Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prospects of legal documentation and information network in Indonesia towards globalization of information."

"ABSTRAKPusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai unit-unit jaringan yang terdiri dari : Pusat Dokumentasi dan Biro Hukum Departemen-Departemen serta Lembaga non Departemen di Jakarta; Perpustakaan di Jakarta; Perpustakaan Fakultas Hukum/Universitas/Institut; Perpustakaan Negara/Umum; Biro Hukum Pemerintah Daerah; Serta Biro dan Lembaga lainnya. Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka PDII-BPIIN merupakan tempat menanyakan informasi tentang hukum dan perundang-undangan. Skripsi ini membahas tentang sejauh mana PDII-BPIIN sebagai pusat jaringan dalam bidang hukum telah melayani keperluan pemakai. Serta kegiatan-_kegiatan apa Baja yang telah dilaksanakan dalam rangka ker_jasama dengan unit jaringan. Berhasil atau tidaknya suatu sistem pelayanan infor_masi tergantung juga dari jumlah koleksi yang tersedia. Untuk memenuhi permintaan pemakai PDII-BPIIN memiliki koleksi si dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Skripsi ini juga menguraikan tentang pembinaan tenaga ker_ja serta pendidikan dan latihan apa saja yang telah di-laksanakan bagi tenaga-tenaga pengelola Pusat Jaringan ini.

---

"

"ABSTRAKIndonesia adalah negara hukum yang kegiatannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam menegakkan supremasi hukum, dibutuhkan suatu kerjasama membentuk sebuah lembaga yang mengelola peraturan perundang-undangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerjasama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional JDIHN yang diciptakan tersebut melibatkan banyak pihak pusat dokumentasi hukum yang ada pada setiap instansi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga perlu diperhatikan tahapan dari proses kerjasamanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian studi kasus. Penilitian ini akan membahas proses kerjasama, suatu teori dari Tuckman mulai dari tahap forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan kerjasama yang ada pada JDIHN. Kerjasama yang ada dalam JDIHN bertahan hingga saat ini karena adanya legitimasi hukum dan kepentingan pimpinan instansi pemerintahan dan non pemerintahan. JDIHN merupakan organisasi yang mengelola peraturan hukum dan merupakan media mendapatkan peraturan hukum sebagai referensi dalam membuat produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi.Kata kunci :Kerjasama jaringan, JDIHN, BPHN, networking.

---

ABSTRAKIndonesia is state of law whose activities must be based on existing legal regulations. In upholding the supremacy of the law, it takes a cooperation to establish an institution that manages the laws and regulations spread throughout Indonesia. The cooperation in the National Legal Information Documentation and Information Network JDIHN created involves many parties of legal documentation center that existed in every agency spread all over Indonesia so it should be noted the stages of the cooperation process. This research uses qualitative method in case study research. This research will discuss the process of cooperation, a theory of Tuckman from the stage of forming, storming, norming, performing, and adjourning. The research was conducted to know the development of cooperation in JDIHN. Cooperation is in JDIHN survived until today because of the legitimacy of the law and the interests of the heads of government and non government agencies. JDIHN is an organization that manages the rule of law and media to get the rule of law as a reference in making the legal product issued by each agency. Keywords Network cooperation, JDIHN, BPHN, networking "

"Menggandakan dalam Rangka Institusi yang terkait dengan layanan informasi seperti perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi terkait dengan penegakan hukum hak cipta. Hal ini karena institusi tersebut memberi layanan informasi dan bahan-bahan yang memiliki hak cipta. Pemahaman yang baik tentang hak cipta dan petugas dan pengguna akan mempengaruhi usaha-usaha penegakan hukum hak cipta. Penerapan hukum hak cipta khususnya dalam penggandaan di perpustakaan dimaksudkan agar petugas dan pihak perpustakaan terhindar dari pelanggaran hukum hak cipta. Pengecualian hak cipta yang diberikan kepada perpustakaan harus diterapkan secara hati-hati. Karena itu diperlukan aturan-aturan yang lebih jelas tentang masalah penggandaan di perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi.Penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Nasional dan PM-UPI ini bertujuan untuk menganalisa pemahaman petugas dan pengguna tentang hak cipta, menganalisa pelaksanaannya serta menganalisa kendala dalam penegakan hak cipta dan merumuskan usaha pemecahan masalahnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara kepada informan dan pengamatan dokumen.Dari penelitian ditemukan bahwa pemahaman tentang hak cipta masih lemah serta peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur masalah penggandaan ini belum ada. Usaha penegakan hak cipta yang dilakukan umumnya benupa batasan fotokopi berdasarkan aturan lisan. Persentase batasan fotokopi juga tidak lama di kedua perpustakaan Usaha-usaha lain seperii peringatan (warning) dan pengisian formulir penggandaan belum dilakukan. Kendala lain dalam usaha penegakan hukum hak cipta yaitu adanya sikap pro dan kontra (copyright versus copy left copy wrong) terhadap penerapan hak cipta.Terdapat beberapa usulan pemecahan masalah dalam penegakan hukum hak cipta di perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi yaitu: sosialisasi hak cipta baik untuk petugas maupun masyarakat khususnya pelajar; pembuatan peraturan perundangundangan tentang hak cipta di perpustakaan; serta usulan penerapan sistem royalti.

