Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah dengan menganalisa suatu putusan pengadilan Negeri Cibinong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hukum adat dalam pandangan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian hukum terhadap pemegang hak terakhir yang mengalami kesukaran untuk melakukan pendaftaran tanah akibat jual beli berdasarkan pada hukum adat, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, dan Kantor Pertanahan berikut PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan selalu memberikan informasi serta melakukan penyuluhan tentang Hukum Tanah Nasional kepada masyarakat setempat agar terciptanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah.

---

This thesis discusses the sale and purchase of land rights based on customary law wich is made the basis for land registration by analyzing a decision of the Court Cibinong. Research using this method of research with a qualitative approach normative, so that this research can provide a snapshot of the sale and purchase is based on customary law in the positive law in Indonesia and how the protection and legal settlement of the last holder of the rights that are difficult to perform the registration of land in onder maintenance data. Based on the results of research suggested that the sale and purchase rights to the land should be done before the authorized PPAT and PPAT office land below as a patner of the Land Office land below as a patner of the Land Office should always be to provide information and conduct espionage on national land law to the local community in order to to create legal certainty and the protection of the law rights over land."

"ABSTRAKKedudukan hukum tanah ulayat sebagai hak konstitusional masyarakat adat masih banyakbelum disadari oleh masyarakat adat itu sendiri berikut pihak-pihak lain yang terkait. Takjarang terjadi banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat mulai dari sebab yanglegal seperti akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka, hinggatindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak lain seperti penyerobotan lahan. Haltersebut pada akhirnya menimbulkan urgensi pembentukan sistem peradilan yang baru yanglebih sesuai dan solutif untuk persoalan tanah ulayat, suatu sistem peradilan yang cepat,murah, sederhana, dan tentu saja berpihak pada hak konstitusional masyarakat adat. Metodepenelitian yang digunakan dalam hal ini berupa tipe penelitian Normatif, tipologi penelitianPreskriptif, menggunakan jenis data Sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan,pendekatan konsep, pendekatan sejarah, pendekatan kasus. Dalam hal ini gagasan konsepsistem peradilan lokal agraria merupakan suatu gagasan yang akan menjawab persoalanpersoalanyang menghampiri tanah ulayat masyarakat adat, dengan keistimewaan titik beratkeputusan diserahkan secara merdeka kepada masyarakat adat, dengan keberpihakanpemerintah kepada masyarakat adat, dan tentu saja didesain sedemikian rupa sehingga sesuaidengan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.Kata Kunci : Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, Sistem Peradilan, Agraria

---

ABSTRACTLaw Position of community law as a contitutional right for traditional community still notaware by traditional community itself included related parties. It rsquo s often happenend manyproblem faced by traditional community such a legal cause like effect of government wisdomwhich is not take sides for them, also illegal actions which is doing by other parties likeillegal occupancy of land. in the end those problem make an urgency to establishment thenew law system, which is more compatible and giving solution for community land problem,a judicature system which is fast, cheap, simple, and of course takes a side to constitutionalright of traditional community. Research method which used is normative type research,prescriptive research typology, using secondary source, through legislation approachment,concept approachment, history approachment, and case approachment. In this case the ideaof local judicature system establishment is an idea which can to answer community landproblems, which is the privilege decision is given to traditional community, with thegovernment takes side to traditional community, and of course designed to fit for IndonesianRepublic state structure.Keywords Community Land, Traditional Community, Judicature System, Agrarian"

"Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat, serta keunikan dalam penerapan sistem hukum adat khususnya berkaitan dengan tanah. Penelitian ini dilakukan untuk memeroleh informasi mengenai sistem kepemilikan hak atas tanah menurut Hukum Tanah Adat Puyang, eksistensi dan keberadaannya terkait adanya pembangunan jaringan telekomunikasi. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif untuk menggambarkan suatu gejala dan fact finding untuk menemukan fakta mengenai gejala dalam penelitian.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan wawancara dengan narasumber. Peraturan mengenai hukum pertanahan Indonesia telah dimuat dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Namun, Masyarakat Adat Puyang tetap melaksanakan Hukum Adatnya sebagaimana terlihat pada sistem penguasaan atas tanah, tetap diakui dan dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan negara yang berlaku.

