Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas industri kelapa sawit terpadu. Penelitian ini mengangkat tiga masalah yaitu: permasalahan yang timbul dari penerapan PMK No. 78/PMK.03/2010 dilihat dari konsep consumption type PPN, permasalahan yang timbul dari penerapan SE- 90/PJ/2010 dilihat dari asas netralitas PPN, dan implikasi penerapan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK No. 78/PMK.03/2010 tidak sesuai dengan konsep consumption tyepe PPN yang dianut oleh Indonesia, SE-90/PJ/2010 mengganggu netralitas PPN, dan kebijakan ini mempengaruhi keberlangsungan perusahaan kelapa sawit terpadu.

---

This thesis focused the policy of Value Added Tax on integrated oil palm industry. The thesis had three issues, namely the problems arising from the application of PMK No. 78/PMK.03/2010 seen from the concept of consumption-type VAT, the application of the principle of neutrality SE- 90/PJ/2010 seen from VAT, and the implication of implemented this policy. This study used a qualitative approach through field study and literature study for data collection. The result showed that the PMK No. 78/PMK.03/2010 incompatible with the concept of consumption type VAT used by Indonesia, SE-90/PJ/2010 interfere with the neutrality of VAT, and this policy affect the sustainability of an integrated oil palm companies."

"Tesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan atas perolehan keuntungan dari pengalihan aktiva (capital gains) secara unilateral dan bilateral terkait tax treaty dengan negara mitra lainnya (bilateral) serta perhitungan waktu (time test) dimulainya hak pemajakan melalui pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang menjadikan data kepustakaan sebagai tumpuan utama. Hak pemungutan pajak suatu negara dalam ketentuan tax treaty meliputi 2 (dua) hal, yaitu hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak dalam negeri (WPDN) atas penghasilan dari luar negeri, dilakukan atas penghasilan luar negeri atau transaksi (ke) luar batas negara dan hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak luar negeri (WPLN) atas penghasilan dari dalam negeri (domestik), dilakukan atas penghasilan domestik atau transaksi (ke) dalam batas negara. Dimana pada praktiknya pemungutan pajak penghasilan luar negeri dilakukan oleh negara domisili (residence country), sedangkan pernungutan pajak penghasilan domestik dilakukan oleh negara sumber (source country) dengan tar-if tertentu yang telah disepakati dalam tax treaty. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam undang-undang pajak penghasilan memerlukan penambahan ketentuan mengenai pengenaan atas perolehan penghasilan dari penjualan harta di luar negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri untuk melengkapi ketentuan tax treaty secara unilateral dan menambah ketentuan dalam setiap tax treaty mengenai kemungkinan perubahan nilai dalam pasal yang menerangkan capital gains, sehingga dapat memperkecil perbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian atas transaksi peralihan harta tersebut di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the tax treatment of gains from transfer of assets (capital gains) in unilateral and bilateral tax treaty, are associated with other partner countries (bilateral) and computation time (time test) the commencement of taxation rights normative juridical approach to the study of law which makes data literature as the main pedestal. The right ofa state tax collections in the tax treaty provisions include two things, namely: the right of tax collection on domestic taxpayers o nthe income from abroad carried out on foreign income or transactions (to) outside the limits of state and the rights collection of tax on overseas tax payers on income from domestic, carried out on domestic income or transactions (to) within state boundaries. Where in practice income tax collections by the overseas country of domicile (residence country), while the domestic income tax collections by source country (source country) to certain tariffs agreed in the lax treaty.

Results of research suggest that the income tax laws require the addition of provisions regarding the imposition of the acquisition of income from the sale of overseas property received by the taxpayer to complete the domestic tax treaty provisions and add provisions unilaterally in any tax treaty on the possibility of changes in value article that explains capital gains, so that it can minimize the differences over the recognition of gains or losses on property transfer transactions are in their respective countries."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi Sensus Pajak Nasional. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I pada KPP Pratama Depok, mengetahui kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan, dan untuk mengetahui manfaat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, data statistik dan juga wawancara mendalam dengan berbagai narasumber.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok, diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi; masih terdapat beberapa kendala yang timbul dalam implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok; selain itu terdapat beberapa manfaat yang didapat melalui implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I.

---

This thesis discusses the implementation of National Tax Census. This research focus on implementation for First Stage of National Tax Census at KPP Pratama Depok, to describe problems of National Tax Census and also the benefits. This research use qualitative as the method, all of the informan collected in this research are obtained through literature studies. All of the field researches and statistical informations are obtained through indepth interview.

