Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cakupan pelayanan kebidanan program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2006 yang belummencapai target mengindikasikan kinerja bidan di desa dalam pelayanan kebidanan program JPKMM masih rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui ki-nerja bidan desa dan faktor-faktor yang berhubungan. Kinerja bidan desa diukur dengan melihat cakupan pelayanan kebidanan program JPKMM meliputi ca-kupan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali dan cakupan pertolongan persalinan. Disain penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan popula-si seluruh bidan desa yang bertugas di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2007. Sampel adalah bidan desa yang sudah bertugas minimal setahun yang ber-jumlah 104 orang. Disimpulkan bahwa sebagian besar kinerja bidan desa masih rendah (56%). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan desaadalah: tidak adanya pesaing, adanya pembinaan, pengetahuan dan motivasi. Faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan kinerja bidan desa adalah umur,status pernikahan, status kepegawaian (PNS/PTT), domisili, jumlah desa, sikap, imbalan, kemampuan dan pendidikan. Disarankan kepada Dinas Kesehatanuntuk memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada bidan desa dan memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasinya. Disarankan kepadabidan di desa untuk terus-menerus melakukan peningkatan pelayanan kepada pasien dan selalu menerapkan prinsip 3S (salam, senyum dan sopan) sertaproaktif mendatangi pasien ke rumahnya untuk memberikan pelayanan kebidanan ataupun memelihara hubungan sosial yang baik.This research aimed to find out the performance of village midwife and its determinant factors. The performance of midwifery service within the JaminanPemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) program was measured by the coverage of antenatal care and coverage of trained birth attendance.The design of this study is cross sectional and data was analyzed using univariate, bivarite, and multivariate logistic regression. The population was all villagemidwives (137 persons) in Aceh Selatan District in the year 2007. The sample was village midwife who has at least one year work experience in a certain vil-lage and it consists of 104 persons. The result shows that the performance of village midwife is still low (56%). Multivariate logistic regression analysis con-firmed that the dominant factor related to good performance were no competitor, good supervision, knowledge and motivation. Factors which not associatedwith performance were age, marital status, employee status, domicile, number of village to be covered, attitude, reward, and education. We recommend thatthe District Health Office must supervise intensively and giving more reward to improve work motivation. The village midwife should improve their quality ofservices and implement the 3S principle (salam, senyum and sopan) and conducting home visit to provide maternal health services and to maintain good so-cial relationship with the community"

"Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) merupakan suatu varian asuransi kesehatan yang dimodifikasi dari konsep Health Maintainance Organization (HMO). Konsep ini menjadi bentuk penyelenggaraan pembiayaan kesehatan di Indonesia dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23/1992 pasal 66. Kehadirannya selama 8 tahun baru diperkirakan mampu mencakup satu juta orang dari 173 juta orang yang tidak terlindungi oleh jaminan (asuransi) kesehatan lainnya.Berbagai kebijakan untuk memperluas cakupan belum juga mampu meningkatkan jumlah kepesertaan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana peranan kebijakan JPKM dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dilakukan. Adapun fokus utama studi ini adalah bagaimana perhatian kebijakan sekarang dan yang akan datang mencerminkan elemen pemerataan (equity), mutu (quality), efisiensi (efficiency), dan kesinambungan (sustainnabilty) untuk mencapai cakupan universal.Untuk melaksanakan studi ini telah dilakukan penelitian kualitatif sejak akhir September 1999 sampai akhir Desember 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, telaah kebijakan, dan telaah literatur. Wawancara mendalam dilakukan pada informan yang mewakili regulator (Departemen Kesehatan), pakar akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia, wakil badan penyelenggara, wakil dari pemberi pelayanan kesehatan, dan wakil dari lembaga peserta. Demikian juga telaah kebijakan (Permenkes 57111993 dan 527/1993 serta Draft RUU PKM), telaah literatur luar negeri (negara Eropa, Amerika, dan Asia), dan telaah literatur dalam negeri yang menerapkan model managed care terhadap aplikasi elemen-elemen tersebut. Setelah diperoleh berbagai alternatif yang termuat dalam setiap elemen equity, quality, efficiency, dan sustainability dengan melihat strength, weakness, opportunity, dan threats dari setiap alternatif itu, akhirnya diajukan usulan pokok kebijakan JPKM yang ideal.Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa JPKM yang sedang berlaku bertitik tolak pada sistem mekanisme pasar yang tidak banyak berbeda dengan asuransi kesehatan komersial. Sementara JPKM yang akan datang (RUU JPKM) mulai mengarah ke asuransi sosial karena kepesertaannya bersifat wajib. Refleksi equity dalam paket tidak jelas dan dalam premi bersifat libertarian. Demikian juga refleksi equity dalam akses belum diperhatikan. Sedangkan elemen quality terlihat belum lengkapnya definisi yang dianut, tidak ada instrumen, belum jelas pengontrol, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mutu. Elemen efisiensi terlihat dengan menempatkan PPK dalam kondisi yang menanggung resiko melalui pembayaran kepada PPK harus dengan praupaya dan kapitasi. Aspek sustainability dari program makin tidak terjamin karena belum jelas model premi dan Bapel yang pluralistik. Selain sifat kepesertaan, maka konsep-konsep lain tidak berbeda dengan Permenkes yang ada sehingga terkesan hanya meningkatkan status hukum dari Permenkes ke Undang-Undang.Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan JPKM yang sedang berlaku dan yang akan dilansir tidak mampu mencapai univesal coverage karena konsep-konsep equity, quality, efficiency, dan sustainability tidak dapat diakomodir dengan baik dalam kebijakan-kebijakan tersebut.Untuk dapat mencapai universal coverage maka cukup penting untuk dikaji ulang RUU JPKM secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan jaminan pemeliharaan kesehatan atau asuransi kesehatan. Disamping itu disarankan untuk membentuk tim khusus dan ahli dalam konsep-konsep asuransi kesehatan yang bebas dari kepentingan sektoral atau kelompok tertentu.

