Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKI. Pendahuluan Masalah pokok Masalah yang dibahas adalah masalah pengangkatan anak atau adopsi yang ditinjau baik dari sudut hukum adat, S. 1917 dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Pertamina. Tujuan penulis meninjau meninjau masalah ini adalah dan praktek pelaksanaan diterapkan hukum yang berbeda beda. Juga melihat apa persaniaannya.Dengan memperbandingkannya kita berusaha untuk meyakinkan bahwa sudah saatnya diperlukan nya suatu perangkat hukum yang uniform dan unifikasi untuk berbagai golongan, suku, jenis kelamin, agama dalam proses pengangkatan anak atau adopsi. Dalam pembahasan skripsi ini penulis membahas 1. Masalah adopsi diatur secara hukurn adat, S. 1917 No 129 dan menurut Pedoman Personalia dan Syarat-Syarat Kerja Pertamina. 2. Apakah ketiga jenis proses itu sudah dapat mernbeni kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi yang bersangkutan dalam melakukan adopsi. 3. Sebaiknya masalah adopsi itu diatur dalam suatu perangkat hukum yang unifikasi dan uniformasi. Metode Penelitian Dalam meneliti masalah hukum dari masalah pengangkatan anak ini, penulis telah mempergunakan beberapa methode dalam penelitian Melalui pengumpulan bahan dari perpustakaan, brosur brosur, dan bahan kuliah. Melalui wawancara wawancara dengan pejabat pejabat se-. perti Pejabat Personalia Pertamina baik yang di Jakarta maupun yang di Unit Operasi di daerah - Melalui pengurnpulan. keterangan dan data dari yang bersangkutan sendiri. II. Pembahasan tentang peraturan yang berlaku baik secara hukum adat maupun S. 1917 No. 129. III. Pembahasan tentang Perat-uran Menteri Pertambangan No. 02/P/M/Pertamb/1971 tanggal 17 Mei 1971 dan Syarat- syarat yang ditetapkan untuk adopsi di Pertamina - yang diatur dalarn Pedoman Personalia dan Syarat-Syarat kerja di Pertamina, hak dan kewajiban yang diperoleh. IV. Pelaksanaan dan yurisprudensi pengangkatan anak di lingkungan Pegawai Pertamina V. Kesimpulan dari yang telah dibahas dan saran-saran dari penulis. Hal-hal yang dijumpai penulis - Bahwa dalam praktek pelaksanaan pengangkatan anak belum ada suatu perangkat hukum yang mengatur secara tegas. Yang ada adalah pluralistis baik dalam menentukan syarat,orang yang diizinkan mengangkat anak, prosedur, semuanya masih tidak ada unifikasi dan uniformitynya. Bahwa sudah saatnya kita memikirkan suatu perangkat hukum tentang pengangkatan anak tersebut mengingat pengangkatan anak tersebut semakin bertambah jumlah kasus yang di adili oleh Pengadilan Negeri dan apalagi sekarang sering timbul pengangkatan anak antar negara. Dalam praktek, walaupun telah diselnggarakan pengangkatan Dalam praktek, walaupun pengangkatan anak telah diselenggarakan melalui Pengadilan Negeri, syarat yang ditentukan secara intern pada beberapa instansi tidak sinkron dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Akibatnya ada pengangkatan anak yang telah disahkan oleh pengadilan tetapi tidak berlaku bagi beberapa instansi dalam pemnan fasilitas dan hak-hak si anak angkat. Dalam pelaksanaan pengesahan pengangkatan anak secara hukum adat ada kelemahannya karena tidak adanya akta tentulis. Cuma ada beberapa daerah saja yang mempunyal akta tertulis untuk pengangkatan anak. Ada kecenderungan bahwa pengangkatan anak diselenggarakan melalui proses Pengadilan Negeri sehingga kepastian hukum nya lebih terjamin dan mantap. Saran-saran Perlu segera diterbitkan uatu perangkat hukum yang mengatur tentang pengesahan pengangkatan anak baik yang menetapkan secara tegas mengenai syarat, orang yang dapat melakukan pengangkatan anak, mengatur proses, hak dan kewajiban masing masing pihak dan lain-lainnya sehingga pengangkatan anak akan dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang tersangkut dalam pengangkatan anak."

"Pada masa lalu, sektor pertambangan umum, pernahmenjadi penyumbang devisa terbesar bagi Negara. Akan tetapisemenjak tahun 1999, penerimaan devisa dari sektorpertambangan umum mulai mengalami penurunan, yangdisebabkan oleh adanya penurunan nilai investasi baru. Halini kemudian disikapi pemerintah dengan jalan membuatroadmap atau peta persoalan di sektor pertambangan umum.Berdasarkan roadmap tersebut, perpajakan dianggap menjadisalah satu masalah yang menghambat perkembangan sektorpertambangan umum. Masalah perpajakan di sektorpertambangan umum, dapat dilihat dari dua aspek. Aspekpertama adalah aspek penerapan pengaturan perpajakan disektor pertambangan umum. Untuk membahas mengenai aspekini, digunakan Kontrak Karya, perundang-undangan perpajakandan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sementara aspekkedua adalah aspek penerapan perpajakan. Pembahasanmengenai aspek penerapan perpajakan ini dilakukan untukmenganalisis kendala perpajakan yang dihadapi olehkontraktor di sektor pertambangan umum. Pembahasandilakukan untuk menganalisis kendala yang dihadapi padamasa sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999Tentang Pemerintahan Daerah dan pada masa setelah keluarnyaUndang-undang Nomor 22 tahun 1999."

