Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis gambaran maupun identifikasi perbedaan secara spasial keterkaitan antara faktor-faktor risiko penyakit DBD, khususnya lingkungan fisik yaitu variasi iklim (suhu udara, kelembaban udara, dan curah hujan) dan demografi (kepadatan penduduk) terhadap penyebaran kejadian penyakit DBD di wilayah Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor tahun 2008-2010.Penelitian ini menggunakan studi ekologi dengan pendekatan spasial. Untuk mencari besarnya hubungan digunakan metode ekologi, yaitu penelitian epidemiologik analitik observasional yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen (kepadatan penduduk, suhu udara, kelembaban udara, curah hujan) dengan variabel dependen yaitu penyakit DBD. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kecamatan di wilayah Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor pada tahun 2008-2010."

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan masalah kesehatan masyarakat dan cenderung semakin luas wilayah penyebarannya sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Timbulnya penyakit DBD merupakan kontribusi spasial sebagai faktor risiko seperti perubahan iklim, topografi, cakupan program, dan perilaku. Besamya faktor risiko tersebut berperan terhadap bertambahnya populasi nyamuk Aedes aegypli sebagai vektor penyakit DBD. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan kontribusi spasial dengan kemungkinan terjadinya penyakif DBD selama 60 bulan (1997-2001), gambaran kepadatan jentik dan perilaku pengelola tempat-tempat umum (TTU) di Kota Bekasi. Disain penelitian adalah studi korelasi. Untuk mengetahui gambaran kepadatan jentik dan perilaku dilakukan survai dengan junilah sampel 292 TTU yang diperoleh secara sistematik random sampling. Data dianalisis untuk mengetahui distribusi frekuensi (univariat) dan hubungan antar variabel (bivariat) dengan menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson dan uji anova. Variabel independen penelitian adalah curate hujan, suhu udara, kelembapan, pengelompokan wilayah, cakupan PSN-DBD, dan perilaku. Pengolahan data spasial dan pemetaan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran waktu penyebaran penyakit DBD memiliki sildus empat tahunan yang temp dan selama lima tahun terakhir diketahui pusat penyebaran penyakit berada di dua kelurahan yaitu Jati Waringin dan Jaka Sempurna. Hasil survai menunjukkan bahwa angka bebas jentik (ABJ) di TTU barn sebesar 72,60% dan proporsi pengelola TTU yang berpartisipasi dalam PSN-DBD kurang dari separuhnya (43,49%). Analisis bivariat menunjukkan curah hujan, suhu udara, kelembaban, dan cakupan PSN-DBD selama lima tahun secara statistik tidak terdapat hubungan yang bermakna untuk terjadinya penyakit DBD p=0,111, p'J,486, dan Hubungan yang bermakna hanya terlihat antara suhu udara dengan kejadian penyakit DBD pada tahun 1998 (p O,002). Analisis bivariat antara pengelompokan wilayah dengan kejadian penyakit DBD juga menunjukkan hubungan yang bermakna (p),000), yang berarti terdapat perbedaan kejadian penyakit DBD di wilayah perkotaan, peralihan dan perdesaan. ABJ tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan curah hujan, suhu udara, kelembapan, dan cakupan PSN-DBD (p-0,760, p=0,214, p 0,616, dan p-A),283). Untuk mewaspadai siklus empat tahunan dan dalam rangka meneegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) DBD, disarankan perlu adanya petugas lapangan (Jura Pemeriksa Jentik) di setiap Puskesmas Pembantu (DesalKelurahan) yang akan melakukan pemeriksaan jentik di rumah penduduk di bawah koordinasi Puskesmas, meningkatkan kemampuan petugas puskesmas dalam mengelola wilayah kerjanya untuk mengurangi wilayah endemis, kegiatan PSN-DBD agar diprogramkan secara rutin (terjadwal) dalam ekstra kurikuler sekolah, dan perlu meningkatkan upaya penyuluhan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.Daftar Pustaka: 54 (1987-2003)

---

A Spatial Analysis of DHF Incidents in An Urban Setting of Bekasi 2003 Dengue hemorrhagic fever (DHF) is a public health problem and tends to spread out by the increasing mobility and density of people population. The emergence of DHF disease is a spatially contributed from several risk factors such as climate changes, topography, coverage programs, and people's habit. The magnitude of the risk factors is responsible for the increasing of Aedes Agepty population as a vector DHF disease.

