Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Askes Sosial dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 5-22% sehingga cost sharing yang harus ditanggung PNS sendiri masih cukup besar. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program JPK-PNS sejak 22 Juni 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan JPK-PNS dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa JPK-PNS berperan dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JPK-PNS telah digunakan oleh PNS dan berkontribusi besar dalam menanggung biaya kebutuhan pelayanan kesehatan PNS yaitu kurang lebih sebesar 23-81%.

---

Social health insurance (Askes Sosial) is considered not maximally used to fulfilling the needs of health service of Civil Servants (PNS) of Province DKI Jakarta which is only about 5-22% so that the cost sharing that they have to bear is still a large amount. For that matter, the government of DKI Jakarta Province makes a program called Health Safeguard Warranty of Civil Servants (JPK-PNS) in June 11th 2011. The purpose of this research is to show the role of JPK-PNS in order to fulfilling the needs of health service of PNS of Province DKI Jakarta. This research used of qualitative approach with descriptive design. The result of this research shows that JPK-PNS plays a role in providing a certainty of health insurance to Civil Servants of Government DKI Jakarta Province. JPK-PNS has been used by PNS and give big contribution in bearing the cost of health service needs of PNS, in this matter the cost sharing of Askes Sosial which is more or less 23-81%."

"Skripsi ini membahas tentang perancangan aplikasi pencatatan dan pelaporan bidan praktek mandiri ke Puskesmas dalam mendukung sistem informasi Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas Cipaku. Perancangan aplikasi ini bertujuan untuk membantu bidan dalam mencatat dan menyimpan data setiap kunjungan pasien ke dalam formulir pencatatan dan memudahkan dalam pelaporan data setiap bulan ke pihak Puskesmas wilayah bidan praktek mandiri itu berdiri. Penelitian ini bersifat kualititatif dengan pendekatan sistem agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak khususnya dalam pencatatan dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem dimulai dari tahap perencanaan berdasarkan masalah yang ada, selanjutnya analisis rancangan, pembangunan sistem hingga akhirnya penerapan sistem. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen laporan dari formulir pencatatan dan pelaporan bidan praktek mandiri. Perancangan aplikasi ini menggunakan visual studio 2017

---

This thesis discusses the application design of recording and reporting of independent practice midwives to Puskesmas in supporting Puskesmas information system in Cipaku Puskesmas working area. The design of this application aims to assist midwives in recording and storing data of each patient visit into the recording form and facilitate in reporting data every month to the Puskesmas midwife area of independent practice is standing. This research is qualitative with system approach in order to help solve problems related to mother and child health service especially in recording and reporting. This research uses system development method starting from planning phase based on existing problem, then design analysis, system development until finally application of system. Data collection is done by interviewing, observing and reviewing report documents from an independent midwife recording and reporting form. The design of this application using visual studio 2017."

"Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebutdengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakansalah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengankewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiaporang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenaipenerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan analisis kasuspenolakan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehfasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitiandilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukungdengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitiankemudian menyimpulkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun ProvinsiJawa Barat telah melakukan beberapa program guna menurunkan angka pasienpengidap HIV dan bahwa setiap pasien rumah sakit termasuk bagi pasien ODHAdiberikan hak oleh undang-undang untuk memperoleh layanan yang manusiawi,adil, jujur, dan tanpa diskriminasi terdapat pada Pasal 32 huruf C UURS jo. Pasal 4huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Every person with Human Immunodeficiency Virus, hereinafter referred to asHIV, is entitled to receive health services which is one form of public serviceguaranteed by the state based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health.This is in connection with the states obligation to fulfill human rights and basicneeds for each person, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. The author then discusses the applicationof the provision of health services to patients with HIV by the ProvincialGovernments of DKI Jakarta and West Java Province and analysis of cases ofrefusal to provide health services to patients with HIV by health facilities in DKIJakarta and West Java Provinces. The study was conducted through a normativejuridical approach using secondary data, including legislation, books, and supportedby primary data in the form of interviews with related parties. The results of thestudy concluded that in the Provincial Governments of DKI Jakarta and West JavaProvinces have conducted several programs to reduce the number of HIV-infectedpatients and that every hospital patient, including PLWHA patients, is given theright by law to obtain humane, fair, honest and without discrimination contained inArticle 32 letter C UURS jo. Article 4 letter G of Law Number 8 of 1999 concerningConsumer Protection."

