Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai implemetasi kebijakan transfer pricing documentation antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di Indonesia. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan yang selama ini berjalan di Indonesia dilihat dari faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Adapula hambatan dari sisi Direktorat Jendral Pajak dan sisi Wajib Pajak serta upaya yang dilakukan pihak Direktorat Jendral Pajak untuk memaksimalkan kebijakan ini agar berjalan secara efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kulitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapat melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah permasalahan sumber daya yang masih belum memadai sehingga menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Waktu yang dibutuhkan cukup panjang bagi para implementator untuk benar-benar dapat memahami tentang transfer pricing di Indonesia sehingga regulasi kebijakan ke depan menjadi lebih baik adanya.

---

This thesis discusses about the implementation of policies transfer pricing documentation between related party in Indonesia. The subject of this research is how the policy implementation viewed from the communication factor , resource factor , disposition factor, and factor structure of the bureaucracy. There is also resistance and efforts used to maximize this policy to work effectively. Research method used in the research is qualitative approach with qualitative analysis. Qualitative data is gathered from literature study and in-depth interview. Based on research, problem resource was still not sufficient to become an obstacle in implementing this policy. Need for a long time still for the implementator to truly be able to understand about transfer pricing in Indonesia so that regulatory policy forward for the better it is."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan dokumentasi transfer pricing berdasarkan ketentuan terbaru di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pihak Wajib Pajak dan pihak pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi yang jika dilihat dari keduanya belum secara keseluruhan terpenuhi sehingga terdapat masalah-masalah yang timbul dalam pengimplementasiannya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak dan pemerintah antara lain adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya kepastian hukum hingga tingginya biaya-biaya yang dikeluarkan.

---

This thesis aims to analyze the implementation of the latest transfer pricing documentation policy in Indonesia as stipulated in Regulation of the Minister of Finance No. 213/PMK.03/2016 and the problems faced by the Taxpayer and the government in implementing the policy. The research method used in this study is qualitative method with data collection technique through literature study and field study. This research indicates that the implementation of this policy is determined by two things which are content of the policy and context of implementation which if seen from both has not been fully fulfilled, resulting problems arise in the implementation. The problems faced by both Taxpayer and government includes limited human resources, the lack of legal certainty also the high cost incurred"

"Penelitian ini mengambil kasus dari PT Z berdasarkan data perusahaan pada tahun pajak 2019. PT Z melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak afiliasinya yang berada di Indonesia, Jepang, China, Singapura, dan Thailand. PT Z merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi yang memiliki dua lini usaha berbeda, yaitu penyedia jasa dan distributor. Oleh karena itu penyusunan laporan penetapan harga transfer harus dilakukan secara tersegmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh PT Z dalam menerapkan segmented transfer pricing documentation dan menganalisis implikasi yang ditimbulkan dari penerapan segmented transfer pricing documentation dalam menentukan kewajaran suatu transaksi afiliasi pada PT Z. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber informasi berasal dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga permasalahan yang dihadapi PT Z dalam menerapkan laporan penetapan jarga transfer tersegmentasi, mulai dari penentuan karakteristik usaha, analisis FAR, hingga permasalahan terkait segmentasi laporan keuangan. Implikasi yang ditimbulkan adalah dapat memberikan kemudahan dalam penentuan metode harga transfer, memberikan kemudahan dalam pencarian data pembanding, serta memberikan tingkat kesebandingan yang lebih akurat.

---

This study took the case of PT Z based on the company’s data in the 2019 tax year. PT Z conducts sales and purchases transactions with its affiliates located in Indonesia, Japan, China, Singapore, and Thailand. PT Z is a company engaged in information technology that has two different business lines, namely service providers and distributor. Therefore, the transfer pricing documentation must be arranged in a segmented manner. This study aims to analyze the problems faced by PT Z in the application of segmented transfer pricing documentationand analyze the implications arising from the application of segmented transfer pricing documentation in determining the arm’s length of an affiliated transaction at PT Z. This study is a descriptive research type and used a qualitative approach, with sources of information coming from literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that there are three problems faced by PT Z in implementing segmented transfer pricing documentation, starting from determining business characteristics, FAR analysis, to problems related to segmentation of financial statements. The implications are to provide convenience in determining the transfer pricing method, provide convenience in finding comparison data, and provide a higher degree of comparability."

"ABSTRAKIndonesia sebagai salah satu negara yang termasuk ke dalam BEPS Inclusive Framework diwajibkan untuk menjadikan Aksi BEPS no. 13 sebagai standar minimum. Bentuk komitmen Indonesia dalam memenuhi standar minimum tersebut adalah dengan menerbitkan PMK-213/2016. Di dalam salah satu pasal, yaitu pasal 3 ayat (1) PMK-213/2016 terdapat aturan baru mengenai keharusan menggunakan pendekatan ex-ante untuk Wajib Pajak yang berkewajiban menyelenggarakan dokumen lokal dan dokumen induk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing di Indonesia dengan merujuk teori Edwards III (1980) serta menganalisis implikasi pemeriksaan pajak di Indonesia yang menggunakan post audit terhadap implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing di Indonesia belum berjalan sesuai dengan teori Edwards III (1980). Dilihat dari keempat dimensi, yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi tidak ada satu dimensi pun yang telah sesuai dengan Teori Edwards III. Selain itu, penegakkan hukum pada kebijakan pendekatan ex-ante di Indonesia tidak berjalan optimal akibat pemeriksa pajak di Indonesia menggunakan post audit."

