Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok. Maraknya pembangunan menara telekomunikasi mengurangi estetika kota, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menambahkan satu jenis retribusi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan. Faktor-faktor penghambatnya adalah perbedaan pendapat diantara para tim perumus kebijakan dalam menentukan regulasi persyaratan teknis menara telekomunikasi dan regulasi menara yang sudah berdiri sebelum tahun 2011.

---

This undergraduate thesis is talking about the formulation of telecommunication tower controlling charges in Depok City. The vast growing of telecommunication tower constructions is reducing aesthetics of the city so that the government makes many efforts to solve this problem. One of the efforts that has been made by the government is adding a new charges called telecommunication tower controlling charges on Indonesian Republic Laws of Local Tax and Local Retribution Number 28 Year 2009.

The result obtained in this research are the policy was formulated through several stages, namely: the identification of problems, agenda setting, public policy formulation, and policy design. The inhibitors factor are the differences among the policy makers in determining the technical requirements of telecommunications tower regulation and the previous regulation about towers that have been built before 2011."

"Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur bahwa menara telekomunikasi dijadikan salah satu objek retribusi. Besaran retribusi yang harus dibayarkan dianggap tidak wajar dan menimbulkan keberatan dari pemilik menara telekomunikasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan implementasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum terlaksana dengan baik dan faktor penghambat dalam implementasi pemungutannya adalah jenis layanan yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang diharapkan wajib retribusi.

---

Local government of Padang issued a local regulation Number 11/2011 concerning on User Charges and Fees which state that telecommunication tower became one of retribution’s object. Retribution value to be paid is not considered reasonable which generates objections from tower owner whom should pay the fee. Purpose of this research is to analyze the implementation of collecting telecommunication tower’s fee in Padang City as well as identifying some obstacle in the process. This research is qualitative descriptive interpretive. At the end of this study, researcher conclude that the implementation is not running perfectly and the main constraints that hinder the implementation process is the services given by the government weren’t done properly on the field."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran atau diskripsi mengenai implementasi Kebijakan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati No 21 tahun 2010 serta pengaruhnya dalam pemungutan retribusi IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi IMB masih belum berjalan dengan efektif karena faktor faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi sumber sumber kecenderungan kecenderungan dan birokrasi masih belum berfungsi dan berjalan dengan baik. Pada akhirnya hal ini mendorong banyaknya menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB sehingga retribusi IMB menara telekomunikasi tidak dapat dilakukan secara optimal.

---

This research focused on implementation of re arangement and re construction of joint tower telecommunication policy for collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency. The study describe how re arangement and re structirisation of tower telecommunication policy had been implemented in Bekasi Regency as mentioned in the law of Re arangement and Re construction join tower telecommunication policy Number 21 2010 and also how this policy implementation has influenced the collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency This research report used qualitative method through field study and literature study for data collections.

The result shows that the implementation of re arangement and re structurisation of tower telecommunication policy for Collecting Charges of Tower Telecomunication Building Permit in Bekasi Regency is not effective because implementation factors like communication resource beureaucracy and pasion does not have a maximal funtion or still in adapting proces In the end it has influenced for many tower telecomunications are built without permit from the government so the permit charges of tower telecomunication building in Bekasi Regency could not collected."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana terjadi benturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Permenkominfo 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Nomor 18 Tahun 2009-07/PRT/M/200919/PER.MENKOMINFO/03/2009 ? 3/P/2009) tentang Pedoman Pedoman dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum Normative (yuridis normatif) yang menekankan penelitian pada telaah kaidah/substansi hukum yang menjadi norma dalam peraturan perundang-undangan.Dalam tesis ini ditemukan bahwa permasalahan menara bersama telekomunikasi terkait dengan aspek-aspek lain seperti penerapan prinsip fasilities sharing di industri telekomunikasi yang telah menjadi isu global dan telah diterapkan dibeberapa negara. Sedangkan dari aspek hukum, nuansa otonomi daerah sangat kental mengingat peran pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak implementasi pengaturan menara telekomunikasi. Dalam nuansa otonomi daerah ini yang menonjol adalah perizinan yang kemudian terkait dengan retribusi perizinan.Hal lain yang dirasa menjadi permasalahan penting adalah kedudukan peraturan bersama menteri yang menjadi dasar bagi pengaturan menara bersama di rasa kurang memadai mengingat kedudukannya dalam tata urutan perundangundangan di Indonesia. Disamping itu aspek persaingan usaha juga menjadi isu yang penting.untuk dibahas. Akhirnya tesis ini ditutup dengan kesimpulan dan beberapa saran untuk pelaksanaan penaturan menara telekomunikasi ke depan.

