Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang kelancaran penagihan klaim rawat inap pasien JPK Gakin dan SKTM DKI Jakarta di Rumah Sakit Bahyangkara Tk. I R. Said Sukanto yang dilihat dari beberapa aspek yaitu kebijakan, sumber daya manusia, sarana, SOP dan proses yang dimulai dari tahap penerimaan, pelayanan rawat inap, verifikasi, rekapitulasi, dan penagihan. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah studi kualitatif. Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan penelaahan dokumen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran pada input, proses dan output pada pelayanan administrasi pasien JPK Gakin dan SKTM, yang menjadi potensi terhadap kelancaran penagihan klaim ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan informasi mengenai aspek yang menyebabkan klaim tidak dibayar dan lama hari penagihan klaim JPK Gakin dan SKTM DKI Jakarta di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto tahun 2012. Saran yang diberikan adalah untuk memperbaiki manajemen pelayanan administrasi pasien JPK Gakin dan SKTM dalam aspek input dan proses.

---

This study is discuss about the continuity of inpatient billing claims and patient JPK Gakin and SKTM DKI Jakarta in First Level Bahyangkara Hospital R. Said Sukanto viewed from the aspects of policies, human resources, facilities, Standard Operating Procedures (SOP) and process starting from the stage of admission, inpatient services, verification, recapitulation, and billing activities. The research method has been used is a qualitative study. All of the data in this study were obtained from in-depth interviews and document review. The purpose in this study to get an overview from the aspects of input, process and output of JPK Gakin patient care administration and SKTM, which is the potential things for billing claims continuity to the Health Official of DKI Jakarta. The results of this study shows information about the aspects that causes unpaid claims and long days billing JPK Gakin and SKTM of DKI Jakarta at First Level Bhayangkara Hospital R. Said Sukanto at the year 2012. The recommendation has been given is to improve the management of JPK Gakin patient care administration and SKTM in input and process aspects."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk kebijakan Zero Complaint serta implementasinya di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R Said Sukanto yang ditinjau dari kondisi lingkungan rumah sakit, hubungan antar unit rumah sakit, sumber daya rumah sakit, serta karakteristik dan kapabilitas Unit Humsar Dumas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan Zero Complaint masih ada faktor yang belum mendukung terlaksananya implementasi kebijakan Zero Complaint. Faktor yang belum mendukung yaitu dari kondisi lingkungan rumah sakit, terdiri dari kendala sumber daya, sosio kultural, keterlibatan penerima program, dan infrastruktur, dari faktor sumber daya rumah sakit yaitu komitmen birokrasi, dan dari faktor karakteristik dan kapabilitas Unit Humsar Dumas yaitu keterampilan petugas, komunikasi dalam unit, kepemimpinan kepala unit, dan komitmen pelaksana. Meskipun demikian hasil implementasi kebijakan Zero Complaint sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan berhasil menciptakan perubahan yang lebih baik bagi rumah sakit baik secara internal dan eksternal.

---

This study is focusing on the Zero Complaint policy and its implementation in Bhayangkara Tk I R Said Sukanto Hospital. The study reviewed hospital environmental conditions, the relationships between unit in hospital, hospital resources, and characteristics and capabilities of Humsar Dumas Unit. This study is a descriptive qualitative research. The study revealed that there are several factors which are not supporting the implementation of Zero Complaint policy, which include human resources constraints, socio-cultural, the involvement of program beneficiaries from environmental condition factor, commitment of bureaucracy, personnel skills, communication within the unit, unit leadership, and executive commitment from characteristic and capabilities of Humsar Dumas Unit. Nevertheless the results of policy implementation Zero Complaint has reached a predefined goal and managed to create a better change for the hospital, both internally and externally."

"Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal tahun 2012. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya permasalahan di rumah sakit daerah akibat keterlambatan klaim seperti cash flow rumah sakit, pembayaran insentif yang terlambat, dan pembelian obat terhambat. Di rumah sakit vertikal, efek dari keterlambatan pengajuan klaim Jamkesmas belum diketahui, karena belum pernah ada laporan tertulis mengenai implementasi administrasi klaim Jamkesmas sementara data dari Rekapnas menunjukkan adanya keterlambatan klaim di rumah sakit vertikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih.Hasil penelitian menunjukkan dari berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi, serta kendala yang menyebabkan keterlambatan klaim.Kesimpulannya,implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal telah berjalan baik meskipun ada kendala,yaituhambatan faktor komunikasi, sumber daya, dan komitmen. Kedua, belum ada pengawasan langsung terhadap jalannya proses administrasi klaim Jamkesmas di RS vertikal baik oleh Kemenkes ataupun rumah sakit. Saran peneliti bagi Kemenkes adalah membentuk tim casemix di setiap rumah sakit, dan menyusun format pengawasan sistem klaim.

