Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas manfaat penggunaan meter prabayar yang merupakan salah satu dampak penerapan Layanan Listrik Prabayar oleh PT PLN (Persero), yang diprediksi dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai target hardening dan rule setting, dalam mencegah terjadinya pencurian listrik oleh pelaku dalam berbagai modus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat; murni, deskriptif, dan cross sectional. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan meter prabayar dalam keadaan normal, dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai target hardening dan rule setting, yang dapat mencegah terjadinya pencurian listrik dalam beberapa modus pencurian listrik.

---

This research discusses the advantage of prepaid meter using, as one of the result of prepaid electricity service by PT PLN (Persero), that is predicted to be a technique of situational electricity theft prevention. The role of prepaid meter, is a target hardening and rule setting in the prevention of electricity theft in several modus. This research uses qualitative approach and is a pure, descriptive, and cross sectional research. Result of the research shows the using of prepaid meter in normal situation could be a technique of situational electricity theft situational prevention as target hardening and rule setting. In general, this technique could prevent the electricity theft in several modus."

"ABSTRAKTulisan ini akan membahas tentang pencegahan kejahatan secara situasional untuk mengatasi dan menyempurnakan sistem AMR yang telah diterapkan oleh PLN dalam mengatasi pencurian listrik pada sektor industri. Pencurian listrik yang dilakukan pada sektor industri atau perusahaan telah menyebabkan PLN harus menanggung kerugian hingga ratusan miliar, PLN sendiri telah menerapkan sistem AMR sebagai cara untuk mengatasi pencurian tersebut namun cara ini dirasa kurang tepat karena sistem AMR ini berfungsi untuk mendeteksi adanya penggunaan listrik yang tidak wajar, bukan untuk melindungi kWh meter dan gardu listrik yang selama ini menjadi target bagi pelaku pencurian. Pada tulisan ini penulis akan mengaitkanya dengan teori pilihan rasional guna menjelaskan bagaimana pelaku berfikir, menggunakan pemahaman modus operandi untuk mengetahui bagaimana kejahatan tersebut bisa terjadi dan pencegahan kejahatan secara situasional dalam upaya mencegah pencurian listrik.

---

ABSTRACTThis paper will discuss about situational prevention of crime to overcome and improve the AMR system that has been implemented by PLN in overcoming the theft of electricity in the industrial sector. Theft of electricity carried out in the industrial sector or company has led to PLN must bear losses of up to hundreds of billions, PLN itself has implemented the AMR system as a way to overcome the theft but this way is not appropriate because the AMR system serves to detect the use of unnatural electricity, not to protect kWh meters and electrical substations that have been the target for the criminals. In this paper the authors will relate it to rational choice theory to explain how the crminals thinks, using an understanding of modus operandi to know how the crime can occur and the situational crime prevention in an effort to prevent theft of electricity. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah membangun desain sistem pembayaran dan pengisian pulsa listrik prabayar secara online. Sistem listrik prabayar yang sedang berjalan masih menuai banyak permasalahan, misalnya saja sistem masih mengharuskan pelanggan listrik untuk membeli pulsa listrik secara offline dengan mendatangi outlet-outlet penjualan token listrik, ATM, ataupun melalui perantara pihak ketiga. Diharapkan sistem pembayaran dan pengisian pulsa listrik secara online dapat mengatasi permasalahan yang ada. Pelanggan dapat melakukan pengisian pulsa kapan saja secara online melalui website dan realtime. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif untuk mengukur respons pelanggan terhadap sistem listrik prabayar yang berjalan. Hasil dari implementasi sistem listrik prabayar secara online ini diharapkan dapat mendukung perusahaan PLN dalam mengembangkan perencanaan strategi teknologi informasi dan menghasilkan inovasi baru yang dapat menyelesaikan permasalahan pada sistem listrik prabayar sebelumya. Kesimpulan dari penelitian ini pembayaran dan pengisian pulsa listrik prabayar yang efektif dan efisien mempunyai pengaruh terhadap kepuasan dan kenyamanan pelanggan.

---

The purpose of this study is to develop online payment and prepaid electrical pulse charging system design. Prepaid electricity system is running still reap the many problems, such systems still require electricity customers to purchase electric pulse went offline with token sales outlets, electrical, ATM, or through third party intermediaries and other problems. Hopefully, online payment and charging electric pulses system can overcome the existing problems. Subscribers can reload at anytime online through website and realtime. Research methods that is used for analysis is quantitative and qualitative analysis, to measure customer responsse toward electrical prepaid system that has been running. The results of the implementation of online prepaid electricity system is expected to support the company PLN in developing information technology strategic planning and new innovations that can solve problems in electrical systems prepaid before. The conclusion from this study and the payment of electricity prepaid reload the effective and efficient to have an influence on customer satisfaction and comfort."

