Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas dasar pertimbangan penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT, permasalahan yang timbul atas penerbitan Form DGT, dan penolakan Form DGT yang terjadi pada kasus yang di alami oleh PT MBI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik analisis data kualitatif dengan design deskriptif. Peneliti menyimpulkan bahwa penerbitan Form DGT adalah untuk mempermudah proses pemeriksaan dan melindungi pihak Pemotong/Pemungut Pajak dari praktik treaty shopping. Namun hal ini menimbulkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Peraturan ini juga belum memenuhi prinsip kemudahan administrasi.

---

This thesis discusses the basic considerations in the issuance of Form DGT as a Certificate of Domicile, the problems arising on the issuance of Form DGT, DGT Form and rejection that occurs in the case experienced by PT MBI. This study used a qualitative approach, qualitative data analysis techniques with a descriptive design. Researchers concluded that the issuance of Form DGT is to facilitate the inspection process and protect the withholder tax payer from the treaty shopping. But this raises problems that occur in the field. However, this rule has result the problem in the implementations."

"Pendekatan deterrence kepada wajib pajak memiliki korelasi lemah terhadap kepatuhan (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Konsep cooperative compliance hadir sebagai pendekatan alternatif untuk hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak dengan mengedepankan rasa saling percaya, kerjasama dan transparansi. Penerapan cooperative compliance secara optimal dapat memberikan manfaat bagi otoritas pajak dan wajib pajak dari segi biaya kepatuhan, tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak. Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana keteterapan konsep cooperative compliance dalam aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia. Analisis keterterapan dilakukan dengan mengevaluasi pilar cooperative compliance dalam aktivitas pengawasan yaitu commercial awareness, impartiality, proportionality, openness through disclosure and transparency by Authority dan disclosure and transparency by taxpayer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilar cooperative compliance belum terterapkan sepenuhnya karena beberapa hambatan. Pengaturan lebih lanjut mengenai komitmen, pengungkapan dan transparansi informasi, mekanisme pemberian kepastian, keterbukaan mengenai pendekatan manajemen risiko, dan mekanisme Alternative Dispute Resolution diperlukan untuk penerapan cooperative compliance secara optimal.

---

The deterrence approach to taxpayers has a weak correlation with compliance (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). The concept of cooperative compliance as an alternative approach to the relationship between Tax Authorities and taxpayers with mutual trust, cooperation, and transparency. The optimal implementation of cooperative compliance can benefit the Tax Authority and taxpayers in terms of compliance, level of compliance, and realization of tax revenue. This study aims to understand concept of cooperative compliance and its limitations in the supervisory activities carried out by the Tax Authorities in Indonesia. The applied analysis is carried out by developing the pillars of cooperative compliance in supervisory activities, namely commercial awareness, impartiality, proportionality, openness through disclosure and transparency by the authority, and disclosure and transparency by taxpayers. The results of this study indicate that the cooperative compliance pillar has not been fully demonstrated due to several obstacles. Further arrangements regarding commitment, achievement and transparency of information, provision of assurance, risk management approach, and Alternative Dispute Resolution mechanisms required for optimal implementation of cooperative compliance"

"ABSTRAKPT Kepsonic Indonesia dinyatakan pailit pada tanggal 23 Juli 2013, badan usaha tersebut memiliki kewajiban pajak yang belum dilunasi terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan kewajiban pabean terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai ketentuan mengenai kedudukan piutang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibanding piutang Direktorat Jenderal Pajak dalam proses kepailitan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan terkait, serta mengenai kesesuaian dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 98/K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 652/K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dikaitkan dengan ketentuan hak mendahulu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pasal 39 ayat 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan mengunakan doktrin dan peraturan di bidang kepailitan, perpajakan, dan kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan tagihan Direktorat Jenderal Pajak dan tagihan Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah sama, yaitu selaku kreditor preferen, dan keduanya memiliki hak istimewa hak mendahulu.Kata Kunci : Utang Pajak, Bea Masuk, Pajak Impor, Kepailitan

