Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Australia melaksanakan Pemilihan Umum Federal pada tahun 2016 untuk memilih 150 anggota Dewan Perwakilan, dimana pemenang mayoritas mutlak memiliki hak untuk membentuk Parlemen ke-45. Pemungutan suara yang dilaksanakan pada 2 Juli 2016, melalui proses dimana selama penghitungan suara muncul banyak spekulasi bahwa hasil dari pemilu adalah tidak ada satu partai atau koalisi partai yang menang secara mayoritas mutlak. Partai Koalisi Liberal-Nasional yang merupakan petahana dan juga sebagai salah satu partai terbesar di Australia, menjalankan strategi pembentukan minority government sebagai langkah antisipasi dalam Pemilu Federal Australia tahun 2016 apabila tidak dapat memperoleh sedikitnya 76 bangku di Parlemen. Penelitian ini membahas bagaimana pembentukan minority government merupakan langkah antisipasi yang dijalankan oleh Partai Koalisi Liberal-Nasional melalui negosiasi ajakan berkoalisi kepada crossbench di Parlemen Australia. Penelitian kualitatif ini menggunakan teori Minority Governments, Minimal Winning Coalitions and Surplus Majorities in Parliamentary Systems oleh Christophe Crombez. Berdasarkan temuan, tiga dari lima anggota crossbench pada Parlemen ke-45 Australia menerima ajakan dan memilih untuk mendukung Partai Koalisi Liberal-Nasional. Faktor-faktor yang dapat menjadi latar belakang ketiga anggota crossbench memutuskan untuk mendukung Partai Koalisi Liberal-Nasional dilihat dari latar belakang anggota crossbench dimana Partai Koalisi Liberal-Nasional mendominasi di wilayah pemilihan mereka, pengalaman dan partisipasi anggota crossbench dalam minority government tahun 2010, serta posisi kedua pihak dalam isu nasional Australia.

---

Australia conducts a Federal Election in 2016 to elect 150 members of the House of Representatives, in which the absolute majority winner has the right to form the 45th Parliament. The voting which took place on July 2nd, 2016, went through a process whereby during the vote counting there was many speculations that the result of the election was that no party or coalition of parties would win an absolute majority. The Liberal National Coalition Party as the incumbent and also one of the largest political party in Australia, runs a minority government formation strategy in anticipation of the 2016 Federal Election if they can rsquo t achieve 76 seats in the Parliament. This study discusses how the formation of a minority government as an anticipation runs by The Liberal National Coalition Party if they can rsquo t achieve 76 seats in the Parliament through negotiating a coalition formation to the crossbench members in the Australian Parliament.

This qualitative research uses Minority Governments, Minimal Winning Coalitions and Surplus Majorities in Parliamentary Systems by Christophe Crombez. Based on the findings, three of the five members of the crossbench at the 45th Parliament of Australia accepted the call and voted to support the National Liberal Coalition Party. The factors that could be the background of the three crossbench members decided to support the National Liberal Coalition Party are from the background of crossbench members in which the Liberal National Coalition Party dominates in their constituency, the experience and participation of crossbench members in minority government in 2010, and both sides in Australia 39 s national issue."

"Skripsi ini membahas mengenai konflik yang terjadi didalam tubuh Partai Buruh Australia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah konflik internal elit Partai Buruh Australia antara Kevin Rudd dengan Julia Gillard. Konflik yang melibatkan elit Partai Buruh Australia ini berakibat timbulnya perpecahan didalam partai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai dan ideologi dari Allan Ware yang menjadi dasar untuk menganalisis adanya perbedaan pandangan dari kedua orang yang terlibat konflik. Penelitian ini juga menggunakan teori elit dari Monte Palmer dan William R. Thomson untuk melihat siapa saja yang menjadi elit dalam Partai Buruh Australia. Metode yang digunakan untuk menjelaskan konflik ini adalah kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah konflik ini melibatkan adanya faksi yang ada didalam Partai Buruh Australia dan adanya perubahan kepemimpinan dalam menghadapi pemilihan umum Australia tahun 2013.

---

This thesis discusses the conflict in Australian Labor Party. The main focus in this thesis is an internal conflict between Kevin Rudd and Julia Gillard as the elite of the Australian Labor Party. The partys and ideology of Allan Ware applied in this thesis to analize a difference view of the people involved in the conflict. This thesis also uses the theory of elite Monte Palmer and William R. Thomson to see who are the elite of the Australian Labor Party. This thesis used qualitative research method. The invention of this thesis is the conflict involved in the presence of the faction and change of leadership to face of Australian general election 2013."

"Skripsi ini membahas mengenai proses ratifikasi perjanjian Protokol Kyoto di Australia yang berlangsung dari tahun 1998-2007. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mengatur pengurangan gas rumah kaca untuk negara-negara maju yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim global. Proses ratifikasi Protokol Kyoto yang berlangsung lama disebabkan oleh perdebatan politik pro dan kontra antara pemerintahan koalisi liberal-nasional dan pihak oposisi yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Hijau dan Partai Demokrat Australia di Parlemen. Penelitian ini menggunakan teori two-level game yang dikemukakan oleh Robert Putnam untuk menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan ada dua tingkat negosiasi yang terjadi, yaitu negosiasi di tingkat I (Internasional) dan di tingkat II (domestik). Two level game juga menjelaskan tentang win-set yang memiliki peran besar untuk menetukan kesepakatan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung di Parlemen Australia mengahasilkan bahwa pemerintahan John Howard tetap menolak ratifikasi namun pemerintah memiliki komitmen membuat kebijakan-kebijakan untuk pengurangan gas rumah kaca yang mendekati target Protokol Kyoto. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni tingkat kesepakatan untuk meratifikasi dilakukan setelah pergantian pemerintahan di tahun 2007 dimana ratifikasi tersebut dilaksanakan oleh Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri yang baru terpilih.

---

This thesis discusses the ratification process of the Kyoto Protocol agreement in Australia that lasted from 1998-2007. The Kyoto Protocol is an international treaty which regulated the reduction of greenhouse gases for developed countries that aimed to tackle the problem of global climate change. The ratification process of Kyoto Protocol which lasted a long time was due to the political debate of the pros and cons between the government which are the Coalition of Liberal-National parties and the Opposite parties which include the Australia Labor Party, the Greens, and the Australian Democrats in Parliament of Australia. The theory used in this this qualitative research is the two level-game theory by Robert Putnam, and it is used to explained that there are two levels of negotiation that occur during the decision making proccess, namely negotiation level I( International) and Level II (domestic). Two level game theory is also explains about win-set which have a major role to determine decision in the process of ratification in a treaty. Based on the findings of this research, the negotiations conducted in the Parliament of Australia resulted in the refusal of John Howard’s Government on the ratification. Nonetheless, the government still showed their commitment to make policies for the reduction of greenhouse gases which approached the target of the Kyoto Protocol. Another finding of this research is that agreement on the ratification was carried out after the government transition in 2007 and was spesifically carried out by Kevin Rudd as the newly elected Prime Minister."