Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan investasi pemerintah di bidang perekonomian dapat berdampak mendua pada sektor swasta yaitu dapat menurunkan (crowding out) atau meningkatkan investasi sektor swasta. Padahal di negara Indonesia, pemerintah masih memegang peranan penting dalam pembangunan. Dengan landasan tersebut, kiranya perlu menganalisa apakah kebijakan investasi pemerintah mempunyai dampak negatif terhadap investasi swasta atau sebaliknya. Selain itu, penggunaan data-data ekonomi regional mengembangkan permasalahan pada analisa ekonomi regional Indonesia mengenai perbedaan karakteristik masing-masing daerah, serta ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antar daerah. Model kerangka pertumbuhan neoklasik yang terdiri fungsi pendapatan atau produksi, fungsi investasi swasta dan fungsi tabungan dapat mengakomodasi pengaruh investasi pemerintah pada investasi swasta sekaligus melihat pengaruh tingkat bunga pada investasi swasta dan tabungan. Analisa empiris menghasilkan temuan bahwa investasi pemerintah tidak berdampak "crowding out" secara finansial. Tetapi secara riil (fisik) investasi pemerintah berdampak negatif pada investasi swasta di beberapa daerah saja karena adanya kompetisi sumber daya riil. Tingkat bunga berpengaruh negatif pada investasi swasta. Sedangkan pada tabungan, yang berpengaruh positif adalah tingkat bunga nominal. Selain itu pendapatan, investasi swasta dan tabungan regional menunjukkan ketimpangan mencolok antar daerah di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu memberikan peranan lebih besar bagi swasta untuk membangun infrastruktur dengan insentif tertentu dan menjaga agar tingkat bunga berada pada tingkat yang kondusif bagi kegiatan investasi dan tingkat tabungan."

"Bali's economic development is focused on agriculture, tourism and industry as the first priority. While other part of the Indonesia economy were suffering severely due to economic down turn since the middle of 1997, Bali's economy seems less affected. The performance of Bali's economy was analyzed employing 1996 Social Accounting Matrix (SAM), constructed based on 55x55 accounts. It is assumed that this 1996 SAM could represent the present situation of Bali's economy. The impact of increased allocation of expenditures for economic infrastructure, without increased in total government expenditure, on the performance of Bali?s economy was relatively low. While increased allocation of expenditure on social infrastructure or public services without increase in total government expenditure would deteriorate substantially the performance of Bali?s economy. Maintaining the government expenditure for development as in 1996 levels, but an increase in the expenditure of tourists or private investment, would enhanced the performance of Bali?s economy. Even a decline in government expenditure could be compensated by an increase in tourist expenditure or private investment, suggesting that government expenditure was not the main sources of economic growth. However, an increase in tourist expenditure without effort to increase the government expenditure would affect the income distribution among household group towards more inequality. But, increase tourist expenditure as well as government expenditure would promote better income distribution."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan dari pembangunan infrastruktur dengan investasi swasta. Panjang jalan, panjang jaringan listrik, dan distribusi air digunakan sebagai proksi dari pembangunan infrastruktur. Dengan menerapkan Fixed Effect Estimation pada data panel di level provinsi periode tahun 2000-2009, penulis menemukan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki hubungan positif dengan jumlah investasi swasta di Indonesia, walaupun korelasi yang signifikan hanya terjadi pada infrastruktur air dan listrik.Selanjuntnya, penulis mendesain composite index untuk mengobservasi relasi infrastruktur secara keseluruhan dengan investasi swasta. Adapun hasilnya juga menunjukan hubungan yang signifikan secara statistik antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Indonesia Bagian Barat dan Timur juga diuji dalam penelitian ini.Hasilnya mengungkapkan bahwa terjadi kesenjangan yang cukup besar pada penyediaan infrastruktur listrik dan penyediaan air di kedua wilayah ini, sehingga menciptakan disparitas jumlah investasi swasta di kedua wilayah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah Indonesia agar lebih menerapkan pembangunan infrastruktur yang seimbang untuk semua propinsi di Indonesia sehingga dapat lebih lagi menarik investasi baik domestik maupun asing.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to examine the relationship between the infrastructure developments and private investment. The road length, electricity, and water distribution are employed as the measurement of the infrastructure. Applying Fixed Effect Estimation to the 2000-2009 periods of panel data of Indonesia country, I found that infrastructure does have positive correlation with the level of private investment even though the significant relations only exist in the water and electricity infrastructure.Moreover, I construct a composite index to observe the relationship between the infrastructures as a whole with private investment. Interestingly, the result demonstrates a statistically significant and positive correlation between those two variables. Furthermore, the gap of infrastructure provision between the west area of Indonesian and the east is examined in this study.The result discloses that there is a sizeable gap of electricity and water provision in both these regions; it yields a disparity of the amount of private investment in both regions. These findings hopefully would reinforce the Indonesia government to develop more a well-balanced infrastructure development in all provinces of Indonesia to attract more domestic investment as well as the foreign investment."

