Singapore Ministerial Conference in 1996 and subsequently categorized as one the ldquo Singapore Issues. However, the negotiations on trade facilitation had been deadlocked and took considerable time to reach the conclusion. On February 22, 2017, the Trade Facilitation Agreement was finally applied to all of the WTO member countries. The commencement of the implementation of single window system in Indonesia, or Indonesia National Single Window INSW in 2008, indicates that Indonesia is committed to WTO trade facilitation negotiations. Indonesia has implemented this system even long before the Trade Facilitation Agreement is reached, which is considered unique as Indonesia is categorized as a developing country. Implementation of this system is considered crucial for Indonesia in order to promote the efficiency and effectivity of trade process, because sometimes this process takes a lot of time and costly indeed. Nevertheless, as a developing country Indonesia needs both policy support and funding to build this system. This paper explains the involvement of WTO and The World Bank in developing INSW system. In this case, the involvement of WTO is more emphasized on setting trade rules, especially relating to trade facilitation. The World Banks involvement is more on funding and monitoring through Development Policy Loan DPL program that promotes policy reform, particularly in the development of INSW system. Their cognitive authority shows there is strong institutional belief to stimulate more liberalized world."