The main objectives of this research are to find out the relationship between a spatial contribution and the possibility of DHF incident within 60 months period from 1997 to 2001, the illustration of mosquito larva density and the behavior of sanitation authority of public places in Bekasi. The model use in this study is a correlation study. The surveys are done in 292 public places by a systematic random sampling method to illustrate Aedes larva density and people behavior in that area.

Data are analyzed to find the frequency distribution (univariat) and intervariable correlation (bivariat) by using Product Moment Pearson correlation test and Analysis of Varian test. The independent variables are the amount of rainfall, temperature, relative humidity, regional zoning, management of source reduction campaign of DHF, and the behavior of sanitation authority. Analyzing spatial data and mapping utilize the geographical information system (GIS).

The result shows that a shifting time of DHF distribution is observed in a regular four-year cycle, and in the last five years it has been known that the central of disease distribution can be found in two district areas, Jati Waringin and Jaka Sampuma. The result also shows that the larva free index (ABJ) in public places is 72,60% and a proportion of management public places in source reduction campaign DHF is less than a half of it (43,49%).

Bivariat analysis shows that a rainfall amount, temperature, relative humidity, and management of source reduction campaign DHF in statistics have no correlation with DHF disease incident within the last five years (p=. 772, p 0.111, p'O. 486, p=0.266. A significant correlation can be proven between temperature and DHF disease incident in 1998 (p4l.002). The bivariat analysis between several regions and DHF disease incident shows a significant correlation (p=x.400), so there are different DHF disease incidents among rural, transition and urban areas. ABJ does not show a significant correlation with rainfall amount, temperature, humidity, and management of source reduction campaign DHF (p=-0.760, 170.214, p=0.616 and p=0.283).

To increase an awareness of the four-year cycle and to prevent the outbreak of DHF disease incident, firstly, staff that examine larva should be positioned in each public health center (Puskesmas) in the village. This staff is obliged to periodically examine larva in every house within his area and coordinates with the Puskesmas officers within his district. Secondly, the knowledge of district area public health staff should be improved to manage his region in minimizing the regional endemic. Thirdly, the source reduction campaign of DHF must be done periodically at schools and mass media."

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Pertama kali dilaporkan tahun 1968 sampai dengan sekarang telah menyebar ke sebagian besar kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Selama periode 1992-2002 terdapat 69.330 kasus di wilayah DKI Jakarta, dengan jumlah kematian 595 orang, sedangkan untuk Jakarta Pusat selama tahun 2000-2003 terdapat 4.905 kasus dengan jumlah kematian 23 orang, rata-rata IR 121,44 dan ABJ (Angka Bebas Jentik) 92.3%. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue (Type 1, 2, 3 dan 4) dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegtpti, ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik-bintik perdarahan, lebam atau roam, kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun/shock. Disamping virus dan agent, faktor-faktor risiko seperti iklim (suhu, curah hujan, kelembaban), faktor demografi (kepadatan penduduk), serta faktor geografi (penggunaan tanah) dalam satu kesatuan ekosistem dapat mempermudah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Study ekologis time trend (kecenderungan waktu) terhadap faktor-faktor risiko tersebut diatas dan melalui pendekatan spasial, dilakukan untuk melihat gambaran fenomena kejadian penyakit DBD. Pemakaian Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan perangkat lunak Arc View 32, dapat memperjelas gambaran penyebaran kejadian penyakit DBD selama tahun 2000 - 2003 per-kecamatan di Jakarta Pusat. Pada tahun 2000-2003, rata-rata suhu udara minimum-maksimum (26,6 - 29,2°C) curah hujan (0 - 23,2 mm) dan kelembaban (66,9 85,9 %). Sebaran tertinggi selama tahun 2000 - 2003 yaitu pada kecamatan Kemayoran, Tanah Abang, Senen, Johar Baru. Lokasi-lokasi tersebut permukiman dan penduduknya padat, akibatnya faktor kelembaban dapat meningkat pada tempat tersebut, dan kondisi ini membuat nyamuk Aedes aegypti hidup serta berkembang biak dengan baik. Sebaran kejadian terlihat mulai meningkat pada akhir musim penghujan, dan sebaran kejadian pada musim kemarau lebih tinggi dari pada musim penghujan. Melihat fenomena yang digambarkan dalam peta, bahwa kejadian penyakit lebih banyak pada permukiman dan penduduk yang padat dan jumlah kejadian penyakit DBD pada musim kemarau lebih banyak dan musim penghujan, serta jumlah kejadian meningkat pada akhir musim penghujan, maka untuk mengantisipasi peningkatan kejadian disarankan kepada Sudinkesmas setempat, untuk meningkatkan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) dan penyuluhan kesehatan lingkungan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), serta perlu pengembangan SIG dan analisa spasial serta peningkatan epidemiologi kesehatan lingkungan.