"Tesis ini ditujukan untuk mengetahui dampak penerbitan obligasi pemerintah terhadap tingkat suku bunga dan investasi swasta dalam jangka panjang dan jangka pendek, apakah crowding out, crowding in, atau Ricardian Equivalence. Penelitian menggunakan data Indonesia tahun 2000 s.d. 2008 secara kuartalan dengan metode estimasi Error Correction Model (ECM) prosedur Engle·Granger.Dalam literatur ilmu ekonomi, dampak ekspansi fiskal pemerintah (dan juga pembiayaannya) dapat dikelompokkan dalam tiga arus utama pemikiran, yaitu: (1) Klasfk: menyatakan bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat menyebabkan terjadinya Crowding out effiecient yang disebabkan oleh adanya asumsi full employment dan market clearing. Crowding out terjadi salah salunya karena ekspansi fiskal pemerintah rnenyebabkan naiknya tingkat suku bunga yang menekan investasi swasta, (2) Keynes: menyatakan bahwa stimulus fiskal pernerintah dibutubkan dalam perekonomian, karena perekonomian belum berada pada kondisi full employment, sehingga ekspansi fiskal pemerintah dapat memberikan accelerator effect atau crowding in effect bagi investasi swasta, dan (3) Ricardian Equivalence Theorem: menyatakan bahwa ekspansi fiskal pemerintah tidak akan berdampak pada sektor swasta karena swasta secara ra<;ionru menganggap bahwa ekspansi tersebut (yang dibiayai dengan penerbitan obligasi) hanya merupakan pajak yang tertunda dan akan diperhitungan pada saat jatuh tempo obligasi, Hal tersebut menyebabkan sektor swasta yang mcmperoleh imbal basil dari obligasi pemerintah tidak akan mengubah tingkat pengeluarannya (baik konsumsi maupun investasi) untuk mengantisipasi kenaikan pajak di masa yang akan datang.Estimasi menggunakan dua model persamaan, yaitu persarnaan investasi swasta dan persamaan tingkat suku bunga nominal. Pada kedua model persamaan tersebut, penulis rnemasukkan v&iabei posisi obligasi pemerintah sebagai variabel tidak terikat untuk melihat dampaknya terhadap tingkat suku bunga dan investasi swasta."

"Alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), guna memperluas lapangan kerja, disamping dapat mewujudkan alih teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, yang sedang giat-gitatnya melanjutkan kembali pembangunan yang sempat terhenti akibat hantaman badai krisis ,Indonesia memang sangat membutuhkan kucuran modal balk modal asing maupun modal dalam negeri.Tingginya angka pengangguran yang terjadi saat ini, sangat membrlukan penanganan yang serius dari Pemerintah guna menciptakan lapangan kerja baru, untuk itu penlu diciptakan iklim yang kondusif guna menarik para investor untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia.Salah satu faktor penghambat iklim investasi adalah masalah ketenagakerjaan. Timbulnya unjuk rasa dan kerusuhan karena tidak tertampungnya aspirasi para pekerja adalah akibat dari belum sepenuhnya pihak pengusaha maupun pihak pekerja menyadari rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan serta kurangnya pemahaman mengenai perundang undangan yang benkaitan dengan ketenagakerjaan oleh pelaku hubungan industrial.Dengan telah diberlakukannya Undang Undang no. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta Undang Undang no.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diharapkan akan dapat memberikan guidance kepada para pekerja dan pengusaha sebagai pelaku dalam melaksanakan hubungan industrial.Secara substansi Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tentang institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang mudah dan tidak berbelit-belit melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase selain penyelesaian melalui pengadilan serta membatasi perselisihan yang dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan penyelesaian melalui mekanisme konsiliasi, mediasi atau arbitrase yang didasari semangat untuk mencari solusi ini, diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial yang adil dan seimbang guna terciptanya hubungan yang kondusif bagi iklim investasi di Indonesia."