---

Policy Analysis of the Public Health Maintenance of Assurance 1999Public Health Maintenance of Assurance (JPKM) is a variance of health insurance scheme modified from managed care concept. This concept is adopted as a model for health care financing and delivery in Indonesia as stated in Health Act of 23/1992 article 66. Along it 8 years of existence the scheme cover no more than 1 million people of 173 millions uninsured.Many policies aimed at expanding coverage have been unable to increase membership. To understand how far the policy can achieve its stated goals, this study was performed. The main focus of this study is how the existing and coming policies reflect equity, quality, efficiency, and sustainability objectives.This study has been conducted September 1999 to December 1999. This study was a qualitative study in which depth interview, policies review, and literature review have been performed. In depth interview is conducted to informants who are representative of regulator (Health Department), academic experts in Public Health Faculty University of Indonesia, representative of PT. Askes and PT. Jamsostek, representative of providers, and representative of consumers. Literature review on Europe, USA and Asia as well as in country experience was also performed. All information gathered is analyzed using strength, weakness, opportunity, and threats analysis. Then, some recommendations are prescribe.Result of this analysis to shows that a current JPKM policy is a market mechanism similar to these of commercial health insurance. While the new draft of JPKM is based on social insurance concept representing by compulsory membership. The equity concept is unclear and the premium is set based on libertarian concept. The quality element shows incomplete, lack of quality measures, and no indication of quality emphasize. The efficiency will be achieved by contracting providers on capitation payment system. Aspect of sustainability is unclear because the mechanism of collecting premium is unclear too and the pluralistic model of sickness funds. Only membership is different from the existing JPKM, the other concepts are not different from Permenkes, this creates impression the policy aims at increasing the status from Permenkes to Act.It can be summarized that JPKM policies can not achieve universal coverage because equity, quality, efficiency, and sustainability concept are not accommodated.To achieve universal coverage it needs a comprehensive review involving other sectors and health insurance experts."

"Askes Sosial dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 5-22% sehingga cost sharing yang harus ditanggung PNS sendiri masih cukup besar. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program JPK-PNS sejak 22 Juni 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan JPK-PNS dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa JPK-PNS berperan dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JPK-PNS telah digunakan oleh PNS dan berkontribusi besar dalam menanggung biaya kebutuhan pelayanan kesehatan PNS yaitu kurang lebih sebesar 23-81%.

---

Social health insurance (Askes Sosial) is considered not maximally used to fulfilling the needs of health service of Civil Servants (PNS) of Province DKI Jakarta which is only about 5-22% so that the cost sharing that they have to bear is still a large amount. For that matter, the government of DKI Jakarta Province makes a program called Health Safeguard Warranty of Civil Servants (JPK-PNS) in June 11th 2011. The purpose of this research is to show the role of JPK-PNS in order to fulfilling the needs of health service of PNS of Province DKI Jakarta. This research used of qualitative approach with descriptive design. The result of this research shows that JPK-PNS plays a role in providing a certainty of health insurance to Civil Servants of Government DKI Jakarta Province. JPK-PNS has been used by PNS and give big contribution in bearing the cost of health service needs of PNS, in this matter the cost sharing of Askes Sosial which is more or less 23-81%."