"ABSTRAKDalam rangka pengurangan kemiskinan sebagai bagian daripada pencapaianTujuan Pembangunan Milenium 2015, Indonesia makin memantapkan programpelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Diawali tahun 1998 denganprogram Jaring Pengaman Sosial pasca krisis moneter yang berfokus padapeningkatan supply, fokus program beralih pada sisi demand di tahun 2005.Perkembangan kebijakan pada tahun 2005 yang mengarah pada penerapan sebagianUndang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diiringidengan pendanaan publik yang membesar 12 kali lipat dibandingkan tahun-tahunsebelumnya, mendorong perlunya kajian pelaksanaan program guna mengawalkebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah gambaran dan menemukan modelyang mengandung faktor-faktor paling berkontribusi terhadap utilisasi pelayanankesehatan dalam program jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, guna memberimasukan bagi penyempurnaan kebijakan publik yang peduli kemiskinan. Utilisasipelayanan rumahsakit dipilih sebagai pokok studi, mengingat perannya dalammengatasi penyakit serius yang dibutuhkan namun sulit dijangkau masyarakat miskinbila tidak ada jaminan kesehatan. Desain studi bersifat potong lintang, menggunakandata Susenas 2005, dilengkapi dengan studi kualitatif tentang penatalaksanaanprogram 2005. Lokasi penelitian mencakup 6 kabupaten dan 6 kota di 6 provinsi.Sampel mencakup 32028 penduduk, dengan 20% penduduk termiskin (kuintail satu)berjumlah sekitar 6406 jiwa. Proporsi penduduk miskin yang menggunakan pelayanan rumahsakit masihsekitar 0,4% untuk rawat jalan dan 0,4% untuk rawat inap. Angka tersebut merupakansepertiganya utilisasi rawat jalan dan seperlimanya utilisasi rawat inap pendudukterkaya. Angka berbasis populasi ini jauh lebih rendah dari data berbasis fasilitasyang mencapai sekitar 4,32% RJTL dan 1,66% RITL, yang memperhitungkan jugafrekuensi kunjungan. Penduduk miskin yang memiliki kartu pada pertengahan tahun2005 hanya 17%. Analisis statistik menemukan bahwa faktor~faktor yang berkontribusi padamodel utilisasi rawat jalan rumahsakit oleh penduduk miskin pada tingkat individuadalah faktor terganggu akibat sakit dan pada tingkat rumahtangga adalah faktorpengeluaran rumahtangga untuk non-makanan. Sedangkan pada utilisasi rawat inaprumahsakit oleh penduduk miskin, berperan faktor status kawin, terganggu akibatsakit, kepemilikan kartu, pengeluaran non-makanan dan IPM. Penelitlan ini merekomendasikan perbaikan targeting atau penetapan sasaranpenduduk miskin yang tepat, perluasan sosialisasi pada sasaran penduduk miskinbukan hanya pada level birokrat dan provider, dukungan kelancaran penyaluran dana,pengembangan sistem penanganan keluhan, pemantapan monitoring dan evaluasidengan sistem pemantauan berbasis wilayah, peningkatan partisipasi, tranparansi,akuntabilitas dan peningkatan kepuasan pemakai rumahsakit sebagai indikator mutupelayanan bagi penduduk miskin.

