Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini jumlah perusahaan yang bergerak di bidang anjak piutang (Factoring) semakin bertambah. Hal ini mendorong timbulnya persaingan dalam bisnis anjak piutang. Semakin lama persaingan ini menjadi semakin ketat. Walaupun pangsa pasar jasa anjak piutang di Indonesia masih sangat luas, tetapi dengan semakin banyaknya perusahaan yang masuk dalam bisnis ini, maka perlu dipikirkan juga strategi-strategi untuk menghadapi persaingan tersebut. Salah satu strategi yang cukup efektif untuk dilakukan adalah dengan pricing strategi, yaitu suatu startegi untuk menentukan tingkat "harga" dari jasa yang ditawarkan, dalam hal ini jasa anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang (Factor) perlu melakukan proses costing agar dapat menentukan tingkat harga jasa anjak piutang. Ada beberapa metode costing yang dapat digunakan, yaitu metode Full Costing atau Absorption Costing dan Direct Costing. Untuk menguraikan hal tersebut, penulis menggunakan pendekatan yang disarankan oleh Anthony N.Cox dan John A.MacKenzie dalam bukunya "International Factoring" yang menyarankan untuk memakai metode absorption costing guna menetukan "harga" anjak piutang, yaitu besarnya komisi dan tingkat bunga anjak piutang yang dibebankan oleh Factor pada kliennya. Dengan mengambil contoh kasus pada PT XYZ Factoring Corporation - sebuah perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang anjak piutang - Penulis mencoba menerapkan metode absorption costing untuk menghitung besarnya komisi anjak piutang dan tingkat bunga yang dibebankan pada klien selama bulan Juli dan Agustus 1992. Dari perhitungan-perhitungan yang dilakukan ditemukan bahwa PT XYZ membebankan tingkat komisi anjak piutang yang lebih rendah dari besarnya komisi anjak piutang yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan metode absorption costing. Ini berarti pendapatan PT XYZ dari komisi anjak piutang tidak dapat menutup semua beban biaya operasional yang terjadi. Dan untuk mengatasi hal ini, PT XYZ menutup sebagian beban biaya operasional tersebut dari pendapatan tingkat bunga anjak piutang. Sebenarnya dengan menggunakan metode absorption costing seperti yang disarankan oleh Cox dan MacKenzie maka PT XYZ tidak perlu melakukan strategi untuk "menekan" harga jasa anjak piutangnya, karena PT XYZ dapat memanfaatkan keuntungan komparatifnya yaitu menyediakan jasa anjak piutang dengan dasar without recourse."

"Terdapat dua metode dalam menentukan biaya produksi pada perusahaan manufaktur yaitu absorption costing dan variable costing. Pada metode absorption costing, biaya produksi tetap ikut diperhitungkan sebagai komponen persediaan dan baru dibebankan ketika penjualan terjadi. Pada metode variable costing, biaya produksi tetap tidak diperhitungkan sebagai komponen persediaan dan dibebankan pada periode terjadinya. Perhitungan menurut kedua metode tersebut akan mengakibatkan hasil laba operasi yang berbeda. Laporan Magang ini akan membahas mengenai penentuan biaya produksi dengan kedua metode tersebut pada PT A yang merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi pestisida. Hasil laporan menunjukkan bahwa selain penentuan harga produksi dengan metode absorption costing yang sudah diterapkan oleh PT A, penghitungan biaya produksi dengan metode variable costing juga sebaiknya dilakukan. Hal ini berguna untuk membantu manajemen dalam melakukan perencanaan laba jangka pendek, pengendalian biaya produksi tetap yang lebih baik, dan pengambilan keputusan jangka pendek.

---

There are two methods in determining production cost: absorption costing method and variable costing method. In absorption costing method, all fixed manufacturing costs are included as inventoriable cost and charged when the sale occurs. In variable costing method all fixed manufacturing costs are excluded from inventoriable cost and charged in the incurred period. Both will result in different operating income. This Internship Report will discuss the determination of production cost by the two methods on PT A, a manufacturing company that produces pesticides.