"ABSTRAKStruktur organisasi perusahaan PT. PLN (Persero) saat ini belum mampu menjadikan biaya penyediaan tenaga listrik yang minimum. Secara operasional, Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) dari tahun ke tahun lebih besar dari harga aktualnya, yang berarti PLN belum efisien secara ekonomi. Dalam disertasi ini dianalisis bagaimana struktur organisasi perusahaan PLN berpengaruh menentukan besar biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik nasional. Analisis efisiensi ekonomi usaha penyediaan tenaga listrik, diperoleh dengan membandingkan biaya marjinal jangka panjang dengan harga aktualnya. Selama periode penelitian, terjadi in-efisiensi ekonomi pada usaha penyediaan tenaga listrik, dimana harga aktual lebih besar dari biaya marjinal jangka panjang, sehingga pada tahun tersebut telah terjadi over pricing.Permasalahan didekati dengan menggunakan kerangka minimisasi biaya, dimana masing-masing wilayah/sistem kelistrikan PLN dianggap meminimumkan biaya dalam menghasilkan suatu tingkat output tertentu sebagaimana Pasay, et al (1994). Dengan menggunakan fungsi biaya diperoleh bahwa fungsi biaya translog baik pada pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik maupun dalam konteks integrasi vertikal mengikuti fungsi produksi yang bersifat non-homotetik dan dibuktikan bahwa integrasi vertikal menurunkan biaya marjinal jangka panjang usaha penyediaan tenaga listrik serta timbulnya biaya transaksi yang tinggi ketika pembangkit tenaga listrik merupakan fungsi usaha yang terpisah dari transmisi dan distribusi tenaga listrik, berdasarkan uji separabilitas.Biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik semakin membesar yang diakibatkan karena penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Kapital (MPK) dan penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL) yang bernilai negatif, walaupun Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF) selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, yang mengindikasikan adanya perbaikan efisiensi penggunaan bahan bakar.Bila ditinjau terhadap alokasi faktor produksi, kondisi efisien secara ekonomi dapat ditempuh melalui:- memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF), dengan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar;- memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL), dengan mengurangi tenaga kerja yang tidak produktif serta dengan meningkatkan kompetensi karyawan.Laju pertumbuhan produktivitas usaha penyediaan tenaga listrik jangka panjang merupakan fungsi biaya jangka panjang pengurangan perubahan teknologi, pengaruh skala, pengaruh dari pemanfaatan kapasitas, dan pengaruh dari susut jaringan. Laju tingkat produktivitas pembangkit tenaga listrik dan transmisi dan distribusi tenaga listrik selama periode penelitian bernilai negatif, mengindikasikan adanya penurunan produktivitas. Namun demikian, dalam konteks integrasi vertikal, laju tingkat produktivitas penyediaan tenaga listrik menunjukkan kecenderungan semakin meningkat (adanya technological economies). Disamping itu, dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa model kerjasama pembelian tenaga listrik swasta mampu meningkatkan laju tingkat produktivitas jangka panjang penyediaan tenaga listrik.

---

ABSTRACT

Organizational structure of electricity suupply business of the PT. PLN (Persero) has not been able to make the minimum cost of electricity supply. Operationally, the True Cost of Supply from year to year is greater than the actual price, which means that PLN has not been economically efficient. This dissertation analyzes how PLN?s organizational structure determines the long-run marginal cost of the national electricity supply. The economic efficiency analysis of electricity supply business is obtained by comparing the long-run marginal cost with actual price. During this research, economic inefficiency occurred in the electricity supply business, where the actual price is greater than the long-run marginal cost which resulted in over pricing.

Problem of the study is approached by using a cost minimization framework, where each region / PLN electricity system is considered to minimize the cost in producing a given level of output as Pasay, et al (1994). By using the cost function, it is obtained that the translog cost function in the generation, transmission as well as distribution of electricity and also in the context of vertical integration follow production function which is non-homotetic and it is proved that vertical integration lowers the long-run marginal cost of electricity supply business as well as the emergence of high transaction costs when the power generationt is a separate business function of the transmission and distribution of electricity, based on separability test.

Long-run marginal cost of electricity supply keeps growing. It is caused by the declining of Marginal Productivity Factor of Capital (MPK) and a decrease in Marginal Productivity of Labor (MPL) which is negative, although the Marginal Productivity of Fuel (MPF) tend to increase, which indicated an improvement of fuel efficiency during the study period.

