Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Knsis multi dimensl yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 tidak menyurutkan aktivitas di dunia perbukuan. Adanya reformasi sendiri cenderung mendorong munculnya penerbitan dan buku-buku baru. Hal ini diikuti dengan berdirinya toko-toko buku dengan konsep yang berbedadibanding dengan toko-toko buku konvensional Iainnya. Toko buku inimenyajikan konsep suasana toko yang sangat nyaman ditunjang dengan koleksi buku yang menank dan pelayanan yang memuaskan. Salahsatunya adalah Toko Buku Aksara. Aksara yang memilki 2 cabang di Kemang dan Cilandak, merupakan toko buku bilingual dimana 70% dan koleksinya adalah buku-buku import. Ditunjang desain interior, suasanayang nyaman, dan pelayanan yang memuaskan, Aksara memiliki prospek usaha yang cukup baik. Penelitian ini bertujuan untuk: mengidentifikasi faktor-faktor dan Retail Mix Strategy yang mempengaruhi penlaku konsumen di Aksara, mengetahulhubungan antara faktor-faktor Retail Mix Strategy dengan image yang ditimbulkan Aksara, dan mengetahui hubungan antara faktor-faktor Retail Mix Strategy yang berhubungan dengan kepuasan konsumen Aksara.Dan hasil penelitian dengan mengunakan analisis faktor diketahui bahwavariabel harga buku tidak masuk ke dalarn ketiga faktor yang terbentuk.Ketiga faktor yang terbentuk adalah faktor Experience, faktor Merchandise, dan faktor Location. Ketiga faktor ini akan memudahkan manajemen Aksara untuk lebih berfokus pada peningkatan value yang diterima pengunjungnya. Dan hasil pengujian korelasi, diketahui bahwa variabel Store Atmosphere, Merchandise, Advertising & Promotion, Location, danCustomer Service berhubungan dengan image yang ditimbulkan Aksara,walau variabel Customer Service sendiri mempunyah korelasi yang terlemah diantara kelima variabel tersebut. Sedangkan berdasal hasil pengujian korelasi dengan kepuasan konsumen ksara, diketahui bahwasemua variabel Retail Mix Strategy (Store Atmosphere, Advertising & Promotion, Merchandise, Location, Cuètomer , Service dan Price) memiliki keterkaitan dengan kepuasan konsumen, walau variabel Customer Service dan Price mempunyai korelasi yang paling-lemah."

"Pandemi Covid-19 menimbulkan ketidakpastian terhadap kinerja Perusahaan manufaktur akibat penghentian kegiatan produksi dan pemasaran sehingga produsen semakin sulit memprediksi penjualan. Peramalan penjualan adalah titik awal bagi pembuat keputusan untuk membuat anggaran dan menyusun strategi Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel apa yang berpengaruh signifikan terhadap penjualan kosmetik di PT XYZ dan membuat prediksi penjualan berdasarkan variabel tersebut. Metode Structural Equation Modeling berbasis kovarians dengan variabel indikator reflektif (CB-SEM) digunakan untuk membuat dan menguji hubungan kausal dari konstruk Permintaan dan Penawaran terhadap Kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan ke distributor menjadi faktor utama yang mempengaruhi penjualan PT XYZ, namun demikian penjualan tersebut belum mengikuti pola penjualan ke konsumen akhir dan tren permintaan di pasar domestik. PT XYZ perlu membuat strategi penjualan dan pemasaran serta rencana supply chain yang lebih berfokus kepada permintaan pasar. Analisis ramalan penjualan menunjukkan hasil tingkat akurasi terendah sebesar 95,5% untuk regresi random forest sedangkan tingkat akurasi tertinggi sebesar 96,2% untuk regresi polynomial, hasil tersebut lebih baik dibandingkan metode yang digunakan PT XYZ saat ini.

---

The Covid-19 pandemic has caused uncertainty over the performance of manufacturing company due to the suspension of production and marketing activities, making it difficult for manufacturers to predict sales. Sales forecasting is the starting point for decision makers to prepare budgets and develop Company strategy. This study aims to analyse what variables have significant effect on cosmetic sales at PT XYZ and make sales predictions based on these variables. The covariance-based Structural Equation Modeling with reflective indicator variables (CB-SEM) is used to develop and test the causal relationship of the Demand and Supply variables to Performance. The results of this study indicate that sales to distributor are the main factor influencing PT XYZ's sales, however it have not follow the pattern of end-consumers demand and sales trends in the domestic market. PT XYZ need to develop sales and marketing strategies as well as supply chain plans that are more focused on market demand. Sales forecast analysis shows the lowest accuracy rate of 95.5% for random forest regression while the highest accuracy rate is 96.2% for polynomial regression, these results are better than the current method used by PT XYZ."