This report concludes that beside the determination of production cost with absorption costing method that have been implemented by PT A, determining production costs with variable costing method should also be made. It is useful for management in planning short-term profit, controlling fixed manufacturing costs, and short-term decision-making."

"Tujuan Penulisan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan perjanjian anjak piutang yang dilakukan pada PT. BII FINANCE CENTER. Penelitian akan dilakukan pada PT BII Finance Center dan Departemen Keuangan di Jakarta. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kepustakaan (library research) serta metode lapangan (field research) melalui wawancara dengan pegawai BII Finance Center dan Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan. Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dikemukakannya bahwa anjak piutang merupakan suatu lembaga pembiayaan yang masih baru, tetapi peranannya dalam menunjang perkembangan dunia usaha sangat besar dengan landasan hukumnya yaitu Keputusan Presiden No. 61/1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.O13/1988. Peraturan yang khusus mengatur tentang anjak piutang sampai saat ini belum ada. Dengan adanya Pemerintah dan perjanjian masyarakat anjak akan piutang dapat diharapkan memperoleh manfaatnya sesuai dengan fungsinya sebagai suatu lembaga pembiayaan dengan mengambil contoh pelaksanaannya pada PT. BII Finance Center Jakarta."

"Anjak piutang, khususnya anjak piutang dengan pemberian jaminan merupakan salah suatu lembaga pembiayaan dalam perdagangan, baik secara domestik maupun internasional. Dalam pengaturannya di Indonesia, anjak piutang tidak diatur secara khusus, sehingga dalam praktiknya perjanjian anjak piutang dapat mengacu dari kebiasaan yang ada di dunia perdagangan domestik maupun internasional. Konvensi UNIDROIIT mengenai lembaga anjak piutang UNIDROIT Convention on International Factoring dan Konvensi PBB mengenai pengalihan hak milik piutang dagang dalam perdagangan internasional United Nation Convention on the Assignment of Receivables in International Trade merupakan dua kebiasaan internasional yang mengatur mengenai lembaga anjak piutang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kedua konvensi internasional ini kemudian dibandingkan dengan pengaturan pada praktik di Indonesia, serta dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim melalui putusan pengadilan di Indonesia untuk melihat apakah Hakim dalam menimbang maupun memutuskan memperhatikan kedua konvensi internasional tersebut. Hasil analisis menunjukkan beberapa kesesuaian, yaitu para pihak yang beperkara, hak recourse, serta kewajiban untuk menotifikasi debitur, sedangkan ketidaksesuaian terlihat dari cara pengalihan piutang dagang.

---

Factoring, especially factoring with recourse is one of the common financial commercial methods, both domestically and internationally. In its regulation in Indonesia, factoring is not specifically regulated, so that practically factoring agreement can be referred to the customs of international trade. UNIDROIT Convention on International Factoring and United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade are two international customs regulating factoring. By using normative juridical research method, the two international conventions are then compared to the practical regulation in Indonesia, as well as an analysis of judge 39 s legal considerations through Indonesia courts 39 verdict. The analysis will examine whether the judge in weighing and deciding considered both the international convention or not. The analysis showed some conformity, namely the parties of factoring, recourse, and the obligation to notify the debtor, while the mismatch seen from the assignment of receivables."