---

This thesis discusses how the conflict of authority between the government and local governments in the implementation of the Guideline Development 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 Permenkominfo Joint Telecommunication Tower and the Joint Regulation of the Minister of Home Affairs, Minister of Public Works, Ministry of Communications and Information Technology and chief Investment Coordinating Board (No. 18 of 2009-07/PRT/M/2009- 19/PER.MENKOMINFO/03/2009 - 3/P/2009) on Guidelines and Guidelines for Joint Use of Telecommunication Tower. The method used in this thesis is a normative legal research methods (normative), which emphasizes research on the study of rules / legal substance that became the norm in the legislation.In this thesis found that problems related to the telecommunications tower together with other aspects such as application of the principle of sharing fasilities in the telecommunications industry that has become a global issue and has been implemented in several countries. While the legal aspects, the nuances of regional autonomy is very strong considering the role of local government to spearhead the implementation of regulation of telecommunication towers. In the nuances of regional autonomy that stand out are the licensing and permitting fees associated with.Another thing that is felt to be an important issue is the status of joint ministerial regulations which became the basis for setting the tower along with the sense of lack of appropriate, considering its position in the sort order legislation in Indonesia. Besides that aspect of business competition issues penting.untuk also be discussed. Finally, this thesis concludes with a summary and some suggestions for the implementation of the regulation of telecommunications towers in the future."

"Perkembangan bisnis telekomunikasi yang sangat pesat di Indonesia terlihat dari banyaknya jumlah pengguna layanan dan jumlah operator telekomunikasi. Pada akhir tahun 2009, sudah lebih dari 10 operator telekomunikasi yang beroperasi melayani masyarakat Indonesia. Masing-masing operator berusaha untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lamanya. Cakupan sinyal yang dikoordinasi oleh menara telekomunikasi menjadi salah satu tolak ukur mutu pelayanan operator telekomunikasi. Pihak operator telekomunikasi berlomba-lomba mendirikan menara miliknya agar dapat melayani dengan baik kebutuhan pelanggan dan akhirnya bisa mendapatkan lebih banyak lagi pelanggan baru. Lokasi menara yang tidak sesuai dengan tata ruang kota, risiko ancaman radiasi bagi warga masyarakat di sekitar menara, dan berbagai pertimbangan lainnya akhirnya membuat Pemerintah memaksa operator telekomunikasi untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama. Operator telekomunikasi diminta untuk menyewa menara pihak lain dan atau menyewakan menara telekomunikasinya ke operator yang lain.Persewaan menara ini menimbulkan obyek perpajakan. Ada dua pendapat yang berbeda mengenai pemotongan pajak penghasilan persewaan menara telekomunikasi. Ada yang mengganggap menara sebagai bangunan sehingga persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), namun ada juga yang menganggap menara sebagai peralatan telekomunikasi sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Sayangnya, Direktorat Jendral Pajak belum juga mengeluarkan penegasan mengenai Pajak penghasilan atas persewaan menara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menguraikan secara terperinci apa itu menara telekomunikasi, bagaimana perjanjian persewaan menara yang ada di PT XYZ sebagai tempat penelitian lapangan, dan akhirnya membandingkannya dengan teori perpajakan dan kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini sehingga akan didapatkan kriteria yang jelas atas pemajakan persewaan menara telekomunikasi.Menara dibangun dengan desain dan konstruksi yang khusus sehingga nantinya menara telekomunikasi ini berfungsi sebagai sarana penunjang telekomunikasi. Dengan demikian menara telekomunikasi akan berfungsi apabila padanya dilekatkan peralatan telekomunikasi tertentu lainnya yang sudah disesuaikan sedemikian rupa dengan kepentingan operator telekomunikasi yang menyewanya."