The research results showed there are somel factors that affect the achievement of the implementation of National Tax Census at KPP Pratama Depok, such as communication, resources, disposition and bureaucratic structures; there are have some problems that arise in the implementation of National Tax Census at KPP Pratama Depok; there are some benefits gained through from the implementation of National Tax Census."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kebijakan PPN atas Jasa Pengangkutan Muatan Ekspor dan Impor dengan Menggunakan Angkutan Laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pengangkutan muatan ekspor dan impor di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya PMK Nomor 80/PMK.03/2012. Selain itu, berbeda dengan Indonesia, Singapura dan Filipina sudah mengatur secara khusus PPN atas jasa pengangkutan di jalur internasional. Kedua negara tersebut memberikan fasilitas PPN atas penyerahan jasa pengangkutan di jalur Internasional. Indonesia dapat mengacu pada kebijakan yang digunakan negara lain dalam hal penerapan alternatif kebijakan PPN yang sesuai atas jasa pengangkutan muatan ekspor dan impor dengan angkutan laut.

---

ABSTRACTThis study discusses about the policy of Value Added Tax (VAT) on transportation services of export and import cargo with sea transport in Indonesia (comparative study with Singapore and Philippines). This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. The research concluded that there are differences between the prior and post establishment of Minister of Finance Regulation Number 80/PMK/2012. Moreover, in contrast to Indonesia, Singapore and the Philippines have set up a special VAT of transportation services on international routes. Both countries are giving the benefit of VAT on international routes service transaction to the related corporates. Thus, Indonesia can refer to foreign policies in terms of implementation of alternatives appropriate policy on VAT of export and import cargo by sea transport."

"Berangkat dari fenomena pajak tidak langsung, khususnya PBB, belakangan ini, skripsi ini berfokus pada proses formulasi kebijakan cost recovery atas pajak tidak langsung yang tercantum dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Proses formulasi mencakup latar belakang, tujuan, alternatif kebijakan, aktor yang terlibat, tahapan, serta faktor pendukung dan penghambat. Sebelum diundangkannya peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut dibebankan kepada pemerintah atau dikenal dengan klausa assume and discharge. Namun untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani setelah pengundangan peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut masuk ke dalam mekanisme cost recovery. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data terutama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan key informants. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya dibuat perbaikan atau revisi terkait kebijakan ini melalui peraturan turunan atau ditingkatkan hierarkinya menjadi undang-undang pajak migas. Tentunya hal tersebut harus dilakukan melalui proses formulasi kebijakan berdasarkan perundangan yang berlaku dan konsep perpajakan.

---

Started from the phenomenon of indirect taxes, particularly the Land and Building Tax, recently, this undergraduate thesis aims to analyze the process of cost recovery policy formulation over indirect taxes listed in one article of Government Regulation Number 79 Year 2010. The formulation process includes background, objectives, policy alternatives, the actor involved, the stages, as well as supporting and inhibiting factors. Before this regulation promulgated, indirect taxes be borne by the Government or known as assume and discharge. However, for contracts signed after the promulgation of this regulation, the indirect taxes go into the cost recovery mechanism.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected mainly by means of in-depth interviews with key informants.

The results of the research suggested that revisions should be made related to this policy through the regulatory hierarchy into a derivative or enhanced oil and gas tax law. Surely, this must be done through the process of policy formulation based on existing law and the concept of taxation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai alasan pemerintah memberikan insentif pajak pada industri komponen otomotif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sasaran pemerintah dalam memberikan insentif pajak perlu dibarengi dengan pengoordinasian pelaksanaan pemberian insentif pajak, dan penetapan pelaksanaan pengawasannya, perlunya meningkatkan upaya-upaya untuk menimalisir hambatan dalam pemberian insentif pajak serta perlunya koordinasi antara investor dan pemerintah sehingga fasilitas insentif pajak penghasilan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan tepat.

---

ABSTRACTThe focus on this study is the reasons government giving incentives tax to automotive industry. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that the government's target to provide incentives tax needs to be gathered with coordinating the implementation of incentives tax and establishment of monitoring implementation, needs for increase efforts to minimize the barriers the provision of incentives tax, needs coordination between investor and government so that the PPh incentives facilities which had given should be implemented properly."

"Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk penyelundupan pajak yang terjadi pada industri perikanan tangkap yang berada dalam KPP Pratama Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bentuk-bentuk penyelundupan pajak pada industri perikanan tangkap dan menjelaskan kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas sektor perikanan (studi kasus KPP Pratama Cirebon). Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk penyelundupan pajak atas industri perikanan tangkap yang terjadi pada KPP Pratama Cirebon, yakni merendahkan Laporan Hasil Tangkapan ikan, tidak terdapat pajak penghasilan atas sewa kapal perikanan dan tidak melaporkan penghasilan atas usaha perikanan. Selain itu kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas industri perikanan adalah keterbatasan dan minimnya data, lemahnya pengawasan dan penegakan, dan adanya pungutan liar.

---

This study discusses about income tax evasion that occur on fishing industry in the KPP Pratama Cirebon. This study aimed to describe the form income tax evasion on fishing industry and explain the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fisheries sector (the study of the KPP Pratama Cirebon). This research approach is qualitative data collection through field studies and literature. Results from the study indicate that there are three forms of income tax evasion on industrial fishing is going on KPP Pratama Cirebon, namely degrading Report Catch fish, there are no income tax on the rental of fishing boats and failed to report on fishing effort. Besides the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fishing industry is limited and the lack of data, lack of supervision and law enforcement, and the presence of illegal levies."