"Komoditi gula merupakan salah satu komoditi strategis terutama jika dilihat dari peranannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah bertujuan untuk dapat mencapai swasembada gula sehingga dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap pihak luar. Untuk itu perlu diusahakan agar petani tebu tetap mempunyai keinginan untuk menanam tebu dan tidak beralih ke tanaman lain, karena yang terakhir ini sering dianggap lebih menguntungkan. Pemilihan topik ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana proses produksi gula, dari bahan baku sampai menjadi gula dan kemudian melihat bagaimana perhitungan harga pokoknya. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dilakukan peninjauan langsung ke pabrik gula ini, juga menganalisa laporan keuangan perusahaan dan melakukan wawancara dengan bagian keuangan serta produksi. Selain itu guna melengkapi tulisan ini dan sebagai bahan acuan, dilakukan studi atas literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Perhitungan harga pokok pada pabrik gula ini, dilakukan dengan mengumpulkan semua biaya yang terjadi, yang kemudian dikelompokkan ke beberapa bagian, seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja dan biaya overhead keseluruhan, dan dibuat laporan biaya produksinya. Laporan ini dibuat sesuai dengan proses produksi yang ada pada pabrik gula ini, yaitu sebanyak 4 (empat) stasiun, yang terdiri dari stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun putaran. Pada laporan biaya produksi ini akan diketahui total biaya dan biaya produksi per unit. Jumlah biaya dirinci menurut unsur-unsur harga pokok untuk tiap bagian yang bertanggungjawab terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Seperti diketahui pemasaran gula ini masih dilakukan oleh Bulog. Di dalam memasarkan gula ini, yang sering menjadi sorotan adalah banyaknya pungutan yang dilakukan. Karena itu, agar dapat meningkatkan daya saing gula dalam negeri terhadap gula impor, harus ditinjau kembali pungutan-pungutan mana yang dapt dihilangkan sehingga tidak membebani harga jual gula. Pemerintah harus berusaha agar petani tebu tetap bergairah menanam tebu yang merupakan bahan baku gula dan dilain pihak tetap menjaga agar harga gula tetap terjangkau oleh konsumen."

"Tesis ini membahas mengenai konsep anjak piutang dalam hukum di Indonesia dan perbandingan konsep anjak piutang di Indonesia dengan Belanda dan Perancis. Anjak piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Secara teknis anjak piutang memang dapat dikatakan sebagai pengalihan piutang dagang, namun anjak piutang tidak sesederhana itu. Kombinasi dari dua fungsi dalam konsep anjak piutang menimbulkan beragam perkembangan produk-produk anjak piutang yang membutuhkan pertimbangan hukum yang berbeda dan khusus. Oleh karena itu lingkungan hukum pada suatu negara memegang peranan penting dalam menentukan suksesnya anjak piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum. Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa munculnya konsep anjak piutang di Indonesia merupakan bagian dari kecenderungan dalam pembangunan hukum di dunia yang mendorong transplantasi konsep-konsep yang timbul dari bidang ekonomi di Amerika Serikat ke dalam sistem hukum negara lain. Perbandingan konsep anjak Piutang di Indonesia dengan Belanda dan Perancis dapat dilakukan berdasarkan aspek regulasi dan aspek kontraktual. Berdasarkan aspek regulasinya, anjak piutang di Indonesia dan Perancis adalah teregulasi sedangkan anjak piutang di Belanda tidak teregulasi. Berdasarkan aspek kontraktualnya, Indonesia, Belanda dan Perancis belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang perjanjian anjak piutang, oleh karena itu ketentuan umum hukum perjanjian di ketiga negara tersebut pada umumnya masih menjadi acuan untuk perjanjian anjak piutang.

---

This thesis concerns with factoring concept in Indonesian Law and it’s comparison to the Netherlands and France regime. Factoring is a financing activity in the form of trade receivables sale followed by the administration of said accounts receiveable. Technically, factoring could be said simply as an assignment of accounts receivable. However, factoring is not as straightforward as it seems. The development of various factoring products that arise from the combination of factoring’s two functions pushed the need of different and specific contractual considerations. Therefore, the legal environment of a country holds an important role in deciding the success of factoring concept. This thesis is using normative and comparative method. The data in this thesis is collected by conducting library research. The result of this research shows that the factoring concept appeared in Indonesia as a part of trends in the law development across the world which urged the transplantation of American economic concepts into other countries legal system. Comparison to the regulation aspect of factoring concept in Indonesia, Netherlands, and France shows that both Indonesia and France factoring industries are regulated while factoring industry in Netherlands is not. On the other hand, based on the contractual aspect, the three countries do not have a specific and specialized regulations or laws concerned with factoring agreement. Subsequently, factoring agreement still largely refers to the general contract law that governs each countries."