Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kebijakan pelekatan pita cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan Dalam Negeri. Penelitian ini meneliti adanya perubahan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari pembayaran cukai ke pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menimbulkan kendala bagi pelaku usaha. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pita cukai mempermudah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal mengawasi Minuman Mengandung Etil Alkohol buatan dalam negeri beredar di masyarakat karena adanya instrumen pita cukai. akan tetapi masih banyak yang harus diperbaiki seperti kendala waktu untuk pemesanan pita cukai sampai cara pelekatan pita cukai pada produk Minuman Mengandung Etil Alkohol dan dokumen cukai yang terlalu banyak yang dirasakan oleh pelaku usaha. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai sebaiknya melakukan evaluasi penyempurnaan dalam hal waktu untuk pemesanan pita cukai dan perbaikan bentuk fisik pita cukai agar mudah dilekatkan.

---

This thesis discusses the Analysis of Policy Agglutinating Stamp Excise of Esen Drink Ethyl Alcohol in Internal Country. the research is changes System from excise payment to Agglutinate stamp excise by the Directorate Customs and Excise. This Policy raises a contra from the business in its implementation. The study was a descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the implementation of stamp excise is easy of control ethyl alcohol beverage circulated inhabitants but there was still much to be improved as time constraints for booking bands until the excise tax stamp means agglutinating to products Ethyl Alcohol Beverage and documents that are too much. From this research, the authors give advice to the Directorate General of Customs should evaluate improvements in terms of time to order the stamp excise and repair the physical shape to be easily attached to the stamp tax."

"Penelitian ini membahas evaluasi perubahan kebijakan pungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol. Penelitian ini meneliti tentang evaluasi perubahan kebijakan PPnBM dan cukai atas MMEA dengan menggunakan empat kriteria yaitu biaya pemungutan pajak, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, kesederhanaan dan kewajaran penerimaan bagi pemerintah. Pertanyaan penelitian ini yaitu apa yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan atas PPnBM dan cukai atas MMEA dan bagaimana evaluasi perubahan kebijakan pemungutan PPnBM dan Cukai atas MMEA ditinjau dari prinsip pajak ideal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak ada perubahan biaya administrasi atau biaya kepatuhan pajak. Kenaikan tarif cukai atas MMEA membuat beberapa pabrik MMEA tutup dan peningkatan mutu MMEA dari produsen yang berhasil bertahan.. Pengadministrasian pemungutan cukai menjadi lebih sederhana dan dapat memprediksi jumlah penerimaannya.

---

This research discusses the evaluation of of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage. The research is about evaluation of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage by using four criterias which are economy in collection, economic growth and efficiency, simplicity and appropiate government revenue.

The research questions are what is the background of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage and how does the evaluation of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage with good tax policy principle. The study was descriptive qualitative research. This research used qualitative method.

The results of the research are no differences of the administrative cost and the complaince cost after the policy applied. The increase of excise rate cause some factory shut down and increase the quality of ethyl alcohol beverage. Administration of collecting excises are more simple than before. Using specific rate in excise lead to predictable revenues."

"Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan fasilitas pembebasan cukai etil alkohol untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang dituangkan dalam SE-04/BC/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari kebijakan serta hambatan yang terjadi selama penerapan kebijakan pembebasan cukai. Penelitian ini menggunakan paradigma post-Positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan pembebasan cukai etil alkohol terbukti efektif untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19 dilihat dari penilaian terhadap penerapan kebijakan yang sudah tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan. Hambatan yang muncul dari penerapan kebijakan antara lain kurangnya pemahaman pabrik pengguna terhadap mekanisme pemanfaatan fasilitas, permasalahan pengiriman BKC yang tidak memenuhi ketentuan, serta permasalahan dalam hal pemenuhan atas seluruh dokumen yang menjadi syarat untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan cukai.

---

The government through the Directorate General of Customs and Excise provides ethyl alcohol excise exemption facilities for the prevention and control of Covid-19 as outlined in SE-04/BC/2020. This study aims to analyze the effectiveness of the policy and the obstacles that occur during the implementation of the excise exemption policy. This study uses the paradigm of post-Positivism with data collection techniques through literature study and in-depth interviews with related sources. The results of the study concluded that the implementation of the ethyl alcohol excise exemption policy was proven to be effective in preventing and tackling Covid-19, judging from the assessment of the implementation of policies that had the right policy, right implementation, right target, and right environment. Obstacles that arise from the implementation of the policy include the lack of understanding of the user factory on the mechanism for utilizing the facility, the problem of sending excisable goods that does not meet the provisions, as well as problems in terms of fulfilling all documents that are required to be able to take advantage of the excise exemption facility."

