Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini mengkaji intervensi pemerintah Indonesia dalam ekspresi budaya melalui studi kasus pelarangan lagu pop “cengeng” di TVRI pada tahun 1988. Di era Orde Baru, kontrol pemerintah tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi dan politik, tetapi juga mencakup bidang kebudayaan. Pemerintah berusaha membentuk sikap budaya yang mendukung pembangunan nasional, seperti semangat dan disiplin. Intervensi pun akan dilakukan jika ada unsur budaya yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pembangunan. Hal pernah terjadi sebagai respon dari meledaknya suatu lagu. Intervensi pun lakukan dengan melarang lagu pop yang dianggap "cengeng" dan melemahkan moral publik. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait hubungan antara negara dan budaya. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa negara bukanlah aktor netral dalam ranah budaya. Kedua, penelitian ini menyoroti peran musik sebagai alat kontrol sosial dan politik. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan budaya dapat digunakan untuk mempromosikan atau menekan ekspresi budaya tertentu. Berlandaskan dari beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukan adanya upaya pemerintah dalam mengintervensi bidang kebudayaan, penelitian ini menganalisis lebih dalam peran pemerintah dalam mempengaruhi selera musik masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi sejarah yang mencakup penelusuran sumber, kritik sumber, interpretasi sumber, dan historiografi. Data didapatkan melalui dokumen arsip, surat kabar yang memuat wawancara dengan musisi seperti Adie M.S dan Obbie Mesakh, serta buku-buku yang relevan.

---

This study examines the Indonesian government's intervention in cultural expression through a case study of the ban on "cengeng" (whiny) pop songs on TVRI in 1988. During the New Order era, government control extended beyond the economic and political realms to encompass the cultural sphere. The government sought to cultivate cultural attitudes that supported national development, such as ‘development spirit’ and discipline. Interventions were also implemented when cultural elements were deemed to be out of line with development interests, as exemplified by the explosion of sentimental songs in 1988. The popularity of these songs was perceived by the government as potentially undermining public morale. The ban highlights the significant role of the government in shaping public cultural preferences and the power of music as a tool for social and political control. This study yields several crucial insights into the relationship between the state and culture. The study yields several key findings regarding the relationship between the state and culture. First, it demonstrates that the state is not a neutral actor in the cultural sphere. Second, it underscores the role of music as a tool for social and political control. Third, it suggests that cultural policy can be used to promote or suppress certain cultural expressions. Building on existing research on government intervention in cultural development, this study delves deeper by analyzing the government's influence on musical preferences. It employs a historical methodology, utilizing source tracing, criticism, interpretation, and historiography. Data was gathered through archival documents, newspaper articles featuring interviews with musicians Adie M.S. and Obbie Mesakh, and relevant books.`"

"Seni rupa merupakan bentuk komunikasi non-verbal yang berisi nilai dan gagasan dari senimannya. Seni juga merupakan produk kultural masyarakatnya. Modernisasi yang terjadi memunculkan perkembangan seni seperti seni populer. Perkembangan tersebut pun terjadi di Indonesia yaitu dengan kemunculan seni designer toys. Seni bermediakan mainan ini menjadi sebuah bisnis yang komersil sehingga mengancam keberadaan seni rakyat. Salah satu seniman yaitu Silvia T., menghasilkan beragam karya designer toys dengan tema identitas budaya Indonesia. Penelitian ini mengungkap terjadinya komodifikasi identitas lokal pada wujud seni populer yang merupakan bentuk industri budaya. Dengan memodifikasi metode analisis wacana kritis Norman Fairclough, penelitian ini menghasilkan temuan data berupa adanya pengadopsian identitas budaya Indonesia menjadi bentuk-bentuk populer melalui tanda-tanda pada designer toys karya Silvia T. sebagai bentuk komodifikasi. Melalui analisis terhadap proses produksi, seniman mengakui bahwa kepentingan untuk memperoleh keuntungan menjadi prioritas sehingga dilakukan penyesuaian pada proses produksi karya. Seni designer toys menjadi bentuk industri budaya yang menjerat masyarakat pasif sebagai konsumennya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekhawatiran Theodor W. Adorno berupa industri budaya telah terjadi pada perkembangan seni saat ini.

---

Fine art is a non-verbal communication form which consist of concepts and values from its artist. Art is also cultural product from its society. Modernization shows the development of arts such as popular art. That development yet takes place in Indonesia with arise of designer toys art. These art toys become an commercial business which threaten the popularity of folk arts. One of the designers, Silvia T., creates some designer toys creation with Indonesian culture identity themed. This research reveals that there is occurrence commodification of local identity in the popular art as a form of culture industry. By modifying Norman Fairclough critical discourse analysis method, this research result finding data which shows some adoption of Indonesian culture identity with pop art forms through signs in Silvia T. designer toys creations as a form of commodifications. From production process analysis, designer admitted to gain profit as her priority, which results some adjusment in her art production process. Designer toys art turns out become a form of culture industry which enticed the passive society as its consumers. This research indicate that Theodore W. Adorno?s concern about culture industry, recently has happened on art development."