---

Spatial Analysis of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Incidence in Central Jakarta District on 2000-2003Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) continues to be serious public health problems and major cause of hospitalization and death in Indonesia. The epidemiological dimensions of the disease continue to increase across rural and urban areas in Indonesia since first time DHF was reported in 1968. During the period 1992 - 2002, several outbreaks have occurred in Jakarta Capital of Territory (DKI-Jakarta) with a total incidence of 69,330 cases and with total number of 595 deaths, parts of the above number whereas 4,905 cases in the Central Jakarta Municipality for year 2002-2003 with total number of 23 deaths, IR 121.44 and Larvae Free Index (ABJ) was 92.3 %.

Transmitted by the main vector, the Aedes aegypty mosquito these are four distinct, but closely related viruses that cause dengue (Type 1, 2, 3 and 4). DHF is characterized clinical manifestations: high fever, hemorrhagic phenomena, often with hepatomegaly and in, severe cases, signs of circulatory failure. Such cases may develop hypovolaemic shock resulting from plasma leakage. Beside agent and virus, other risk factors such as climate (temperature, rain drop, humidity), demography, and geographic (land use) in one ecosystem could easier the spread of disease DHF.

Time trend in ecological study with risk factors above and using a spatial approach, is used in this study to find out the phenomena of DHF. Using the Geographical Information System (GIS) with ArcView 3.2, could bold the view of DHF spread during 2000-2003 for each sub districts in Central Jakarta Municipality.

In year 2000-2003, the average of the minimum-maximum temperature was (26.6 - 29.2 °C), rain drop was (0 - 23, 2 mm) and humidity was (66.9 - 85.9 %). The highest spreading of DHF in 2000-2003 was in Kemayoran Sub District, Tanah Abang Sub District, Senen Sub District, lobar Baru Sub District. The above areas which have housing with high density population have relation to increase the humidity then the high humidity could become a reinforcing factor for Aedes aegyply growing and living. The occurrence of DHF tends to increase at the end of rain season, and spreading of disease in dry season does higher compare to rain season.

From the phenomena on the map in this study, the incidence of DHF occurred more at housing with high density population and DHF occurrence in dry season highest compare to rain season, and the number of incidents was increased in at the end of rain season. It is suggested that the Central Jakarta Municipality Health Office needs to increase the health education which emphasize the environmental health aspects such as Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) and Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB), and need to develop GIS with spatial analysis and increasing the epidemiology for environmental health."

"Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan adalah timbulnya penyakit pada seseorang yang dapat merugikan bagi penderita, keluarga dan ekonominya. Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang sering menyerang masyarakat yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.Di Kabupaten Lampung Utara, setiap tahun terjadi kasus DBD secara berflutuaksi. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 jumlah kasus sebanyak 79 penderita dengan kematian/penderita CFR (1,27 %). Walaupun kasusnya reatif kecil namun faktor risiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB) sangat mungkin, karena Kabupaten Lampung Utara merupakan perlintasan dari pulau Jawa ke Sumatera, mobilisasi penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk, curah hujan tinggi (192,8 mm), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pembuangan sampah sembarangan (83,3 %) dan adanya wilayah endemis DBD.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci tentang penggunaan anggaran program pemberantasan DBD tahun 1999-2004, serta pengobatan penderita tahun 1999-2004, dan komitmen pejabat yang berwenang dalam kebijakan anggaran.Desain penelitian ini adalah riset operasional untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kasus DBD juga mengetahui komitmen pejabat tentang pedoman program dikaitkan dengan usulan untuk dana pengobatan kasus.Dari analisis diperoleh bahwa pendanaan anggaran program pemberantasan DBD tahun 1999-2004 terbesar bersumber dana dari APBD II sebesar Rp. 141.943.000,00 (70,7%), kemudian APBN sebesar Rp 43.637.000,00 (21,74 %), dan PLN sebesar Rp 15.180.000,00.Dana pemberantasan yang bersumber APBD II selalu tersedia setiap tahun, ini menunjukkan adanya konsistensi dari Pemda untuk program tersebut.Pada analisis kasus diketahui bahwa pada tahun 2004 di Kabupaten Lampung Utara terdapat 3 Kelurahan endemis diwilayah satu kecamatan sehingga terdapat satu kecamatan endemis yaitu kecamatan Kotabumi Selatan. Berdasarkan umur pada tahun 1999-2003 risiko untuk terserang kasus pada usia sekolah (5-14 th) yaitu sejumlah 50 penderita, sedangkan untuk tahun 2004 pada usia produktif (15-44 th) sebesar 88 penderita, berdasarkan jenis kelamin tahun tahun 1999-2003 resiko terserang penyakit DBD lebih besar pada laki-laki 44 penderita sedang perempuan 35 penderita, untuk tahun 2004 (Januari-Juni 2004) risiko terserang hampir sama laki-laki 80 penderita perempuan 82 penderita.Perawatan penderita dilaksanakan di tiga tempat perawatan yaitu RSU May.Jend.HM.Ryacudu, RS Swasta Handayani, dan Balai Pengobatan M. Yusuf yang semuanya berdomisili di Kotabumi.Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa dana program DBD dan sangat layak untuk dialokasikan dan dana pengobatan setuju untuk diusulkan dalam program pemberantasan penyakit DBD, akan tetapi dana program DBD terbesar hanya untuk kegiatan kuratif, sedang dana untuk promotif dan preventif relatif sangat kecil.Biaya yang harus dikeluarkan penderita rata-rata Rp. 770.200,00 sedangkan Upah Minimum Regional; (UMR) sebesar Rp. 377.500,00. Apabila seorang diserang DBD (usia produktif), maka keluarga tersebut akan kehilangan penghasilan sebesar 2,04 bulan (tidak mempunyai penghasilan).Proporsi antara dana pengobatan dibanding dana pemberantasan adalah 4 dibanding 1, sedangkan perkiraan pendanaan untuk program DBD tahun 2005 sebesar Rp. 48.604.600,00.Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa pendanaan program pemberantasan penyakit DBD terbesar bersumber APBD II, dari 16 Kecamatan di kabupaten Lampung Utara 15 Kecamatan (93,8 %) terserang DBD, pada tahun 2004 terjadi peningkatan kasus yang sangat bermakna terjadi KLB, komitmen pejabat Pemda mendukung anggaran program pemberantasan DBD dalam alokasi pendanaan baik untuk pemberantasan maupun pengobatan.Disarankan untuk Dinas Kesehatan dan RSU meningkatkan koordinasi kepada instansi terkait bahwa penyakit DBD yang mempunyai dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Demikian juga bagi Pemerintah Daerah agar memenuhi apa yang menjadi komitmen, sehingga penyakit Demam Berdarah tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.Daftar bacaan 37 (1983-2003)

---

Analysis of Financing Program and Dengue Diseases Medication in North Lampung Sub-district in the Year 1999-2004 One of the public health problems that have a great impact to life is the incidence of infecting by disease, which can harm to patients, their family and their economic. Dengue is a contagion that is often attack public, which until now still becomes the problem of public health in Indonesia.