"Dewasa ini, perkembangan teknologi canggih dan pentingnya komunikasi dan informasi menjadikan televisisebagai salah satu media perantara sangat dibutuhkan. Hal ini menyebabkan dampak peningkatan permintaan terhadapproduk televisi. Beberapa perusahaan televisi berusaha memenuhi permintaan konsumen Persaingan beberapa produsen televisi sekarang ini cukup ketat, masing-masing perusahaan menjalankan kegiatan pemasarannya secara lebih efektif dan efisien dibandingpara pesaingnya, dan salah satu kegiatan pemasaran yang aktif dilakukan adalah promosi.Seperti pada televisi yang sedang tumbuh pesat dan bersaing ketat, permasalahan yang dihadapioleh produsen dalam kegiatan promosi antarg lain bahwa peningkatan biayapromosi tidak selalu dapat meningkatkan hasil penjualanyang sama besar atau lebih.Atas dasar alasan tersebut, dipilih salah satu televisi sebagai objek penelitian, yaitu PT. Panasonic Gobel. Diadakan penelitian atas marketing mix yang dilakukan, terutama hubungan antara kegiatan promosi terhadap penjualan televisinya.Hasil analisa terhadap perusahaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabeltersebut, artinya bahwa kegiatan promosi yang dilakukan antara tahun kwartal 1990-1993 telah meningkatkan hasil penjualannya. Namun, penulis mencoba untuk memberikansaran-saran bagi peningkatan efektivitas kegiatan promosiyang terangkum dalam akhir pembahasan skripsi ini."

"Penulisan Skripsi mi bertujuan untuk melihatPertama, seberapa besar efektifitas kegiatan promosi yang dilakukan olehperusahaan dálam meningkatkan penjualan. Kedua, apakah antara promosi yang dilakukan oleh perusahaan mempunyai Hubungan kausal (timbal balik) dengan tingkat penjualan yang texjadi. Déngan kata lain, di satu sisi, apakah kegiatan promosi mempengaruhi tingkat penjualan, sedangkan disisi lain, apakah tingkatpenjualan yang teijadi mempengaruhi kebijaksanaan promosi yang akan dilakukan oleh perusahaan.Semua data yang digunakan adalah data time series primer. Metode analisisyang digunakan adalah analisis regresi dengan mendemonstrasikan model umumdengan dua variabel, di maná data yang diperoleh terlebih dahulu diperbaikidengan metode Exponential smoothing untuk menghilangkan pengaruh musiman.Kemudian dilakukan Uji Kausalitas C ranger dengan mendemonstrasikan Theinstantaneous Causality Model.Berdasarkan analisa regresi, ternyata kegiatan-kegiatan promosi yangdilakukan perusahaan yaitu Advertising, Personal Seling, Sales Promotion, dan Public Relation sangat besar pengaruhnya dalam mertingkatkan penjualan produk shampo yang diproduksi perusahaan. Hal mi berarti semakin gencar usaha promosi yangdilakukan perusahaan, semakin besar pula tingkat penjualan yang .terjadi.Sedangkan berdasarkan Uji Kausalitas Granger dapat disimpulkan, báhwaantara kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan dan tingkat penjualanterdapat hubungan timbal balik (bidirectional feedback relationship). Hal ini berarti, kegiatan promosi mempengaruhi penjualan produk perusahaan, sedangkan tingkat penjualan yang terjadi juga mempengaruhi kebijaksanaanpromosi yang akan dianibil.Dengan kedua hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwá perusahaansebaiknya meningkatkan kegiatan promosi yang dilakukan untuk dapatmeningkatkan penjualan. Sedangan tingkat penjualan yang terjadi dapatdimasukkan sebagai salah satu pertimbangan dalain menentukan kebijaksanaan promosi yang akan diambil.Meskipun uji kausalitas dapat melihat apakah antara dua variabel terdapathubungan timbal balik, tapi uji kausalitas mi mempunyai beberapa keterbatasan,yaitu, hanya dapat melihat arah hubungan antara dua variabel, tanpa bisa menjelaskan besarnya (magnitude) dari hubungan yang terjadi. Di samping itu, Uji Kausalitas Granger mi baru bisa diterapkan untuk perusahaan yang sedang dalam tahap-tahap awal dari Product life cycle-nya yaitu pada tahap Introduction dan Growth, sehingga harus dilengkapi dengan metode 1ainnya yang bisa menjelaskanhubungan kausal pada tahap Maturity dan Decline."

"Pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah seringkali berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat, yaitu persekongkolan tender. Kegiatan persekongkolan ini memiliki dampak negatif bagi persaingan dalam menciptakan hambatan untuk saling bersaing antar pelaku usaha. Di sisi lain, Australia memiliki kebijakan dalam menghadapi persekongkolan tender yang sudah terbukti secara efektif dapat mengurangi perilaku persekongkolan. Kebijakan tersebut adalah leniency program yang dalam praktiknya disebut sebagai civil immunity dan criminal immunity. Kebijakan ini memberikan imunitas terhadap sanksi maupun pengurangan denda kepada pelaku usaha yang bersedia untuk bekerja sama dengan otoritas persaingan usaha dalam mengungkap praktik kartel, termasuk persekongkolan tender. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni perbedaan perspektif Indonesia dan Australia dalam menangani persekongkolan tender dan potensi pelaksanaan leniency program bagi kasus persekongkolan tender di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa di bawah hukum persaingan usaha antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang memaparkan peraturan terkait suatu kategori hukum tertentu secara sistematis, menganalisis hubungan antar peraturan, dan mengidentifikasi potensi dari peraturan tersebut di masa depan. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perbedaan perspektif Indonesia dan Australia dalam menanggapi persekongkolan tender dapat dilihat dari ketentuan hukum persaingan usaha Australia yang menggolongkan persekongkolan tender sebagai bagian dari kartel. Persekongkolan tender tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal tersendiri sebagaimana diatur dalam UU Anti Monopoli di Indonesia. Perbedaan perspektif tersebut mengakibatkan implikasi terhadap persekongkolan tender di Australia mendapatkan kebijakan yang sama dengan kartel, salah satunya leniency program. Berdasarkan efektivitas leniency program di Australia, Indonesia memiliki urgensi untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam hukum persaingan usaha. Adapun penerapan leniency program di masa depan dapat merujuk pada kebijakan Australia.

---

The Government’s procurement of goods and/or services is often related to unfair business competition, namely bid-rigging. This collusion activity has negative impacts on competition by creating barriers for businesses to compete with each other. On the other hand, Australia has a policy that has proven to be effective in reducing bid-rigging. This policy is called the leniency program, known in practice as civil immunity and criminal immunity. This policy provides immunity from sanction and fine reductions to businesses who are willing to cooperate with authorities in exposing cartel conduct, including bid- rigging. There are two main issues in this research, namely the different perspectives between Indonesia and Australia in handling bid-rigging and the potential implementation of the leniency program for bid-rigging cases in Indonesia. This research aims to examine the prohibition of bid-rigging in the procurement of goods and services under competition law between Indonesia and Australia. This research is a doctrinal study that systematically outlines regulations related to a certain legal category, analyzes the relationship between regulations, and identifies the potential of these regulations in the future. The results of this research state that the differences in perspectives between Indonesia and Australia in responding to bid-rigging can be seen in Australia’s competition law which classifies bid- rigging as part of a cartel provision. Bid-rigging is not explicitly regulated in a separate article as stipulated in Indonesia's Anti-Monopoly Law. These differences result in implications for bid-rigging in Australia receiving the same policy as a cartel, including the leniency program. Based on the effectiveness of the leniency program in Australia, Indonesia has the urgency to implement such a policy in competition law. The future implementation of the leniency program may refer to Australia’s policy."

