Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The DPD does not have power to pass legislation.It can only introduce or gives advices on a certain range of bills in the DPR. With this limited power,DPD acts only as a sub-ordinate of DPR...."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh proses seleksi terhadap kinerja pegawai tetap di kantor pusat PT ANTAM (Persero) Tbk. Variabel independen dalam penelitian ini adalah proses seleksi yang diukur berdasarkan teori dari David Lepak (2010), sedangkan variabel dependen yaitu kinerja pegawai yang diukur berdasarkan teori dari John M. Ivancevich (2001). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sampel dari penelitian ini sebanyak 51 pegawai tetap di kantor pusat PT ANTAM (Persero) Tbk. yang telah bekerja minimal satu tahun dan memiliki job grade <10. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja pegawai.

---

This study aims to analyze the influence of the selection process on the performance of employees at head office of PT ANTAM (Persero) Tbk. The independent variable in this study is selection process which is scaled with David Lepak (2010) theory, while the dependent variable is employee performance which is scaled with John M. Ivancevich (2001) theory. This study used quantitative approach, and questionnaire as research instrument. Respondent of this study are 51 employees at the head office of PT ANTAM (Persero) Tbk. who have worked at least one year and have a job grade <10. The analysis used in this study are a descriptive analysis and inferential analysis. The result of this study is the selection process significantly positive effect on employee performance."

"Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai tersebut akan dihasilkan melalui pembentukan aturan hukum yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat di pandang sebagai representative politik rakyat, sementara Dewan Perwakilan Daerah diilhami sebagai regional representative yang akan memperjuangkan kepentingan daerah dalam tataran nasional. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai peran dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan prinsip check and balances antar kedua lembaga. Selama ini Dewan Perwakilan Daerah dijadikan sebagai co-legislator Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang secara tripartit antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan bersama rancangan undang-undang terbatas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu Dewan Perwakilan Daerah secara konstitusional tidak mempunyai hak untuk memberikan persetujuan, hanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang berwenang memberikan persetujuan atas setiap rancangan undang-undang.

---

Indonesia is a rechtstaat that upholds the values of the rule of law, justice, and legal expediency. In order to fight for these values will be generated through the establishment of the rule of law involving legislative branches that the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia in view as the political representative of the society, while the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia was inspired as a regional representative who will fight for the interests of the region in the national level. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia has a role in carrying out the functions of legislation, oversight, and budgetary functions. However, these powers are not balanced with the principle of checks and balances between the two institutions. During the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serve as co-legislator of Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, but after the issuance of the decision Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Number 92/PUU-X/2012 has interpreted the constitutional authority of the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia to be involved in the discussion of the draft law is tripartite between the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, and the President. The involvement of the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia in discussion with a bill limited to draft legislation relating to local autonomy, central and local relations, the establishment and expansion and merging of regions, management of natural resources and other economic resources, as well as relating to financial balance of central and local. In the discussion of a particular bill is constitutionally, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia doesn't have the right to give approval, only the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and the President that have authorized to give approval of any draft legislation."