"Penelitian ini bertujuau untuk mengetahui gambaran kinerja bidan di desa (bides) dan faktor-falctor yang berhubungan dengan kinerja bidan di desa dalam pelayanan kebidanan program JPKMM di'Kabupaten Aceh Selaian tahun 2007. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian cross sectional dengan pendekatan kuautitatif dan dianalisa secara univariat, bivariat dan multivariat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bides yang bertugas di wilayah Aceh Selatan tahun 2007 berjumlah 117 orang dan yang menjadi sampel adalah bides yang sudah bertugas minimal 1 tahun pada bulan Agustus 2006 berjumlah 104 orang. Hasil penelitian menunjukan sebagian besar kinerja bides dalam pelayanan kebidanan program JPKMM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2007 kurang (56%), Faktor yang dominan berhubungan dengan kinerja adalah pesaing, pembiusan, pengetahuan dan motivasi. Faktor yang tidak berhubungan dengan hides adalah umur, status pernikahan, status kepegawaian, domisili, jumlah desa, sikap, imbalan, kemampuan dan pendidikan. Perlu adanya bememtaan pembinaan kepada bides dan memberikan penghargaan kepada Bidan untuk meningkatkan motivasi bidan di desa dalam melakukan pelayanan kebidanan program JPKMM.

---

This Research aimed to find out the picture of village midwife performance and what factors that related to village midwife performance in midwifery service of program JPKMM in Aceh Selatan District, year 2007. This Research was done by a cross sectional method with quantitative approach and imivariate, `bivarite, multivariate analyzed. The Population was all village midwives in Aceh Selatan District in 2007 amormt to l 17 people and that become sampel was village midwife. Researches Result shows a large part of village midwife performances in midwifery service of program JPKMM in Sub-Province of Aceh Selatan year 2007 less (56%), Dominant Factor relaters to village midwife performance aria: competitor, supervision, knowledge and motivation. Factors which unrelated to village midwife performance are : age, marriage status, employe status, domicile, amount village, attitude, reward, ability and education. Must existence of supervision generalization to village midwife and give reward to village midwife to improve village midwife motivation in conducting service of program midwifery JPKMM."

"Dalam rangka menjamin akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah mengadakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPS-BK, PDPSE, PKPS-BBM dan dilanjutkan pada semester I tahun 2005 dengan melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dikelola melalui sistim asuransi oleh PT Askes untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke puskesmas dan rumah sakit, pada semester ke II tahun 2005 terjadi perubahan dimana pendanaan program JPKMM untuk puskesmas disalurkan oleh pemerintah melalui bank SRI ke puskesmas. Pelaksanaan program JPKMM semester ke 1I di kota Padang kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana oleh puskesmas, pemakaian dana baru berkisar 50 % setelah melewati waktu yang ditetapkan program.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program JPKMM semester kedua di puskesmas kota Padang dengan pendekatan sistem. Variabel input terdiri dari dana, tenaga, manlak dan juknis, pembinaan, variabel proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan variabel output adalah indikator program JPKMM serta diketahuinya masalah dalam penilaian manajemen yang mempengaruhi kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana.Penelitian dilakukan di empat puskesmas dikota Padang yang dipilih secara purposif berdasarkan penilaian kinerja paling baik dan kurang serta penyerapan dana paling tinggi dan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan serta melakukan telaah terhadap dokumen. Penilaian tolak ukur penelitian didasarkan kepada dimensi kecukupan dan kesesuaian.Hasil penelitian menunjukkan puskesmas yang penyerapan dana paling tinggi ternyata mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian yang kurang baik dan puskesmas yang memiliki kinerja paling baik ternyata memiliki fungsi-fungsi manajemen paling baik dari ketiga puskesmas lainnya. Hampir sebahagian besar puskesmas yang diteliti memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan yang kurang baik. Kurang baiknya perencanaan disebabkan pembuatan POA JPKMM yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, turunnya dana yang tidak tepat waktu serta jumlah sasaran masyarakat miskin yang tidak akurat. Lemahnya pengawasan disebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik diketahui menyebabkan kurang balk penyerapan dan penggunaan dana.Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program JPKMM di puskesmas kota Padang masih belum baik terutama dari fungsi perencanaan dan pengawasan. Kepada pimpinan puskesmas disarankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Bagi Dinas Kesehatan disarankan untuk memberikan pelatihan dan kursus manajemen kepada pimpinan, meningkatkan pengawasan secara berkala, mengizinkan realokasi dana dan membantu puskesmas mendapatkan data sasaran yang tepat dari BPS.