"Peranan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dalam penerimaan negara ternyata cukup penting. Hal ini terlihat dari sejarah kebijakan cukai di Indonesia yang sudah ada semenjak zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda Cukai etil alkohol diatur dalam Ordonantie Cukai Alkohol Sulingan Stbl. I895 No. 90 dan 92, Kebijakan ini akhirnya tetap berlaku setelah Indonesia merdeka, sampai akhirnya lahir UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang didalamnya juga diatur secara lebih baik tentang cukai etil alkohol tersebut. Permasalahannya adalah walaupun jumlah penerimaan negara dari cukai etil alkohol ini tidak sebesar kontribusi yang diberikan oleh cukai tembakau, namun peningkatan penerimaannya cukup tinggi, hanya saja diakui bahwa peningkatan penerimaan itu belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang muncul adalah sebagaimana sebenarnya proses implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dapat dilakukan dan seberapa besar kontribusinya pada peningkatan penerimaan negara. Secara teoritis pencapaian target penerimaan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol bisa dilakukan apabila implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut bisa berjalan dengan baik. Namun berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa proses implementasi kebijakan tersebut belum bisa berlangsung secara baik. Hal ini terbukti dari beberapa kendala yang ditemui seperti proses komunikasi, sumber daya yang kurang, sikap aparat yang masih belum terlalu positif dan struktur birokrasi yang dipandang belum terlalu mendukung. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa langkah positif dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan cukai etil alkohol tersebut seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan pada level operasional. Kemudian juga sangat perlu diperhatikan persoalan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bentuk birokrasi yang tidak terlalu tersentralisir sehingga dengan demikian tingkat fleksibilitas pelaksanaan tugas akan menjadi tinggi."

"

Seiring dengan peningkatan konsumsi dan penjualan minuman beralkohol, peredaran minuman beralkohol juga terus mengalami perkembangan, seperti peredaran melalui jalur darat, air, dan udara dengan sarana angkutan yang juga berkembang. Tak hanya peredaran yang resmi dan patuh terhadap ketentuan atau peredaran legal yang berkembang, peredaran ilegal juga makin marak dilakukan oleh pelaku-pelaku yang ingin menghindari ketentuan dari pemerintah, seperti pengenaan cukai atas minuman beralkohol atau minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Peredaran ilegal ini di beberapa negara telah melebihi kuantitas peredaran minuman beralkohol yang legal, salah satunya adalah di Indonesia. Salah satu dampak yang berkaitan dengan hal ini adalah penerimaan cukai yang tidak optimal sehingga fungsinya untuk menekan eksternalitas negatif dari MMEA juga tidak akan maksimal. Hal yang perlu dikaji berkaitan dengan hal ini adalah pengawasan cukainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengawasan cukai MMEA di Indonesia dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pengawasan hingga masih tingginya peredaran MMEA ilegal dengan menganalisis perbandingan dengan negara lain, Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam proses pengawasan cukai MMEA di Indonesia, yaitu tahapan intelijen, tahapan penindakan, dan tahapan penyidikan. Lebih lanjut, dalam setiap tahapannya, terdapat hambatan-hambatan yang ditemui, baik dari internal maupun eksternal. Hambatan dari internal dapat berupa keterbatasan sumber daya, ketidaksinkronan peraturan, dan aksi korupsi oleh oknum aparat penegak hukum. Sementara itu, hambatan dari eksternal dapat berupa resistensi dari pelaku dan masyarakat, modus peredaran MMEA ilegal yang terus berkembang, dan kesulitan dalam menangkap pelaku utama. Secara garis besar, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh DJBC dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemui tersebut, mulai dari manajemen risiko sumber daya, kerja sama dengan inistitusi lain untuk membangun solusi teknologi sistem monitoring yang lebih baik, dan membentuk organisasi gabungan dengan inistitusi lain untuk mengefisiensikan pelaksanaan pengawasan.