"Perdagangan gula di dalam negeri merupakan salah satu komoditas penting, sehingga menjadi kegiatan yang perlu diawasi. Oleh karena itu Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.594/MPP/Kep/9/2004 tanggal 23 September 2004 menunjuk PT Superintending Company of Indonesia dan PT Surveyor Indonesia untuk melaksanakan verifikasi impor gula. Berkaitan dengan hal timbul permasalahan dengan adanya Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2005 apakah telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999? Apakah tindakan kedua perusahaan tersebut termasuk dalam pengecualian UU Nomor 5 Tahun 1999. Dan bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Berdasarkan analisis yang dilakukan, KPPU telah salah dalam penerapan Pasal 50 ayat a, bahwa praktik penyediaan jasa verifikasi impor gula bukan merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dikuatkan pula oleh Keputusan Mahkamah Agung No. 03/K/KPPU/2006.

---

Sugar is a strategic for food security and increase economic growth in Indonesia, therefore the sugar trade in the country into the activities that need to be monitored. Therefore the Government through the Minister of Industry and Trade Decree No. 594/MPP/Kep/9/2004 dated September 23, 2004 appointed PT Superintending Company of Indonesia dan PT Surveyor Indonesia to implement verification on sugar import. On the matter of issue that arises from KPPU Decision No. 08/KPPU-I/2005, does it go accordingly with UU Nomor 5 Tahun 1999? And how the Supreme Court processes the law consideration in order to decide a verdict? This research use literature research method of juridical-normative using secondary data. According to the analysis, KPPU had taken an incorrect direction implementing the Article 50 letter a, that the providing service of verification on import sugar is not against the UU Nomor 5 Tahun 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. A Supreme Court Decision No. 03/K/KPPU/2006 adds affirmation on this matter."

"Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, infrastruktur pertahanan menjadi semakin penting untuk menjaga keutuhan dan keamanan bangsa di mana ia berdiri. Peran Indonesia sebagai anggota ASEAN semakin mempertegas betapa pentingnya untuk tidak hanya memiliki kerjasama ekonomi dengan sesama negara anggota ASEAN tetapi juga kerjasama militer untuk memerangi ancaman pertahanan di masa depan di seluruh Asia Pasifik. Untuk membangun postur militer yang kuat sesuai dengan Minimum Essential Force (MEF), Indonesia sangat bergantung pada pemberdayaan industri pertahanannya untuk membuka jalan menuju pencapaian tujuan tersebut. Namun, dalam perjalanan untuk mencapai keberhasilan dalam memenuhi persyaratan MEF, pemerintah harus melihat ke dalam untuk mewaspadai praktik akuisisi pertahanannya sendiri untuk mencegah merugikan kesehatan industri pertahanannya sendiri, baik publik maupun swasta. Tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktik industri pertahanan berupa prosedur Offset dalam akuisisi Alpalhankam dibandingkan dengan aspek Hukum Persaingan Usaha untuk menciptakan lanskap bisnis yang lebih adil bagi para pelaku usaha dalam segala bentuk di industri pertahanan untuk mendukung upaya bangsa dalam menjaga dan mempertahankan perbatasannya.

---

In this era of globalization and rapid economic growth, a defense infrastructure is all the more essential to protect the integrity and security of the nation in which it stands. Indonesia’s role as a member of ASEAN further cements how important it is to have not only economic cooperation with fellow ASEAN member nations but also a military cooperation to combat future defense threats throughout the asia pacific. In order to build up a strong military posture in accordance with the Minimum Essential Force (MEF), Indonesia is heavily reliant on the empowerment of its defense industry to pave the way towards meeting that goal. However, on the road to achieving success in meeting the requirements of the MEF, the government must look inwards to be wary of its own defense acquisition practices to prevent harming the health of its own defense industry, both public and private. This thesis aims to provide clarity on the defense industry practice of Offset procedures in defense acquisitions in comparison to Business Competition aspects to create a fairer business landscape for business actors of all forms in the defense industry to support the nation’s effort in protecting and defending its borders. "

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberikan sanksi berupa denda administratif kepada pelaku usaha. Saat ini, pedoman bagi KPPU untuk menetapan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009, namun pada praktiknya KPPU tidak melakukan keseluruhan langkah-langkah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 untuk menetapkan besaran denda administratif. Skripsi ini akan membandingkan beberapa Putusan KPPU dalam menetapkan besaran denda administratif pada kasus keterlambatan pelaporan pengambilalihan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis, selain itu dapat pula dikatakan sebagai penelitian berfokus masalah yaitu melihat teori dengan praktiknya. Hasil dari penelitian tersebut adalah KPPU dalam menetapkan besaran denda administratif tidak mendasarkan pada nilai penjualan, namun didasarkan pada nilai maksimal denda, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009.