In North Lampung Sub-district, happened Dengue case by fluctuated every year. From 1999 until 2003 there are 79 patient with one death of CFR patient (1,27%). Although the case is small, but the risk of extraordinary occurrence is very possible, because North Lampung Sub-district is a trajectory from Java to Sumatra, high civil mobilization, civil density, high rainfall (192,8 mm), clean life behavior, and healthy especially throwing garbage promiscuously (83,3%), and Dengue endemic area.

This research aim to get a detail vision about the use of Dengue eradication program budget in the year 1999-2004, and also patient medication in the year 1999-2004, and authority caretaker commitment in budget policy.

This research design is an operational research to know and to evaluate program execution and Dengue case also knowing the caretaker about guidance program correlated with suggestion for case medication budget from the analysis got that the highest budget program for Dengue eradication in the year 1999-2004 stemming from APBD II budget in amount of Rp_ 14I.943.000,- (70,7%), and then APBN in amount of Rp. 43.637.000,- (21,74%), and PLN in amount of Rp. 15.180.000,-.

Eradication fund, which is stemming from APBD II always provided every year, it showing the consistent from District Government for that program.

In a case analysis, known that in the year 2004 in North Lampung Sub-district there are 3 chief of village endemic in one sub-district area so that got one endemic chief of village which is South Sukabumi sub-district. Based on age in the year 1999-2003 risk of infected by the case in school age (5-14 years) is 50 patients, in the year 2004 for productive age (15-44 years) is 88 patients. Based on gender in the year 1999-2004 the risk is higher in men than women which is men 44 patients and women 35 patients, for 2004 the risk is almost at the same rate which is men 80 patients and women 82 patients.

Patient treatment conducted in three treatments place that are RSU May.Jend.HM.Ryacudu, RS Swasta Handayani, and M. Yusuf medication hall, which all are in Kotabumi.

From interview result got information that Dengue program fund and very proper to allocate and medication fund accept to be proposed in Dengue eradication program, however the biggest Dengue program fund is just for curative activity, while promotion and prevention fund is relatively small.

Fund which has to be taken by patients is Rp. 770.200,- while UMR is Rp. 377.500,-. If someone got Dengue (productive age) so the family will lose earnings in amount of 2,04 months (don't have an earn).

The conclusion is the biggest Dengue eradication program budgeting is stemming from APBD II, from I6 sub-district in North Lampung chief of village 15 sub-district (93,8%) got Dengue. In the year 2004 there's an improvement of case, which is quite significant, happened KLB, District Government caretaker commitment supporting Dengue eradicating program budget in allocation of budgeting whether for eradicating or medicating.

It suggested to Health District and RSU to improve the coordination to the related institution that Dengue has large affect to public life. In addition, the District Government to obey what has to be a commitment, so Dengue disease will no longer become the health problem for public in North Lampung sub-district.

Bibliography: 37 (1983-2003)"