"Penelitian ini akan menganalisis dampak kebijakan investasi Pemerintah Daerah Jawa Barat pada sektor industri terhadap struktur penyerapan tenaga kerja di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan daerah lainnya. Pemilihan Propinsi Jawa Barat sebagai basis penelitian dikarenakan Propinsi tersebut merupakan salah satu sentra industri yaitu di wilayah Bandung, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Botabek). Menarik untuk dijadikan kajian karena Botabek merupakan daerah penyangga Propinsi DKI Jakarta yang notabene merupakan pusat aktivitas perekonomian Indonesia.Kurang lebih 60% pembangunan sektor industri di Indonesia didominasi oleh sektor industri pengolahan dan berada di Propinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berdampak pada penyerapan jumlah tenaga kerja sekaligus mengurangi tingkat pengangguran regional. Konsekuensi logis adanya interregional effect akan berdampak pula pada daerah sekitarnya.Investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat di dalam penelitian ini bukanlah investasi yang sebenarnya, melainkan hanya merupakan skenario alternatif kebijakan investasi yang mungkin diambil, untuk menstimulasi pihak swasta sebagai pelaku utama dalam pembangunan sektor industri. Pemilihan skenario kebijakan investasi Pemerintah Daerah Jawa Barat tersebut berdasarkan kebutuhan msayarakat akan peluang memperoleh lapangan kerja di berbagai sektar industri pengolahan.Adapun skenario yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan sektor-sektor industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Setor-sektor yang dimaksud adalah sektor industri tekstil (sektor 9), industri kertas (sektor 11) dan industri barang dari logam (sektor 15). Pertimbanganya adalah ketiga sektor tersebut merupakan sektor penyumbang terbesar ketiga yaitu 17,3% bagi penyerapan tenaga kerja di Propinsi Jawa Barat setelah sektor pertanian 29,69% dan sektor perdagangan 24,96%.Data awal yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah Tabel Input-Output Antar Daerah (IRIO) Tahun 2000 hasil pemutakhiran data Input-Output Antar Daerah (IRIO) Tahun 1990 yang disusum oleh Bappenas.Dari hasil simulasi dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan mendorong pihak swasta untuk lebih banyak berperan dalam pembangunan ekonomi, terutama disektor industri tekstil (sektor 9), industri kertas (sektor 11) dan industri pengolahan barang dari logam (sektor 15) memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, akan tetapi kurang signifikan dampaknya terhadap Propinsi DKI Jakarta dan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi di Propinsi DKI Jakarta dan lainnya relatif rendah bila dibandingkan dengan sektor-sektor sejenis di Propinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukan oleh rendahnya nilai keterkaitan kebelakang (backward linkages), keterkaitan kedepan (forward linkages) dan pure linkages. Dengan kata lain, dampak interregionalnya kecil atau kurang berarti."

"Penelitian ini akan menganalisis dampak dari alokasi investasi Pemda DKI Jakarta terhadap kinerja perekonomian Propinsi DKI Jakarta dan sekitamya. Aiokasi investasi di dalam penelitian ini bukanlah alokasi investasi pemerintah sebenarnya, akan tetapi alokasi investasi apabila Pemda DKI Jakarta melakukan beberapa skenario kebijakan investasi yang mungkin diambil. Pemilihan skenario kebijakan investasi Pemda DKl Jakarta tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak akan pelayanan pemerintah. Adapun skenario tersebut adalah:1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik. Di dalam skenario ini, pemerintah ingin memperbaiki sarana dan prasarana fisik yang ada, sehingga pemerintah bermaksud untuk meningkatkan investasinya di sektor-sektor yang terkait dengan sarana dan prasarana fisik tersebut. Diasunnsikan bahwa sektor-sektor tersebut adalah sektor listrik, gas dan air minum (sektor 12), sektor konstruksi (sektor 13) dan sektor perdagangan, transportasi dan komunikasi (sektor 14).2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial. Di dalam skenario ini, pemerintah ingin rnenyediakan sarana dan prasarana sosial yang lebih balk, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya secara memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya investasinya di sektor konstruksi (sektor 13), sektor keuangan (sektor 15) dan sektor jasa (sektor 16). 