---

Law Number 5 of 1999 gives KPPU the authority to impose sanctions in the form of administrative fines. KPPU Regulation No 4 of 2009 is a guideline for the KPPU to assess the amount of administrative fines. In practice, KPPU doesn’t take all the steps as stipulated in the KPPU Regulation Number 4 of 2009 to determine the number of the administrative fines. This research will compare KPPU decisions in determining the number of administrative fines in cases of late acquisition reporting. This research uses a juridicial- normative research method, named library research conducted on written legal rules, also this research used problem focused research, named seeing theory with practice. The result of this research is KPPU in determining the number of administrative fines is not based on the sales value, but is based on the maximum value of the fines, it’s not in accordance with the KPPU Regulation Number 4 of 2009."

"Tesis membahas mengenai latar belakang dilarangnya perjanjian penetapan harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kesesuaian Putusan Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 04/KPPU-I/2016 dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hukum normatif. Secara umum, tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan suatu persaingan yang sehat diantara pelaku usaha pesaing. Salah satu praktek monopoli yang dilarang adalah perjanjian penetapan harga. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan harga dilarang karena banyak terjadi praktek konglomerasi pada tahun 1998. Dalam pembuktiannya KPPU menggunakan pembuktian circumstantial evidence. Pembuktian secara circumstantial evidence cukup sulit karena tidak ada bukti dokumen yang mengarahkan langsung kepada pelanggaran, sehingga KPPU diharuskan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti yang dibutuhkan. Salah satu kasus penetapan harga yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha baru-baru ini mengenai kasus kartel harga yang melibatkan dua perusahaan besar yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor. Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016. Dalam Putusannya Yamaha-Honda terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu penetapan perjanjian penetapan harga motor skutik 110-125cc. KPPU dalam menjerat kedua pelaku usaha tersebut menggunakan unsur price parallelism dan concerted action.Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa kedua unsur tersebut tidak terbukti. Penelitian juga menunjukan bahwa keputusan majelis KPPU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Penetapan Harga, Persaingan Usaha, KPPU.

---

Thesis discusses about the background of the prohibition of pricing agreement of the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and Conformity of the Decision of Unfair Business Competition Commission Number 04 KPPU I 2016 with the provisions of existing regulations in Indonesia. This research Focused on the reasoning behind the ban of price fixing in the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and whether the Verdict of Commission of business competition supervisor has been done in accordance to the existing regulations. Thisresearch used juridical normative method that refers to positive law or written norms law. In general, the purpose of the establishment of Law no. 5 of 1999 is to create a healthy competition among competitors. Price fixing is prohibited because of the many conglomeration practices in 1998. Commission of business competition supervisor condoned the uses circumstancial evidence, which is difficult to do because there is no the process of proofment to point the violation of the rules. One of price fixing case which was handled by Commission of business competition supervisor recently involved 2 major company, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing with PT Astra Honda Motor. Commission of business competition supervisor found that Yamaha Honda was gulity of doing a price fixing on product scooter motorcycle 110 125cc, based on the element of price parallelism and concerted action. Thus make the verdict of Commission of business competition supervisor has not been done in accordance to the existing regulation. Keyword Price Determanation, Bussiness Competation, Business Competition Supervisor."

"Tesis ini membahas tingkah laku para pelaku usaha sebagai terlapor dalam perkara kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia; terutama pasca reformasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dilengkapi dengan analisis kuantitatif (statistik) sederhana. Hasii penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat resistensi atau ketidakkooperatitan para terlapor selama proses pemeriksaan di KPPU. Olelx karena itu, mengingat KPPU memiliki keterbatasan kewenangan, maka diperlukan penguatan keiembagaan, khususnya dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Pengadilan.

---

This thesis describes the conduct of businesses as reported in a cartel case by the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), which is one form of unfair business competition in Indonesia, especially after reformasi. The study was a descriptive qualitative research design equipped with simple quantitative analysis (statistics). The result of this study show that there is resistance of uncooperativeness the defendant during the examination process at KPPU. Therefore, given KPPU has limited authority, the necessary institutional strengthening, especially with Kepolisian Republik Indonesia (Pohi) and Pengadilan."