Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada hubungan Jepang - Indonesia dalam penandatanganan Japan- Indonesia Economic Partnership Agreement (Jl-EPA). Perjanjian ini ditandatangani bulan Agustus 2007 di Jakarta dan menjadi babak baru keijasama ekonomi Jepang - Indonesia yang tersusun secara komprehensif.Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kepentingan Jepang dan Indonesia dalam penandatanganan peljanjian. Penulis mengidentifikasi apa potensi Indonesia dibandingkan mitra Jepang yang lain.Penulis menemukan tiga hal dalam hal ini, yaitu (1) Jepang ingin menjaga stabilitas perekonomian Jepang dan kawasan; (2) Jepang memandang Indonesia sebagai negara dengan cadangan gas yang cukup besar, padahal selama ini Jepang juga dikenal sebagai importir gas terbesar di dunia; dan (3) Jepang ingin meningkatkan perdagangan dengan Indonesia.Di sisi yang lain, Indonesia memandang Jepang sebagai mitra terpenting dalam perekonomian. Jepang dan Indonesia menjalin hubungan lebih dari 50 tahun dalam banyak bidang, terutama perekonomian, pendidikan dan budaya. Tetapi hubungan yan erat ini menjadi renggang setelah krisis ekonomi 1997-1998. Penulis mengidentifikasi tiga kepentingan Indonesia dalam penandatangana JIEPA, yaitu (1) meningkatkan perdagangan dengan Jepang; (2) mengembalikan Jepang sebagai investor terbesar bagi Indonesia; dan (3) mengharapkan program capacity building dari Jepang untuk industri di Indonesia.

---

This research focus on Japan - Indonesia relations after signing Japan- Indonesia Economic Partnership Agreement (Jl-EPA). The partnership signed on August, 2007 and has became the most complete agreement between two countries.

This research try to identify Japan and Indonesia interest on Jl-EPA, mainly on political economy interest.

We found three Japan interest (I) Japan try to keep Japan and region stability on economy; (2) Japan look Indonesia as potential partnership for Japan energy source, mainly LNG; and (3) Japan try to enhance trade cooperation with Indonesia.

On the other side. Indonesia look Japan as the most important partner in economy. Japan and Indonesia has close relationship for the long time. But Its broken by 1997/1998 crisis. Indonesia bas three interest, (1) Increasing trade between two countries; (2) persuade Japan become investor; and (3) capacity building program for Indonesian industries."

"Tahun 2000 menandai hadirnya agenda pengentasan kemiskinan global dengan Poverty Reduction Strategy Paper PRSPs sebagai upaya untuk mengatasi krisis legitimasi neoliberal. Meskipun konsensus yang ada menggeser prioritas bantuan untuk sektor sosial, Jepang masih mengkonsentrasikan bantuannya pada sektor infrastruktur ekonomi dan produksi. Anomali ini terus berlanjut meskipun terdapat berbagai kritik mengenai ketidakefektifan bantuan infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat resistansi Jepang terhadap perubahan institusional bantuan luar negerinya. Dengan menggunakan kerangka path dependence, kontinuitas model bantuan Jepang dijelaskan dengan tiga faktor. Pertama adalah legitimasi gagasan pembangunan yang diakui oleh negara resipien dan masyarakat domestik, sehingga terefleksikan dalam program pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah yang menyasar pada pembangunan infrastruktur pedesaan. Kedua adalah potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari bantuan infrastruktur, yaitu peningkatan ekspor barang dan jasa serta destinasi investasi bagi perusahaan Jepang. Ketiga adalah inersia birokrasi dalam pembuatan kebijakannya, yang menempatkan MOFA dan METI pada posisi signifikan untuk membawa kepentingan nasional sedangkan NGO pada posisi subordinat yang sejatinya merupakan penggagas norma-norma altruisme. Namun, pada kawasan yang berbeda, terdapat derajat determinan berbeda pula dalam kontinuitas model tersebut. Pada wilayah Asia, pinjaman yen berjumlah besar untuk pembangunan infrastruktur cenderung untuk diberikan bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah. Hal ini berbeda dari negara terbelakang di Asia seperti CLMV dan negara berutang besar di Afrika yang cenderung menerima hibah karena kurangnya kredibilitas pembayaran utang. Temuan dalam penelitian ini menjadi suatu refleksi mengenai gagasan pengentasan kemiskinan bagi kajian bantuan luar negeri yang selama ini didominasi oleh tema-tema strategis donor.

---

The year 2000 marked the emergence of global poverty alleviation agenda through Poverty Reduction Strategy Papers PRSPs as an effort to solve neoliberal rsquo s legitimacy crisis. While then consensus shifted aid priority for social sector, Japan still concentrated its aid around economic infrastructure and production sector. This anomaly continues in spite of mounting criticism about the ineffective infrastructure aid to alleviate poverty. This shows Japan rsquo s resistance toward the aid rsquo s institutional change. Using the framework of path dependence, the continuity of Japan rsquo s aid model is explained through three factos. First is legitimacy of development ideas recognized by recipient countries and domestic society thus reflected on the poverty alleviation programs in various regions which targets rural infrastructure development. Second is potential gains from infrastructure aid which are increase of export of commodity and service, as well as investment destination for Japanese private sectors. Third is bureaucracy inertia on the aid policymaking, which places MOFA and METI on significant position to bring up national interest while NGOs on the subordinate, when they can promote altruistic norms. However, different regions also have different degree of determinant within the continued model. In Asia region, big amount of yen loans for infrastructure development is given to middle income countries. This is different from Asia rsquo s least developing such as the CLMV and highly indebted African countries that tend to receive high amount of grants due to less credibility of debt repayment. This research findings becomes a reflection of poverty alleviation ideas for foreign aid studies that has been dominated by donors rsquo strategic themes."