If the allocation of production factor is reviewed, economic efficiency condition can be reached by:

- extending the Marginal Productivity of Fuel (MPF) by increasing fuel efficiency;

- extending the Marginal Productivity of Labor (MPL) by reducing unproductive labor and by increasing competence among employees.

The long-run total factor productivity in electricity supply business is a function of the long-run cost reduction of technological change, scale effects, the effect of capacity utilization and the effect of losses. The long-run total factor productivity of power generation, transmission and distribution of electricity throughout the study period is negative, which indicate a decrease in productivity. However, in the context of vertical integration, the long-run total factor productivity of electricity supply showed increasing trend (the presence of technological economies). In addition, this study indicates that the model power purchase of Independent Power Producers (IPP) are able to increase the rate of long-run total factor productivity of electricity supply.

JEL Classification: C29 C39 D23 D24 D42 L94."

"Pengukuran transaksi energi listrik dengan menggunakan kWh meter selayaknya mempunyai tingkat akurasi yang baik agar tidak ada satupun pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan dalam proses pengukuran. Di sisi lain, dengan semakin banyaknya penggunaan beban non linier oleh konsumen dapat menimbulkan salah satu masalah kualitas daya berupa harmonisa yang dapat mempengaruhi tingkat keakurasian hasil pengukuran energi listrik yang sebenarnya terpaka. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh harmonisa terhadap penyimpangan pengukuran energi listrik pada kWh meter analog dan digital. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin banyak beban non linier yang digunakan maka semakin besar nilai %THD, dan semakin besar %THD (%THD-i > 80%) maka penyimpangan akan semakin besar dengan % kesalahan mencapai > 64% dan tingkat keakurasian dari hasil pengukuran menjadi berkurang pada kedua jenis kWh meter yang digunakan.

---

Measurement of electric energy transactions using the electricity meter should have a good degree of accuracy, so that none party is financially disadvantaged as a result of measurement error. On the other hand, with the increasing use of non-linear load by consumers may cause one of the power quality problem in form of harmonics; that may affect the degree of accuracy of the actual measurement results.

The study was conducted to see the effect of harmonic distortion toward electric energy measurement using analog and digital electricity meter, and the results show that the more non-linear loads are used, the value of %THD will increase, and the greater %THD (%THD-i > 80%) can increase the error (% error > 64%) and also reduce the level of accuracy of measurement results on both types of electricity meter."

"ABSTRAKKebutuhan tenaga listrik akan meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu daerah maka kebutuhan tenaga listrik juga akan semakin meningkat. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup.Pembangunan pusat-pusat tenaga listrik serta jaringan transmisi dan distribusinya meminta investasi yang besar dan waktu yang lama dibandingkan dengan pembangunan industri lainnya. Di pihak lain perlu diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik tepat pada waktunya, dengan kata lain pembangunan bidang kelistrikan harus dapat mengimbangi kebutuhan tenaga listrik yang terus-menerus naik setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan dan menyalurkan listrik secara ekonomis maka harus dibuat prakiraan sebelum kebutuhan tenaga listrik itu terjadi.Pada penelitian ini, prakiraan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik menggunakan metode gabungan yang terdiri dari metode analitis, ekonometrik dan kecenderungan dengan pendekatan sektoral. Dari hasil prakiraan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik, pada tahun 2022 kebutuhan tenaga listrik mencapai 1.710,31 MVA atau naik sebesar 5,91 % pertahun. Dengan rata-rata pertumbuhan sektor rumah tangga 7,10 % pertahun, sektor komersil 4,80 % pertahun, sektor publik 5,67 % pertahun, dan sektor industri 3,00 % pertahun.Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut, maka perlu dilakukan penambahan suplai tenaga listrik. Pada tahun 2013, penambahan suplai sebesar 53,27 MVA, tahun 2014 sebesar 75,02 MVA, tahun 2015 sebesar 77,65 MVA, tahun 2016 sebesar 80,36 MVA, tahun 2017 sebesar 83,16 MVA, tahun 2018 sebesar 86,06 MVA, tahun 2019 sebesar 89,04 MVA, tahun 2020 sebesar 92,12 MVA, tahun 2021 sebesar 55,87 MVA dan tahun 2022 sebesar 55,87 MVA.