---

This thesis aims to undertake an analysis of the implementation of the administrative claims Jamkesmas at hospital owned by Ministry of Health (MoH) in 2012. Background problem in this research is the large number of problems in the hospital area due to the delay in the claim such as cash flow, the incentive payment is late, and the purchase of drugs inhibited. At the hospital, the vertical effects of the delay in filing claim Jamkesmas unknown, because there has never been a written report regarding the implementation of the administrative claims data from temporary Jamkesmas national data claims showed a delay in hospital owned by MoH claims. This study used a qualitative approach by doing in-depth interviews of the selected informant.

The results showed of policy implementation based on the theory of Edward III communication factors, resources, disposition and bureaucracy, as well as the obstacles that cause delays in claims.

In conclusion, the implementation of administration claims Jamkesmas vertical hospital was going well despite the constraints, obstacles to communication factors, resources, and commitment. Second, there has been no direct supervision over the course of the administrative proceedings at hospital owned by MoH Jamkesmas claims either by Ministry of Health or the hospital itself. Advice for Ministry of Healthare forming teams of casemix at every hospital, and composing format of supervision claims."

"RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit. Dari hasil penelitian ditemukan kesenjangan tarif rumah sakit dengan tarif PPE JPK Gakin dan paket tarif INACBGs, selain itu MOU antara rumah sakit dan JPK Gakin sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kepatuhan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan sesuai juklak dan juknis. Dengan diterapkannya sistem pembayaran paket tarif INA-CBGs pada April 2013 diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan pelayanan yang efektif dan rasional serta melakukan costing pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai clinical pathway, bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit.

---

The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation.

The finding of this research showed that the different between hospital price and JPK Gakin Price and INA-CBGs price. Another hand that MOU, monitoring and evaluating, docters treatment was very important to handling hospital claim problems. In the future the hospital have to implement clinical pathways, efective and rasional treatment to make excellent service for patient and rasional payment."

"Tesis ini membahas tentang penerapan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 277 dan Pasal 284 KUHD berkaitan dengan adanya dua polis dari Perusahaan Asuransi berbeda untuk objek asuransi yang sama, lebih lanjut dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 277 KUHD  terhadap klaim asuransi kerugian yang dijamin oleh dua polis dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? dan (2) Bagaimana penerapan Subrogasi Pasal 284 KUHD oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam hal terdapat dua polis asuransi dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Pengalihan Risiko. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai Penanggung pertama yang menanggung sebagian dari kerugian yang timbul, PT Asuransi FPG Indonesia selaku Penggugat harus membayarkan kerugian terlebih dahulu sebelum kerugian selebihnya dibayarkan oleh Penanggung lainnya, pembagian kerugian tersebut didasarkan pada Pasal 277 ayat (2) KUHD. Selain itu, Penggugat memiliki hak subrogasi berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD, tetapi kerugian yang dapat dituntut kepada Tergugat I hanyalah sebesar kerugian yang disebabkan oleh tabrakan kapal yang dinakhodai Tergugat II. Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai siapa pihak yang memiliki hak subrogasi dalam hal terdapat lebih dari satu Penanggung untuk objek pertanggungan yang sama. Saran yang bisa diberikan adalah untuk diadakan pelatihan-pelatihan yang memuat materi mengenai subrogasi, sehingga Hakim dapat lebih memahami adanya prinsip subrogasi beserta keberlakuannya di Indonesia, dan Perusahaan Asuransi selaku Penanggung untuk lebih cermat dalam menerbitkan polis terhadap objek pertanggungan berupa benda, dengan selalu menanyakan apakah Tertanggung sudah memiliki polis lain untuk objek pertanggungan yang sama atau belum.

---

This thesis discusses about the implementation of the provision contained in Article 277 and Article 284 of KUHD related to the existence of two policies from different Insurance Companies for the same insurance object, more related to the case in Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022. The main problems discuss in this thesis are (1) How is Article 277 of KUHD applied to loss insurance claims guaranteed by two policies from different General Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? and (2) How is the implementation of subrogation principle of Article 284 of KUHD by the General Insurance Company if there were two insurance policies from different Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? This research uses a normative-juridicial method of research with a secondary data, data analysis was conducted qualitatively. The theory used is Risk Transfer Theory. The result of this research is that as the first Insurer who bears part of the losses incurred, PT Asuransi FPG Indonesia as the Plaintiff must pay the losses first before the remaining losses are paid by other Insurers, the distribution of losses is based on Article 277 section (2) of KUHD. In addition, the Plaintiff has the right of subrogation based on the provisions of Article 284 of KUHD, but the losses that can be claimed against Defendant I are only the amount of losses caused by the collision of the ship captained by Defendant II. There are no regulations specifically governing which party has the right of subrogation in the event that there is more than one Insurer for the same insured object. The suggestion that can be given based on this research is that to hold trainings that contain material regarding subrogation, so that Judges can better understand the existence of the principle of subrogation and its application in Indonesia, also Insurance Companies as Insurers should be more careful in issuing policies on insured objects in the form of objects, by always asking whether the Insured already has another policy for the same insured object or not."

"Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan adanya suatu produk asuransi yang telah diterapkan di luar negeri dan menganalisa kemungkinan penerapannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan observasi lapangan, yang dilakukan dengan mengadakan interview ke perusahaan asuransi (bagian underwritting), Kantor Mentri Negara Lingkungan Hidup, Bapedal dan LSM. Skripsi ini membahas suatu produk asuransi kerugian yang menanggung risiko kerugian akibat tuntutan pihak ke tiga, karena tertanggung dalam menjalankan kegiatannya dianggap mencemari lingkungan hidup. Tuntutan hukum akibat pencemaran lingkungan tersebut dapat mengganggu keuangan suatu perusahaan, dan bahkan dapat menyebabkan bangkrutnya perusahaan apabila tuntutannya terlalu besar. Dalam skripsi ini diketengahkan mengenai pelaksanaan underwritting yang meliputi pembuatan polis, analisa dan penilaian dan penetapan premi. Selain itu juga disampaikan mengenai proses dan prosedur penyelesaian klaim. Produk asuransi ini belum ada di Indonesia, dan kemungkinan bisa diterapkan apabila terdapat kondisi-kondisi : Sistem hukum yang jelas dan tegas; Pengawasan pencemaran yang ketat; Banyak perusahaan yang menggunakan Unit Pengolahan Limbah; Banyaknya Profesional Asuransi di bidang Lingkungan Hidup; Kesadaran hukum masyarakat meningkat; Law Eforcement yang keras bagi pencemar lingkungan; Adanya tekanan dari LSM; Adanya tekanan Perbankan dan Pasar Modal. Di akhir skripsi ini penulis menyarankan agar dilengkapinya Peraturan Pemerintah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan UU Lingkungan Hidup No 4/1982, Ditingkatkannya profesionalisme aparat penegak hukum, Ditingkatkannya pengawasan pencemaran lingkungan dengan koordinasi lintas sektoral, Ditingkatkannya kemampuan para profesional asuransi di bidang lingkungan hidup ini."

"Pemanfaatan pengobatan tradisional telah meluas dan meningkat di beberapa negara. Pelayanan kesehatan tradisional suatu negara berkaitan erat dengan budaya, pemahaman, dan aksesibilitas pengobatan konvensional. Program asuransi di negara Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, Cina, dan Jepang juga turut menjamin pengobatan tradisional. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) didefinisikan sebagai jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. JKN tidak menjamin pengobatan komplementer, pengobatan alternatif, dan pengobatan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk pengobatan tradisional. Data yang digunakan adalah Susenas Maret 2020 dan menggunakan model estimasi OLS dan Tobit untuk mengetahui pengaruh JKN. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rumah tangga yang memiliki JKN mengeluarkan biaya kesehatan untuk pengobatan tradisional yang lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak memiliki JKN. Penurunan pengeluaran untuk pengobatan tradisional yang terjadi jika memiliki memiliki asuransi relatif kecil dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pengobatan tradisional. Pengeluaran untuk pengobatan tradisional di Indonesia terdistribusi pada berbagai karakteristik demografi, status ekonomi, urban/rural, dan lokasi tempat tinggal.

---

Traditional medicine has become more widespread in a number of countries. A country's traditional health services are inextricably linked to its culture, understanding, and accessibility to conventional medicine. Traditional medicine is also covered by insurance systems in Vietnam, Taiwan, South Korea, China, and Japan. The National Health Insurance (JKN) is defined as a guarantee in the form of health protection in which participants get health care benefits and protection in meeting fundamental health needs, which are provided to everyone who has paid dues or whose contributions are paid by the government. JKN does not guarantee complementary, alternative, or traditional medicine that has not been proven effective through health technology assessments. As a result, the purpose of this study is to investigate the impact of National Health Insurance (JKN) membership on household health expenditures for traditional treatment. The March 2020 Susenas data is used, and the OLS and Tobit estimate methods are employed to determine the impact of JKN. According to the findings of this study, households with JKN have lower health-care costs for traditional medicine than those without JKN. With compared to the average household's spending on traditional medicine, the decrease in expense that occurs when having insurance is rather small. It shows that JKN membership is not enough to change people's preferences and beliefs towards traditional medicine. Traditional medicine expenditure in Indonesia is dispersed among numerous demographic characteristics, economic status, urban/rural, and home location."