---

ABSTRACTAbstractPT Kepsonic Indonesia was declared bankrupt on July 23, 2013, the business entity has unpaid tax liability to the Directorate General of Taxation and customs duty to the Directorate General of Customs and Excise. The main subject assessed in this paper is regarding the standing of the Directorate General of Taxation rsquo s tax debt and the Directorate General of Customs and Excise rsquo s customs and tax debt in a bankruptcy proceeding as stated in the related legal framework, and also regarding the coherence of the legal consideration in Supreme Court Decision Number 98 K Pdt.Sus Bankrupt 2015 jo. Supreme Court Decision Number 652 K Pdt.Sus Bankrupt 2014 is attributed to the provisions of the preference right of the Directorate General of Customs and Excise in Article 39 paragraph 3 of Law Number 10 of 1995 jo. Law No. 17 of 2006 on Customs and other related rules and regulations. The main subject will be analyzed using doctrine and regulations in the areas of bankruptcy, taxation, and customs. The research method used is normative juridical, which research is conducted by referring to the regulations and literatures using secondary data. From this research, it can be concluded that the standing of the tax and custom debts of the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs are the same, that is, as the preferred creditors, and both government institutions have the privilege of preference right.Keywords Tax Debts, Import Duties, Import Taxes, Bankruptcy"

"ABSTRAKDengan berbagai situasi makro yang dihadapi, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan dari perpajakan. Pada saat yang sama, aparat pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak, kerap mendapat sorotan terkait dengan tuduhan dan kecurigaan melakukan korupsi. Dalam hasil penelitian tahun 2005 yang dilakukan Transparency International, aparat pajak menduduki posisi yang cukup buruk, bersama dengan polisi dan aparat Bea Cukai. Keadaan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan reformasi administrasi perpajakan, yaitu implementasi pembenahan organisasi secara internal untuk mencapai kepercayaan dari masyarakat sebagai stakeholders. Karena itu penting untuk menguji apakah reformasi administrasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan intern oleh Inspektur Jenderal dan penerapan good governance, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai Wajib Pajak, yang kemudian mendorong kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian ini dilakukan di KPP Serpong. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan intern, good governance, citra organisasi dan kepatuhan Wajib Pajak. Setelah dilakukan uji normalitas, data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan analisis parametrik. Untuk menguji keterkaitan antar variabel digunakan path analysis (analisis jalur). Metode penelitian adalah survey, yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner.Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern di Direktorat Jenderal Pajak terhadap citra organisasi, dimana pengaruh tersebut bersifat langsung tanpa melalui variabel penerapan Good Governance. Variabel penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak juga berpengaruh signifikan terhadap citra organisasi. Secara bersama-sama pengawasan intern dan penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh signifikan terhadap citra organisasi. Secara keseluruhan, terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern, penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak dan citra organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel penerapan good governance memiliki pengaruh lebih besar terhadap citra organisasi dibandingkan pengaruh pengawasan intern. Berdasarkan hasil temuan ini, pengawasan intern, penerapan good governance dan citra organisasi mempu menerangkan 84,8% dari kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak banyak ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap pembenahan internal yang terjadi pada organisasi Ditjen Pajak. Apabila reformasi administrasi perpajakan terlihat berlangsung dengan baik dan tidak sebatas slogan semata, dapat diperkirakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh penerapan good governance lebih besar terhadap citra organisasi, disarankan agar Ditjen Pajak memprioritaskan pada penerapan Good Governance, yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas. Good governance yang dilaksanakan dengan baik dan disertai sosialisasi, akan dapat membenahi kondisi internal organisasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak. Penerapan Good Governance di Ditjen Pajak perlu dirancang sedemikian rupa, agar masing-masing komponennya dapat terukur. Dengan keterukuran tersebut, maka peluang peningkatan kualitas peningkatannya akan semakin besar, karena masing masing unit kerja akan dapat menerima umpan balik atas kinerjanya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

---

In facing macro situations, Indonesian government attempt to maximize revenue from taxation. In the meantime, tax officer often viewed as related to corruption. In survey result year 2005 conducted by Transparency International, tax officers was in the bad rank, along with police and customs. This situation become consideration in starting tax reform, that is implementation of organization improvement in order to reach trust from society as organization stakeholder. Therefore it is important to examine if tax reform, specially related to intern monitoring conducted by General Inspectorate and good governance impelementation, may increase trust from society as taxpayer, that finally increase tax compliance.