"Terhitung sejak 2008 hingga dikeluarkannya PER 32/PJ/2011, transaksi afiliasi yang melebihi threshold harus dipersiapkan dokumentasi transfer pricing dan menjadi beban disisi Wajib Pajak. Ditengah belum meratanya pengetahuan mengenai dokumentasi transfer pricing serta regulasi terkait transfer pricing yang dirasa belum cukup komprehensif sebagai rujukan di Indonesia, hal ini akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap beban kepatuhan. Penelitian ini membahas biaya kepatuhan Wajib Pajak dalam persiapan dokumentasi transfer pricing. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan terpenuhinya indikator biaya kepatuhan oleh wajib pajak namun dengan pemenuhan yang berbeda-beda atas kriteria dari indikator yang dijabarkan kepada wajib pajak.

---

As from 2008 until the issuance of PER 32/PJ/2011, affiliate transactions that exceed the threshold should be prepared transfer pricing documentation and it will be a burden by taxpayer. In conditions which lack of knowledge about transfer pricing documentation and regulation related to transfer pricing are not comprehensive enough as a guidance in Indonesia, that’s will be indirectly affect to tax compliance.

This study discusses tax compliance cost in the preparation of transfer pricing documentation. The approach used in this study is quantitative with descriptive method.

Results of this showed the fulfillment of the indicators of compliance costs by taxpayers but any different fulfillment of criteria from compliance cost indicators had set out by taxpayers."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Analisis Transfer Pricing Atas Transaksi Pembelian dan Penjualan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 (Studi Kasus Dokumentasi Transfer Pricing Perusahaan X). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan X dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa memberikan upaya efisiensi pajak. Sedangkan penentuan kewajaran dan kelaziman atas transaksi tersebut dianalisis dengan faktor-faktor kesebandingan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. Pemilihan metode transfer pricing yang paling tepat untuk pengujian transaksi pembelian dan penjualan perusahaan X adalah metode Transactional Net Margin dan Resale Price.

---

ABSTRACTThis research discusses the Analysis of Transfer Pricing for Purchase and Sales Transactions Based on Regulation of Director General of Taxes Number PER-32/PJ/2011 (Case Study Transfer Pricing Documentation Company X). This research is a qualitative descriptive research. The result of this study for purchase and sales transaction of company X with related parties gives tax efficiency efforts. Moreover, the determination of arm’s length principle of this transaction is in accordance with the comparability analysis stipulated by Regulation of Director General of Taxes Number PER-32/PJ/2011. The selection of the most appropriate method for testing the purchase and sales transaction of company X is Transactional Net Margin method and Resale Price method."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembanding tahun jamak dalam Metode Laba Bersih Transaksional (TNMM) pada dokumentansi penetapan harga transfer yang dilakukan oleh PT A untuk tahun pajak 2020 ketika berlangsungnya pandemi COVID-19, di mana kondisi penggunaan data pembanding pada masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 tersebut dianggap tidak sebanding dengan kondisi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan analisis kesebandingan dengan menggunakan pembanding tahun jamak pada metode TNMM yang dilakukan oleh PT A pada tahun 2020, data pembanding yang digunakan adalah dengan pembanding tahun jamak telah sesuai untuk meningkatkan keandalan sebagaimana tercantum dalam peraturan OECD TP guidelines 2017, guidance 2020, dan PER-22/PJ/2013. Hal tersebut dikarenakan penggunaan pembanding dengan tahun jamak dapat meminimalisir adanya fluktuatif yang terjadi pada tahun 2020 dengan cara memperpanjang masa waktu pembanding.

---

This thesis aims to analyze the application of multi-year comparisons in the Transactional Net Margin Method (TNMM) on transfer pricing documentation carried out by PT A for the 2020 fiscal year during the COVID-19 pandemic, where the conditions for using comparison data were in the period prior to the COVID-19 pandemic. -19 is considered disproportionate to the conditions that occurred during the COVID-19 pandemic. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results of this study indicate that in conducting a comparability analysis using the multi-year comparison of the TNMM method conducted by PT A in 2020, the comparative data used is the multi-year comparison, which is appropriate to improve reliability as stated in the OECD TP guidelines 2017, guidance 2020, and PER-22/PJ/2013. This is because the use of comparisons with multiple years can minimize the fluctuations that occur in 2020 by extending the period of comparison."

