Ditemukan 142139 dokumen yang sesuai dengan query
I 499.25 A 380
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Keraf, Gorys
Flores: Nusa Indah, 1987
499.221 KER t
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Lie, Tjwan Sioe
Djakarta: The World Publishing, [date of publication not identified]
499.286 LIE k (1);499.286 LIE k (2)
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Husain Munaf
Jakarta: Fasco, 1952
499.25 HUS t
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Kualumpur: Dewan Bahas dan Pustaka, 1996
499.35 TAT
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997
499.235 TAT
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Sartono
[place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
907.2 K 38 p (3)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"Skripsi ini membicarakan dua buah kitab pelajaran tatabahasa Tionghoa. Dan skripsi hanya menyusun /membuat ichtisar dari kitab, tanpa dibubuhi apa-apa."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1962
S12879
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Iva Maduratna Soerjo
"
ABSTRAKSungguh tidak disangka Komite Nasional Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan penasehat presiden, berubah menjadi perwakilan dalam arti yang tidak saja membuat undang-undang melainkan juga menerima pertanggungjawaban kabinet, malah membentuk Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menurut konstitusi (UUD 1945) merupakan tugas MPR, lembaga tertinggi negara di atas DPR .dan Presiden. Perwakilan yang terwujud dalam parlemen sepanjang tahun 1950-an, menggambarkan arti pelaksanaan demokrasi yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan peluang pembuktian kerja kabinet dengan program-program tertentu. Kehadiran dan eksistensi parlemen begitu tampil ke depan yang bukan berarti bertentangan dengan UUD Sementara, malah memperkuat sendi-sendi demokrasi yang dapat dikembangkan dalam masyarakat. Kedudukan.dan peranan parlemen dalam tahun 1960-an, sudah terbelenggu baik karena pembentukan pengisian dan tata tertib yang diputuskan oleh eksekutif (baca: Presiden). Kehidupan politik yang berpusat pada pribadi Presiden mendorong keotoriterian dalam kehidupan politik yang ada.
Kedudukan dan peranan parlemen sejak tahun 1970-an berada dalam keperluan "pembangunan" yang di pastikan arti maksud dan makna, termasuk menjadi rumusan politik, (political formula) dari rezim yang berkuasa. Dalam pembatasan tertentu itu parlemen terperangkap pada hal-hal yang bersifat protokoler, administratif dan birokratisasi dalam lembaga terhormat itu."
Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1993
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Muhadjir
Jakarta: UI-Press, 1994
PGB 0456
UI - Pidato Universitas Indonesia Library