Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DaerahKabupaten Bogor terkait dengan spending policy untuk mendukung terciptanya akselerasi kawasan minapolitan berbasis budidaya ikan lele di Kabupaten Bogor serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan lele di Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selama berjalannya program ini. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah pengalokasian DAK dan APBD Kabupaten Bogor yangmemperlambat terciptanya akselerasi kawasan minapolitan Kabupaten Bogor karena kurangnya anggaran dan penurunan anggaran dari tahun 2011 ke tahun 2012.

---

ABSTRACTThis research discuss about Government Of Bogor Regency's Policy

which is related to spending policy for support the creation of acceleration minapolitan's area based on catfish cultivation in Bogor Regency and solution to finishing many problems which is faced by many catfish cultivators in Putat Nutug Village, Ciseeng Subdistrict, Bogor Regency and Governmet of Bogor Regency during this program. A method of this research that is used are an interview and the study of literature The results of this research are the allocation of DAK and

APBD which is delay the creation of acceleration minapolitan's area in Bogor Regency because lack of budget and decreasing of budget from years of 2011 to 2012."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota terhadap akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel entity and time fixed effects dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama 2004-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap akses dan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Kebijakan penetapan proporsi anggaran fungsi pendidikan dari APBD kabupaten/kota minimal sebesar 20% tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong perluasan akses dan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Akses terhadap pendidikan lebih dipengaruhi kepadatan penduduk, tingkat kesejahteraan dan intelektualitas masyarakat, serta keterpencilan daerah. Sementara itu, kualitas pendidikan dasar dipengaruhi ketersediaan guru, dana pendidikan dari provinsi, dan dana BOS, sedangkan kualitas pendidikan menengah berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota didukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mempertimbangkan komposisi anggaran yang diarahkan langsung untuk membiayai proses belajar-mengajar (belanja nonpegawai). Selain itu, anggaran pendidikan harus mampu mengatasi hambatan sisi permintaan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan terpencil, serta daerah padat penduduk dengan tingkat drop-out sekolah yang tinggi dan atau banyak anak usia sekolah yang lebih memilih untuk bekerja. Tidak hanya itu, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi kinerja pendidikan.

---

ABSTRACTThis study examined the effect of kabupaten/kota education spending allocation on the access to and quality of primary and secondary education in Indonesia using the quantitative approach of panel data regression model (entity and time fixed effects). The scope of the study covers all kabupaten/kota and the periode between 2004 and 2009. The results showed that the relationship between kabupaten/kota education spending allocation with the access to and quality of primary and secondary education are very insubstantial. Stipulation that at least 20% of kabupaten/kota government budgets should spend on education are not fully effective in encouraging the access to and quality of education in Indonesia. Access to basic and secondary education are influenced by population density and public welfare, as well as influenced by the level of community?s intellectual capacity and remoteness. The quality of primary education is influenced by school resources, in particular the availability of province education funds, school operational assistance (BOS) and the availability of teachers. While the quality of secondary education was related to the lack of jobs. The results of study suggest that the allocation of kabupaten/kota education spending should supported by good government and take into account of the budget compositions that should be led to directly finance the teaching and learning process as well as to deal with the demand-side barriers, especially in areas with high poverty rates, remoteness, dense population, and high drop-out rate of school, where much more school age children prefer work to school. In addition, it needed a sustained effort to improve the availability and quality of educational performance information."

"Belanja pendidikan merupakan fungsi distribusi dari peran ekonomi pemerintah yang ditujukan untuk kelompok miskin supaya mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengukur distribusi manfaat belanja pendidikan diantara kelompok rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 dengan menggunakan Benefit Incidence Analysis. Studi ini hanya fokus pada belanja pendidikan untuk SD/SMP/SMA/SMK Negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manfaat belanjapendidikan SD terdistribusi hampir merata pada tiap kelompok pendapatan. Sebagian besar belanja SMP dan SMA/SMK Negeri diterima kelompok pendapatan menengah ke atas.;Education spending is the distribution of the economic role of government intended for the poor so that they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Klaten Regency 2009 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SD/SMP/SMA/SMK Negeri. The result is education spending benefits for SD distribute almost equal in each income group. Most of education spending benefits for SMP/SMA/SMK accepted by midlle and upper income group.

---

Education spending is the distribution of the economic role of government intended for the poor so that they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Klaten Regency 2009 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SD/SMP/SMA/SMK Negeri. The result is education spending benefits for SD distribute almost equal in each income group. Most of education spending benefits for SMP/SMA/SMK accepted by midlle and upper income group."