"Laporan magang ini membahas analisis penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 PMK-213 mengenai Dokumen Transfer Pricing Transfer Pricing Documentation/TPD pada PT LLL yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menyelenggarakan dokumen tersebut. Analisis dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai proses pembuatan TPD dan kesesuaian isi TPD yang dibuat PT LLL dengan PMK-213. Berdasarkan hasil analisis, sebagian besar TPD yang dibuat PT LLL telah sesuai dengan PMK-213. Hasil analisis juga menunjukkan adanya peraturan perpajakan yang saling tumpang tindih dalam mengatur ketentuan terkait TPD. Selain itu, hasil analisis menunjukkan perlu adanya pedoman pembuatan TPD yang detail sebagai pelengkap PMK-213.

---

This internship report aims to analyze the implementation of Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.03/2016 PMK-213 on Transfer Pricing Documentation TPD of PT LLL which is a domestic taxpayer who has an obligation to store and hold the document. The analysis is conducted by giving the explanation about the process involved in creating TPD of PT LLL and the conformity of its content with PMK-213.

Based on the analysis, most of the contents of TPD have been in line with PMK-213. The result of the analysis also shows the existence of tax laws that overlap in regulating the provisions related to TPD. In addition, the result of the analysis indicates that there is a need for a detailed guideline on the making of TPD as a complement to PMK-213."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas implementasi kebijakan pembuatan dokumen penentuan harga transfer dengan menggunakan teori ease of administration dan membahas hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak dan petugas pajak terkait pembuatan kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwakebijakan pembuatan dokumen penentuan harga transferbelum ease of administration karena belum sepenuhnya indikator dipenuhi. Indikator ease of administration yang sudah dipenuhi yaitu hanya tentang kepastian dasar hukum ketentuan pembuatan dokumen penentuan harga transfer yang merupakan salah satu indikator dari asas kepastian hukum. Dalam pelaksanaan PMK No. 213/PMK.03/2016 terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak dan petugas pajak Direktorat Jenderal Pajak . Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu terkait kurangnya sumber daya, data sulit dikumpulkan, akses informasi terbatas, dan data pembanding sulit dicari. Sementara hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu pada umumnya pengetahuan harga transfer di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang relatif minim dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan sulitnya pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan PMK No. 213/PMK.03/2016.

---

ABSTRACTThis script discusses the implementation of transfer pricing documentation policy using ease of administration theory and discusses obstacles faced by taxpayers and tax officers related to the policy making. This research is a descriptive quantitative research. The result of this study proves that the transfer pricing documentation policy has not been ease of administration because not yet fully indicator is fulfilled. The ease of administration indicator that has been fulfilled is only about the tax laws of the transfer pricing documentation which is one of the indicators of the principle of certainty. In the implementation of PMK No. 213 PMK.03 2016 there are obstacles faced by taxpayers and tax officers Directorate General of Taxes . The constraints faced by the taxpayer are related to lack of resources, difficult data collected, limited information access, and comparison data difficult to find. While the obstacles faced by the Directorate General of Taxes are generally knowledge transfer pricing in Small Tax Office is relatively minimal compared with the Large Tax Office and the difficulty of supervision in the implementation of PMK No. 213 PMK.03 2016."

"Penelitian ini membahas mengenai implikasi Aksi Base Erosion and Profit Shifting Nomor 13 dalam Regulasi Dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Implikasi Aksi BEPS 13 dalam regulasi dokumentasi transfer pricing sebagaimana diatur dalam PMK-213/2016, di antaranya adalah bertambahnya compliance cost yang harus ditanggung Wajib Pajak. Implikasi Aksi BEPS 13 dalam regulasi dokumentasi transfer pricing sebagaimana diatur dalam PMK-213/2016 juga terlihat dari pengadopsian beberapa ketentuan baru yaitu penggunaan dokumentasi tiga tingkat three-tiered documentation , penggunaan pendekatan arm's length price setting atau ex-ante basis, nilai threshold atau ambang batas yang baru, pengaturan kerangka waktu ketersediaan dokumentasi transfer pricing, dan penggunaan bahasa dalam dokumentasi transfer pricing. Untuk mengurangi cost of compliance yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, dibutuhkan simplification measures berupa safe harbors yang mengatur jenis-jenis transaksi afiliasi tertentu saja yang diwajibkan untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing seperti jenis transaksi afiliasi yang berpotensi melakukan penghindaran pajak.

---

This study focuses on the implications of Base Erosion and Profit Shifting Action Number 13 in transfer pricing documentation regulation in Indonesia. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. The implication of BEPS Action 13 in transfer pricing documentation regulation as stipulated in PMK 213 2016 is the increase of compliance cost that must be borne by Taxpayer. The other implication of BEPS Action 13 in transfer pricing documentation regulation as stipulated in PMK 213 2016 is the adoption of several new provisions, such as the use of three tiered documentation, the use of arm 39 s length price setting approach or ex ante basis, the use of new thresholds, the time frame of the availability of transfer pricing documentation, and the use of language in transfer pricing documentation. To reduce the cost of compliance that must be borne by Taxpayer, it is necessary to set out simplification measures in the form of safe harbors arranging certain types of affiliated transactions that are required to prepare transfer pricing documentation such as affiliated transaction that has the potential to do tax avoidance."