"Penyaldt Demam Berdarah merupakan salah satu rnasalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan,karena merupakan pcnyakit menular yang berbahaya oleh karena dapat rnenimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabaln Kabupaten Lebak mcrupakan kabupaten yang dapat berpolensi temjadinya kasus luar biasa (KLB) demem Berdamh Dengue,untuk tu maka perlu perhatian dari pemcrimah daerah untuk penyiapan baik dana maupun sarana dalam mengantisipasi kejadian tersebut.Kebijakan otonomi daiam era desentralisasi menyebabkan bidang kesehatan menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Kabupatcn/Kota didalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakagdan sebagai konsckwcnsinya pemerintah kabupaten/kota harus menyusun kebijakan,termasukkebijakan pembiayaan dalam upaya pembanguuan kesehatan tersebut. Sampai saat ini belum pemah dilakukan analisis mengenai pendanaan program yang bersumber pemerintah baik lmtuk pemeberantasan maupun pengobatannya di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bcrapa besar pcndanaan program pemberantasan Dcmam Berdarah Dengue di Kabupaten Lcbak baik untuk Upaya peningkatan Kesehatau Masyarakat (UKM) maupun untuk Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan (UKP), berapa persentasenya dari anggaran kesehatan maupun dari APBD,dan bagaimana pengglmaannya untuk kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak pada Instansi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Di RSUD Adjidharmo yang merupakan Rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebagai pengclola anggaran program Demam Berdarah Dengue bcrsumber pernerintah di Kabupaten Lebak. Analisis pendanaan program pemberantasan DBD menggunakan data anggaran tahun 2005, tahun 2006 dan data anggaran tahun 2007. Dari hasil analisis tersebut didapatkan besaran anggaran bcrsumber pemerintah untuk program UKM DBD tahun 2005 adalah sebesar Rp.l02.035.000 sedangkan untuk tahun 2005 adalah sebcsar Rp. 80.821000 dan untuk tahun anggaran 2007 adalah 242.384.000. Besaran anggaran yang digunakan untuk Program UKP yang bersumber pemerintah (kcls III) adalah untuk tahlm 2005 sebesar Rp. 1.518.750, untuk tahun 2006 sebesar l6.258.800. sedangkan untuk tahun 2007 besamya adalah sebesar Rp. 44.305.308. Dengan menggnmakan angka estimasi bank dunia lmtuk kebutuhan program csscnsial dimana Demam Berdarah Dengue termasuk didalamnya maka realisasi pendanaan untuk program DBD di Kabupatcn Lebak baru mencapai 201,50 perkapita/tahun dari estimasi kebutuhan standar bank dunia untuk program DBD adalah sebesar 4.923 pcrkapita/tahun. Pada analisis kasus diketahui terdapat kecamatan endcrnis untuk kasus Demam Berdarah yaitu kecamatan Rangkasbitung, kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Bojong manik dan Kecamatan Cileles. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak untuk dapat memanfaatkau lebih optimal kebijakan pemda dalam alokasi pendanaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penentuan dan penggunaan berdasarkan skala prioritas.

---

Dengue Haemorragic Fever disease is a public health problem that affects widely in life because it is a dangerous and contagious disease which can cause death in a short period and become epidemic otienly. Regency of Lebak is an area that has a potentiality for extraordinary case (KLB) of dengue fever. Therefore, need more attention from local govcmmcnt in preparing fund and also means for anticipating this problem. Autonomous policy in the era of decentralization has placed health sector as its local govemment's responsibility and obligation; and thus, makes local govemment has to arrange local policy including funding policy in order to develop enough progress in health sector. Until now, there is no study from the government, which analy/.e the timding program either for eradicating or medication of dengue haemorrhagic fever in Regency of Lebak. Therefore this research is conducted in order to know how much tl1e funding program for dengue haemorragic fever?s eradication in Lebak for both Public Health Improvement Effort (UKM) and Personal Health Improvement Effortl And also to know how much the percentage from either health budget or APBD; how is its usage, what activities that become the first priority. This research is executed on the Institution of Public Health Service and Social Prosperity and on RSUD Adjidharmo in Regency of Lebak, as the organizer of dengue haemorrhagic fever's funding program that comes fiom its local government. Dengue Haemorragic fever?s eradication funding program analysis uses all budget data in 2005, 2006 and 2007. From the analysis we found that the amount of budget from local govemment for UKM DBD program in the year of 2005 is l02.035.000 IDR; while 2006 is 80.821000 IDR and for 2007 is 242.384.000 IDR. The amount of budget used for UKP Program which is based on govemmcnt (class III) in the year of 2005 is 1.518.750 IDR, and 2006 is l6,258.800 IDR, and 2007 is 44.305.308 IDR. By using world bank?s estimation number for essential program requirement where dengue haemorrhagic fever is included, hence the realization ol? dengue haemotragic fever?s funding program in Lebak is about 201,50 per capita/year while the world bank?s standard requirement estimation is about 4.923 per capita/year. On case analysis, known that there is endemic sub-district for dengue haemorragic fever case, which are Rangkasbitung, Cibadak, Kalang Anyar, Bojong Manilc and Cileles. Pursuant to the result ofthe research, the writer suggests the Public Health Service and Social Prosperity Institution in Regency of Lebak to make use the local government?s policy more optimal especially in funding allocation to be more effective and efficient base on priority scale."