---

AbstractWithin the effort to attain the Millenium Development Goals of 2015,Indonesia has further expanded free medical services to the poor. Started with SocialSafety Net program following the monetary crisis in 1998, the program?s focusdeparted from supply improvement to demand oriented mechanism in 2005. Thepolicy that has moved towards the implementation of National Act No.40 of 2004 onthe National Social Security System, with the I2 times increased funding support ascompared to those of previous years, has driven the improtance of progam assessmentfor the improvement of that pro-poor public policy. This study aims at examining the picture and model development containingcontributing factors to the utilization of health services within the health protectionprogram for the poor; as inputs to the pro-poor policy. The utilization of hospitalservices is selected as focus of this study for its rol in combating serious illness thatis demanded but difficult to reach by the poor if there is no health protection scheme.The study design is cross-sectional, using the 2005 Susenas data with primary datacollection Bom a rapid assessment done of 2005 program implementation. The studysites cover 6 regencies and 6 municipalities in 6 provinces. The sample includes32028 population, with 20% of the poorest quintile amounted to 6406 subjects. The proportion of the poorest that utilize hospital services was 0.4% foroutpatient and 0.4% for inpatient care. These figures are one-third for outpatient andone-fifth for inpatient of the richest quintail. The rates are far lower compared tofacility based data amounted to 4.32% for outpatient and 1.66% for inpatient care,due to the inclusion of frequency measures in them. Only 17% of the poor admittedhealth card in their possesion. Statistical analysis found that factors attributable to the outpatient hospitalutilization model of the poorest at individual level was disability resulted ti°om theillness; and at the household level was non-food expenditure. Contributing factors forinpatient hospital utilization were marital status, disability resulted from the illness,the possession of health card, non-food household expenditure, and the district humandevelopment index. This study recommends prompt targetting of the poor, extended socializationto the beneficiaries, not limited to bureaucrats and providers, the timely support offlow of funding, the proper management of complaints and grievance procedures,improvement in monitoring and evaluation with a stakeholder-friendly local areamonitoring, and enhancement of participation, transparancy and accountability. Lastbut not least, the improvement of health services quality, in particular the satisfactionlevel ofthe health care beneficiaries, as the indicator of program effectiveness.Keywords: health services utilization, hospital, the poor."

"Organisasi Kesehatan Sedunia menyatakanbahwa pertumbuhan perkotaan menjadi ancaman kesehatan yang paling utama pada abad ke-21. Penduduk yang tinggal di kota proporsi telah meningkat dari 5% menjadi 50% selama dua abad terakhir. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan lebih besar dipengaruhi oleh faktor migrasi. Faktor ini yang akan membentuk ketahanan hidup penduduk agar dapat bersaing di perkotaan.Tetapi, mayoritas penduduk yang pindah ini belum siap menghadapi situasi baru di tempat tujuannya. Mereka yang tidak dapat memasuki pasar kerja di Jakarta akhirnya menjadi satu kelompok masyarakat yang merupakan penduduk berpendapatan rendah yang cenderung mendiami hunian wilayah kumuh (slum area), illegal (squater area), padat dan miskin. Kondisi seperti ini dapat mengancam kesehatan penduduk sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan hasil dari proses pencarian pelayanan kesehatan oleh seseorang maupun kelompok, dalam hal ini adalah keluarga miskin yang tinggal di slum area dan squatter area wilayah Pademangan Barat. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana aksesibiliitas penduduk miskin terhadap sarana pelayana kesehatan di kelurahan Pademangan Barat.

---

World Health Organization states that the urban growth being the main threat of health in 21th century. The proportion of urban society has been increased from 5% until 50% for the second last century. This ugrading is more affected by migration factor. This factor will form the life maintaining of society so that they can be compete in the city. But, this migrating society is dominated by person who is not ready facing the new situation in its purpose place yet. Those who can not enter work market in Jakarta, finally being a community which is low revenue society in slum area, illegal (squater area), crowd and poor.

This condition can threatened the health of society so that the health services which is filled the society preferences is needed. The use of health services is the result of finding process of helath services by someone or community, who are the poor family in slum area and squatter area, Pademangan Barat regency. This research will explain about the accessability of poor society to the health services in Pademangan Barat regency."

"

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan gatekeeper dan pelayanan yang berfokus pada masyarakat. Sementara saat ini, pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di puskesmas belum maksimal, puskesmas sebagai gatekeeper belum menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas oeh peserta JKN dengan menggunakan literature review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Proquest, PubMed, Google Scholar, dan Garuda Ristekbrin. Pada hasil pencarian, ditemukan sebanyak 16 studi terseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian besar studi dikatakan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN masih cukup rendah. Sebagian besar studi mendapatkan bahwa mereka yang lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas adalah peserta JKN dengan usia di atas 46 tahun, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pendapatan tinggi, memiliki pengetahuan yang baik tentang JKN, memiliki aksesibilitas layanan yang mudah dan memadai, memiliki persepsi yang baik terhadap kesehatan, dan memiliki persepsi yang baik terhadap sikap petugas kesehatan dan JKN.