"Tesis ini membahas aspek-aspek penting yang dapat meminimalisir risiko para pihak yang berpotensi timbul sehubungan perjanjian kredit Perusahaan Menara Telekomunikasi. Tesis ini juga membahas hal-hal penting apa sajakah yang seharusnya dilakukan pihak perusahaan sehingga bank mau memberikan kredit ke perusahaannya. Oleh karena itu, tesis ini merupakan pedoman yang berguna baik untuk bank ataupun perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah informasi detail yang dibutuhkan sehubungan dengan pemilihan aset perusahaan untuk jaminan kredit. Informasi tersebut perlu dicantumkan dalam klausul persyaratan pendahuluan. Pada akhirnya tesis ini berguna sebagai pedoman berdasarkan pengalaman faktual bagi notaris maupun para praktisi hukum baru.

---

This thesis discusses critical aspects that can minimize risk exposure for the parties in regards to loan agreement for tower telecommunication company. Important steps and requirement for tower telecommunication company to be able to have the loan facility from a bank will also be researched in this thesis. Therefore it is a useful guidance for either company or bank.

This thesis is a descriptive qualitative based research. This thesis found that specific details information will be needed especially in regards to bank security in company assets and credibility. Those security detail information will be set our in the specific condition precedents clause. Finally this thesis will be beneficial as standard procedure that is based on factual case for notary or general law practicion."

"Menara pendingin adalah suatu unit yang dugunakan untuk proses pembuangan dalam sebuah sistem pendingin. Efektivitas thermal adalah suatu variabel yang sangat penting untuk menentukan hasil performa menara pendingin. Timbulnya korosi, lumut, dan presipitasi kerak dapat menghambat perpindahan panas sehingga dapat mengganggu tingkat efektivitas thermal dari menara pendingin tersebut. Bukan hanya mengurangi efektivitas termal saja, namun juga bisa merusak menara pendingin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ozonasi terhadap faktor-faktor penghambat tersebut. Proses ozonasi ini diharapkan akan mengurangi pertumbuhan faktor-faktor tersebut. Metode yang dugunakan adalah dengan air pendingin dari basin disirkulasikan dengan sebuah sistem baru. Dalam sistem baru tersebut air dari basin akan disuntikan ozon, lalu air kembali ke basin. Selanjutnya sampel air akan di uji di laboratorium menggunakan metode AAS, Titrimetric, Gravimetric, Spectrophotometric untuk mengetahui kualitas air. Data yang didapat dari laboratorium adalah Ph, Konduktivitas Elektrik, TDS, Ca, Alkalinitas, Mg, Na, Cl. Data tersebut selanjutnya dimasukan kedalam penghitungan menggunakan metode Practical Ozone ScalingIndex dan Langelier Saturation Index untuk mengetahui kualitas air sirkulasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini mununjukan bahwa aplikasi ozon dapat meningkatkan kualitas air dikarenakan TDS dan EC pada air siklus yang digunakan menurun. Jumlah konsentarasi siklus air yang aman digunakan pun meningkat dari 2 siklus menjadi 4 siklus.

---

cooling tower is a unit that is used for the disposal process in a cooling system. Thermal effectiveness is a very important variable to determine the performance of the cooling tower. The emergence of corrosion, moss, and crustal precipitation can inhibit heat transfer so that it can disrupt the level of thermal effectiveness of the cooling tower. Not only does it reduce thermal effectiveness, but it can also damage the cooling tower. This study aims to determine the effect of ozonation on these inhibiting factors. This ozonation process is expected to reduce the growth of these factors. The method used is with cooling water from the basin circulated with a new system. In the new system water from the basin will be injected with, then the water will return to the basin. Furthermore, water samples will be tested in the laboratory using the AAS, Titrimetric, Gravimetric, Spectrophotometric method to determine water quality. Data obtained from the laboratory are Ph, Electrical Conductivity, TDS, Ca, Alkalinity, Mg, Na, Cl. The data is then entered into the calculation using the Practical Ozone Scaling Index and Langelier Saturation Index method to determine circulating water quality. The results obtained from this study show that the application of ozone can improve water quality because TDS and EC in the cycle water used decrease. The amount of safe water cycle concentration is also increased from 2 cycles to 4 cycles."