"Di Indonesia angka insidens demam berdarah dengue (DBD) selalu menunjukkan peningkatan dan berpotensi untuk terjadinya kejadian luar biasa; tahun 2005 ? 43,42, tahun 2006 meningkat 52,48 dan tahun 2007 meningkat kembali 71,78. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran penyakit DBD di area makam dan faktor risiko lainnya berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Rancangan penelitian ini adalah studi ekologi dengan analisis spasial dan uji hipotesis. Hasil penelitian berdasarkan analisis spasial menunjukkan keberadaan makam pada suatu wilayah kelurahan berkaitan dengan tingginya sebaran kasus DBD di wilayah tersebut. Begitu juga untuk kepadatan penduduk yang tinggi, banyaknya jumlah bangunan, angka bebas jentik (ABJ) yang rendah, terlihat juga memiliki sebaran kasus DBD yang tinggi. Secara statistik faktor resiko yang berhubungan signifikans dengan DBD adalah ABJ (p=0,00), suhu udara (p=0,05) dan kelembaban udara (p=0,05). Sedangkan curah hujan tidak ditemukan hubungan yang signifikans (p=0,96).

---

In Indonesia, the incidence rate of dengue hemorrhagic fever (DHF) has always shown an increase and the potential for the occurrence of outbreak; in 2005 - 42.43, in 2006 increased by 52.48 and in 2007 increased again 71.78. The purpose of this research is to describe of the DHF in the area of the tomb and other risk factors based on Geographic Information System (GIS). The design of this research is ecological study with spatial analysis and hypothesis testing.

The results showed the existence of spatial analysis on the tomb in a village area due to the high distribution of DHF cases in the region. Others variable are the high population density, large number of buildings, number of free larvae (ABJ) low spatial also have a high distribution of DHF cases. Other risk factors statistically associated with DHF are ABJ significance (p=0.00), air temperature (p=0.05), humidity (p=0.05). Meanwhile, precipitation factor was not significance (p= 0.96)."

"Demam berdarah dengue (DBD) telah lama dilaporkan sebagai penyakit yang umumnya menyerang penduduk di wilayah perkotaan. Akan tetapi, beberapa penelitian baru-baru ini, menunjukkan bahwa kejadian DBD telah menyebar ke wilayah pedesaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kejadian DBD di wilayah pedesaan, daerah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak. Desain studi penelitian ini adalah case series. Sampel penelitian ini adalah seluruh penderita DBD yang tercatat di puskesmas sejak bulan Januari 2011 sampai April 2012. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Mei tahun 2012.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 19 kasus DBD dan 4 kasus diantaranya meninggal (CFR 21%). Dari 12 responden, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (58,3%), berusia ≥ 15 tahun (58,3%), tidak bekerja/ibu rumah tangga (50%), melakukan mobilitas (66,7%), memiliki pengetahuan yang baik (66,7%), berperilaku kurang baik (83,3%), dan memiliki tempat penampungan air (100%). Lima dari 12 kasus DBD (41,7%) diduga merupakan kasus lokal. Terdapat 4 puskesmas (57,1%) yang mampu melakukan kegiatan PE DBD. Hal ini mengindikasikan bahwa transmisi DBD di wilayah pedesaan, daerah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak, kemungkinan besar telah terjadi.

---

Dengue hemorrhagic fever (DHF) has long been reported as disease affecting predominantly among urban populations. However, several recent studies suggest that DHF has spread into rural area.

This study aims to describe disease occurrence of DHF in rural area, Bogor-Lebak border area. The study design is case series. The sample of this study was all patients with confirmed DHF admitted to public health centers between January 2011 and April 2012. The study was conducted in April to May 2012.

The results showed that there were 19 DHF cases and three out of 19 cases died (CFR was 21%). Out of 12 eligible respondents, most of them were male (58.3%), aged ≥ 15 years (58.3%), unemployed/housewife (50%), conducting mobility (66.7%), having good knowledge (66.7%), practicing poorly (83.3%), and having water containers (100%). Five of 12 DHF cases (41.7%) were suspected as local cases. Four public health centers (57.1%) were able to perform PE DBD (DHF Epidemiological Investigation). These results indicate that the transmission of DHF in rural area, Bogor-Lebak border area, most likely has occurred."