---

Alongside the increase in consumption and sales of alcoholic beverages, the circulation of alcoholic drinks continues to develop, including distribution via land, water, and air using evolving transportation means. Not only does legal and compliant distribution grow, but illegal circulation is also increasingly carried out by individuals seeking to evade government regulations, such as taxes on alcoholic beverages or beverages containing ethyl alcohol (MMEA). In some countries, illegal circulation has surpassed the quantity of legally circulated alcoholic beverages, Indonesia being one example. One associated impact is suboptimal tax revenue, thereby limiting its function to mitigate negative externalities from MMEA. Supervision of taxation is crucial in this regard. The objective of this research is to analyze the supervision system of MMEA taxation in Indonesia and identify the obstacles faced in the supervision process, particularly in light of the persistently high illegal circulation of MMEA, comparing with Malaysia. This study utilizes a qualitative approach with data collection through literature review and in-depth interviews. Findings indicate that the supervision process of MMEA taxation in Indonesia consists of three stages: intelligence gathering, enforcement, and investigation. Each stage encounters various internal and external obstacles. Internal obstacles include resource limitations, regulatory inconsistencies, and corruption among law enforcement personnel. External obstacles include resistance from perpetrators and communities, evolving modes of illegal MMEA circulation, and difficulties in apprehending key perpetrators. Several solutions are proposed for the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) to address these obstacles, such as resource management risk, collaboration with other institutions to develop better technological monitoring solutions, and forming joint organizations with other institutions to streamline supervision implementation."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai Startegi Pencegahan Penyelundupan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) Golongan C oleh DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Penulis membahas hal tersebut dikarenakan maraknya terjadi penyelundupan di beberapa tahun terakhir ini tanpa adannya pencegahan khusus dalam menangani permasalahan tersebut. Kemudian disini penulis melihat dengan lingkup rational choice theory, tentang bagaimana pelaku melihat keuntungan dari suatu tindakan penyelundupan MMEA Golongan C hingga mempertimbangkan keuntungan ketika melakukan penyelundupan. Dibantu dengan konsep pencegahan situational crime prevention yang dapat digunakan untuk merubah sudut pandang pelaku penyelundupan untuk tidak bisa melihat adannya keuntungan yang didapatkan dari aksi menyelundupakan MMEA. Serta environmental crime yang intinya adalah memberikan dukungan atau mengusulkan pengawasan secara internal dan ekternal yang lebih baik. Sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi tentang strategi pencegahan pada kasus penyelundupan MMEA Golongan C. Seperti rekomendasi bahwa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu meningkatkan sarana dan prasarana strategi pencegahan penyelundupan MMEA Golongan C dengan sistem penjagaan di wilayah perbatasan dan kerja sama dengan berbagai lembaga yang saling terkait."

"Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia dan tren konsumsi minuman bergula dalam kemasan menjadi perhatian Pemerintah sehingga muncul usulan rencana kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan. Usulan ini telah disampaikan oleh Menteri Keuangan pada rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2020 namun belum mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hingga saat ini sehingga perlu dilakukan analisis atas faktor yang dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan dalam merealisasikan kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan, baik dari tahap problem streams, policy streams, maupun politics streams. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan ditinjau dari perspektif teori multiple streams Kingdon. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivist dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor yang dipertimbangkan sehingga kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan belum dapat diterapkan pada tahun 2022. Pada tahap problem streams, kebijakan cukai lainnya yaitu cukai plastik lebih diprioritaskan untuk diterapkan, pada tahap policy streams, keterlibatan pemangku kepentingan belum terintegrasi. Pada tahap politics stream, pemangku kepentingan lebih berpihak pada pihak industri mengingat kondisi perekonomian yang terdampak akibat Pandemi Covid-19 dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum menyetujui kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan.

---

The increasing prevalence of non-communicable diseases in Indonesia and the consumption trend of sugar-sweetened beverages have become a concern for the government, so a proposal on the excise policy plan has emerged. This plan has been communicated by the Minister of Finance at a joint meeting with Commission XI of The House of Representatives of the Republic of Indonesia in 2020. Still, it has not been approved by the legislator until now. Hence, it is necessary to analyze the factors considered by stakeholders in realizing the policy of sugar-sweetened beverages excise, both from the problem streams, policy streams, and politics streams. This study aims to analyze the excise policy process for sugar-sweetened beverages from the perspective of Kingdon's multiple streams theory. The approach used in this study is a  post-positivist paradigm with data collection in library research and field research. The results showed that factors were considered so that the sugar-sweetened beverages excise policy could not be implemented in 2022. In problem streams, other excise policies, plastic excise, are prioritized to be implemented. In policy streams, stakeholder involvement has not been integrated. In the politics stream, stakeholders are more partial to the industry considering the economic conditions affected by the Covid-19 Pandemic and Commission XI of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has not approved the sugar-sweetened beverages excise policy.

"