---

ABSTRACTElectricity demand will increase in line with economic development and population growth. Growing economy in a region that needs electrical power will also increase. These conditions must be anticipated as early as possible so that the power supply can be available in sufficient quantities.Development centers as well as the power transmission and distribution network to ask a large investment and a long time compared to other industrial development. On the other hand needs to be put in order to meet electricity demand in a timely manner, in other words the development of the electricity sector should be able to offset the electricity needs of the constantly rising every year. Therefore, to generate and distribute electricity economically it must be made before the forecasts that electricity demand occurs.In this study, the growth of electricity demand forecasts using the combined method consisting of analytical methods, econometrics and trends on sectoral approaches. From the results of electricity demand growth forecasts, by 2022 electricity demand reached 1710.31 MVA or increased by 5.91% per year. With an average household sector growth 7.10%, commercial sector 4.80% per year, public sector 5.67% per year, and the industry sector is 3.00% per year.To fulfillment the growth in electricity demand, it is necessary to supply additional power. In 2013, the addition of 53.27 MVA supply, in 2014 the addition of 75.02 MVA, in 2015 the addition of 77.65 MVA, in 2016 the addition of 80.36 MVA, in 2017 the addition of 83.16 MVA, in 2018 the addition of 86.06 MVA, in 2019 the addition of 89.04 MVA, 2020 the addition of 92.12 MVA, in 2021 the addition of 55.87 MVA and in 2022 the addition of 55.87 MVA."

"ABSTRAKProses yang terjadi dalam suatu siklus industri seringkali sangat tidak efisien dalam pemanfaatan kebutuhan energinya. Sebagian besar dari energi yang dipergunakan terbuang percuma ke alam bebas berupa panas. Penghematan penggunaan energi tersebut dapat dicapai melalui kogenerasi. namun kogenerasi tidaklah sederhana, diperlukan modal yang cukup besar untuk pembangunannya (capital intensive) serta harus dilakukan perhitungan tekno-ekonomi secara cermat. Oleh karena itu pada tesis ini akan dibandingkan antara pengoperasian kogenerasi di industri (untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam proses produksi) dengan pembelian energi listrik langsung dari PT PLN (Persero). "

"ABSTRAKDalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagiankewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahkabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telahmenerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturanpelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan(termasuk sektor ketenagalistrikan) kedalam urusan pemerintah, provinsi, dankabupaten/ kota. Namun, terkait kewenangan perizinan pada sektor tenaga listrikternyata masih juga menemui permasalahan. Ketentuan dalam perundangundangantidak mengatur secara jelas kewenangan penetapan sanksi bagi badanusaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota, tetapi izin usahanya telahdiberikan oleh Pemerintah sebelum terbitnya UU No. 30 Tahun 2009.Perkembangan dan perubahan pengusahaan ketenagalistrikan yang sangatmendasar adalah diterbitkannya UU No. 15 Tahun 1985 tentangKetenagalistrikan. UU No. 15 Tahun 1985 maupun peraturan pelaksanaannya,yaitu PP No. 10 Tahun 1989 dibentuk pada masa Orde Baru, sehingga masihmenerapkan sistem penyediaan tenaga listrik yang sentralistik denganmenitikberatkan kewenangan dan tanggung jawab penyediaan tenaga listrik padaPemerintah Pusat. Dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2009 sebagai pengganti UUNo. 15 tahun 1985 yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah dan menjadi titikbalik desentralisasi ketenagalistrikan, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuaidengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, danmelaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

---

ABSTRACTIn order to support the spirit of regional autonomy, Law no. 30 of 2009 onElectricity regulate in detail the allocation of responsibilities between government,provincial governments , and district/city governments in the implementation ofelectricity. The government has also issued Law no. 32 of 2004 on RegionalGovernment and its implementing regulations , Government Regulation no. 38 of2007 which details the government affairs ( including the electricity sector ) intothe affairs of government , provincial , and district/city. However, the relevantlicensing authority in the power sector was still also encountered problems.Provisions in the legislation does not set out clear powers of sanction for hisbusiness enterprises across the region districts /cities , but its business license hasbeen granted by the Government prior to the issuance of Law no. 30 of 2009.Developments and changes very basic electricity concession is the issuance ofLaw no. 15 of 1985 on Electricity . Law no. 15 of 1985 and its implementingregulations, ie , Government Regulation no. 10 of 1989 established the “OrdeBaru” era, so it is still applying power supply system with a centralized focus ofauthority and responsibility for the provision of electric power in the centralgovernment . With the enactment of Law no. 30 of 2009 in lieu of Law no. 15 of1985, guided by the spirit of regional autonomy and decentralization of electricitybecame the turning point, the Government and local authorities in accordancewith the authority sets policy, regulation, monitoring, and implementing theelectricity supply business."