"Studi ekologi ini mengembangkan suatu model manajemen demam berdarah dengue berdasarkan dinamika transmisi, kondisi lingkungan dan kependudukan di wilayah tsunami berat, tsunami ringan, dan tidak tsunami. Pemanfaatan data citra satelit Landsat-5 TM dan klimatologi melalui analisis spasial menemukan bentuk pola sebaran dan tingkat konektivitas antar titik kasus. Ditemukan model manajemen yang berbeda pada simpul 2 media transmisi dan simpul 3 perilaku pemajanan antar wilayah, sehingga dalam memodifikasi kondisi lingkungan dan intervensi perubahan perilaku harus berdasarkan manajemen demam berdarah dengue berbasis wilayah.

---

Ecological study is to develop a management model of dengue hemorrhagic fever based on transmission dynamics, environmental conditions and population risk factors in the severe tsunami, the light tsunami, and areas not affected by tsunami. The using satellite imagery Landsat-5 TM and climatological data through spatial analysis were found a form of distribution patterns and levels of connectivity between case points. Management model was found different on node 2 transmission media and node 3 exposure behavior between regions, so that in modifying environmental conditions and behavior change intervention should be refer to the management of dengue hemorrhagic fever based on the region."

"Setiap tahun, jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kotamadya Jakarta Timur cenderung meningkat. Kondisi lingkungan merupakan faktor terjadinya kasus DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kasus, sebaran kasus dan pengaruh iklim (curah hujan, kelembaban udara, suhu udara), kepadatan penduduk, dan (Angka Bebas Jentik) ABJ terhadap kasus DBD di tiap kecamatan Kotamadya Jakarta Timur tahun 2005-2007. Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Jakarta Timur dengan unit analisis berupa kecamatan per tahun. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan studi korelasi ekologi dengan pendekatan spasial. Variabel independen berupa curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, tingkat kepadatan penduduk dan ABJ. Variabel dependennya berupa kasus DBD Kotamadya Jakarta Timur. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis spasial dan uji statistik. Analisis spasial menggunakan metode overlay antara kasus DBD, tingkat kepadatan penduduk dan ABJ. Analisis statistik menggunakan uji chi square (X2) untuk tingkat kepadatan penduduk dan ABJ dengan IR kasus DBD. Analisis statistik antara faktor iklim dan kasus DBD menggunakan uji korelasi. Pola pesebaran kasus berada di daerah utara Jakarta Timur, hal ini menunjukan bahwa kasus DBD tinggi cenderung berda di sekitar daerah yang berkepadatan penduduk tinggi. Kasus DBD mengalami puncak di sekitar bulan April-Juni selama 3 tahun.Hasil penelitian secara spasial menunjukan bahwa tingkat kepadatan penduduk mengalami perubahan setiap tahun. Hasil analisis spasial tingkat kepadatan penduduk dengan kasus DBD menunjukan bahwa tidak ada asosiasi antara peningkatan tingkat kepadatan penduduk dengan kenaikan jumlah kasus DBD di setiap kecamatan selama tahun 2005-2007. Angka Bebas Jentik di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, ABJ terlihat tidak berasosiasi dengan kasus DBD per kecamatan. Hasil penelitian secara statistik menunjukan bahwa tingkat kepadatan penduduk dan ABJ berhubungan dengan kasus DBD. Kemudian, secara statistik ditemukan bahwa kelembaban berkorelasi dengan kasus DBD, sedangkan curah hujan, suhu udara, dan ABJ tidak. Hasil skoring tingkat kerawanan didapatkan kecamatan Jatinegara menjadi kecamatan yang dalam 3 tahun berturut-turut menjadi daerah yang memiliki tingkat kerawanan amat tinggi. Daerah Jatinegara memiliki tingkat kerawanan yang amat tinggi di tahun 2005- 2007, sehingga prioritas intervensi penanggulangan dan pencegahan dapat dilakukan di daerah tersebut."