This research is conducted in KPP Serpong. This research is conducted refers to intern monitoring theory, good governance, organization image and tax compliance. After normality test is conducted, data is analyzed with parametric analysis. To examine causality among variables is used path analysis. Research method is survey, that is conducted by spreading questionaires.

The result of this research indicate that there is significant influence from intern monitoring towards organization image, which directly without any significant influence through good governance implementation. Implementation of good governance also have significant influence toward organization image. Both of independent variables altogether shows significant influence toward organization image. Furthermore, there are significant influence from intern monitoring, implementation of good governance and organization image toward tax compliance.

This research also shows that implementation of good governance have more influence toward organization image compared to intern monitoring. According to this research, intern monitoring, implementation of good governance and organization image are able to explain 84,8% of tax compliance. This shows that tax compliance significantly determined by trust from society upon intern reform that is conducted to organization of Directorate General of Taxation.

According to result of this research, is recommended that Directorate General of Taxation give priority on implementation of good governance, and to inform the people afterward. Good governance that well implemented and followed by information for the society, will be able to improve intern condition and trust from society. Implementation of good governance needs to be designed, so that each of its component are measurable. By that, there is more opportunity to improve its quality, because each work unit will get feedback upon its performance in implementing good governance."

"Program sosialisasi pajak merupakan sebuah program yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program sosialisasi pajak yang sudah dilakukan selama ini, terutama pada Kantor Wilayah Jakarta Pusat dengan menggunakan enam kategori evaluasi Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, serta untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan survey dan wawancara mendalam. Hasil menunjukkan program sosialisasi pajak sudah berjalan dengan baik dari sisi efektifitas, responsivitas, dan ketepatan, hanya saja kekurangannya adalah masih belum efisien, masih belum cukup memecahkan masalah kepatuhan dan juga belum meratanya penyebaran dari program ini.

---

Tax socialization program is one of efforts provided by Directorate General of Taxation to increase knowledge about right and obligation of taxation in society. The aim of this study is to evaluate tax socialization program which has been held all these time, especially in Central Jakarta Regional Office by using six Dunn’s evaluation categories, such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This study uses quantitative approach, and collecting data methods use survey and in-depth interview. The results shows that tax socialization program goes well in effectiveness, adequacy, responsiveness, and accuracy, but this program wasn’t efficienct, not enough to solve the problem of compliance and not distributed well to all of taxpayers."

"Studi ini merupakan studi jaringan komunikasi interlocking directorate yang diteliti melalui jaringan yang terbentuk di dalam perbuatan korupsi. Hasil studi ini dalam rangka mengembangkan teori jaringan komunikasi interlocking directorate, khususnya kontribusi dari studi interlocking directorate pada masyarakat di luar Amerika dan Eropa yang selama ini mendominasi. Sejauh ini, kontribusi Indonesia belum pernah disinggung dalam telaah perkembangan studi interlocking directorate dari negara-negara Asia. Hanya beberapa negara di Asia yang disebut telah memberi sumbangan bagi pengembangan studi interlocking directorate yakni China, Hong Kong, Taiwan, Piliphina, Thailand, Jepang, Timur Tengah, dan Singapura. Studi ini meneliti praktek jaringan komunikasi interlocking directorate dalam fenomena hubungan hubungan yang mengandung konflik kepentingan sebagaimana berlangsung di dalam perbuatan korupsi. Studi jaringan komunikasi interlocking directorate ini menunjukkan bahwa sejumlah latar belakang hubungan kedekatan yang bersifat informal telah menjadi dasar terbentuknya jaringan komunikasi interlocking directorate dimana telah memuluskan berlangsungnya praktek-praktek korupsi. Sejumlah latarbelakang kedekatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah hubungan keluarga, pertemanan, dan hubungan pekerjaan sebelumnya. Temuan penelitian ini juga didiskusikan dengan Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependence Theory). Hubungan konflik kepentingan didalam perbuatan korupsi dilatarbelakangi motif adanya saling ketergantungan terhadap sumberdaya yang dibutuhkan. Sehingga pada hakikatnya terjadi proses transaksi terhadap sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya proses komunikasi dalam kontek jaringan korupsi ini merupakan suatu bentuk komunikasi korupsi yaitu komunikasi tertutup yang ditandai dengan digunakannya kode ? kode verbal yang hanya dipahami anggota kelompok jaringan.

