Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On laws and practice of election in the constitutional system of Indonesia."

"Skripsi ini membahas strategi anggota legislatif perempuan dalam mengawal ketentuan kuota perempuan di pembahasan RUU Pemilu 2012. Untuk membahas hal tersebut, skripsi ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Skripsi ini berasumsi bahwa anggota legislatif perempuan bisa dilihat dari 3 aspek, yakni KPP RI, anggota legislatif perempuan di fraksi, dan anggota legislatif perempuan di panitia pembahasan. Temuan penelitian yang diperoleh adalah melalui KPP RI, anggota legislatif perempuan melakukan strategi diskusi internal, audiensi dengan Pansus, audiensi dengan fraksi-fraksi, dan lobi dengan pimpinan partai. Melalui partai politik, anggota legislatif perempuan memperkuat jaringan dengan Divisi Pemberdayaan Perempuan di partai masing-masing, sambil menguatkan lobi kepada pimpinan partai. Anggota legislatif perempuan yang masuk di panitia pembahasan juga melakukan beberapa strategi, diantaranya mempengaruhi secara langsung pembahasan dengan melemparkan usulan dan melakukan perdebatan, juga melakukan lobi di sela-sela rapat dengan fraksi-fraksi lain. Melalui serangkaian strategi tersebut, anggota legislatif perempuan berhasil mempertahankan ketentuan mengenai kuota perempuan dan menambahkan bagian penjelasan dari pasal 56 di UU Pemilu No. 8 Tahun 2012.

---

This research is explaining how the strategy of women MPs to keep the quota regulation in General Election Law revision process on 2012. Using qualitative methods, this research use in-depth interview, as well as, document study to collect the data. The assumption built in this research is that the women MPs can be seen from three aspects, which is KPP RI, women MPs in political party, and women MPs in revision committee.

This research found that from KPP RI, women MPs make an internal discussion, make an audience with the revision committee, and lobbying the head of political parties. Women MPs in the political party are strenghtening coordination with Woman Empowernment Division, as well as, strenghtening lobby to the head of their each political party. Women MPs in the revision committee are directly influencing the process through debates, and lobbying other MPs to supporting the idea of quota. With those explained strategies, women MPs success to keep the regulation of woman quota in General Election Law Number 8 Year 2012."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu, membandingkan pengaturan pencucian uang dalam UU PPTPPU dan UU Pemilu, serta merekomendasikan pengaturan ideal penanganan pencucian uang dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu kedepan. Persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu mengenai ketentuan arangan menerima uang hasil tindak pidana telah menimbulkan permasalahan hukum yakni undang-undang mana yang seharusnya diterapkan, sehubungan keduanya adalah undang-undang khusus, lebih jauh hal ini juga akan menimbulkan perbedaan pengaturan pada masing-masing undang-undang, seperti halnya tidak dilibatkannya PPATK terhadap penanganan pencucian uang yang telah bertransformasi menjadi tindak pidana Pemilu di bawah rezim UU Pemilu. Permasalahan berlanjut dengan tidak diaturnya larangan pemberian sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana dalam UU Pemilu, hal demikian menunjukkan ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang dalam mengadopsi konsepsi pencucian uang ke dalam UU Pemilu. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas lex spesialis sistematis undang-undang yang diterapkan adalah UU Pemilu, dalam UU Pemilu tidak diatur ketentuan pencucian uang aktif, hanya diatur mengenai pencucian uang pasif, sementara dalam UU PPTPPU mengatur keduanya, ke depan perlu dirumuskan ketentuan pencucian uang aktif dalam UU Pemilu.."

"Selama ini pengaruh ideologi terhadap pemberian suara belum banyak diteliti pada konteks Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari ideologi konservatisme, anti-sekularisme, tradisionalisme, dan sikap terhadap penegakan khilafah-syariah, terhadap pemberian suara pada Pemilu Presiden 2014. Ideologi konservatisme dan anti-sekularisme masing-masing diukur menggunakan skala konservatisme dan anti-sekularisme yang disusun oleh peneliti. Ideologi tradisionalisme diukur menggunakan item-item skala tradisionalisme yang digunakan Asian Barometer Survey Gelombang 3. Sikap terhadap penegakan khilafah syariah diukur menggunakan skala dari Chusniyah (2012). Responden penelitian merupakan 268 mahasiswa UI muslim yang telah memberikan suara pada Pemilu Presiden 2014. Analisis dilakukan dengan menggunakan model persamaan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari ideologi konservatisme (t = 1,96, p < 0,05) dan sikap terhadap penegakan khilafah-syariah (t = 1,99, p < 0,05), terhadap pemberian suara. Sementara itu tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari ideologi anti-sekularisme dan tradisionalisme.

---

The effect of ideology towards voting choice had not been studied widely in Indonesia context. This research was conducted to see the effect of conservatism, anti-secularism, traditionalism, and attitude towards caliphate-sharia to voting choice in Presidential Election 2014. Conservatism and anti- secularism ideology was measured using respectively conservatism scale and anti-secularism scale developed by the researcher. Traditionalism ideology was measured using traditionalism items from Asian Barometer Survey Wave 3. Attitude towards the establishment of caliphate-sharia was measured using scale developed by Chusniyah (2012). There were 268 muslim students of Universitas Indonesia who had given their vote in Presidential Election 2014 as respondents involved in this research. The data was analysed using structural equation modeling. The result showed that there are significant effect from conservatism (t = 1,96, p < 0,05) and attitude towards the establishment of caliphate-sharia (t = 1,99, p < 0,05) to vote choice. Meanwhile, there was no significant effect found from anti-secularism and traditionalism ideology."