"Akad yang paling banyak dipakai dari pembiayaan di bank syariah adalah akad murabahah. Produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah ditemukan pada hampir setiap bank syariah di Indonesia, baik yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya yang merupakan masyarakat pada umumnya, maupun kepada nasabahnya yang sekaligus merupakan pegawai dari bank syariah itu sendiri seperti yang terjadi di Bank Syariah X. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian pembiayaan pegawai pada Bank Syariah X dengan ketetuan yang berlaku di Indonesia, selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai potensi kerugian yang dapat terjadi dalam pembiayaan murabahah pegawai tersebut. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pembiayaan murabahah pegawai Bank Syariah X dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia baik dalam Surat Edaran Bank Syariah X perihal Pembiayaan Pegawai maupun dalam klausula akad murabahah. Di samping terdapat potensi kerugian yang dapat terjadi dalam pembiayaan murabahah pegawai di Bank Syariah X berupa kerugian finansial yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, ketidaktelitian atau kurang telitinya para pihak terhadap isi akad, kelemahan ketentuan dalam Surat Edaran perihal pembiayaan murabahah pegawai Bank Syariah X, lemahnya pengikatan agunan, dan kurangnya koordinasi antara unit kerja tempat pegawai penerima pembiayaan bekerja terkait adanya pegawai yang berhenti dari dinas bank.

---

The most widely used contract of financing in Islamic banks is murabaha contract. Financing products that use the murabaha agreement is found in almost every Islamic bank in Indonesia, kindly provided by Islamic banks to their customers who are the people in general, and to the customers who is an officer of the Islamic banks themselves as was the case in Islamic Banking X. The issue in this research is how to finance the suitability of an employee at Islamic Bank X with the provisions laid down in force in Indonesia, in addition, the authors also raised concerns about the potential loss that may occur in the employee murabaha financing. The research in this thesis using normative legal research methods, and then is analyzed using descriptive analytic method. In this study it was found that there is a mismatch in the financing murabaha Islamic Bank employee X with applicable regulations in Indonesia, both in the Circular Letter concerning Islamic Bank Financing Employee X and the murabaha contract clause. In addition there are potential losses that may occur in the financing murabaha Islamic Bank X employees in the form of financial loss caused by weak oversight, inaccuracy of the parties to the contract contents, weakness provisions in Circular Letter concerning financing murabaha Islamic Bank employee X, weak binding collateral, and lack of coordination between the receiver unit where employees work related to the financing of an employee who quit the bank official."

"Masalah adopsi atau pengangkatan anak ini bukan suatu masalah baru lagi karena masalah adopsi atau pengangkatan anak ini sudah ada sejak dulu. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tujuan utama dari pengangkatan anak telah bergeser, kalau pada waktu tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan dan yang boleh diangkat adalah anak laki-laki. Tapi, untuk masa sekarang ini tujuan dari pengangkatan anak untuk menolong anak-anak yang terlantar dan memberikan kepada mereka kesejahteraan lahir dan batin. Pengangkatan anak atau adopsi dilakukan dengan motif yang berbeda-beda salah satunya adalah mengangkat anak sebagai pancingan yang berarti bahwa dengan mengangkat anak maka pasangan suami-isteri ini akan memperoleh anak sendiri. Hal ini merupakan suatu kepercayaan yang masih tumbuh dalam masyarakat. Selain itu motif mengangkat anak yang lain adalah karena merasa iba atau kasihan terhadap anak miskin atau yang terlantar. Dan motif mengangkat anak harus mengutamakan kepentingan si anak bukan untuk memenuhi kepentingan orangtua yang mengangkatnya. Sehingga dalam hal ini muncul Lembaga Pengangkatan Anak yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau keluarga yang ingin mengangkat anak dan juga untuk melindungi kepentingan si anak. Lembaga Pengangkatan Anak ini sangat membantu sekali dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Dan dalam perkembangan masyarakat dewasa ini peraturan yang mengatur tentang adopsi atau pengangkatan anak ini masih dianggap memadai selama menunggu dibuatkan suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang adopsi. Tapi, kepentingan masyarakat semakin banyak dan hubungan antara bangsa yang satu dengan yang lain juga semakin luas maka sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang adopsi karena adopsi itu sendiri tidak hanya terjadi pada warganegara Indonesia tetapi juga terjadi pada warganegara Asing yang mengangkat anak Indonesia."

"Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, 2015, dan 2019 menyebabkan kerugian bagi masyarakat di Singapura dan Malaysia. Hal ini dapat menjadi dasar menggugat perbuatan melanggar hukum bagi pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, tumpahan minyak dalam kasus Sanda v PTTEP Australasia (2009) menyebabkan kerugian bagi sekelompok petani rumput laut di Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Adapun minyak tersebut berasal dari kilang minyak milik PTTEP Australasia yang beroperasi di wilayah Pulau Ashmore dan Cartier, Australia. Adanya pencemaran lintas batas negara menyebabkan suatu persoalan Hukum Perdata Internasional (HPI), jika muncul gugatan perbuatan melanggar hukum atas pencemaran tersebut. Oleh karenanya penting untuk menentukan hukum yang berlaku atas gugatan perbuatan melanggar hukum tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pencemaran telah terjadi berdasarkan hukum nasional negara tertentu dan akibat-akibat dari pencemaran tersebut, contohnya pembayaran ganti rugi. Penelitian ini akan membandingkan kaidah HPI Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Australia. 

---

Forest Fires that occurred in Indonesia in 1997, 2015, and 2019 caused massive losses for the citizens of Singapore and Malaysia. On this basis, the plaintiff can file a tort lawsuit to sue for damages. On the other hand, the oil spill in the case of Sanda v PTTEP Australasia (2009) also caused damage to a group of seaweed farmers in Rote, East Nusa Tenggara, Indonesia. In addition, the oil spills came from the wellhead owned and operated by PTTEP Australasia. The wellhead itself is located in the Territory of Ashmore and Cartier Islands, Australia. The presence of pollution across the nation’s border gives rise to the Private International Law issue if the party files the lawsuit. Therefore, determining the applicable law is foremost to analyse. It aims to know whether environmental damage has occurred regarding certain national laws and the outcomes from the damage, e.g., compensation settlement. This research will compare Indonesian, Singaporean, Malaysian, and Australian Private International Law.  "

"Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki (mengawini) lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Undang-Undang No.1/1974, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang diatur secara limitatif. Begitu pula dalam lima Hukum Agama yang berlaku di Indonesia. Selain itu, poligami juga mengundang berbagai kontroversi dalam masyarakat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan poligami itu sendiri di dalam UU No.1/1974 dan Hukum Agama, dan memberikan solusi terhadap pandangan keliru tentang poligami dalam masyarakat. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif analitis. Selain mengadakan penelitian kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian lapangan, guna mendapatkan data yang akurat dan terkini."

"Sampai Juni 1992 PAI 1984 tidak mengatur perlakuan akuntansi atas off balance sheet items. Dengan adanya kasus kerugian Bank Duta, muncul SKAPI yang berlaku efektif 1 Januari 1993. Tujuan penelitian membandingkan dan melihat apakah pencatatan dan pelaporan transaksi off balance sheet menurut SKAPI dapat memenuhi kebutuhan informasi pembaca laporan. Penelitian menggunakan metode studi literatur dan studi lapangan. Penulis membandingkan buku-buku, mass-media, peraturan/laporan, pihak ekstern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum SKAPI Bank X mencatat transaksi off balance sheetnya berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Indonesia. Sesudah SKAPI Bank X mencatat transaksi berdasarkan SAK Nomor 31. Sebelum SKAPI Bank X melaporkan transaksi off balance sheet dalam catatan atas laporan keuangan. Sesudah SKAPI bank-bank termasuk Bank X melaporkannya dalam laporan Komitmen dan kontinjensi. Pelaporan transaksi off balance sheet sesudah SKAPI sudah seragam dan memiliki sistematika penyajian berdasarkan urutan komitmen dan kontijensi yang paling dulu menjadi aktiva/kewajiban. Kesimpulan penulis, pertama pencatatan akuntansi atas transaksi off balance sheet di Bank X sebelum dan sesudah SKAPI tidak berubah, dan sudah cukup memadai untuk pembuatan laporan komitmen dan kontijensi. Kedua, sebelum SKAPI pelaporan transaksi off balance sheet hanya dalam catatan atas laporan keuangan; sesudah SKAPI dalam laporan tersendiri. Ketiga, sebelum SKAPI Bank X tidak memisahkan komitmen dari kontijensi; sesudah SKAPI ada pemisahan antara tagihan dan kewajiban komitmen dan kontijensi. Keempat, sesudah SKAPI BI mewajibkan laporan keuangan yang dipublikasikan di surat kabar termasuk laporan komitmen dan kontijensi. Kelima, pembaca laporan keuangan dapat melihat transaksi dan resiko yang mungkin timbul yang saat ini masih belum "on balance sheet". Keenam, pembaca laporan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi keuangan bank. Akhirnya, penulis menyarankan pembaca laporan dalam menilai kondisi keuangan bank, selain melihat neraca dan rugi laba, perlu menilai laporan komitmen dan kontinjensi serta catatan atas laporan keuangan."