---

Indonesia is a country endowed with diversity in cultures as well as tradition, and also each has its own typical charachteristic in applying traditional law system especially in relation to the land. This research is conducted to get information and identify the application of traditional land title proprietary system of Customary Land Law of Puyang, its existence and the existence in regards to the contruction of telecommunication networks on that customary land. Researcher is using descriptive typology of research to describe an indication and to find out about fact indication in this research.The research methods that used by researcher is normative law research (literature) within literature study or secondary data and interview to the respondents. Regulation about law of land in Indonesia has been loaded in the Act on Agrarian Affairs Law No. 5 Year 1960 (UUPA). Without prejudice to the terms of UUPA, in Traditional of Puyang Community still applies their customary law. It?s seen from the existence of land proprietary right that is still effective there, and that Traditional Law of Puyang is also accepted and still put into practice as long as not break the rule of law."

"ABSTRAKIndonesia yang pendaftaran tanahnya di dasarkan kepada filosofi hukum Adat.Sangat berakibat pada tujuan pendaftaran tanah yang didapat. Salah satu contohdalam hal ini misalnya bahwa dalam pemberian hak atas tanah, di Negara ini tidakpernah dikenal lembaga verjaring (uit weizing procedure). Pendaftaran tanah inihanya sekedar mengadministrasikan tanah tersebut, bukan memberikan hak itukepada seseorang. Namun karena di atas tanah itu ada haknya lalu dikukuhkandengan adanya pendaftaran dan kepada subyek haknya diberikan tanda buktihaknya dari Negara atas telah dilakukannya administrasi di atas tanah tersebut.Lalu dalam perkembangan langsung untuk memperoleh hak, hukum adat telahmemperkenalkan lembaga rechtsverwerking.Maka dalam masyarakat kitasebenarnya tidak ada alasan untuk menelantarkan tanah. Penjelasan tentangrechtsverweking ini diuraikan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa dalam hal atas suatu bidangtanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukumyang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidakdapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahunsejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutanataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanahatau penerbitan sertipikat tersebut.Sebagai ketentuan yang berasal dari HukumAdat, tentunya ketentuan tersebut tidak tertulis, namun ketentuan dimaksudkelihatannya telah diadopsi oleh UUPA (Pasal 27, 34 dan 40) dengan menegaskanbahwa hapusnya hak atas tanah dapat terjadi karena diterlantarkan.Oleh karenalembaga rechtsverwerking tersebut berasal dari ketentuan hukum adat yangtentunya tidak tertulis, maka penerapan dan pertimbangan mengenai terpenuhinyapersyaratan yang bersangkutan dalam kasus-kasus konkrit ada di tangan hakimyang mengadili sengketa. Oleh karena itu keefektivitas dari lembaga

---

ABSTRACTIndonesia's land registration on the basis of Indigenous legal philosophy . Highlyresult in acquired land registration purposes . One example in this instance that thegranting of land rights , in this country has never known institutions verjaring ( uitweizing procedure ) . The land registration merely administer the land , not givingit to the right person . But because it was on the ground right there and thenconfirmed with the registration and subject to the rights given proof of his rightsover the state administration has been done on the land . Then the directdevelopment to acquire the rights , customary law has been introducedrechtsverwerking institutions . So in our society really is not any reason toabandon the land . An explanation of this rechtsverweking described in Article 32paragraph ( 2 ) of Government Regulation No. 24 of 1997 which confirms that inthe event that a parcel of land has been validly issued certificates on behalf of theperson or legal entity acquiring the land in good faith and in a real master it , thenthe other party has the right to feel the soil can no longer demand theimplementation of these rights if within 5 ( five ) years from the issuance of thecertificate was not filed an objection in writing to the holder of the certificate andthe relevant Head of the Land Office or are not filed with the Court on acquisitionof land or the issuance of the certificate . As a condition derived from customarylaw , such provisions must not be written , but these provisions appear to havebeen adopted by UUPA (Articles 27 , 34 and 40 ) by asserting that theabolishment of land rights can occur because the neglected . Thereforerechtsverwerking institution is derived from customary law which is not inwriting, then the application and consideration of the fulfillment of the relevantrequirements in concrete cases in the hands of judges who adjudicate disputes .Therefore rechtsverweking efective of the institution lies in the judge as a casebreaker"