---

This research explains a communication network of interlocking directorate that examine the network of corruptions in Indonesia. Focus of this study is on the conflict of interest relationship as happens in corruption network. Research findings of this study has a significance contribution to the development of theories of communication network of interlocking directorate, particularly, as the one from outside the American and European countries; the countries which have, sofar, been dominating the field of studies. Although, there are a number of such studies from other Asian countires i.e.: China, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Singapore, Japan, and the Middle Ease; however, this research is a pioneer in Indonesia.

Research findings in this study shows that some backgrounds of informal close relationship contribute to the formation of communication networks of interlocking directorate that smoothen the practices of corruption. The findings show that some backgrounds of close relationships include family relationships, friendships, and previous work relationships. The data is analyzed using Resoure Dependence Theory ofPfeffer andSalancik (1978).

The results show that the conflict of interest in corruption practices are driven by the interdependence needs on the available resources, which motivates the process of transaction on the resources owned. The communication process occured in this context is thus a form of corruption communication; which is practiced and understood only amongst the members of the network using particular verbal codes."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Budaya Organisasi dan Keberadaan Seksi Kepatuhan Internal terhadap Komitmen Perubahan (Commitment to Change) dengan metode General Linier Model (GLM) terhadap 301 orang responden yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan. Budaya Organisasi diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Daniel R. Denison dan Aneil K. Mishra, yang terdiri atas sub variabel involvement, consistency, adaptability, dan mission. Sementara Keberadaan Seksi Kepatuhan Internal diukur dengan merujuk pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-637/PJ/2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Perangkat Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai. Sedangkan Komitmen Perubahan (Commitment to Change) diukur oleh instrumen yang dikembangkan oleh Herscovitch dan Meyer yang terdiri atas sub variabel affective commitment, continuance commitment dan normative commitment. Penelitian ini membuktikan bahwa sub variabel Budaya Organisasi (involvement dan mission) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Komitmen Perubahan Afektif (affective commitment) dan Komitmen Perubahan Normatif (normative commitment). Sementara variabel Keberadaan Seksi Kepatuhan Internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Komitmen Perubahan (Commitment to Change). Penelitian ini juga membahas tentang implikasi (saran) dan keterbatasan penelitian.;

---

ABSTRACTThis study is to analyze the effect of organizational culture and the existence of Internal Control and Compliance Division on Commitment to Change using General Linier Model (GLM) towards 301 respondents who worked at Directorate General of Taxes. Organizational culture was measured with an instrument developed by Daniel R. Denison and Aneil K. Mishra, which consists of sub-variables involvement, consistency, adaptability and mission. The existence of Internal Control and Compliance Division was measured with an instrument The Letter of the Director General of Taxation Number S-637/PJ/2013 dated December, 31, 2013. While Commitment to Change was measured with an instrument developed by Herscovitch dan Meyer, which consists of sub-variables affective commitment, continuance commitment and normative commitment. The result of this study indicate that sub variables Organizational Culture (involvement and mission) have positive and significant impact on affective commitment to change and normative commitment to change. While the variables existence of Internal Control and Compliance Division don?t have influence on all sub variables of commitment to change. This study also discusses the implications (suggestion) and the limitations of the study., This study is to analyze the effect of organizational culture and the existence of Internal Control and Compliance Division on Commitment to Change using General Linier Model (GLM) towards 301 respondents who worked at Directorate General of Taxes. Organizational culture was measured with an instrument developed by Daniel R. Denison and Aneil K. Mishra, which consists of sub-variables involvement, consistency, adaptability and mission. The existence of Internal Control and Compliance Division was measured with an instrument The Letter of the Director General of Taxation Number S-637/PJ/2013 dated December, 31, 2013. While Commitment to Change was measured with an instrument developed by Herscovitch dan Meyer, which consists of sub-variables affective commitment, continuance commitment and normative commitment. The result of this study indicate that sub variables Organizational Culture (involvement and mission) have positive and significant impact on affective commitment to change and normative commitment to change. While the variables existence of Internal Control and Compliance Division don’t have influence on all sub variables of commitment to change. This study also discusses the implications (suggestion) and the limitations of the study.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran lini kedua dalam mendukung efektivitas pengendalian internal berdasarkan prinsip pengendalian internal dan mengevaluasi efektivitas peraturan dan strategi yang dirumuskan oleh lini kedua dalam menginternalisasi budaya organisasi. Unit Kepatuhan Internal (UKI) merupakan second line of defense di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian ini dilakukan pada Subdirektorat Kepatuhan Internal yang merupakan UKI setingkat Eselon I di DJP. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif dan dengan metode studi kasus dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi peran lini kedua atas efektivitas pengendalian internal mengacu pada publikasi Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) bekerja sama dengan Institute of Internal Auditors (IIA) pada Juli 2015 berjudul “Leveraging COSO Across Three Lines of Defense”. Sementara itu, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi peran UKI dalam internalisasi budaya organisasi mengacu pada kriteria evaluasi kebijakan yang dirumuskan oleh Dunn (2014), yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan akurasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKI berperan cukup baik dalam mendukung efektivitas pengendalian internal. Namun terdapat beberapa prinsip yang belum dilaksanakan secara optimal oleh UKI. Selain itu, terlihat bahwa program Internalisasi Corporate Value (ICV) yang dirumuskan UKI sudah cukup efektif untuk internalisasi budaya organisasi. Beberapa aspek yang pelaksanaannya perlu ditingkatkan adalah penyederhanaan program, pengadaan alat untuk mengukur efisiensi penggunaan dana ICV, dan durasi program ICV.