"Pendidikan merupakan jalan keluar yang paling efektif bagi program pengentasan kemiskinan pada jangka menengah dan panjang. Belanja pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk dapat mendorong masyarakat miskin dalam hal meningkatkan kualitas hidupnya melalui hasil yang dicapai dari pendidikan. Karena itu penting untuk memastikan bahwa manfaat belanja pendidikan diterima secara proporsional oleh golongan masyarakat miskin. Untuk melakukan analisa terhadap distribusi dari manfaat belanja pendidikan yang diterima kelompok pendapatan masyarakat digunakan alat analisa Benefit Incidence Analysis. Manfaat belanja pendidikan yang dibelanjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tingkat SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat terdistribusi secara dominan kepada kelompok pendapatan C (Rp. 1000.000 - 3000.000) sebesar 28,12% dan paling kecil diterima oleh kalompok pendapatan terkaya (>5000.000) sebesar 10,38%, sedangkan kelompok masyarakat termiskin hanya menerima 13,46% manfaat belanja pendidikan. Sedangkan dilihat dari kelompok sekolah SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat manfaat terbesar diterima oleh kelompok sekolah 2 sebesar 27,41% sedangkan sekolah dengan kualitas terendah hanya mendapat 14,09%. Secara spesifik manfaat riil belanja pendidikan paling banyak diterima oleh kelompok pendapatan C pada sekolah kelompok 2 sebesar Rp. 8,64 milyar dan terkecil diterima kelompok pendapatan E di kelompok sekolah 5 sebesar Rp. 1,18 milyar.

---

Education is the most effective solution for poverty alleviation program in the medium and long term. Education spending is principally directed to encourage the poors to improve their quality of life through education process. It is therefore very important to ensure that the benefits of education spending received by the poorest income groups in society. This thesis analyzes the distribution of education spending received across income group using Benefit Incidence Analysis. The benefits of education expenditure spent by the Government Province of Jakarta at Junior High School in City Adm. Jakarta Barat is predominantly distributed to income group C (1 million ? 3 million) at 28,12%, while the poorest income group received 13,46% of the budget and the richest received the smallest benefits by 10,38%. By school group the benefits predominantly is received by school group 2 by 27,41% and the lowest quality group only received 14,09%. Specifically, the real benefits of education spending is received by income group 3 on school group 2 by Rp. 8,64 billion and the smallest received by income group E on school group 5 by Rp. 1,18 billion."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur disparitas di Provinsi Sumatera Utara dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu (time series) periode 1987 - 2008. Untuk perhitungan disparitas digunakan Indeks Williamson. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas di Provinsi Sumatera Utara digunakan model persamaan regresi berganda dengan bantuan software Eviews 4.00. Model regresi yang digunakan adalah model linear dengan variabel bebas yaitu Inflasi (digunakan pendekatan dengan tingkat inflasi), peranan perdagangan diukur melalui rasio net ekspor terhadap PDRB, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian.Dari hasil perhitungan tingkat kesenjangan antar daerah didapatkan hasil bahwa perkembangan disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara berfluktuatif, pada tahun 1988 Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,567 dan turun menjadi 0,426 pada tahun 1998 pada krisis ekonomi global. Pada tahun berikutnya tahun 2005 akibat adanya shock dari luar yaitu kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM membuat Indeks Williamson meningkat menjadi 0,436. Selanjutnya Indeks Williamson semakin meningkat pada tahun berikutnya sampai pada angka 0,485 pada tahun 2008.Sedangkan untuk mengetahui dampak kesenjangan dan variabel lain terhadap indeks Williamson digunakan model regresi berganda sebagai berikut: CVwt = β0 + β1 INF + β2 TRA + β3 EXP + β4 URB + ε Hasil estimasi didapatkan bahwa variabel berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperkirakan dipengaruhi oleh perdagangan yang diwakili oleh net ekspor terhadap PDRB. Sedangkan tingkat inflasi, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian tidak mempengaruhi tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan peningkatan net ekspor di sektor pertanian dan industri.

---

This study aimed to determine and measure the disparities in the province of North Sumatra and know the factors that influence the level of disparity in the province of North Sumatra. The data used are secondary to the time series data in the period 1987 to 2008. Index used for calculation of disparity Williamson. Meanwhile, to determine the relationship between the factors that influence the level of disparity in the province of North Sumatra used model of multiple regression equations with the help of software Eviews 4:00. Regression model used is a linear model with independent variables of inflation (the approach used for inflation), the role of trade is measured by the ratio of net exports to GDP, the contribution of government expenditure to GDP and the growth rate of nonfarm employment.From the calculation of the level of regional disparities showed that growth of income disparity that occurred in North Sumatra province fluctuated, in 1988, North Sumatra Williamson Index of 0.567 and decreased to 0.426 in 1998 on the global economic crisis. In the following year in 2005 due to the shock from the outside of the central government policy to increase fuel prices make Williamson's index increased to 0.436. Furthermore, Williamson index increased in the following year until the number 0.485 in 2008.Meanwhile, to determine the impact of inequality and other variables on the index Williamson used multiple regression model as follows: CVwt = β0 + β1 INF + β2 TRA + β3 EXP + β4 URB + ε The estimation results obtained that the variables based on multiple and share government expenditure to GDP. While the rate of inflation, and the growth rate of non-agricultural labor force does not affect the level of income disparity in the province of North Sumatra. The results of these studies have implications for policies aimed at increasing economic growth include an increase in net exports of agriculture and industry sectors."