"Perbedaan pendapat antara PT BBB dengan fiskus telah menimbulkan sengketa pajak terkait dengan kebijakan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar. PT BBB berpendapat terkait lebih bayar yang terjadi harus dikembalikan dengan dilakukan restitusi sebab utang pajak yang dimaksud fiskus masih dalam proses hukum di pengadilan pajak yang belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dalam hal ini PT BBB belum memiliki utang pajak yang dapat dikompensasikan dengan lebih bayar. Sementara, fiskus berpendapat bahwa bahwa utang pajak dalam proses hukum tersebut telah menjadi utang pajak sehingga tindakan penagihannya telah dapat dilakukan. Berdasarkan hal itu, melalui pendekatan kualitatif, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar yang dialami oleh PT BBB. Berdasarkan penerapan ketentuan kebijakan kompensasi utang pajak masih dalam sengketa menemui hambatan karena terdapatnya dualisme kebijakan mengenai penagihan pajak, dengan mengacu pada UU KUP tindakan kompensasi tidak dapat untuk dilakukan. Hal tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian pada faktor ruang lingkup dan pendefinisian dalam kepastian hukum. Oleh sebab itu, dengan adanya dualisme kebijakan telah menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan ketentuannya. Dalam mengatasi masalah tersebut, dilakukan penerapan asas lex posterior derogat legi priori. Sehingga dualisme kebijakan tersebut dapat dihilangkan dan ketentuan yang berlaku yaitu UU KUP.

---

Differences of opinion between PT BBB and the tax authorities have led to a tax dispute related to the tax payable compensation policy in dispute with overpayment. PT BBB is of the opinion that the overpayment that occurred must be returned with a restitution because the tax payable referred to by the tax authorities is still in the legal process in the tax court which has not yet had permanent legal force. Thus, in this case, PT BBB does not yet have a tax payable that can be compensated by overpayment. Meanwhile, the tax authorities are of the opinion that the tax payable in the legal process has become tax payable so that the collection action can be carried out. Based on this, through a qualitative approach, the researcher wants to know and analyze the application of the provisions for compensation for tax payables in disputes with overpayments experienced by PT BBB. Based on the implementation of the provisions of the tax payable compensation policy, the dispute is still facing obstacles due to the dualism of policies regarding tax collection, with reference to the KUP Law, compensation measures cannot be carried out. This has caused uncertainty in the scope and definition factors in legal certainty. Therefore, the existence of policy dualism has created uncertainty regarding the implementation of its provisions. In overcoming this problem, the principle of lex posterior derogat legi priori is applied. So that the dualism of the policy can be eliminated and the applicable provisions are the KUP Law."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta permasalahan yang masih ditemui setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak.Batasan penelitian ini hanya data penerimaan dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menjadi objek penelitian serta adanya program Tax Amnesty di pertengahan tahun 2016 sehingga kurang mencerminkan kondisi setelah pemisahan fungsi Account Representative.Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative, penerimaan perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Selain itu masih ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Account Representative setelah adanya pemisahan fungsi ini.

---

This study aims to determine the level of tax revenues and taxpayer compliance and problems that are still encountered after the separation of Account Representative functions. The research method used in this research is qualitative method with case study approach in Directorate General of Taxes.

Limitations of this study only data acceptance and compliance submission of Annual SPT 2014 to 2016 with three Primary Tax Office which became the object of research and the Tax Amnesty program in mid-2016 so less reflect the conditions after the separation of Account Representative functions.

This study concludes that after the separation of Account Representative functions, tax revenues and taxpayer compliance have increased although not optimal yet. In addition, there are still problems encountered by Account Representative after the separation of this function."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten. Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan yang dicermati dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian pengurangan atas areal persawahan gagal panen. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu: dasar pertimbangan dalam penentuan persentase pengurangan dan alur pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur subjektivitas dari pelaksana dalam penetapan persentase pengurangan terlalu besar. Peraturan teknis dari PMK No 110/PMK.03/2009, PER-46 dan SE-77 tidak mengatur secara detail terkait persentase. Peraturan teknis yang tidak detail terkait persentase mengakibatkan tidak tepatnya pelaksana dalam membaca kondisi lapangan. Kondisi ini menambah beban petani yang mengalami gagal panen.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about property tax policy for rice crop failure in the Klaten regency. The focus of this policy is the reduction in the property tax liability for the farmer whose rice field suffers from brown plant hopper so that the rice crop is fail. This undergraduate thesis has two issues namely the factor which is considered in determining the percentage of reduction and the flow of reduction in the provision of property tax. This research used qualitative data approach through field study and literature study. The results show that the subjectivity of the implementer in the determination of reduction percentage is too large. The technical regulation, PER-46 and SE-77 doesn't regulate the percentage in detail so that the factor which is determined is not appropriate with the farmer's conditions. This conditions increasingly burdensome of the farmer."