"Tesis ini menganalisa efek arus kas pada pelaksanaan penyediaan aset tetap telekomunikasi yang berupa menara telekomunikasi dengan transaksi sale and leaseback dan pengelolaan sendiri dengan studi kasus pada PT Bakrie Telecom Tbk. Dengan asumsi-asumsi serta data yang dipergunakan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyediaan menara telekomunikasi melalui transaksi sale and leaseback dengan perjanjian sewa guna usaha finansial memberikan arus kas yang lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan sendiri menara telekomunikasi.

---

The main focus of this study is to analyze the cash flow effects on telecommunication tower fixed asset capital budgeting by compare of sale and leaseback transaction and independent tower management. Case study was done at PT Bakrie Telecom Tbk. With all of the assumptions and data, this study concluded that capital budgeting by sale and leaseback transactions give better cashflow than independent management."

"Penggunaan internet di Indonesia diperkirakan akan didominasi oleh layanan Over The Top Internet OTT Video, atau juga disebut dengan Internet Video. Diperkirakan traffic Internet di Indonesia akan mencapai 2.1 Exabytes per bulan di tahun 2020, dengan 72 traffic internet atau 1.5 Exabytes per bulan, untuk Internet Video. Permasalahan yang muncul yaitu penggunaan layanan ini memakan bandwidth yang tinggi di jaringan telekomunikasi serta belum diregulasi, sehingga menimbulkan kompetisi tidak sehat dengan operator telekomunikasi.Pada penelitian ini dilakukan analisis kebijakan kerjasama penyedia layanan OTT Video dengan operator telekomunikasi di Indonesia dengan menggunakan Regulatory Impact Analysis RIA . Proses analisis meliputi validasi dengan Forum Group Discussion, penentuan usulan kebijakan, dan penilaian usulan terbaik dengan Soft-Cost Benefit Analysis dan Multi Criteria Analysis MCA. Proses penilaian MCA berdasarkan survey ke berbagai stakeholder terkait.Dari hasil analisis tersebut, didapatkan usulan 'tidak dikeluarkannya kebijakan' tidak dapat diterima, sedangkan untuk usulan lain 'penyedia Layanan OTT Video tidak harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi namun harus memiliki izin tertentu yang khusus diterbitkan bagi penyedia layanan OTT Video untuk dapat beroperasi', usulan'penyedia layanan OTT Video harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi', dan usulan tidak wajib ada kerjasama namun operator telekomunikasi diberikan izin untuk memberikan charging atau penyesuaian kecepatan atas layanan OTT Video' tetap dapat diterima dan diperbolehkan untuk diimplementasikan.

---

Internet usage in Indonesia is expected to be dominated by Over The Top Internet OTT Video, also known as Internet video. It is estimated that Internet traffic in Indonesia will reach 2.1 Exabytes per month in 2020, with 72 of Internet traffic or 1.5 Exabytes per month, will be used for Internet Video. The problems that arise are these services consume high bandwidth of telecommunication networks, and also not yet regulated, resulting in unfair competition with telecom operators.

This study analyzes policy of cooperation beetwen OTT video service provider and telecommunication operator in Indonesia by using Regulatory Impact Analysis RIA . The analysis process includes criteria validation through Forum Group Discussion, policy alternatives determination, and best policy alternative assessment with Soft Cost Benefit Analysis and Multi Criteria Analysis MCA . MCA assessment process based on survey to various stakeholders.

Based on the results of the policy analysis, alternative 'no policy to be released' must not be applied. Another policy alternatives such as 'OTT Video Service providers do not have to cooperate with telecom operators, but must obtain special permit issued for OTT video service providers to operate' , alternative 'OTT Service provicer should cooperate with telecom operator' , and alternative 'cooperation is not mandatory, but telecom operators are granted permission to charge or adjust user speed to OTT Video service' can be accepted and allowed to be implemented. "