---

---

In the era of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas was a gatekeeper and public-focused service. Meanwhile, health services in Puskesmas haven’t optimally utilized by the JKN participants, Puskesmas as gatekeepers are not at the top priority of health utilization. This study identified factors related to JKN participant’s utilization of health services in Puskesmas using a literature review. The literature search bases used were Proquest, PubMed, Google Scholar, and Garuda Ristekbrin. In the search results, 16 studies were selected based on inclusion and exclusion criteria. The research findings show that most studies stated that the utilization of health services by JKN participants were still quite low. Most studies find that those who make the most use of health services at puskesmas are JKN participants whom age over 46 years, with high levels of education, high income, have good knowledge about JKN, have easy and adequate service accessibility, has a good perception of health, and has a good perception of the attitudes of health workers and JKN itself.

"

"Guna membuktikan, apakah terjadi efisiensi dalam pembiayaan kesehatan, maka dilakukan analisa terhadap hubungan sistem pembayaran dengan besaran klaim pada pasien Rawai Inap kasus Demam Berdarah Dengue dan Apendiktomi di 4 (empat) RSUD di DKI Jakarta. Penelitian ini, berupa penelitian evaluasi, dengan membandingkan hasil statistik besaran klaim kasus DBD dan Apendiktomi Program KJS dan Program JPK Gakin. Penelitian menggunakan 928 sampel, terdiri dari 329 sampel Program JPK Gakin, dan sisanya sebanyak 599 sampel. Total kasus Apendiktomi sebanyak 454 sampel, terbagi menjadi sistem PPE sebanyak 201, dan sistem INA CBG's sebanyak 253 sampel. Sedangkan pada kasus Demam Berdarah Dengue sebanyak 474 sampel, yang terdiri dari 128 sampel menggunakan sistem PPE, dan sisanya sebanyak 346 sampel menggunakan sistem INA CBG's. Penelitian dilakukan di UP Jamkesda dengan menggunakan data sekunder, berupa rekapan klaim Rawat Inap kasus DBD dan Apendiktomi yang diajukan oleh 4 (empat) Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun nama - nama 4 (empat) RSUD tersebut yaitu RSUD Budhi Asih, RSUD Koja, RSUD Cengkareng, dan RSUD Tarakan. Dari hasil analisa bivariat didapatkan terjadi penurunan rata - rata besaran klaim kasus Apendiktomi pada sistem INA CBG's, hasil uji T Independen menyatakan ada perbedaan signifikan rata - rata besaran klaim antara sistem PPE dan INA CBG's. Sedangkan pada kasus Demam Berdarah Dengue, dari hasil uji statistik didapatkan nilai p = 0,692, berarti pada alpha 5 % terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem PPE dan INA CBG's. Berarti pada kasus DBD, sistem INA CBG's tidak lebih efektif dibandingkan dengan sistem PPE.

---

To prove the efficiency in health financing, then analyzed the relation of payment system, with the amount claims in patients of hospitalization of DHF case and Apendiktomi at four hospitals in Jakarta. This research is a study to compare the results of statistical evaluation of the amount claims of DHF case and Apendictomy between KJS Programme and JPK Gakin program. This study used 928 samples, which are 329 samples of JPK Gakin program, and leftover 599 samples. Total cases of Apendictomy are 454 samples, wich are 201 of PPE system, 253 samples of INA CBG's. Meanwhile, in cases of Dengue Haemorragic Fever are 474 samples, wich are 128 samples of PPE system, and 346 samples of the INA CBG's.

The study was conducted in UP Jamkesda used secondary data, such as recap of inpatient claims and Apendiktomi dengue cases filed by four Regional Public Hospital. The Regional General Hospitals are Budhi Asih Hospital, Koja Hospital, Cengkareng Hospital and Tarakan Hospital.

From the analysis results of bivariate statistical, founded the decline in average amount of claims in the Apendictomy case of the INA CBG's system, but the result of the Independent T test revealed, there are significant difference in the average amount of claims between the PPE system and the INA CBG's. Meanwhile in the case of DHF Fever based on the results of statistical test, pvalue = 0.692. It means that at 5% alpha there are no significant difference between the PPE system and the INA CBG's. Therefore, in the case of dengue High fever, the INA CBG's is not more effective than PPE system."