---

In order to assure a poor society access to health services, government performed an effort of health care for poor society by ]PS-BK, PDPSE and PKPS-BBM program since 1998 and in the first semester of 2005, government also performed a Health Care Assurance for Poor Society which is managed through an insurance system by a Health Assurance Firm of health services for poor society to primary health care and hospital, in the second semester of 2005 has been changed where program fund of Health Care Assurance for Poor Society at primary health care was re-distributed directly by government to primary health care through BRI bank. The performance of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester were not good in reserve and usage of fund by primary health care of Padang, usage of fund is almost 50% after its limited time is over.

This research purpose is to know an illustration of performance management of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester at primary health care of Padang by a system approach. Input variables consist of fund, human resources, operational guideline and technical guideline, supervising. Process variables consist of planning, organization, direction and controling, and output variables are program indicator of Health Care Assurance for Poor Society and also known an internal issue on management assessment which affected unsupport reserve and usage of fund.

Research was conducted at four primary health cares in Padang which was selected purposively based on the most good and less job assessment and the most high and low reserve of fund. This research used a qualitative approach by a deep interview to informan from primary health care and District Health Services and studying document. Indicator assessment research based on sufficiency and conformity dimensions.

Research result indicated that the most high fund reserve of primary health care has not good on planning, guiding and organizing function and the most good performance of primary health care has the best management functions of the third primary health care. Most of primary health care which is studied has not good on planning and supervising functions. This planning is not good due to the inaccurate planning on POA, the funds came late, and the target number of poor society was not accurate. The weakness of supervising is caused by supervising frequency was low of District Health Services. The planning and supervising which were not good known that caused of reserve and usage of fund were not available.

From research result was concluded that the performance management of Health Care Assurance for Poor Society program at primary health care in Padang was still not good yet, especially for planning and supervising function. It was suggested to primary health care leader to improve a managerial skill in planning and controlling and improve a leadership skill in giving direction and guiding. It was also suggested to District Health Services to improve controlling periodically, permitted a fund reallocation for primary health care and cooperated with BPS to get a direct data of poor society."

"Dampak krisis moneter dan kenaikan harga BBM semakin menyebabkan masyarakat miskin dan tidak mampu mengalami kesulitan dalam menaikkan derajat kesehatannya. Pemerintah mengupayakan berbagai upaya dan strategi. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu Program Surat Keterangan Masyarakat Miskin (SKTM), Program Kartu Sehat, Program Jaring Pengaman Sosial-Bidang Kesehatan (JPS-BK), Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dan kemudian Program Jaminan Pemeliharaan Masyarakat Miskin (JPKMM-Askeskin) dengan penunjukkan PT Askes sebagai penyelenggara. Untuk menjamin dan mengamankan kegiatankegiatan dalam pelaksanaan Program JPKMM-Askeskin agar tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna, maka dibentuk tim safeguarding, yang terdiri dari tim safeguarding pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Tim safeguarding terdiri dari tim pengarah, tim teknis, dan sekretariat safeguarding.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan kegiatan safeguarding Program JPKMM-Askeskin oleh Sekretariat Safeguarding Pusat tahun 2007. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun 2008 di Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang merupakan lokasi kegiatan sekretariat safeguarding pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sistem, yaitu faktor input, proses dan output. Faktor input, yaitu kebijakan, sasaran kegiatan, tenaga pelaksana, dana, sarana, dan metode. Faktor proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. Sedangkan faktor output adalah tingkat pencapaian kegiatan, yaitu kegiatan yang telah dilaksanakan dan tingkat penyerapan dana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan, observasi, dan telaah dokumen data sekunder. Untuk mendapatkan hasil penelitian, dilakukan analisis data yang kemudian dibahas dengan menyesuaikan pada teori yang ada.Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penyelenggaraan kegiatan safeguarding pusat Program JPKMM-Askeskin belum optimal apabila dilihat dari pencapaian hasil kegiatan. Hambatan penyelenggaraan kegiatan dari komponen input adalah kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana dan kurang mendukungnya sarana. Dari komponen proses adalah proses perencanaan yang memakan waktu sehingga realisasi kegiatan dan anggaran tidak sesuai dengan rencana, serta belum tersedianya juknis khusus untuk melaksanakan kegiatan penggerakkan dan pengawasan yang kurang optimal. Saran yang dapat diberikan adalah menambahkan tenaga pelaksana khususnya bidang keilmuan Teknologi Informasi dan juga pendidikan pelatihan bagi tenaga pelaksana yang ada. Penambahan sarana, khususnya komputer, mesin faks, dan line telepon, dan ruangan yang lebih memadai. Dan juga pembuatan petunjuk teknis serta pembagian tugas yang lebih jelas sehingga tidak menyebabkan adanya overlapping job pada petugas pelaksana yang ada."