---

Implementation Copyright Especially the Right to Copy in Information Access at Library, Documentation and Information CenterInstitutions that serve information to the user like library, documentation and information center affect the enforcement of copy right law. A good understanding of librarian and user about copyright law will affect effort the enforcement of copyright law. That is because the institution gives information services to user from copyrighted material. A good understanding about copyright from librarian and user will affect effort the enforcement of copyright law. Implementation of copyright law especially in copying at library was intended to avoid librarian and library from copyright infringements. Exceptions to the copyright that given to non commercial library must be applied carefully. That's why needed clear law and regulation about copying or reproduction in library, documentation and information center.This research was done in Perpustakaan Nasional (National Library) and PDIILIPI (Documentation and Information Scientific Center- Indonesian Institution of Science). This research intends to analyze the understanding of librarian and user about copyright, to analyze the implementation of copyright and to analyze the constraint in enforcement copyright law and to formalize the solution. The research use qualitative method. The data was collected by interview to the informan and document observation.The research found that the understanding of librarian about copyright still weak and there is not written regulation that arrange the reproduction or copying. The effort in enforcement of copyright law only in copying limitation that based on unwritten rules. Limitation on copying is not same in the two libraries. Others effort in enforcement of copyrihgt law like warning about copyright has not been done. Another constraint to enforcement the copyright law is pro contra opinion (copyright versus copy left or copy wrong) about implementation copyright law.The are some solution in enforcement of copyright law in library, documentation and information center namely: socialization the copyright law to the librarian and also to the society especially to student; to make written regulation about reproduction or copying copyrighted material in library, documentation and information center; and implementation of royalty system."

"Perancangan Sistem Informasi Berbasis Internet untuk Laporan Fisik dan Keuangan dilatar belakangi oleh kondisi wilayah timur Indonesia yang secara geografis sulit dijangkau, padahal wilayah itu juga terdapat proyek proyek-pengembangan pedesaan yang harus pantau dari pusat.Kondisi diatas menimbulkan permasalahan dalam hal pelaporan proyek yang masih manual sehingga sering timbul distorsi dalam pengiriman data yang berakibat ketidak akuratan pelaporan proyek.Oleh karena itu perlu dibangun suatu sistem informasi untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem informasi yang dikembangkan ini terdiri dari pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, perangkat data dan perangkat otak (SDM) yang merupakan komponen dari sistern informasi, selain itu juga dibuat rencana untuk implementasi sistem dan perawatan sistem.Kerangka-Kerangka teori yang digunakan dalam perancangan un adalah prespektif mengenai informasi itu sendiri bagaimana informasi digunakan untuk mengurangi ketidak pastian, konsep mengenai jaringan komputer, Internet dan fasilitas-fasilitasnya, Konsep Dynamic Web yang memungkinkan basis data terpusat melalui Internet, Definisi dan klasifikasi sistem informasi, strata SIM berdasarkan kegiatan manajemen, System Development Life cycle Software Quality Assurance serta Kelembagaan di Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah.Metodologi yang digunakan untuk perancangan ini ialah System Development Lifecycle yang menerangkan tahapan dari pengembangan sistem, identifikasi dari kegiatan sistem informasi dalam konteks model sistem informasi, Identifikasi data yang diperlukan, Identifikasi komponen sistem informasi, rancangan global solusi permasalaban dan rencana implementasi dari sistem yang sudah dikembangkan.Perancangan sistem mengikuti alur dari system developmen lifecycle suatu investigasi sistem yang sudah ada, analisa sistem dan perancangan sistem yang terdiri dan perancangan perangkat keras, perangkat lunak, perangkat data dan perangkat otak.Rencana implementasi dan sistem yang sudah dikembangkan adalah dengan menggunakan metode pilot project danpararel, berarti akan ditunjuk satu daerah untuk mengimplementasikan sistem yang baru dan saat sistem yang baru berjalan sistem yang lama juga ikut berjalan sampai akhirnya diambil alih oleh sistem yang baru. Rencana perawatan sistem direncanakan secara menyeluruh pada seluruh komponen sistem informasi yaitu perangkat lunak, keras, data dan otak.Kesimpulan dari perancangan ini ialah sistem yang dirancang secara sistimatis dan menyeluruh dengan memperhatikan komponen-komponen sistem informasi diharapkan dapat menjawab permasalahan yang timbul dari pemakaian sistem manual dan kemungkinan pengembangan lebih lanjut tetap terbuka.Saran dari perancangan ini ialah Teknologi internet dapat digunakan sebagai pilihan untuk pengembangan sistem informasi yang lain, oleh karena itu pengetahuan mengenai teknologi internet perlu disosialisasikan terutama pada para perancang proyek, disamping itu dukungan dari pihak manajemen puncak juga sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan suatu sistem informasi."