---

This study aims to evaluate the second line roles in supporting the effectiveness of internal control based on its principles and investigate the effectiveness of regulations and strategies formulated by the second line functions to internalize the organizational culture. In the Directorate General of Taxes (DGT), the Internal Compliance Unit (hereinafter referred to as UKI) serves as its second line of defense. The present study was conducted at the Internal Compliance Sub-directorate which is the UKI Echelon I level at DGT. A descriptive qualitative research applying a deductive approach with a case study method was carried out to answer the research problems. The criteria used to evaluate the second line roles on the effectiveness of internal control refer to the publication of the Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) in collaboration with the Institute of Internal Auditors (IIA) in July 2015 entitled “Leveraging COSO Across the Three Lines of Defense”. Meanwhile, the criteria used to evaluate the role of UKI in internalizing organizational culture refer to the policy evaluation criteria formulated by Dunn (2014), namely: effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. The results of the study shows that the operation of UKI in supporting the effectiveness of internal control is quite satisfactory. However, several principles have not been implemented optimally. In addition, it can be seen that the Internalization of Corporate Value (ICV) program prepared by UKI has been quite effective for the internalization of organizational culture. Some aspects whose implementation needs improvement are program simplification, procurement of tools to measure the efficient use of ICV fund, and duration of the ICV program."

"Lingkungan hidup sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung kehidupan manusia. Sehingga lingkungan hidup terus dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak jarang pemanfaatan lingkungan hidup menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu perlunya perlindungan dan perlestarian lingkungan hidup oleh pemerintah. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melestarikan dan perlindungan lingkungan hidup adalah dengan menerapkan pajak lingkungan.

---

Environment as an important element in supporting human life. So that the environment continues to be used by humans to meet their needs. Not infrequently the use of environmental negative impact on the environment. To the need for environmental protection and perlestarian by the government. One form of government policy in preserving and protecting the environment is by implementing environmental taxes."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Penerapan Ketentuan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: penerapan ketentuan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar telah memberikan keadilan bagi wajib pajak yang ditolak keberatannya karena telah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini dibuat berlandaskan unsur keadilan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk mengajukan pembatalan ketika wajib pajak sudah tidak dapat mengajukan keberatan atau sebelum keberatan diproses.

---

This final assignment discusses the Analysis of the Aplication of Cancelletion Provision of Incorrect Assessment by the Directorate General of Taxes. The research was a descriptive qualitative interpretative. The results of this study are: implementation of the provisions of the cancellation of incorrect assessment has provided justice for taxpayers who rejected his objection having been through a period of 3 (three) months. This provision is made based on the elements of justice and provide the widest opportunity for taxpayers to submit cancellation when the taxpayer has not filed an objection or objections prior to processing."