3. Pembangunan di seluruh seldor. Skenario ketiga ini dilakukan sebagai pembanding bagi skenario pertama dan kedua. Adapun dana tambahan investasi tersebut diambil dari dana investasi daerah lainnya. Dengan demikian bila Propinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan investasi, maka Propinsi Jawa Barat dan Lainnya akan mengalami penurunan investasi.Di dalam skenario pertama dan kedua, terdapat dua sudut pandang yang digunakan untuk menghitung dampak investasi pemerintah tersebut. Sudut pandang pertama ialah bahwa Pemda DKI Jakarta ingin menginvestasikan dana sebesar 20% dari total investasi yang dikeluarkannya, ke sektor-sektor yang terkait dengan skenario pertama dan kedua. Kemudian sisa dana investasi pemerintah tersebut baru didistribusikan ke masing-masing sektor di DKI Jakarta, sehingga sektor-sektor yang tidak terkait dengan skenario pertama dan kedua akan mengalami penurunan investasi secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang positif, bail( terhadap daerahnya maupun daerah lainnya, bila Pemda DKI Jakarta melakukan kebijakan pembangunan sarana clan prasarana fisik dan sosial.Sedangkan sudut pandang kedua ialah bila tambahan investasi pemerintah di sektor-sektor yang terkait dengan skenario pertama dan kedua diambil dari dana investasi daerah lainnya, tanpa mengurangi dana investasi untuk sektor-sektor yang tidak terkait dengan skenario pertama dan kedua di Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, sektor-sektor di luar Propinsi DKI Jakarta akan mengalami penurunan secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan dari sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta di dalam menciptakan permintaan bagi sektor-sektor di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya. Selain itu, sudut pandang ke dua ini akan dibandingkan dengan skenario ke tiga, di mana Pemda DKI Jakarta tidak memfokuskan kebijakannya pada skenario pertama dan kedua saja, akan tetapi memfokuskan pembangunan di seluruh sektor, dengan mengurangi dana investasi pemerintah di daerah lainnya.Adapun data awal yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah data TRIO 90 yang telah disusun oleh BAPPENAS. Akan tetapi karena data tersebut dirasakan kurang memadai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka data IRIO 90 tersebut akan dimutakhirkan terlebih dahulu dengan metode RAS.Dari hash simulasi yang telah dilakukan terdapat be berapa kesimpulan yang dihasilkan yaitu:1. Sudut pandang pertama relatif memberikan dampak yang lebih balk terhadap perekonomian dibandingkan dengan sudut pandang kedua, balk dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun social. Hal ini berarti bahwa kebijakan untuk mengalihkan dana investasi pemerintah dari Propinsi Jawa Barat dan Lainnya ke Propinsi DKI Jakarta merupakan kebijakan yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan keterkaitan antara sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektorsektor sejenis di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya, yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai keterkaitan ke belakang (backward linkages) dan nilai keterkaitan ke depan (forward linkages) dari sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta. 2. Kesimpulan ini didukung pula oleh hasil penghitungan yang mengasumsikan apabila tambahan alokasi dana investasi pemerintah tersebut dialihkan ke sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik atau sosial di Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian apabila pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengatur alokasi pengeluaran investasi-nya, maka akan lebih balk apabila pembangunan di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya lebih diprioritaskan.3. Dan sudut pandang pertama, tambahan alokasi dana investasi pemerintah untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik re[atif lebih menguntungkan bagi perekonomian karena memberikan dampak yang lebih bail( bila dibandingkan dengan penambahan alokasi dana investasi pemerintah di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh relatif lebih rendahnya nilai keterkaitan ke depan clan ke belakang dan sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial dibandingkan dengan fisik.4. Akan tetapi kesimpulan yang sebaliknya akan dihasilkan bila yang dijadikan dasar analisis adalah tipe 2, di mana konsumsi rumah tangga dianggap sebagai variabel endogen, sehingga besamya ditentukan oleh tingkat upah dan gaji yang diterima oleh sektor rumah tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien input untuk upah clan gaji di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik. 5. Dari sudut pandang kedua, balk menggunakan penghitungan tipe 1 ataupun 2, tambahan alokasi dana investasi untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik relatif Iebih menguntungkan bila dibandingkan dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Hal ini berarti bahwa koefisien input untuk upah dan gaji di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial di Propinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor sejenis di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya.6. Kebijakan pembangunan untuk memfokuskan diri pads sarana dan prasarana fisik dan sosial di Propinsi DKI Jakarta relatif Iebih balk bila dibandingkan dengan kebijakan pembangunan di seluruh sektor."